Bantuan pengobatan kepada bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu, dibenarkan Kepala Dinsos Banggai, Rudi K Bullah.

Setelah menerima laporan, pihaknya langsung menurunkan tim untuk mengunjungi rumah kediaman Muhammad guna memastikan kondisi terakhir kesehatannya.

“Setelah melakukan verifikasi dan assessment awal, Dinas Sosial telah menentukan bahwa adik Muhamad membutuhkan bantuan sosial untuk membiayai pengobatan dan perawatan medis,”kata Rudi.

Muhammad penderita batu ginjal, dengan keluhan mengalami sakit berkepanjangan saat buang air kecil.

Kadis Rudi mengatakan, langkah awal Dinsos adalah melakukan koordinasi dengan rumah sakit dan lembaga terkait lain untuk memastikan yang bersangkutan dapat menerima perawatan medis yang tepat dan memadai.

Selanjutnya melakukan assesment lebih lanjut untuk menentukan jenis bantuan sosial yang paling tepat. Perawatan medis akan dilakukan usai ujian sekolah sesuai permintaan orang tua bersangkutan.

“Dalam penanganan awal ini, Dinsos sudah menawarkan bantuan untuk pengobatan lanjutan. Akan tetapi dari penerima manfaat masih menyelesaikan ujian sekolah. Keinginan orang tuanya seperti itu untuk memastikan pendidikan anaknya tak terganggu,”ungkap Rudi.

Bantuan yang diberikan Dinsos menyesuaikan kebutuhan dan prioritas penerima manfaat.

“Dinsos berkomitmen untuk memberikan bantuan sosial yang efektif dan efisien kepada adik Muhamad serta memastikan bahwa hak haknya sebagai warga negara terpenuhi,”pungkasnya.*

The post Bocah 8 Tahun Mengindap Batu Ginjal Dapat Bantuan Biaya Pengobatan Dinsos Banggai appeared first on Portal Luwuk.

DTKS sendiri telah berganti menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 Tanggal 5 Februari 2025. 

Sebanyak 85 KPM di Kabupaten Banggai tercatat telah menyatakan siap keluar dari kepesertaan bantuan sosial dimaksud.

Hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani KPM bersangkutan dan turut diketahui pendamping PKH.

“Jadi mereka (KPM-red) dengan secara sadar dan telah siap untuk keluar dari kepesertaan bantuan sosial tanpa ada penekanan,”ujar Korkab PKH Dinsos Banggai Dwi Putra, Kamis (22/5/2025).

Tujuan dari graduasi adalah membantu mengurangi angka kemiskinan. “Bukan berarti karena ekonominya meningkat, tapi lebih disebabkan adanya perubahan pola pikir ditengah masyarakat,”kata Dwi Putra.

Jika mengacu arahan Menteri Sosial RI bahwa pendamping sosial harus mampu melakukan “Graduasi Sejahtera Mandiri”, minimal 10 orang KPM.

Sementara graduasi mandiri di Kabupaten Banggai sampai April tahun 2025 sudah mencapai 85 KPM. “Harapannya data ini masih bisa terus bertambah sampai akhir Tahun 2025 nanti,”tuturnya.

AB misalnya. Warga asal Desa Sinorang Kecamatan Batui Selatan, melakukan graduasi mandiri karena alasan telah memiliki usaha kios, pom bensin mini dan agen gas LPG.

Berikut SM, warga asal Desa Gori Gori Kecamatan Batui Selatan. Karena sudah merasa mampu dan bisa membangun rumah dua tingkat maka ia dengan sukarela melakukan graduasi mandiri.

Begitu juga YL, warga Desa Lambangan Kecamatan Pagimana. Alasan graduasi karena sudah ada anak yang bekerja membantu perekonomian keluarga.

Disusul kemudia Ibu EH, warga asal Desa Toima Kecamatan Bunta. EH sendiri tercatat telah menjadi peserta PKH sejak tahun 2013. Alasan Graduasi karena telah memiliki usaha kios sembako dan pembuatan kue Pia.

Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), graduasi dapat dimaknai telah berakhirnya kepesertaan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan tidak memenuhi kriteria lagi alias mampu mandiri dan tak lagi membutuhkan bantuan sosial. 

Hal ini menandai titik awal bagi keberlanjutan pemberdayaan keluarga itu sendiri untuk lebih mandiri dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Adapun total KPM PKH sesuai data bayar Tahap 1 tahun 2025 sebanyak 13.484 yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Banggai.*

The post Berkat Graduasi Mandiri, 85 KPM Keluar Dari Kepesertaan Penerima Bantuan Sosial appeared first on Portal Luwuk.

