Pertambangan ekstraktif ini sebelumnya telah dibahas dengan pemerintah Kabupaten Banggai di ruang rapat khusus Setda Banggai, Selasa (16/1/2024) lalu.

Rencana PT MGM tersebut telah diingatkan Bupati Banggai Amirudin agar fokus menyusun dokumen lingkungan. Hal ini bertujuan mengetahui dampak atas eksploitasi tersebut. “Tidak boleh melakukan pertambangan sebelum ada ijinya,”kata Amirudin mengingatkan perusahaan saat itu.

Senada dengan Bupati Amirudin, Ketua Komisi II DPRD Banggai, Sukri Djalumang menyatakan, daerah tidak alergi dengan investasi. Malah daerah ini diuntungkan manakala eksploitasi sumber daya alam dikelola sesuai ketentuan dan tidak dengan cara serampangan.

“Kalau sudah sesuai ketentuan, dewan pasti mendukung,”ujar Sukri yang ditemui diruang Fraksi NasDem DPRD Banggai, Selasa (6/2/2024).

Apalagi investasi itu masuk wilayah kepala burung (Mantoh-Lamala) yang memang sangat membutuhkan investasi. Ini bisa menciptakan lapangan kerja baru, sel sel ekonomi bisa tumbuh dan berkembang.

“Asalkan itu tadi, investor taat pada ketentuan. Jangan justru kehadiranya menciptakan masalah baru. Mulai dari soal hak hak warga seperti pembebasan tanah. Juga harus memenuhi kajian dari sisi amdalnya,”pinta legislator asal dapil tiga Banggai ini.

Kadang lanjutnya, ada juga investasi justru tidak memberi arti apa apa, malah menimbulkan masalah. Apalagi prosesnya menyimpang, bisa menyebabkan polusi lingkungan maupun ketidak seimbangan pada ekosistem di wilayah tersebut. Namun sepanjang ltu sesuai maka akan lebih bagus.

“Harapannya tidak ada masalah dibelakang hari. Mulai dari pebebasan lahan, bagaimana dampak lingkungannya dan bagaimana pula metode rekrut tenaga kerja lokal. Sepanjanga itu mampu dipenuhi kami suport,”jelas politisi partai NasDem yang saat ini maju di dapil tiga dengan nomor urut satu ini.*

The post Prospek Tambang Batu Gamping di Banggai, Sukri Djalumang : Sepanjang Sesuai Aturan Kami Support appeared first on Portal Luwuk.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Banggai dengan menghadirkan warga Soho, PDAM, Kabag Hukum, PUPR, Kabag SDA dan undangan lainnya, Jumat (2/2/2024)

Ketua Komisi II Sukri Djalumang yang memimpin jalannya rapat mengungkapkan, lembaga DPRD telah menyahuti kebutuhan warga pada RDP sebelumnya dan telah melahirkan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Dalam isi rekomendasi ditegaskan dilakukan peninjauan dan pembagian suplay air 50% untuk aliran sungai Soho dan 50% untuk suplay PDAM Banggai.

“Sesuai ketentuan DPRD hanya mengeluarkan satu rekomendasi pada objek yang sama. Jadi kami minta perwakilan pemerintah kembali melakukan rapat dan melakukan peninjauan kembali,”tegas Sukri Djalumang.

Ia berharap dengan adanya peninjauan lapangan yang menyertakan semua pihak, bisa disimpulkan penyebab suplay air, apakah sudah sesuai atau ada faktor teknis lain yang perlu ditinjau lagi.

Sebelumnya, Kabag SDA Setda Banggai Sunarto Lasitata menyarankan perlu tata kelola ulang terhadap bak penampung PDAM, meski secara teknis keberadaan kolam tidak mempengaruhi aliran. Hanya aoutput airnya yang diatur.

Apalagi aturan kementerian kehutanan memang melarang radius 200 meter tidak diperbolehkan adanya lahan pertanian. Hal ini dapat mengganggu serapan. “Hasil peninjauan kami dilapangan menemukan ada aktifitas pertanian di lahan lahan sekitar kawasan,”terangnya.

Disisi lain kata Sunarto, perlunya pengelolaan penamaan mata air baru sepanjang sempadan sungai dalam upaya mensuport debit. Misalnya aliran sumber tiga mata air sepanjang Batutikar, kemungkinan tidak masuk ke sungai.

“Bisa jadi karena adanya faktor alam seperti gempa. Karena berdasarkan peta geologi satelit ada lubang lubang sepanjang sungai. Apakah ini menjadi penyebab sumber debit atau bagaimana,”tekan Sunarto.

Sementara perwakilan PDAM melalui Dirut Pelayanan Romi Botutihe menjelaskan, sejak diterbitkannya rekomendasi dewan, pemerintah daerah telah membentuk tim terpadu dan dilakukan peninjauan lapangan.

“Sekitar tiga minggu lalu kita turun. Namun untuk mengakomodir keinginan warga membagi air, justru berdampak pada suplay. Aliran air untuk 5 kelurahan di Kota Luwuk terganggu, termasuak sebagian pelanggan di Kaleke Soho,”sebut Romi.

Meski demikian lanjut Romi, pihaknya sebatas operator dan akan menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah. “Kerja kita adalah melayani, agar air bisa dirasakan seluruh warga Kota Luwuk dan Luwuk Selatan. Tetapi semua dikembalikan ke pemerintah,”sebut Romi.

Sementara belasan perwakilan warga yang mengikuti RDP tetap pada pendirian meminta pemerintah membagi aliran air. “Kami minta airnya tetap dibagi. Pemerintah harus membuat keputusan untuk turun ulang melihat lagi teknis suplay air dilapangan,”pinta seorang warga.

Keputusan Komisi II DPDD Banggai yang dipimpin Sukri Djalumang menyimpulkan dewan tetap pada rekomendasi awal. Pemerintah diminta melakukan rapat ulang dan turun mengatasi kebutuhan suplay air sesuai yang disepakati. Baik untuk PDAM maupun warga tetap tercukupkan airnya.

Sambil menunggu penataan suplay mata air yang baru dan telah dianggarkan tahun ini. Seperti mengelola mata air Bulakan yang akan mensuplay seluruh kebutuhan warga Luwuk dan Luwuk Selatan.*

The post Berebut Air Antara Warga Soho dan PDAM, Komisi II DPRD Banggai Kokoh Dengan Rekomendasi Awal appeared first on Portal Luwuk.

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.3.197.563.400.064,00 dan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 3.166.684.508.284,00.

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024 ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 253.313.354,00. Pendapatan Transfer Rp. 2.886.010.712,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 27.360.441.188,00.

Anggaran tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna Penetapan APBD Tahun 2024 yang dipimpin Ketua DPRD Banggai Suprapto dan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Banggai di ruang sidang Kantor DPRD Banggai, Senin (27/11/2023).

Sejak memegang jabatan pada tahun 2021 hingga saat ini, Bupati Amirudin berhasil menaikan 61% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai.

“Kalau melihat grafik sejak kami memimpin dari tahun 2021 sampai saat ini, alhamdulillah grafik kita naik terus sekitar 61%,”ujar Amirudin pada penyampaian pendapat akhir.

Ia menjelaskan bahwa proses penyusunan Rapendra ABPD 2024 telah merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Daerah telah menjalankan tahapan-tahapan sesuai pedoman tersebut, termasuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga perolehan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.

Sebagai tindak lanjut, Amirudin menekankan pentingnya melaksanakan evaluasi Ranperda APBD oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, penetapan Ranperda oleh DPRD serta persiapan dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Amirudin juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja dan segera menindaklanjuti peraturan daerah terkait APBD 2024 agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Penyampaian pendapat akhir Bupati Banggai diakhiri dengan harapan agar seluruh komponen masyarakat turut aktif dalam mendukung implementasi APBD 2024, sehingga dapat berkontribusi dalam membangun daerah Banggai.*

The post APBD Banggai 2024 Ditetapkan Rp3,1 Triliun Lebih, Sejak 2021 Naik 61% appeared first on Portal Luwuk.

Perubahan tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna bersama DPRD Banggai pada Rabu (1/11/2023), di gedung DPRD Banggai.

Bupati Banggai Amirudin menjelaskan, untuk melaksanakan ketentuan pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, diperlukan penyesuaian perubahan badan hukum perusahaan daerah.

“Oleh karena itu, perlu segera membentuk rancangan peraturan daerah tentang perusahaan perseroan daerah Banggai Energi Utama,”terang Bupati Amirudin dihadapan rapat paripurna.

PT BEU sendiri telah berdiri sejak 2007 berdasarkan Perda Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2007.

Amirudin mengatakan, peraturan tersebut sudah selayaknya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar taat asas, sehingga pembentukan Perda lebih terarah dan terkoordinasi.

Peralihan status badan hukum tersebut, kata Amirudin mencakup kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama perusahaan perseroan daerah Banggai Energi Utama.

“Rancangan peraturan ini telah melalui proses harmonisasi di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah,”tambahnya.

Hasilnya, terdapat perbaikan judul dari Perubahan atas Perda Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pendirian PT BEU menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Banggai Energi Utama.

Ia menjelaskan, revisi Perda ini dimaksudkan untuk meningkatkan potensi energi dan sumber daya mineral.

“Tujuan perusahaan perseroan daerah Banggai Energi Utama yaitu, pertama memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi energi dan sumber daya mineral,” kata Amirudin.

Selanjutnya, mengembangkan investasi di bidang energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan. Tujuan lainnya yaitu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Menggerakkan perekonomian daerah dan menerima hak keikutsertaan dalam pengelolaan hulu migas (participating interest) sebesar 10 persen.

Sebagaimana rilis DKISP Banggai, rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banggai Suprapto itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Batia Sisilia Hadjar dan Samsulbahri Mang, Sekretaris Daerah Abdullah Ali serta sejumlah pimpinan OPD.*

The post Melalui Paripurna DPRD Banggai, PT BEU Diusul Berubah Status Hukum Perseroan appeared first on Portal Luwuk.

Helton Abd Hamid yang dilantik sejak Tanggal 28 Agustus 2019 dengan akumulasi pengabdian selama 4 tahun 2 bulan, akhirnya mengakhiri masa baktinya pada Rabu, 25 Oktober 2023. Ia digantikan Sarifah yang akan menjalankan tugas selama sisa waktu 10 bulan kedepan.

Sebelumnya Sarifah adalah daftar Caleg Partai NasDem Banggai dapil 4 pada Pemilu 2019. Ia menempati nomor urut ke 6 dengan raihan 211 suara. Sementara Helton sendiri dikabarkan mundur dari Partai NasDem dan lebih memilih sebagai caleg Partai Golkar di dapil 4 pada Pemilu 2024 mendatang.

Melalui rapat yang dipimpin Ketua DPRD Banggai Suprapto, Sarifah mengikuti kata kata pengambilan sumpah dan janji dihadapan Allah SWT dan segenap anggota DPRD dan undangan yang hadir.

Mewakili Bupati Banggai, Asisten 3 Yang membidangi administrasi umum Kamil Datu Adam turut memberikan sambutan.

Ketua DPRD Suprapto menekankan agar Sarifah segera menjalankan tugas, memahami betul fungsi hak dan kewajibannya sebagai anggota DPRD Banggai. Baik secara personal dan kelembagaan berbuat untuk rakyat.

Suprapto juga mengucapkan terima kasih kepada Helton Abd Hamid yang telah berakhir masa tugasnya.

Menurut politisi PDIP Banggai ini, Helton selama mengabdi telah menjalankan tugas dengan keras sebagai wakil rakyat dalam perbaikan Kabupaten Banggai.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Helton Abd Hamid atas jasa jasanya,”ujar Suprapto yang langsung menutup rapat.*

The post Rapat Paripurna DPRD Banggai, Sarifah Tempati Posisi Helton Abd Hamid appeared first on Portal Luwuk.

Hal ini berkaitan antisipasi penolakan Pemprov Sulteng terhadap evaluasi hasil pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2023.

“Kami Fraksi Golkar memuji sekaligus mengapresiasi upaya Bupati Banggai atas penolakan evaluasi APBD-P kita,”ujar Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Banggai, Irwanto Kulap kepada awak media di Kantin Aspirasi DPRD Banggai, Selasa (17/10/2023).

Menurut Irwanto, apresiasi patut disematkan kepada Bupati Amirudin karena suatu upaya penyelamatan pembiayaan APBD-P 2023.

“Bayangkan, jika APBD Perubahan Banggai tahun ini tetap ditolak ketika dikoordinasikan ke Mendagri. Maka ada banyak program yang tidak dapat dibiayai,”ujar politisi dapil dua Banggai ini.

Artinya harus disyukuri bahwa Bupati Amirudin telah mampu membuka gembok yang telah dikunci oleh Pemprov Sulteng. Hanya saja kata dia, pengesahan APBD Perubahan 2023 oleh DPRD Banggai tidak bisa digunakan.

“Nantinya APBD Perubahan menggunakan Perkada atau peraturan kepala daerah,”urai Irwanto.

Dalam ketentuannya, pembiayaan di APBD-P hanya memfokuskan tiga hal. Pertama, sifatnya pembiayaan mandatori. Kedua, pembiayaan wajib dan ketiga, pembiayaan prioritas.

Sifat pembiayaan mandatori itu seperti pembiayaan Pilkada oleh KPU dan Bawaslu. Sementara sifat pembiayaan wajib semisal gaji PNS, PPPK dan tunjangan kinerja. Terakhir sifat skala prioritas.

Untuk skala prioritas programnya hanya berkaitan dengan urusan pemerintah pusat. Seperti pembiayaan stunting dan pengendalian inflasi daerah.

Sebagaimana diketahui, Bupati Amirudin, MM menemui Mendagri Muhammad Tito Karnavian membahas evaluasi APBD-P 2023 bertempat di Kantor Kemendagri Gedung A, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Berdasarkan permohonan Bupati Banggai tersebut, pertemuan diterima langsung Mendagri Tito Karnavian dan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan.

Pada kesempatan tersebut, Tito Karnavian langsung merespons dengan memerintahkan Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan untuk melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.*Top

The post Ditolak Pemprov Sulteng, Golkar Puji Langkah Bupati Amirudin Temui Mendagri Tito appeared first on Portal Luwuk.

Hal ini disampaikan Bupati Banggai Amirudin dihadapan Rapat Paripurna DPRD Banggai dalam agenda Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun 2024, Kamis (12/10/2023)

Sebagaimana rilis DKISP Banggai, target pendapatan daerah dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

“Hal ini sebagai tindak lanjut dari nota kesepakatan sebelumnya antara Pemda dan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),”ucap Bupati Amirudin.

Ia menyebut Belanja Daerah dalam Rancangan APBD 2024 dianggarkan Rp. 2.438.873.891.780 dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.44.500.000.000.

Pada penyusunan APBD Tahun 2024 ini lanjutnya, menjunjung tinggi prinsip-prinsip mencakup kewenangan dan pendapatan daerah yang sesuai.

Proses ini senantiasa mematuhi aturan, peraturan dan jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tertib, efisien, ekonomis dan efektif.

Dengan tingkat transparansi yang tinggi serta memperhatikan rasa keadilan, kepatutandan manfaat utama bagi masyarakat.

Rancangan APBD juga disusun secara elektronik dan terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah.

“Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan APBD yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,”jelas Amirudin.

Usai pembacaan Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBN Banggai, agenda selanjutnya mendengarkan pokok-pokok pikiran oleh fraksi-fraksi, lalu dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus.

Amirudin berharap Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2024 dapat segera disetujui bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Rapat Paripurna DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Banggai Suprapto, dihadiri Wakil Ketua Samsulbahri Mang, pejabat Forkopimda, Anggota Dewan serta pimpinan OPD.*

The post Bupati Amirudin dan Suprapto Terlihat Mesra, Rancangan APBD Banggai 2024 Tembus Rp2,4 Triliun appeared first on Portal Luwuk.

Banggar dan TPAD pun telah bersepakat mengalokasikan penambahan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar dari angka sebelumnya yang diplot Rp 1,5 miliar.

“Kajian kami bersama TPAD, APBD-P 2023 Rp 4 Miliar disepakati untuk mengakomodir perbaikan ruas Gori Gori-Sinorang,”kata Ketua DPRD Banggai Suprapto kepada wartawan di kantor Kejaksaan Negeri Luwuk dalam agenda menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum, Selasa (26/9/2023).

Menurutnya, kondisi ruas jalan Gori Gori Sinorang sudah selayaknya diintervensi pemerintah daerah karena kondisi jalannya yang sudah rusak.

“Anggaran sebesar itu diharapkan bisa memperbaiki kembali ruas jalan kurang lebih 5 kilometer,”kata Prapto, sapaan akrab politisi PDIP dapil empat ini.

Sedangkan usulan pembuatan jembatan Desa Masungkang Kecamatan Batui Selatan, menurut Suprapto dari sisi efektifitas dan prioritas pembangunanya belum relevan dan mendesak.

“Saya tahu persis wilayah itu, muridnya saja tidak lebih dari 40 orang. Teman teman PUPR sudah turun mengecek dan menghitung, untuk membangun jembatan Masungkang butuh dana Rp 40 miliar,”tuturnya.

Sementara dari segi siklus ekonomi wilayah itu tambah Suprapto, tidak tergangu karena warga Masungkang masih bisa beriteraksi langsung ke Desa Sukamaju. Sedangkan warga Batui Lima ke Bakung. Siklus ekonominya tidak ada masalah.

“Pertimbanganya hanya pada aspek pembiayaan. Akan lebih baik jika dana sebesar Rp 40 miliar itu digunakan untuk mebangun ruas Bakung-Ondo Ondolu sepanjang 30-40 kilometer. Ini tentu akan lebih efektif dari sisi penganggaran,”timpalnya.

Jadi bukan menolak membuat jembatan ujar dia lagi, tapi semata mata mempertimbangan aspek efisiensi. Solusi mengatasi keberadaan murid di Masungkang, cukup dengan membangun sekolah baru satu atap. Itu mungkin lebih tepat karena hanya membutuhkan dana tidak lebih dari Rp 1 miliar.

“Kan tidak efektif dana Rp 40 miliar yang dituju hanya 40 murid. Sehingga dari segi kebutuhan belum layak dianggarkan untuk dibangun sebuah jembatan,”jelas Prapto.*

The post Ruas Gori Gori-Sinorang Rp 4 Miliar, Jembatan Masungkang Belum Efektif Dibangun appeared first on Portal Luwuk.

Nampak wajah sumringah para aleg dan pejabat yang yang menyaksikan prosesi penandatanganan dokumen dimaksud.

Ketua DPRD Suprapto, Wakil Ketua I Batia Silsia Hadjar dan Wakil Ketua II Samsul Bahri Mang juga turut membumbuhi tandatangan. Diantaranya Nota Kesepakatan Nomor 415.1/54/NK/Bagian Kerjasama Tanggal 15 September 2023 dan Nomor 176.3/6/DPRD Tanggal 15 September 2023 tentang KUPA.

Serta Nomor 415.4/53/NK/Bagian Kerjasama dan Nomor 176.3/5/DPRD/IX/2023 tentang PPASP di Ruang Rapat Paripurana Gedung DPRD Banggai Jln. Samanhudi Kelurahan Luwuk, Jumat (15/9/2023).

Sekretaris Kabupaten Abdullah Ali mengapresiasi kinerja pimpinan dan anggota DPRD atas dukungan dan kerjasamanya dalam membahas dokumen percepatan yang telah disepakati bersama ini.

Dengan ditandatanganinya dokumen tersebut lanjut Abdullah Ali, maka tim anggaran pemerintah daerah akan segera melaksanakan tahapan penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD 2023. Abdullah Ali berharap perubahan APBD 2023 ini dapat berjalan cepat dan optimal.

Sementara Ketua DPRD Banggai Suprapto menegaskan, ketepatan waktu hendaknya menjadi prinsip dalam penyusunan. Dengan demikian katanya, pemerintah melalui perangkatnya dapat menyesuaikan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai tahapan.

Untuk menindaklanjuti hal dimaksud, DPRD melalui Badan Anggaran akan secara aktif bersama kepala daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan.

Suprapto juga menyentil hal hal yang menjadi catatan dalam pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran untuk dijadikan dasar pelaksanaan program kegiatan sebagaimana harapan masyarakat selaku penerima manfaat dalam kegiatan pembangunan ini.

Rapat Paripurna yang merujuk pada surat Bupati Banggai Nomor 900/1393/BPKAD Tanggal 25 Agustus 2023 tersebut, dihadiri 23 dari 35 anggota DPRD dan quorum.

Hadir unsur Forkopimda, Danlanal Luwuk, para Asisten Lingkup Setda Banggai, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD dan undangan lainnya.*

The post Nota KUPA-PPAS Perubahan 2023 Diteken di Gedung DPRD Banggai appeared first on Portal Luwuk.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Abdullah Ali pada rapat Badan Anggaran (Banggar) membahas Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2023 menyebutkan, pengurangan PAD tersebut berasal dari penyesuaian sumber sumber pendapatan terdiri PAD yang sah.

Tak hanya PAD yang berkurang. Dana transfer juga mengalami pengurangan mencapai Rp80 miliar lebih. Dimana pada penetapan APBD tahun 2023, sebesar Rp2.026.577.322.757, mengalami perubahan menjadi Rp1.945.919.665.449 atau turun 3,98 persen.

Pengurangan pendapatan transfer itu berasal dari transfer pemerintah pusat yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Namun untuk transfer antar daerah mengalami kenaikan sebesar Rp12 miliar lebih atau naik 22,34 persen.

Kenaikan transfer antar daerah itu sebut Abdullah Ali, berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulteng nomor 900.1.14.3/23/Bapenda-G.ST/2023 tentang penetapan sasaran target DBH pajak daerah bagian kabupaten/kota se-Sulteng tanggal 24 Januari 2023.

Juga mendasari surat keputusan Gubernur Sulteng nomor 900.1.14.3/81/Bapenda-G.ST/2023 tentang penetapan besaran alokasi kurang salur DBH pajak daerah bagian kabupaten/kota se-Sulteng periode tahun anggaran 2022 tanggal 6 Februari 2023.

Abdullah juga menjelaskan tentang lain lain pendapatan daerah yang sah. Target ini pada penetapan 2023 adalah Rp6 miliar lebih, mengalami perubahan menjadi Rp24,6 miliar atau bertambah sebesar Rp18,4 miliar lebih.

Terdiri dari pendapatan hibah kepada IPDMIP berkurang Rp2,8 miliar lebih dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bertambah sebesar Rp12,2 miliar lebih.

Hal ini mendasari Permendagri Nomor 28 Tahun 2021 tentang pencatatan pengesahan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemda.

Bahwa penganggaran pendapatan dana kapitasi JKM diuraikan dalam akun pendapatan daerah, kelompok lain lain pendapatan daerah yang sah, jenis lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, objek pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

Sementara belanja operasi pada perubahan APBD direncanakan Rp1,686 triliun lebih, naik 5,46 persen atau sebesar Rp87,2 miliar lebih dari target penetapan tahun anggaran 2023 sebesar Rp1,599 triliun.

Belanja operasi ini lanjut Abdullah Ali, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari pemda yang memberi manfaat jangka pendek.

“Kebijakan belanja operasi tahun anggaran 2023 antara lain untuk mendanai belanja pegawai, belanja barang dana jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial,”ucapnya.

Untuk belanja modal memang terjadi kenaikan. Hanya saja, kenaikannya terbilang kecil. Yakni sekira Rp4 miliar lebih. Dimana pada penetapan APBD 2023, belanja modal dianggarkan Rp380 miliar lebih menjadi Rp384 miliar lebih. Naik Rp4 miliar lebih atau hanya 1,30 persen.

Kenaikan belanja modal ini direncanakan untuk pembangunan pengembangan sarana dan prasarana terkait peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berikutnya belanja tidak terduga. Item ini adalah belanja yang sifatnya keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah pada tahun tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga pada APBD Perubahan ini sebesar Rp12,4 miliar lebih, naik Rp5,6 miliar lebih atau 73,07 persen dari penetapan APBD sebelumnya sebesar Rp7,7 miliar lebih.

Di belanja transfer jelas Abdullah Ali, merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer untuk perubahan APBD kali ini sebesar Rp373,9 miliar lebih.
Sedangkan penerimaan pembiayaan, Abdullah Ali menjelaskan bahwa semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.

Antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau Silpa. Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah dan penerimaan pembiayaan melalui Silpa.

Di penetapan APBD, direncanakan sebesar Rp71,5 miliar lebih, setelah terjadi perubahan menjadi sebesar Rp246,5 miliar lebih. Yang bersumber dari estimasi penerimaan Silpa tahun sebelumnya naik menjadi Rp184,9 miliar lebih sesuai perhitungan laporan keuangan pemerintah daerah 2022 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sulteng.

Untuk penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang berasal dari pengembalian pinjaman Lembaga Usaha Ekonomi Produktif (LUEP) sebesar Rp1 miliar.

Ia juga menguraikan pengeluaran pembiayaan. Nomenklatur ini adalah pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.

Ini mencakup pembayaran pokok utang, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan dan pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp8,6 miliar lebih, yang terdiri atas penyertaan modal daerah sebesar Rp7,626 miliar lebih serta pemberian pinjaman daerah sebesar Rp1 miliar.*

The post Rapat Banggar-TPAD Banggai, Belanja Modal APBD-P 2023 Bertambah Rp 4 Miliar appeared first on Portal Luwuk.

Terdiri dari pasca bayar 19.587 pelanggan dan pra bayar sebanyak 89.402 pelanggan untuk kebutuhan listrik rumah tangga, sosial dan bisnis. Hal ini disampaikan Sutanto saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi 3 DPRD Banggai, Selasa (29/8/2023).

Pada RDP tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 Syarifudin Tajatjo menyoal sumber penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 10% yang terbebani dari setiap transaksi pembayaran pelanggan.

“Kita butuh penjelasan PLN dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banggai. Apakah data besaran PPJ konsumen yang disampaikan sudah benar atau justru dihitung sepihak PLN. Pemda harus tahu juga dan butuh data valid,”pinta Arif Tjatjo, sapaan akrab Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banggai ini.

Menurut Sutanto, untuk menghitung PPJ berdasarkan total transaksi setiap bulanya. Terkadang ada konsumen prabayar berulang kali mengisi pulsa dalam sebulan.

“Kita hitung by sitem, kadang tembus 169.704 transaksi, kadang kurang, kadang lebih dari itu. Tergantung jumlah transaksi konsumen pasca bayar dan pra bayar,”tandas Sutanto dihadapan RDP yang dipimpin Putu Gumi itu.

Olehnya lanjut Sutanto, PPJ yang disetor ke kas daerah setiap bulan juga variatif. Namun tahun ini ada kenaikan siknifikan. Mulai dari Rp 1,3 miliar, Rp, 1,4 miliar hingga Rp 1,5 miliar.

“Cara hitungnya begitu, angka tergantung besaran transaksi keseluruhan pelanggan pasca bayar dan prabayar. Angka kenaikan tahun 2023 ini cukup besar setiap bulan. Semua kami setor ke kas daerah dengan batas jatuh tempoh tanggal 15 bulan berjalan,”ucapnya.

Terkait pelanggan yang ada di desa namun tak memiliki Penerangan Jalan Umum (PJU) namun ikut dibebani PPJ 10%, itu ranah dinas perhubungan.

“Kami hanya menyetor potongan PPJ 10% sesuai besaran transaksi konsumen. Soal ada PJU atau tidak di desa, itu bukan wewenang kami tapi dinas,”ucap Sutanto.

Menyangkut laporan keseluruhan data konsumen yang diserahkan ke Bapenda tambahnya sudah diberikan. “Kami sudah serahkan data datanya. Kami berikan kecuali diminta,”pungkasnya.

Untuk diketahui, target PPJ Banggai 2023 mencapai Rp 31 Miliar. Jika dirata ratakan penerimaan Rp 1,5 miliar setiap bulan, maka realisasi penerimaan PPJ dari PLN mencapai Rp 18 miliar. Sisanya diperoleh dari penerimaan PPJ industri minyak dan gas serta tambang mineral lainya.*

The post Pelanggan PLN Luwuk Capai 108.412 Konsumen, Sedot PPJ 10% Rp 1,5 Miliar Perbulan appeared first on Portal Luwuk.

Sebelum pembayaran pemakaian dilakukan, PLN terlebih dahulu menyetor ke Pemerintah Daerah terkait hasil pemotongan PPJ 10% dari pelanggan.

Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Banggai Agustinus Tyas Wiratpraba dihadapan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 DPRD Banggai, Selasa (29/8/2023).

Agustinus menjelaskan, total PJU terpasang di Kabupaten Banggai mencapai 4.182 titik. Tersebar di 23 kecamatan dan desa/kelurahan. “Meski belum semuanya terpasang namun angka 4.182 titik sudah menyebar di 23 kecamatan,”kata Agustinus.

Dari angka 4.186 titik tersebut, sudah didalamnya pemasangan swadaya masyarakat dan program dinas. Dengan hitungan sebanyak 1.745 titik non meteran alias tidak dipasangi meter dan sisanya 2.400 titik terpasang meteran. “Dari total angka PJU itu diperkirakan ada 2000 tidak menyala,”tandasnya.

Sementara tagihan PJU oleh PLN kepada pemda terkait pemakaian listrik mencapai Rp 590 juta untuk bulan Agustus 2023. Sudah didalamnya Rp 300 juta untuk pembayaran tagihan non meter PJU dan dibayarkan setiap bulan.

“Tagihannya memang variatif, tapi diatas Rp 500 juta yang harus dibayarkan pemda ke PLN setiap bulanya,”tutur Agustinus.

Penyebab tingginya pembayaran pemakaian ke PLN akibat PJU non meter masih menggunakan bohlam mercury sehingga boros. Agar tidak boros sebaiknya bohlam mercury ini seluruhnya diganti. “Dan saat ini kita terus melakukan pergantian, namun kami lakukan secara bertahap sesuai anggaran,”imbuhnya.

Menyangkut PPJ atau lebih pasnya pajak pemakaian energi listrik 10%, semua pelanggan akan dikenakan secara otomatis saat melakukan transaksi pembayaran.

Hal yang dipersoalkan dewan karena belum semuanya titik PJU terpasang dijawab Agustinus. Ia berjanji akan merampungkan semua titik yang layak dipasangi PJU.

“Tahun ini saja kita memprogramkan 247 titik pemasangan baru, tersebar dibeberapa kecamatan di Kabupaten Banggai,”ujar Agustinus.*

The post Banggai Miliki 4.186 Titik PJU, Bayar Listrik ke PLN Rp 590 Juta Setiap Bulan appeared first on Portal Luwuk.

Mereka menuntut agar DPRD Banggai segera menggelar Rapat Dengar Pendapat sebagaimana surat yang dilayangkan TKBM ke DPRD Banggai sejak Tanggal 25 Juli 2023.

Dimana surat bernomor :
075/KOP-TKBM/TL/PLWK/VII/2023 Perihal Permohonan RDP Pemindahan Kegiatan Bongkar Muat Peti Kemas dari Pelabuhan Luwuk ke Pelabuhan Tangkiang.

Atas dasar surat TKBM itu, DPRD sebelumnya pada Rabu (23/08/23) telah menetapkan jadwal RDP dengan mengundang resmi Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk yang dijadwalkan Senin 28 Agustus 2023 pukul 13.00 Wita.

Surat undangan yang ditandatangani langsung Ketua DPRD Banggai Suprapto tanggal 23 Agustus 2023 ini akan digelar Komisi 1 DPRD Banggai bersama perangkat daerah pada ruang pertemuan DPRD Banggai.

Pantauan media ini, para pendemo diterima langsung beberapa anggota DPRD Banggai yakni Irwanto Kulap (Ketua Komisi 1), Yolanda Antuke dan Iswan Kurnia Hasan.

Selain menyuarakan aspirasi lewat satu unit mobil pengeras suara, para pendemo nampak membakar ban bekas pada halaman kantor wakil rakyat tersebut.

Sejumlah Sat Pol PP Banggai dan petugas kepolisian berjaga jaga sekitar gedung hingga pendemo membubarkan diri.*

The post Rencana Pindah Pelabuhan Peti Kemas ke Tangkiang, Buruh TKBM Luwuk Desak DPRD Gelar RDP appeared first on Portal Luwuk.

Hal ini diungkapkan Sukri Djalumang kepada Portal Luwuk beberapa waktu lalu. Ketua Komisi 2 ini mengungkapkan, sesuai edaran sudah diperbolehkan mengambil sapi asal luar daerah, khususnya antar provinsi sesuai pemetaan zonasi PMK (Penyakit Mulut dan Kuku).

“Kebetulan beberapa wilayah status zona hijau soal peyakit mulut dan kuku. Banggai sendiri berstatus zona terduga masih termasuk zona bersih,”jelas politisi Partai NasDem Banggai ini.

Beberapa daerah di Sulawesi Selatan ada beberapa daerah zona hijau alias tidak terkontaminasi penyakit PMK.

“Jadi Banggai sudah bisa mengambil sapi luar untuk memperbanyak bibit ternak Sapi untuk memenuhi swasembada daging,”cetusnya.

Penting bagi Sukri populasi dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemasokan daging dari luar daerah dalam memenuhi pangan lokal.

“Bila perlu Bangai ini yang jadi pemasok daging untuk daerah tetangga di Sulawesi Tengah. Harapannya kedepan seperti itu,”ujarnya.*

The post Pengadaan Sapi Luar, Untuk Menambah Populasi Ternak Lokal appeared first on Portal Luwuk.

Agenda kunjungan ini disampaikan Ketua Komisi 2 DPRD Banggai Sukri Djalumang kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD Banggai Jalan Samanhudi Kelurahan Luwuk, Senin (24/07/23).

Politisi Partai NasDem Banggai ini menjelaskan, kunjungan semata mata untuk memastikan kondisi lapangan terkait hadirnya perusahaan tambang dilokasi yang dipersoalkan DAS Teku.

Disamping itu sebagai tindaklanjut hasil keputusan rapat dengar pendapat bersama pihak perusahaan Stone Chruser Plant PT Teku Sirtu Utama beberapa waktu lalu, untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan.

“Kunjungan kerja komisi 2 di Palu Sulteng baru baru ini, salah satunya berkonsultasi dengan Cikasda. Dalam membicarakan permohonan warga Teku terkait pelurusan sungai yang dilakukan perusahaan penambang yang sudah disetujui Cikasda,”tutur Sukri.

Hasil keputusan Cikasda Sulteng akan ikut meninjau langsung kondisi DAS. Karena sesuai ketentuan seluruh kegiatan telah mengantongi ijin. “Namun rilnya perlu peninjauan ulang,”tandasnya.

Pada kegiatan peninjauan yang direncanakan usai reses dewan Tanggal 7 Agustus 2023, selain melibatkan Cikasda, OPD terkait diikutkan.

Seperti Dinas Lingkungan Hidup, PUPR Banggai serta camat dan pemerintah setempat. “Kawan kawan media juga bisa ikut, nanti divasilitasi,”ucapnya.*

The post Tinjau DAS Teku Banggai, Komisi 2 Gandeng Cikasda Sulteng appeared first on Portal Luwuk.

“Kalau ada perusahaan yang menunggak harus dikejar, harus ditagih, bila perlu beri efek jerah melalui sanksi moral dan sosial,”ujar Winancy Ndobe dalam rapat evaluasi PAD OPD lingkup pemda Banggai, Kamis (20/07/23).

Winancy memberikan contoh seperti surat permohonan untuk menyicil tunggakan pajak galian c oleh salah satu pengusaha lokal.

“Yang bersangkutan sudah pernah menyurati Bapenda terkait kebijakan mencicil tunggakannya. Sejauh mana respon Bapenda soal ini,”tanya Winancy dalam rapat itu.

Apakah surat tersebut telah dijawab tambahnya, atau belum direspon sama sekali. Yang bersangkutan akan berusaha membayar tungakanya dengan cara mencicil.

“Ini bagus. Apakah perbulan atau pertahun besaran nilai cicilannya, tergantung kajian regulasinya apa bisa atau tidak. Setahu saya surat itu sudah tersampaikan ke instansi Bapenda. Ini bukti bahwa Bapenda harus berkinerja dalam rangka peningkatan PAD,”tandas aleg Dapil satu Banggai ini karena melihat kondisi pendapatan yang terus menurun hingga Juli 2023 baru mencapai Rp 30 miliar lebih.

Bagaimanapun juga lanjut Winancy, pajak yang tidak disetor ke kas negara, bukan uang pribadi melainkan sudah terpakai oleh yang bersangkutan sehingga harus dikembalikan ke negara.

“Bila perlu beri sanksi sosial jika ada perusahaan yang tidak membayar. Kalau itu usaha restoran, buatkan stiker pengumuman dan ditempel pada lokasi bangunan usaha restorannya. Ini untuk pembelajaran bagi para penunggak untuk tidak lalai dalam membayar pajak,”tekan Winancy.*

The post Perusahaan Penunggak Pajak Harus Dikejar, Winancy : Beri Sanksi Sosial appeared first on Portal Luwuk.

Ketidak hadiran pimpinan instansi lainya dalam membahas pendapatan daerah ini membuat Syarifudin Tjatjo yang memimpin rapat saat itu terlihat gerah.

“Beberapa instansi yang tidak hadir mohon dicatat, karena ini bagian dari evaluasi dewan,”pinta Arif, sapaan akrab Syarifudin Tjatjo kepada notulen saat membuka RDP yang dimulai pukul 10.30 Wita bertempat di ruang rapat khusus gedung DPRD Banggai, Kamis (20/07/23).

Sementara perwakilan OPD seperti Dinas Perdagangan dan Industri hanya diwakili salah satu kepala seksinya bernama Baharudin, PUPR Banggai Kabid Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman Zulkifli Aliu, Kabid Tata Ruang Noldy dan KTU Penerima Juliansyah.

Begitu juga Dinas Pendapatan Daerah diwakili Kabid Pendapatan Kartika Handayani, Kabid Pengawasan Hendra Asis dan Kepala Seksi (Jafung) Dana Perimbangan Bagi Hasil, Sunarti.

Sementara DLH hanya diwakili Kabid Persampahan dan Pemadaman Kebakaran Fakhrudin. Begitu juga RSUD Luwuk diwakili sekretarisnya, Sat Pol PP dan Damkar diwakili Kabid Damkar Robby Nuraga bersama bendahara penerima.

Serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diwakili Kabid Perbendaharaan Edy. Sedangkan OPD teknis lain yang dibebani biaya pungut retribusi tak hadir dalam rapat tersebut.

Untuk diketahui, berdasarkan laporan BPKAD, realisasi penerimaan daerah terhitung sejak Januari-Juli 2023 baru mencapai Rp 1 triliun lebih atau 44,09% dari target Rp 2,2 triliun lebih.

Dimana penerimaan PAD dari target Rp 264 miliar, baru terealisasi Januari-Juli sebesar Rp 160 miliar atau 39,41%. Terdiri dari jenis penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 30 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp 103 miliar. Retribusi Daerah dari target Rp 26 miliar terealisasi Rp 9,8 miliar dan lain lain PAD yang sah sebesar Rp 63,6 miliar.

Sementara pendapatan transfer dari target Rp 2 triliun, terealisasi hingga Januari-Juli mencapai Rp 904,6 miliar. Untuk lain lain pendapatan daerah yang sah seperti hibah, dari target Rp 6,2 miliar terealisasi baru Rp 4 miliar lebih.*

The post Arif Tjatjo Gerah, Rapat Evaluasi PAD Hanya Dihadiri Dua Kadis appeared first on Portal Luwuk.

Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 DPRD Banggai, Selasa (18/07/23) diputuskan komisi yang dinakhodai Sukri Djalumang akan berkunjung ke lokasi yang dipersoalkan.

Tak hanya melibatkan anggota komisi 2, seluruh OPD teknis akan dilibatkan, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan pers. Pihak Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Discikasda) Provinsi Sulteng juga akan diundang pada peninjauan lapangan.

“Kami akan jadwalkan dalam waktu dekat. Kita harus turun mengecek lokasi. Sehingga apa yang dipersoalkan akan bisa terjawab,”kata Sukri saat membacakan hasil kesimpulan RDP.

RDP yang menghadirkan perwakilan PT Teku Sirtu Utama, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Kabag Hukum Setda Banggai serta sejumlah Forum Kepala Desa Balantak Utara itu, awalnya berjalan alot. Namun akhirnya disepakati untuk dilakukan pengecekan lapangan.

“Komisi 2 turun untuk mempertegas kembali keberadaan perusahaan di lokasi. Sehingga tidak terjadi lagi simpangsiur informasi. Penyampaian OPD teknis dan pemerintah desa saat ini, apa yang dilakukan perusahaan sudah sesuai prosedur,”tekan politisi partai NasDem Banggai ini.

Hal yang dipersoalkan dalam polemik normalisasi sungai hingga berujung pada RDP, karena adanya surat persetujuan Discikasda Sulteng tentang penanganan normalisasi sungai di Desa Teku Tanggal 27 Januari 2022.

Awalnya pihak perusahaan mengajukan permohonan pelurusan sungai ke Discikasda Tanggal 16 Januari 2022.

Permohonan tersebut disetujui. Adapun point persetujuannya menyebutkan, jika pihak pemerintah Desa Teku berencana melakukan penanganan normalisasi atau pelurusan sungai di Desa Teku, pengerjaannya harus memperhatikan kaidah-kaidah teknis dan tetap berkoordinasi dengan Discikasda Sulteng.

Selanjutnya penanganan normalisasi atau pelurusan sungai dimaksud semata-mata untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

Surat persetujuan ini tidak bisa digunakan sebagai rekomendasi teknis untuk kepentingan lain yang bernilai usaha bagi oknum-oknum tertentu. Bunyi surat inilah yang menjadi polemik karena aktifitas tambang pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang diduga salah pemanfaatan.

Ditegaskan pula dalam surat Discikasda Sulteng, jika suatu saat terjadi masalah teknis, masalah sosial maupun masalah lainnya akibat pelurusan sungai tersebut, maka pemohon harus bertanggung jawab. Dan penyelesaiannya akan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

The post Komisi 2 Akan Tinjau Lokasi PT Teku Sirtu Utama di Balantak Utara appeared first on Portal Luwuk.

“Tidak ada kaitanya dengan partai karena itu urusan rumah tangga pribadi. Apalagi baru sebatas laporan ke dewan, tentu nanti BK (Badan Kehormatan) yang memproses,”kata Batia yang ditemui di ruang paripurna DPRD Banggai, Selasa (18/07/23).

Wakil Ketua 1 DPRD Banggai ini mengatakan, karena masalah ini menyangkut pribadi yang bersangkutan, lebih baik menunggu saja dulu proses mekanisme dewan. “Silahkan saja menunggu. Yang pasti kami tidak akan mencampuri urusan pribadi. Kalau kaitan laporan etik, ada BK. Menunggu saja,”pinta Batia.

Soal pengaruhnya ke partai yang dipimpinnya, bagi Batia tak memiliki dampak elektoral. Terutama konsolidasi pada dapil tiga jelang pileg 2024, tetap solid dan tak terpengaruh sama sekali.

“Konsolidasi tetap jalan sebagaimana mestinya, bahkan semakin menguat. Diujikan saja dilapangan,”tantang Batia kepada sejumlah awak media.

Dia tak mau masuk keranah yang sifatnya privasi atas polemik dugaan tuduhan etik kepada aleg NasDem Banggai inisial SJ, tentu punya alasan. Mengingat selain baru sebatas laporan, ada mekanisme yang harus dihormati.

“Inikan menyangkut anggota dewan, ya menunggu saja dulu mekanisme BK,”sebut Batia yang juga ikut mencalonkan diri sebagai Bacaleg Dapil 1 Nomor Urut 1 Banggai.*

The post Sikapi Istri Aleg NasDem Mencak Mencak di Gedung DPRD Banggai, Batia : Itu Urusan Pribadi appeared first on Portal Luwuk.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah penggantian antar waktu (PAW) Iswan Kurnia Hasan berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Banggai, Selasa (18/07/23) pukul 15.30 Wita.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Banggai Suprapto, turut dihadiri Sekab Banggai Abdullah Ali, Wakil Ketua 1 Batia Sisilia Hadjar, Wakil Ketua II Samsul Bahri Mang, anggota DPRD dan perwakilan OPD Kabupaten Banggai.

Sebelumnya Samiun L Agi adalah aleg PKS yang lahir lewat pemilu 2019 dan terpilih dengan 2.156 suara. Ia digantikan Iswan Kurnia Hasan karena yang bersangkuran menyatakan mundur dari PKS dan masuk sebagai Bacaleg DPRD Sulteng dapil 4 Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut dari Partai Demokrat Sulteng.

Rapat berlangsung sukses hingga pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Banggai yang disertai prosesi penandatangan berita acara pelantikan. Usai pelantikan baik Iswan dan Samiun L Agi bertemu dan saling berpelukan.*

The post Resmi Dilantik Anggota DPRD Banggai, Iswan dan Samiun Saling Berpelukan appeared first on Portal Luwuk.

RDP yang dihadiri pihak perusahaan, pemilik lahan Rusman dan Jaherudin, instansi terkait seperti ATR/BPN, Asisten 1 Setda Banggai, Kabag Hukum, Kejaksaan Negeri Luwuk, PT KLS dan unsur pemerintah desa dan kecamatan berjalan alot. Dimulai pukul 14.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita.

Adapun point kesimpulan diantaranya, kedua belah pihak baik perusahaan dan pemilik lahan direkomendasikan untuk dapat menyelesaikan masalah lahan secara baik dengan jalan musyawarah dan mufakat.

Setelah mendengarkan keterangan dari instansi terkait pada RDP ini, Komisi 1 DPRD Banggai juga merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Banggai untuk memfasilitasi pembayaran ganti rugi dan pihak perusahaan dapat mempertimbangkan membayar sesuai harga yang disepakati kedua belah pihak.

“Jika upaya musyawarah dan mufakat tidak dapat tercapai maka kedua belah pihak dapat menempuh upaya hukum,”kata Irwanto Kulap saat membacakan butir kesimpulan dan rekomendasi dalam RDP tersebut.

Sebelumnya Komisi I DPRD Banggai telah melakukan RDP awal membahas aduan warga yang mengklaim lahan mereka yang dilintasi jalur pipa belum dibayarkan pihak PT Pertamina EP di Desa Sindangsari Kecamatan Toili Barat.

Dalam RDP beberapa waktu lalu di Kantor DPRD Banggai, Irwanto Kulap menyimpulkan untuk mengecek langsung lokasi lahan warga yang dipersoalkan di lapangan, karena rapat saat itu tidak menemukan titik temu.

Keinginan dewan Banggai ini baru dilaksanakan dua pekan setelah RDP awal, melalui kunjungan resmi ke lokasi jalur pipa Pertamina EP Donggi Matindok Field
dalam rangka survey lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi I DPRD Banggai Irwanto Kulap bersama anggota, Kejari Banggai, Danramil 1308-03/Batui-Toili Kapten Inf. DK Basuki, FM Pertamina EP Donggi Matindok bersama managemen, serta warga pemilik lahan, masyarakat dan saksi-saksi.*

The post Tiga Point Yang Harus Dijalankan PT Pertamina EP, Usai RDP Ganti Rugi Lahan Jalur Pipanisasi appeared first on Portal Luwuk.

Untuk realisasi PAD saja, sudah memasuki triwulan III Juli 2023, Disnak Keswan baru merealisasikan Rp 86 juta dari target Rp 462 juta lebih pada APBD Tahun 2023.

“Terkesan Disnak Keswan tidak bertanggungjawab soal PAD. Sudah triwulan III, realisasi baru mencapai Rp 86 juta,”kata Anggota Komisi III Syafrudin Tjatjo dihadapan rapat evaluasi bertempat di ruang rapat kantor DPRD Banggai, Senin (10/07/23).

Sementara Kadisnak Pupung Diliyanto mengungkapkan, soal minimnya serapan anggaran dipengaruhi banyak kendala. Salah satunya belum siapnya konsultan perencanaan dan sarana penunjang lain seperti kandang yang harus disiapkan terlebih dahulu oleh kelompok penerima bantuan ternak.

Sementara realisasi PAD menjadi minim, penyebabnya banyak pengusaha penjualan sapi jantan keluar daerah terkendala Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Khususnya beberapa wilayah di Sulteng dan Kalimantan. “Penyebanya karena memang pengusaha diberibatasan penjualan keluar daerah akibat PMK,”tandasnya.*

The post PMK Jadi Alasan Disnak Keswan Banggai Minim Capaian PAD appeared first on Portal Luwuk.

“Saat dari situ rekening gaji pensiun setiap bulan diblokir PT Taspen (Persero) Palu hingga sekarang,”kata Nuraeni Tansa, istri Machsum Djaga kepada awak media di DPRD Banggai, Jumat (23/06/23).

Nuraeni mengungkapkan, atas pemblokiran tersebut ia akhirnya mengadukan masalah ini ke DPRD Banggai untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Permintaan Nuraeni tersebut disampaikan melalui surat kuasa kepada Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN) JI. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat, Tanggal 22 Juni 2023 perihal Permintaan RDP.

“Kami inginkan agar RDP tersebut juga turut menghadirkan Sekab Banggai, BKPSDM, BPKAD, Bawasda, Bank BPD Luwuk dan PT. Taspen Palu,”harapnya.

Surat LPPN tersebut menyebutkan, bahwa sejak penerbitan SK pensiun yang ditanda tangani Bupati Banggai Nomor :
00144/27202/AZ/04/2022 tertanggal 13 April sampai saat ini, gaji pensiun yang bersangkutan diblokir
PT. Taspen Palu tanpa ada alasan yang jelas.

Pemblokiran telah berlangsung selama 1 (Satu) tahun empat bulan dan telah mengakibatkan yang bersangkutan beserta keluarga menderita kerugian, baik moril maupun materil.

Tak hanya itu, yang bersangkutan kini menderita sakit permanen yang berkepanjangan sehingga perlu perawatan khusus dan serius.

Pihak keluarga telah berusaha berjuang selama 1,4 bulan, namun usaha tersebut tak membuahkan hasil. Bahkan terkesan pihak pihak terkait saling menghindar dari
tanggung jawab.

“Kami berharap surat aduan ini mendapat perhatian serius dewan Banggai,”pinta Nuraeni.*

The post Rekening Pensiun Mantan Sekwan Banggai Diblokir PT Taspen (Persero) Palu appeared first on Portal Luwuk.

RDP tersebut berlangsung di ruang pertemuan kantor DPRD Banggai Jalan Samanhudi Kelurahan Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, Selasa (20/06/23).

Kasus ini bermula saat pihak perusahan telah memindahkan lokasi gudangnya di Desa Bubung, Luwuk Selatan. Hal ini tentu berkonsekuensi pada seratusan pekerja asosiasi yang selama ini beraktifitas di gudang semen Maleo Kelurahan Luwuk melakukan protes.

Pihak perusahaan dalam kegiatan bongkar muatnya hanya melibatkan sebagian kecil pekerja Maleo dan sebagian besar merekrut pekerja sekitar wilayah pergudangan Desa Bubung di Luwuk Selatan.

Meskipun kedua belah pihak telah dipertemukan, silang pendapat terus terjadi antara pemilik gudang dan pengurus federasi yang dipimpin Rudi Sulaeman dan kawan kawan.

Praktis rapat yang telah memakan waktu berjam jam yang dimulai pukul 14.00 Wita itu, akhirnya melahirkan keputusan bersama.

Diantaranya Komisi I DPRD Banggai menyimpulkan, perusahaan bongkar muat semen gudang milik Hardi Kasim diwajibkan mengakomodir 30 % pekerja gudang Maleo ( Dari 100 orang pekerja yang ada) dan 70 % pekerja wilayah pergudangan asal wilayah Desa Bubung.

Dengan ketentuan mereka yang direkrut resmi terdaftar sebagai pekerja asosiasi berdasarkan kebutuhan pemilik gudang. Komisi I menekankan agar dalam proses rekruitmen pekerja kedua belah pihak tetap mengedepankan tenaga kerja lokal.

Terkait pengupahan ditetapkan sesuai aturan berlaku melalui kesepakatan kedua belah pihak antara pekerja dan pemilik gudang melalui pendampingan Disnakertrans Kabupaten Banggai.

Dilarang melakukan aktifitas pada gudang Maleo sebagai lokasi penyimpanan semen karena hal itu bertentangan dengan regulasi. Komisi menyebut penggunaan gudang diluar kota sudah sesuai aturan yang berlaku.

Komisi I juga melarang aktifitas bongkar muat semen dilakukan malam hari, terkecuali ada hitung hitungan lain yang disepakati kedua belah pihak.

Kesimpulan yang dibacakan Ketua Komisi I Irwanto Kulap tersebut akan dituangkan dalam rekomendasi dan disepakati bersama. Kedua belah pihak, baik pemilik gudang dan pengurus federasi menerima dan rapat ditutup pukul 16.30 Wita.*

The post Silang Pendapat Bongkar Muat Semen di Luwuk, Ketua Komisi I Bacakan 6 Butir Kesimpulan appeared first on Portal Luwuk.

Hal ini tentu bertentangan dengan aturan semenjak Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan lewat peraturan daerah.

“Hal ini juga yang menjadi penyebab terjadinya silang pendapat soal perekrutan tenaga kerja khususnya dari sisi bongkar muat semen yang saat ini dibahas. Padahal dari sisi ketentuan, tidak boleh ada lagi bongkar muat pergudangan dalam kota Luwuk,”warning aleg PAN Ibrahim Darise saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I di kantor DPRD Banggai, Selasa (20/06/23).

Masih menurut Ibrahim Darise, kaitan dengan keberadaan pergudangan dalam kota Luwuk, ia menyebut kota Luwuk dari tahun ke tahun kian memburuk soal pengaturan arus lalulintas. Disatu sisi kendaraan terus mengalami peningkatan. Hal ini tidak berbarengan dengan kualitas dan lebar jalan yang tersedia saat ini.

“Akibatnya terjadi kemacetan karena lalu lalangnya mobil tronton pembawa kontener barang yang beraktifitas dalam kota. Ditambah lagi pengelolaan lokasi parkir yang tidak beraturan. Seperti ruas jalan kompleks pertokoan. Sebagaian jalannya menjadi lokasi parkir permanen,”sindir Ibrahim.

Ia berharap Dinas Perhubungan segera melakukan langkah langkah penertiban dan tindakan terukur. Jika aturan memungkinkan segeralah buat peraturan daerah. Sebagai dasar pelarangan agar setiap kendaraan tidak boleh diparkir berlama lama.

“Pak Kadishub, tolonglah diatur parkirnya ya. Kalau bisa buatkan perda soal parkir dimaksud atau gunakan regulasi lain yang tidak bertentangan dengan aturan,”pintanya.

Mendengar permintaan Ibrahim Darise, Kadishub Banggai Tasrik Djibran tak tinggal diam. Ia menyebut parkir permanen memang sudah sangat menggangu lalu lintas. Namun untuk penindakanya, Dishub tidak berkewenangan karena itu menjadi ranah kepolisian.

“Posisi Dishub hanya mengatur parkir dengan dasar regulasi. Masalah ini sudah dikonsultasikan ke pemprov Sulteng dan sudah ada rekomendasi yang diberikan,”jawab Tasrik, meninggi.

Hanya saja untuk menjadikan rekomendasi menjadi produk perda, lanjutnya, hingga kini bagian Hukum Setda Banggai belum mengeluarkan draf perda untuk dibahas dewan.

“Sudah tiga tahun lalu kita sampaikan soal pembuatan perda lalu lintas ke bagian hukum. Namun tak ada jawaban sama sekali. Berharap dewan bisa menginisiasi masalah ini terkait pembuatan regulasi dimaksud,”pinta Tasrik.

Tasrik juga tak sependapat jika mobil tronton masuk keluar dalam kota Luwuk tanpa diatur jamnya. Pada kota kota besar lainya, jam masuk mobil tronton ada jamnya. “Jam 10 malam baru bisa. Itu di kota besar,”tekan Tasrik.

Mendengar permintaan Tasrik, Irwanto Kulap langsung menyimpulkan dewan akan membantu mengeluarkan perda lalu lintas berdasarkan inisiatif dewan.

“Dengan syarat jika nanti perda lalin ini sudah ada, tentu ada ruang bagi daerah memunggut retribusi soal penindakan kendaraan yang melanggar,”tandasnya.*

The post Aleg PAN Ibrahim Darise Beri Ultimatum : Tidak Ada Lagi Gudang di Kota Luwuk appeared first on Portal Luwuk.

Iswan hanya didampingi Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banggai Rahmat Ilahi. Tujuan menemui Sekwan Fery untuk mengkonsultasikan terkait proses pemenuhan persyaratan calon anggota DPRD Banggai sebagai pengganti Samiun L. Agi yang memilih mundur dari PKS dan pindah ke Partai Demokrat Banggai.

Kunjungan itu dibenarkan Sekwan Fery Sujarman kepada wartawan dengan menyatakan kunjungan Rahmat Ilahi dan Iswan Kurnia Hasan untuk memenuhi undangan dewan.

“Barusan Ketua PKS dan calon PAW Iswan berkonsultasi dan menyampaikan berkas persyaratan yang harus dipenuhi,”kata Fery Sujarman usai pertemuan di ruang kerjanya.

Menurut Fery, jika semua berkas persyaratan dinyatakan lengkap, sesuai tahapan DPRD melalui pimpinan akan menyurat ke Gubernur Sulteng melalui Bupati Banggai.

“Setelah itu Bupati Banggai yang nanti akan menyurat ke Gubernur Sulteng untuk melahirkan surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan calon anggota DPRD yang baru,”tandasnya.

Sesuai ketentuan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, durasi waktu DPRD ke Bupati Banggai selama 7 hari kerja untuk melakukan verifikasi.

“Kalau berkasnya sudah lengkap, meskipun tidak sampai 7 hari kerja, maka DPRD segera menyurati Bupati. Ya mungkin Jumat suratnya kami sampaikan ke Bupati Banggai, namun tergantung kesiapan berkas,”tandas Fery.

Terpisah, Iswan Kurnia Hasan mengungkapkan, segala persyaratan akan segera dilengkapi sesuai batas waktu yang diberikan.

“Kalau bukan besok lusa kami lengkapi sebanyak 20 item yang dipersyaratkan,”tutur mantan Ketua DPD PKS periode sebelumnya dan juga mantan anggota DPRD Banggai periode 2014-2019 ini.*

The post Didampingi Ketua PKS Banggai, Calon PAW Iswan Kurnia Hasan Temui Sekwan Banggai appeared first on Portal Luwuk.

Dalam RDP minggu lalu di Kantor DPRD Banggai, Irwanto Kulap selaku Ketua Komisi I DPRD Banggai menyimpulkan untuk mengecek langsung lokasi lahan warga yang dipersoalkan ke lapangan, karena rapat tidak menemukan titik temu.

Keinginan dewan Banggai ini baru dilaksanakan, Senin (5/6/23) melalui kunjungan resmi ke lokasi jalur pipa Pertamina EP Donggi Matindok Field
dalam rangka survey lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi I DPRD Banggai Irwanto Kulap bersama anggota komisi, Kejari Banggai, Danramil 1308-03/Batui-Toili Kapten Inf. DK Basuki, FM Pertamina EP Donggi Matindok bersama managemen, serta warga pemilik lahan, masyarakat dan saksi-saksi.

Berkaitan hal tersebut, Kapolsek Toili IPTU Nanang, menyebutkan bahwa kunjungan tersebut membahas permasalahan sengketa lahan antara Pertamina EP Donggi Matindok Field dengan masyarakat.

IPTU Nanang mengatakan bahwa dalam survey lapangan tidak ada perdebatan karena hanya mengumpulkan keterangan saksi maupun dokumen kepemilikan lahan.

“Hasil survey ini selanjutnya akan dikaji dan dirapatkan kembali di DPRD Banggai,”katanya.

Ia berharap, jika perselisihan ini dibiarkan berlarut larut, maka tak menutup kemungkinan merembes pada konflik horizontal yang berkepanjangan tanpa penyelesaian. Meski TNI-Polri akan senantiasa selalu hadir menengahi.

“Meski tak bisa turut campur dalam menangani status lahan, namun kepolisian tak akan membiarkan adanya ancaman yang dapat menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,”tandasnya.

Sementara Ketua Komisi 1 Irwanto Kulap mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan mencocokkan fakta dan kepemilikan lahan.

“Kita cocokkan antara dokumen kepemilikan dengan mencermati lokasi lahan. Ada masyarakat, saksi saksi dan pihak Pertamina EP. Ada juga kita temukan pal batas di lokasi,”kata Irwanto di kantor DPRD Banggai, Selasa (6/6/23).

Terkait masalah ini dewan tentu akan berhati hati dan cermat dalam mengeluarkan rekomendasi. Mengingat banyak hal yang harus dikaji, mulai dari alas hak kepemilikan dan klaim perusahaan yang sudah membayarkan lahan dimaksud.

“Sampai saat ini ketika pengecekan lapangan, pihak Pertamina EP belum memberikan informasi kepada siapa lahan tersebut sudah dibayarkan. Makanya kami akan rapatkan lagi untuk pendalaman,”ujarnya.

Aleg partai Golkar Banggai ini menuturkan, posisi dewan tidak memihak salah satu. “Kami berada ditengah sekadar mencari solusi terbaik. Tentu sikap dewan akan dituangkan melalui rekomendasi. Tunggu saja hasil rapat berikutnya,”pinta Irwanto.*

The post Komisi I DPRD Banggai Cek Lokasi Lahan Warga di Jalur Pipa PT Pertamina EP appeared first on Portal Luwuk.

“Diknas harus terus memberikan dukungan, dampingi agar sekolah dan madrasyah yang belum terakreditasi secepatnya dibantu,”kata Thia dalam paparanya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Banggai bersama Badan Agreditasi Nasional (BAN) Sekolah dan Madrasyah Sulteng, Diknas dan 23 camat, Selasa (6/6/23).

Ia menambahkan, hanya dengan pendidikan ekonomi setiap rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah bisa ikut berubah. Karena kemampuan berpikir dan terdidik dalam membenahi ekonomi dibutuhkan konsep dan cara kerja yang produktif.

Hal ini harus dimulai dengan membenahi lembaga pendidikan sejak SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi secara berjenjang dan ditingkatkan kualitasnya.

Caranya tentu untuk mengukur mutu sekolah sekolah dimaksud, harus dilakukan agreditasi. Dengan begitu, akan tercipta sumber daya manusia serta mata rantai kemiskinan yang menjadi fokus pemerintah daerah akan mudah diputus.

“Ini harus menjadi catatan bagi Diknas. Jangan seolah olah soal agreditasi ini hal biasa. Tapi cobalah proaktif agar mutu dan kualitas lembaga pendidikan kita semakin baik kedepan,”pintanya.

Bagi Sri Rosidiana Thia, dewan akan selalu terdepan dalam setiap menyikapi masalah kependidikan di daerah ini. Bersama diknas yang memegang kendali sektor pendidikan, dewan akan selalu memberikan suport dan pendampingan.

Seperti diketahui, kondisi sekolah yang tersebar di Kabupaten Banggai alasan sulitnya melakukan pengisian data isian penilaian akreditasi seperti yang terjadi saat ini, disebabkan banyak faktor. Mulai dari ketidak siapan sumber daya operator dan input internet yang terbatas.

“Harus diakui siknal di desa desa belum merata. Diknas dan kita semua harus mencarikan solusi. Minimal mengundang mereka (kepsek dan operator) dan dibekali pemahaman dan latihan. Ini harus dilakukan secepatnya dan jangan didiamkan,”saran Thia.

Dia berharap, dengan proaktifnya semua pihak, masalah kecil yang menjadi hambatan bagi sekolah sekolah mudah teratasi.

“Kalau semua mau bergandengan tangan, saya pikir hal semacam ini mudah diatasi. Akreditasi bisa dilakukan dan kualitas serta mutu pendidikan kita semakin maju dan berkualitas kedepan,”ucap politisi asal Dapil Tiga Banggai ini.*

The post Sri Rosdiana Sodok Diknas Soal Akreditasi, Hanya Dengan Pendidikan Kemiskinan Bisa Ditekan appeared first on Portal Luwuk.

Menyikapi hal ini, komisi yang dipimpin Irwanto Kulap langsung merespons dengan menggelar RDP, Selasa (6/6/23). Hadir BAN Sulteng, Diknas Banggai dan 23 Camat.

Ketua BAN Sulteng Gajali Lembah dalam paparanya mengatakan, setiap sekolah dan madrasyah wajib terakreditasi. Mengingat lembaga pendidikan adalah tempat melahirkan anak anak didik yang terbaik untuk generasi kedepan.

Kabupaten Banggai adalah urutan kedua di Sulteng dengan 566 sekolah dan madrasyah dari keseluruhan 5000 sekolah di Sulteng.

Sementara banyaknya sekolah ini tidak sebanding dengan kemajuan standar pendidikan karena masih menyisahkan 117 sekolah dan madrasyah belum terakreditasi.

Sisi lain lanjutnya, ada amanah undang undang yang harus dijalankan. Dimana setiap sekolah maupun madrasyah wajib akreditasi.

“Yang terjadi di Banggai banyak sekolah kurang merespons dan takut diakreditasi. Hal ini dibuktikan dengan tahun 2023 ini saja hanya 20 persen yang baru melakukan pengisian penilaian akreditasi online,”kata Gajali Lembah.

Ia berharap lewat RDP kali ini akan lahir rekomendasi untuk memberikan solusi. Minimal penekanan bagi Diknas Banggai untuk melakukan sosialisasi.

Mestinya setiap sekolah untuk mendapatkan dana BOS dan bisa ujian sendiri syaratnya terakreditasi. Sebaliknya bagi yang belum terakreditasi, ujian harus bergabung dengan sekolah lain.

“Ini sebagai upaya untuk memotifasi sekolah lebih giat dalam menyikapi mutu pendidikan lewat penilaian akreditasi oleh asesor,”tuturnya.

Diknas Banggai yang diwakili Rudi Budaya mengakui untuk tahun 2023 ada 117 sekolah yang perlu dilakukan akreditasi. Dari jumlah tersebut SD 79 dan SMP 25. Sisanya sudah melakukan pengisian online. “Dari 117 sekolah dan madrasyah tersebut, sebagiannya telah berakhir tahun ini batas waktu 5 tahun akresitasi,”ujar Rudi.

Dia menambahkan, selama ini Diknas terus melakukan sosialisasi kesekolah sekolah dan bahkan melakukan pendampingan. Bahkan kepsek dan operator juga diundang untuk mempermudah pengimputan.

Kondisi di lapangan banyak ditemukan pula, sekolah mengalami banyak kendala. Utamanya tidak tersedianya jaringan internet dan terbatasnya operator pengimputan data.

“Kondisi ini yang menyulitkan sekolah sekolah lamban dalam merespon masalah ini. Namun dinas akan berusaha dengan mengkoordinasikan ulang agar percepatan akresitasi segera dilakukan,”tandasnya.*

The post RDP Komisi 1 DPRD Banggai Ungkap 117 Sekolah dan Madrasyah Belum Terakreditasi appeared first on Portal Luwuk.

Samiun sendiri adalah anggota legislatif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Usulan PKS yang mengajukan calon PAW kepada Samiun sesuai suratnya, yang bersangkutan resmi mundur dari partainya dan bergabung dengan Partai Demokrat.

“Itu adalah hak konstitusional partai sesuai Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kami hindari yang namanya politik. Itu urusan internal, fokus kami kesoal prosedur,”ungkap Feri menjawab pertanyaan wartawan sejauh mana penanganan proses PAW Samiun L. Agi yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/6/23).

Begitu diajukan calon PAW oleh PKS beberapa waktu lalu lanjutnya, dewan langsung melakukan tahapan administrasi.

Ia menambahkan, surat PKS telah didisposisi pimpinan dan saat ini telah berproses ke KPU Banggai. “Kami sudah surati KPU untuk meminta daftar nama calon pengganti. Sesuai ketentuan KPU harus membalas surat lima hari kerja saat surat DPRD diterima,”jelas Feri.

Setelah menerima surat penetapan nama calon PAW dari KPU, DPRD kemudian menyurati Gubernur Sulteng selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat melalui Bupati Banggai dengan waktu tujuh hari kerja untuk meneruskan ke gubernur Sulteng.

“Pemprov Sulteng sendiri hanya mempunyai waktu 14 hari kerja untuk mengeluarkan surat keputusan Peresmian, Pengangkatan dan Pemberhentian anggota DPRD Banggai. Begitu kontruksi regulasinya,”beber Feri.

Setelah surat keputusan diterima DPRD, selanjutnya dewan melalui badan musyawarah (Banmus) mengatur jadwal terkait pelantikan.

“Jika menghitung alur waktu dari sekarang, maka awal Juli 2023 sudah ada prosesi pelantikan calon PAW yang baru,”tandasnya.*

The post Sekwan Feri Sujarman : Kami Hindari Ranah Politik, Tapi Fokus Prosedur appeared first on Portal Luwuk.

Anggota DPRD Banggai yang memilih mundur dari partainya dan bergabung dengan Partai Demokrat Sulteng ini menambahkan, upaya Pengganti Antar Waktu (PAW) yang dilayangkan PKS kepada dirinya dan kini sedang berproses di DPRD Banggai, biarlah berjalan sesuai tahapan.

“PAW itu ada tahapanya sendiri. Sehingga saya tidak mencampuri urusan itu lagi,”ucap Samiun yang ditemui di teras Kantin Aspirasi DPRD Banggai, Rabu (31/05/23).

Samiun justru mengaku enjoy menyapa warga wilayah Banggai Bersaudara (Banggai, Bangkep dan Balut). Untuk bersilaturahmi dan menyampaikan keinginannya maju di pileg 2024 sebagai calon anggota DPRD Sulteng dapil Banggai Bersaudara dari Partai Demokrat.

Ia bahkan meyakini, konstituen yang pernah memilihnya pada pileg 2019 di Dapil 1 yang pernah mengantarkan dirinya menjadi aleg DPRD Banggai, tetap searah dengannya. Mengingat pencalonannya di DPRD Sulteng juga atas restu dan desakan para pendukungnya.

“Saya begini setelah meminta pendapat konstituen saya. Mereka berharap saya maju lagi DPRD Sulteng dengan perahu Partai Demokrat. Saya jalani apa yang mereka inginkan. Karena mereka, saya bisa jadi anggota DPRD sampai saat ini,”tandas Samiun.

Dorongan pindah meninggalkan PKS kata Samiun karena tidak sejalan lagi dalam kebijakan internal sebagai anggota legislatif.

“Untuk apa saya bertahan, manakala ruang sebagai aleg dibatasi. Lalu bagaimana dengan konstituen saya,”tutur Samiun mengenang.

Soal seberapa kuat terpilih lagi dalam kontestasi pileg 2024, bagi Samiun ia merasa yakin dengan ridho Allah SWT, usaha dan niat menjalankan aspirasi rakyat bisa terkabulkan.

“Jaringan dan hubungan emosional kepada masyarakat dapil Banggai Bersaudara sudah lama saya geluti. Semenjak saya belum berpikir politik. Saya sudah menjalaninya dengan baik,”imbuhnya.

Lantas bagaimana jika terjadi upaya pengembosan, apakah ini bagian yang harus dikuatirkan dalam meraih dukungan suara pada pileg 2024 nanti?

Samiun mengatakan tidak berpengaruh apalagi kuatir. “Upaya pengembosan sudah lama saya dengar, namun saya yakin sepanjang tujuan saya baik, semua akan baik baik saja,”tandas politisi yang meminta nomor urut 10 pada pileg 2024 mendatang.

PKS sendiri telah megajukan surat PAW ke DPRD Banggai dua hari lalu. “Suratnya sudah masuk. Begitu didisposisi pimpinan, segera kita proses sesuai ketentuan yang berlaku,”kata Sekretaris DPRD Banggai Feri Sujarman, Senin (29/05/23).*

The post Haji Samiun Memilih Fokus Konsolidasi Pileg, Ketimbang Memikirkan Sanksi PAW appeared first on Portal Luwuk.

Melalui rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Banggai terungkap, perwakilan pedagang mengharapkan agar proses relokasi pedagang untuk tidak jauh jauh dari pasar.

“Pemerintah mau bangun tapi kami harus dipertimbangkan tempat berjualan, tidak jauh dari pasar. Menurut informasi kami ditempatkan di sepanjang pantai jole,”tutur salah seorang pedagang.

Ketua Komisi II DPRD Banggai Sukri Djalumang menjelaskan, relokasi pedagang bertujuan mengamankan lokasi proyek pembangunan pasar, untuk mengamankan lapak dan kios sekitar lokasi.

“Alat berat yang masuk tentu harus diberi akses. Karena pengerjaan kontruksi bertingkat ini rawan resiko kecelakaan. Sehingga pemerintah harus mengatur dengan cara relokasi sementara ke lokasi yang disepakati bersama,”tandas Sukri Djalumang saat memimpin rapat.

Asisten II yang membidangi administrasi pembangunan dan ekonomi Setda Banggai Ferlin Monggesang mengatakan, pembangunan pasar simpong sudah terencanakan melalui APBD Tahun 2023 dan akan segera dibangun dengan dana Rp 14,3 miliar.

Relokasi mau tidak mau harus dilakukan untuk sementara waktu. Tentu dengan mempertimbangkan keberlanjutan pedagang untuk berjualan.

“Ini pesan pak bupati agar pedagang tetap menjadi prioritas, tanpa menyampingkan rencana pembangunan pasar yang setelah jadi akan digunakan lagi oleh pedagang eks kebakaran,”kata Ferlin.

Pemerintah tentu akan mempertimbangkan soal akses masuk alat berat oleh rekanan. Sehingga relokasi akan dilakukan dalam waktu dekat dengan melihat lokasi mana yang ideal untuk penempatanya.

“Sehari dua tim akan turun untuk meninjau lokasi. Berharap para pedagang bisa turut serta menyukseskan program pemerintah. Soal lokasi mana yang pas, kita akan sepakati bersama,”tuturnya.

Hal yang sama diungkapkan Sukri Djalumang agar apa yang menjadi program pemerintah masyarakat harus mendukung.

Bangunan tiga lantai ini wujud dari kepedulian dan kesungguhan bupati dalam menyiapkan fasilitas untuk rakyatnya. Rakyat harus bangga dengan pemimpin seperti ini.

Bangunan pasar ditata dan yang menempatinya juga para pedagang. Mestinya didukung. Soal relokasi akan dibicarakan bersama tim yang sudah dibentuk.

“Komisi II akan ikut dalam rumusan penempatan yang sesuai sehingga proyek tetap jalan, pedagang aman berjualan dan terhindar dari debu,”tandas Sukri yang turut diamini anggota komisi II DPRD Banggai lainya.

Seperti diungkapkan Masnawati, politisi Gerindra ini mengatakan, relokasi dilakukan dengan mempertimbangkan jualan para pedagang. “Ada baiknya turun lokasi dan dibicarakan bersama, lokasi mana yang tepat,”saran Masnawati.

Beberapa aleg seperti Fuad Muid, Mursidin, Hasman Balubi dan Hanira Lasantu juga turut memberikan peryataan serupa untuk menyelesaikan masalah relokasi tanpa merugikan pedagang dan pembangunan tetap berjalan semestinya.

Rapat akhirnya ditutup Sukri Djalumang dengan keputusan tim akan melakukan peninjauan ke lokasi pasar Simpong.

Turut hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagrin) Rudi Bullah, Kasat Pol PP Banggai, Perwakilan PUPR Banggai, Camat Luwuk Selatan, Kepala UPT Pasar Simpong dan instansi lainya.*

The post Sukri Pimpin RDP Relokasi Pedagang Simpong, Pasar Tiga Lantai Segera Dibangun appeared first on Portal Luwuk.

Komisi yang dipimpin Irwanto Kulap ini mencoba mengkonekkan dua argumentasi kedua pihak. Dimana pihak pemilik lahan Rusman dan Jabarudin yang diwakili kuasa hukumnya Hasrin Rahim tetap bersih kukuh dan mendesak agar lahan milik kleinya yang berlokasi di Desa Sindangsari Kecamatan Toili Barat segera dibayarkan.

Karena sejak tahun 2012 hingga sekarang jalur pipanisasi yang melintasi lahan milik kedua kleinya tak ada itikad baik dari pihak PT Pertamina EP untuk membayarkanya dan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.

Sementara pihak PT Pertamina EP yang diwakili Field Manager Ridwan mengatakan, ia bersama rekan rekan lainya baru ditempatkan dan bertugas Maret 2023. Sehingga permasalahan tersebut baru diterima dan dipelajari.

“Kami terhitung Maret baru ditempatkan disini. Sehingga dokumen permasalahan ini baru kami terima dan pelajari,”kata Ridwan dalam RDP tersebut.

Ia menjelaskan, berdasarkan koordinasi dengan badan pertanahan dan disesuaikan dokumen yang dimiliki perusahaan, hal ini sudah melewati proses ketentuan. Sehingga masalah ini haruslah diselesaikan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum.

“Pertemuan ini harus melahirkan rekomendasi yang lebih jelas tentang posisi hukumnya. Karena perusahaan tidak bisa dipaksa membayar objek yang sama dua kali diluar penetapan pengadilan,”tandas Ridwan.

Perdebatan alot terus terjadi. Bahkan anggota DPRD Komisi 1 Sri Rosdiana Thia mengatakan, mestinya perusahaan tidak sekadar mengatakan proses pembayaran sudah sesuai ketentuan.

“Datang kesini sesuai undangan komisi 1 harus membawa dokumen. Untuk bisa dibandingkan dengan data yang ada. Mana peta lokasi dan titik kordinatnya. Jika sudah dibayarkan, siapa yang menerima pembayarannya,”tekan politisi PDIP asal dapil tiga ini.

Ia bahkan menuding pihak perusahaan tidak menghormati kerja kerja lembaga DPRD karena tidak siap saat dilakukan RDP.

“Perusahaan sepertinya melecehkan kami disini. Kami undang untuk mengkonfrontir data antara perusahaan dengan warga yang menuntut ganti rugi,”paparnya.

Turut hadir dalam kegiatan RDP tersebut selain anggota komisi 1, nampak Camat Toili Barat Rustam Pettasiri, kades Dongin dan Kades Sindang Sari. Juga perwakilan kuasa hukum Hasrin Rahim bersama rekan.

Akhirnya rapat yang berlangsung selama satu jam itu melahirkan kesimpulan Komisi 1 DPRD akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang disengketakan kedua belah pihak.

“Kami menyimpulkan komisi akan melakukan peninjauan langsung untuk melihat lokasi yang sebenarnya. Kami agendakan Rabu, 31 Mei 2023,”kata Ketua Komisi 1 DPRD Banggai Irwanto Kulap menutup rapat.*

The post PT Pertamina EP Ngotot Ganti Rugi Lahan Sudah Sesuai Prosedur, DPRD Akan Tinjau Lokasi appeared first on Portal Luwuk.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Banggai Irwanto Kulap dihadapan para pendemo memperingati hari buruh di Luwuk, Selasa (02/05/23).

Ia menerangkan, pendistribusian APBD harus diakui belum sepenuhnya merubah kesejahteraan rakyat.

“Bayangkan, belanja rutin (gaji dan operasional) ASN serta honorer saja sudah menyedot 67 persen dari total APBD per tahun. Belum lagi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Rp 150 miliar, ini juga harus dibiayai,”ujar politisi Partai Golkar Banggai ini.

Sudah didalamnya Rp 230 miliar Dana Desa (DD). Akibatnya total belanja langsung tembus Rp 1,8 triliun. “Jadi dari keseluruhan APBD kita Rp 2,4 triliun tahun 2023 ini, meyisahkan Rp 700 miliar dengan harapan bisa digunakan untuk belanja infrastruktur dan pemberdayaan,”ucapnya.

Dari Rp 700 miliar tersebut, digunakan lagi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 150 miliar. “Jadi tinggal Rp 300-400 miliar saja yang bisa dibelanjakan untuk infrastruktur dan pemberdayaan,”beber Irwan di ruang rapat kantor DPRD Banggai.

Selanjutnya dari total belanja publik dimaksud, tergunakan untuk pemberdayaan, salah satunya program satu juta satu pekarangan yang diproyeksikan antara Rp 30-40 miliar.

“Sehingga untuk pembangunan infrastruktur tinggal tersisa Rp 100-200 miliar saja. Itupun pemerintah sudah berusaha keras agar pembangunan di daerah ini tetap berjalan optimal dan pertumbuhan ekonomi membaik,”sebut Sekretaris DPD Golkar Banggai ini menjawab tuntutan mahasiswa untuk segera melakukan evaluasi tentang kebijakan APBD.

Terkait masalah UU Cipta Kerja yang dipersolakan secara nasional yang menjadi tuntutan mahasiswa selanjutnya, Irwanto menegaskan akan merekomendasikan masalah ini kepemerintah pusat melalui Bupati Banggai.

“Saya tau bagaimana masyarakat menderita, buruh buruh terzolimi. Hak hak mereka sesukanya diberikan. Jadi tuntutan ini baik dan direkomendasikan,”ucapnya.

Tuntutan lain soal tenaga kerja perusahaan daerah harus menjadi penampung ketenaga kerjaan, juga telah dalam proses pembahasan eksekutif legislatif.

“Harusnya memang BUMD menampung tenaga kerja lalu mendistribusikan ke perusahaan,”jelas Irwanto.

Termasuk keterlibatan Banggai Sakti dalam mengelola Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Terminal Khusus (Tersus) pada sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi.

“Masalah ini akan kami tindaklanjuti lagi melalui RDP yang diagendakan dengan menghadirkan semua pihak,”terang Irwanto.

Dalam dunia pendidikan juga ikut dibahas. Salah satunya soal masih adanya pungutan di tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Hal ini tentu akan menjadi perhatian legislatif untuk turut dibahas pada RDP, melibatkan Dinas Pendidikan Banggai.

Termasuk membahas soal gaji guru honorer berijasah SMA dan sarjana. “Gaji honorer SMA dan sarjana sangat berbeda. Ini juga akan kami bahas karena APBD telah menganggarkan 4000 guru honorer sebesar Rp 50 miliar setiap tahunnya,”janji Irwanto.*

The post Irwanto Dihadapan Pendemo : Banyaknya ASN Penyebab Belanja Publik Tergerus appeared first on Portal Luwuk.

Pendapat Sri ini terlontar saat dirinya mengawali sambutan pada pelaksanaan pembukaan Rapat Koordinasi Sekretaris DPRD se-Sulteng di Hotel Estrela Luwuk, Rabu (01/03/23) malam.

Kelakar Sri ini terucap saat hendak menyapa salam dan penghormatan pembuka kepada tamu undangan yang hadir saat itu. Ia pun bercerita, saat memasuki Kabupaten Tojo Una Una, banyak melihat baliho terpajang sepanjang jalan di Tojo Una Una.

Baliho itu adalah milik Wakil Ketua 1 DPRD Banggai. “Eh rupanya balihonya ibu Batia yang cantik. Rupanya mau ikut pilkada ya, pulang kampung rupanya,”ujar Sri yang langsung disambut senyum Batia Sisilia Hadjar dan riuh undangan peserta rakor.

Sri melanjutkan, memang dalam politik, malu sedikit tapi mau lebih bayak. Ia kemudian melanjutnya dengan memberikan beberapa wejangan terhadap kegiatan rakor sekwan 13 kabupaten/kota se-Sulteng. Minus Kabupaten Poso yang tidak mengirimkan wakilnya karena bersamaan tengah merayakan HUT Kabupaten Poso.

Bagi Sri, jika acuanya adalah regulasi, maka Sekretarit DPRD adalah pelayan. Dengan melayani tugas pokok dan fungsi dewan, demi tercapainya efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas kinerja.

Hanya saja lanjutnya, tidak semua sekretariat memahami betul susunan dan kedudukan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014. Dimana diterangkan pada salah satu pasalnya, dewan mempunya fungsi legislasi membuat perda, anggaran dan pengawasan.

“Ini yang kemudian banyak menimbulkan masalah, karena ketidak pahaman posisi dewan yang sebenarnya. Pernah di Kabupaten Balut, antara sekwan dan DPRD selalu bertentangan. Saya tidak perlu sebutkan siapa pejabatnya nanti tidak etik. Harusnya sekwan tau kedudukanya, dewan pun tau haknya,”tekan Sri.

Harus diakui ujar Sri, tanpa sekretariat, dewan tidak ada apa apanya. Makanya antara keduanya dibutuhkan kekompakan dan sinergisitas. Sehingga apa yang menjadi tupoksi dewan bisa berjalan dengan baik. “Tanpa sinergisitas, dewan tidak akan sukses menjalankan tugasnya,”tutur Ketua Komisi 1 yang juga Ketua Banggar dan BURT DPRD Sulteng ini.

Politisi gender kelahiran Luwuk ini menambahkan, kalau pendapat pribadi, sesungguhya posisi sekretariat bukanlah pelayan tetapi sebagai fasilitator antara legislatif dan eksekutif.

Sehingga kedudukanya sama. Kalau sekretaris eselon dua, DPRD juga eselon dua, setara. “Mestinya harus menjadi mitra kerja. Anggota dan sekwan adalah dua menjadi satu, yaitu sinergisitas dan saling mendukung,”pungkasnya.*

The post Sri Indraningsih Lalusu : Dalam Politik Malu Sedikit, Mau Lebih Banyak appeared first on Portal Luwuk.

Diawali pembacaan doa oleh Aiya Karim, S. Ag yang juga Kabag Humas DPRD Banggai. Ketua Panitia Ferry Sujarman mengatakan, dasar hukum pelaksanaan Forkom Sekwan mengacu UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan lainya.

Tema kegiatan yakni peranan sekretariat DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD. Tujuanya salah satunya menyatukan presepsi dan peningkatan tugas dan fungsi DPRD se-Sulawesi Tengah.

Kegiatan tersebut lanjut Ferry kerjasama antara Sekretariat DPRD Sulteng dan Sekretariat DPRD Banggai sebagai tuan rumah. Dengan sumber pendanaan Sekwan Provinsi Sulteng dan DPRD Banggai. Diikuti 142 orang, tanpa Poso karena daerah tersebut bersamaan sedang merayakan hari ulang tahun Kabupaten Poso.

Adapun metodelogi kegiatan akan dilakukan melalui ceramah dan penyajian materi praktis oleh para nara sumber serta diskusi.

Aoutput yang diharapkan untuk meningkatkan peran sekretariat dewan dalam mendukung kerja kerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Mendapatkan presepsi tentang mengatur standar operasional SPPD, serta menetapkan kesepakatan tuan rumah pelaksanaan rakor berikutnya.

“Ini akan dibahas dalam forum selama tiga hari kedepan, sejak tanggal 1-4 Maret 2023,”tandas Sekwan Ferry.

Hadir pada kegiatan tersebut, Bupati Banggai diwakili Sekda Banggai Abdullah Ali, Ketua Komisi 1 DPRD Sulteng, Hj Sri Indraningsi Lalulusu, Wakil Ketua 1 DPRD Banggai Batia Sisilia Hadjar, beberapa pimpinan OPD Banggai, seluruh Sekwan bersama beberapa kepala bagian dan staf, hadirin dan undangan lainya.*

The post Minus Poso, Staf Ahli Gubernur Sulteng Buka Forkom Sekwan di Luwuk appeared first on Portal Luwuk.

“Sudah perlu direvisi. Karena memang Perda Adat ini tidak lagi berkesesuaian dengan aturan yang lebih tinggi,”ungkap Irwanto Kulap menjawab perdebatan adat dalam media WhastApp group membahas kurang berpihaknya pemerintah daerah terhadap perkembangan adat Banggai.

Ketua Komisi I DPRD Banggai ini menambahkan, desakan merevisi adat sempat disuarakan lewat pandangan fraksinya dalam sidang dewan beberapa waktu lalu.

“Minggu lalu dalam paripurna dewan pengesahan 2 perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Fraksi Golkar sudah menyampaikan dalam pandangan fraksinya untuk dilakukan revisi Perda Adat,”jelas Irwanto, Rabu (22/02/23)

Tidak itu saja, secara personal ia juga proaktif memberitahukan kepada Sekretaris Adat Botomundoan Banggai H. Syofansah Yunan, untuk segera berkoordinasi dengan Bidang Seni Budaya Diknas Banggai dan Bagian Hukum Setda Banggai.

“Berharap rancangan revisi Perda Adat ini segera disusun. Untuk dibahas dalam sidang dewan berikutnya,”tandas politisi asal daerah pemilihan dua ini.

Tanpa revisi Perda lanjutnya, sulit bagi pemerintah daerah memberikan perhatian penuh, karena payung hukumnya tidak mengatur soal itu. Ini semua karena perdanya sudah kadaluarsa.

“Lembaga adat harus proaktif soal ini. Pemerintah daerah sejujurnya sudah sejak lama memberikan lampu hijau,”terang Sekretaris DPD II Partai Golkar Banggai ini.*

The post Fraksi Golkar Dorong Revisi Perda Adat Banggai, Minta Lembaga Adat Proaktif appeared first on Portal Luwuk.

“Sebagai info Musrembang Tahap 2 RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) di Kecamatan Bualemo, pak bupati menyebut, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah telah mengganggarkan Rp 60 miliar lebih untuk perbaikan jalan ruas Bualemo,”kata Irwanto menyikapi dari mana sumber pendanaan perbaikan ruas jalan Siuna-Bualemo, Senin (20/02/23).

Irwanto bahkan menekankan, bupati juga menganggarkan melalui pemerintah daerah Kabupaten Banggai sebesar Rp 19 miliar di Kecamatan Bualemo. Untuk membiayai pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan kabupaten.

“Jadi sekali lagi pemda tidak pernah mengklaim bahwa anggaran Rp 60 miliar lebih tersebut adalah dana APBD Kabupaten Banggai, tapi itu murni APBD provinsi. Pemda tau mana status provinsi dan kabupaten, sehingga Pemda ikut menyiapkan Rp 19 miliar untuk pemberdayaan,”tegas Sekretaris DPD II Partai Golkar Banggai yang juga Ketua Komisi 1 DPRD Banggai ini.

Sebagaimana pemberitaan media lokal, Senin (20/02/23), Bupati Banggai Amirudin menyebut insya Allah tahun ini poros Siuna Bualemo akan diperbaiki pemerintah dengan anggaran Rp 62 Milyar.

Untuk kelanjutan hingga Kecamatan Balantak katanya, pengerjaanya diprogramkan dua tahun kedepan. Mulai tahun 2023-2024. “Insya Allah poros lingkar kepala burung ini tidak menjadi masalah lagi kedepan,”tutur Bupati Amirudin.*

The post APBD Sulteng Rp 62 Miliar Poros Siuna-Bualemo, Pemda Banggai Rp 19 Miliar Untuk Pemberdayaan appeared first on Portal Luwuk.

“Rencana dibuka Gubernur Sulteng Rusdi Mastura, menghadirkan pemateri dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Tanggal 1-4 Maret 2023 di Hotel Estrella Luwuk,”kata Ferry Sujarman kepada Portal Luwuk, Jumat (16/02/23).

Ferry menjelaskan, sebagaimana surat Sekretaris Dewan Provinsi Sulawesi Tengah yang ditujukan ke seluruh Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Sulteng Tanggal, 13 Pebruari 2023, Forkom ini bertujuan untuk singkronisasi pelaksanaan tugas DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Dimana dalam isi surat tersebut pelaksanaannya dilakukan di Kabupaten Banggai mulai tanggal 01-04 Maret 2023. “Rapat dimaksud membahas materi tentang peran sekretariat dalam menunjang tugas dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang akan disampaikan sejumlah pemateri, baik dari provinsi maupun kemendagri RI,”tandas Ferry.

Pada kegiatan tersebut lanjutnya, dihadiri sekwan dan lima anggota pejabat kepala bagian masing masing DPRD. “Panitia hanya menanggung biaya konsumsi, sedangkan akomodasi dan transportasi menjadi tanggungan masing masing daerah,”ucapnya.

Ia berharap, kegiatan ini bisa melahirkan sebuah rekomendasi kesamaan presepsi dalam menjalankan tugas membantu tugas dan fungsi dewan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pelayanan fungsi dewan itu sendiri.*

The post Forkom Sekwan di Luwuk, Akan Menghadirkan Pemateri Dirjen Bina Keuangan Kemendagri RI appeared first on Portal Luwuk.

Untuk diketahui, kedua OPD tersebut resmi terbentuk, setelah DPRD bersidang dalam rapat paripurna perubahan atas Perda No 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, Selasa (14/02/23).

Menurut Suprapto, dengan telah sahnya kedua OPD tersebut, maka progres eksekutif adalah segera melakukan pengisian struktur jabatan, dengan menempatkan pejabat yang memiliki skil yang mumpuni. Atau mereka yang benar benar menguasai keilmuan pada kedua instansi tersebut.

“Harapan kami OPD baru tersebut segera efektif. Tempatkan pejabat yang memiliki keilmuan, sehingga kebijakan yang dibuat nanti, benar benar memberikan efek baik, terutama dalam mengembangkan desain riset untuk kemajuan daerah,”ujarnya kepada Portal Luwuk, dua hari lalu.

Tidak hanya skil keilmuan pejabat yang mengisi posisi jabatan struktural yang disiapkan, lanjutnya, tetapi sarana dan prasarana penunjang juga harus sudah siap. Termasuk penganggaran.

“Bagaimana program jangka pendeknya, begitu juga program jangka panjangnya. Kami DPRD selalu siap membackup untuk kemajuan kedua instansi tersebut,”tandas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banggai ini.

Seperti Dinas Damkar ujarnya lagi, sudah seharusnya daerah ini memiliki dinas sendiri. Mengingat kondisi Kabupaten Banggai dari waktu ke waktu terus mengalami kemajuan. Utamanya pertumbuhan penduduk, pemukiman warga bertambah, dan aktifitas ekonomi sosial kemasyarakatan juga meningkat.

“Potensi kerawanan bencana kebakaran ditengah kesibukan rakyat seperti ini, jauh hari sebelumnya sudah harus menjadi bagian dari proteksi pencegahan perencanan dinas,”ungkapnya.

Sisi lain tambahnya, Damkar tidak harus terfokus pada wilayah perkotaan, tetapi bagaimana mendesain antisipasi kebencanan yang lebih luas, hingga kepelosok desa.

“Sehinga tak diminta minta terjadi kebakaran pada wilayah tertentu, Damkar lebih dulu mencegahnya tanpa harus menunggu bantuan armada mobil damkar dari kota Luwuk,”terangnya.

Kedepan lanjutnya, desain perencanaanya semuanya sudah siap berdasarkan pemetaan zona, atau semacam mendirikan unit unit Damkar yang akan disebar pada seluruh wilayah Kabupaten Banggai.

“Ini jelas butuh perencanaan matang, sehingga sudah tepat instansi ini berdiri sendiri,”nilai Suprapto.*

The post Pesan Suprapto, BRIDA dan Damkar Banggai Harus Diisi Pejabat Yang Mumpuni appeared first on Portal Luwuk.