Kepala Dinas Sosial, Rudi Purwana K Bullah membenarkan penyaluran bantuan itu. Dia mengatakan, bantuan yang salurkan diharapkan dapat berarti bagi Naning dan keluarganya yang mengalami kesulitan akibat kebakaran.

Melalui bantuan dapat pula meringankan beban dan membantu mereka untuk kembali bangkit.

“Setelah menerima informasi kami langsung menurunkan tim untuk meninjau lokasi kebakaran sembari menyalurkan bantuan,”ungkap Rudi.

Peninjauan dilakukan Sriwahyuni staf Bidang analisis Bencana Alam dan Zulkifli staf pada Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Banggai.

Bantuan diserahkan melalui pemerintah kelurahan. Adapun bantuan berupa sembako, selimut serta peralatan masak.

“Untuk sembako sudah kami serahkan, sedangkan peralatan masak diserahkan pada Jumat (9/5) dan diterima langsung Lurah Batui,”kata Sriwahyuni via telfon selulernya.

Ucapan terimakasih kepada Dinas Sosial, Kabupaten Banggai yang membantu keluarga Naning turut disampaikan Lurah Batui, Hasman.

“Insya Allah bantuan ini memberikan manfaat serta dapat membantu meringankan beban keluarga akibat kebakaran. Kami berharap keluarga yang terdampak dapat segera bangkit dan memulihkan diri,”pungkas Hasman

Sebelumnya diberitakan, kebakaran di Kelurahan Batui pada Selasa (6/5) menghanguskan seluruh bagunan kios yang dikelola Naning sekitar pukul 01.30 Wita.

Saat terjadi kebarakan, Naning bersama empat anaknya sedang tidur lelap. Naning baru mengetahui kebakaran setelah dibangunkan seorang sopir yang melihat percikan api di bagian dapur.

“Korban bersama empat anaknya berusaha menyelamatkan diri, api dengan cepat melahap seluruh bangunan,”kata Kapolsek Batui AKP Rudi. Pihak Kepolisian mengklaim kerugian materil ditaksir capai Rp 10 Juta.*

The post Dinsos Banggai Salurkan Bantuan Sembako Korban Kebakaran Warung di Batui appeared first on Portal Luwuk.

Bimtek yang dibuka langsung Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Rudi Purwana K Bulah, bertempat di Aula Pertemuan Kantor Dinas Sosial Banggai, Rabu (30/4/2025) pagi.

Kepala Bidang Fakir Miskin, Ronad Rizal Pudje, S.IP, MM, selaku pemateri pada Bimtek menyampaikan, program UEP adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi.

Meningkatkan pula kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan penghasilan, tabungan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Program UEP ini digagas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Banggai.

Tahun 2025 Kabupaten Banggai menerima kuota sebanyak 65 orang penerima manfaat. Para calon penerima manfaat ini tersebar beberapa kecamatan diantaranya, Kecamatan Luwuk, Kecamatan Luwuk Selatan, Kecamatan Pagimana, Nuhon, Batui, Toili, Kintom, dan kecamatan lainnya.

Adapun kriteri penerima manfaat adalah masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang belum terdaftar tetapi dalam proses pengusulan DTKS.

Berusia diatas 18 tahun dan maksimal 60 tahun. Selanjutanya kriteria lain adalah, masyarakat yang memiliki keinginan berusaha dan belum pernah mendapat bantuan stimulan usaha serta memiliki potensi dan keterampilan dalam melaksanakan UEP.

Para penerima manfaat bukan PNS, TNI, Polri atau Pensiunan dan Aparat Desa. Jenis bantuan usaha khusus ekonomi Program Produktif Penanganan (UEP) berupa bantuan uang tunai senilai Rp. 10.000.000.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai melalui bank penyalur. Dana ini akan dibelanjakan habis untuk kebutuhan usaha.

Pada tahapan penyaluran tambah Ronal, dimulai dari pembuatan rekening Bank yang didampingi Dinas Sosial Kabupten/Kota.

Proses pembuatan rekening pada bank penyalur atas nama usaha perorangan, rekening ditanda tangani spesimen yang telah disediakan.

Selanjutnya, pada tahapan proses pencairan dana, harus berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya para penerima manfaat diwajibkan menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) diatas materai.

Dokumen yang nanti ditandatangani berisi menyatakan komitmen penerima untuk menggunakan dana bantuan sesuai tujuan program dan bertanggung jawab atas penggunaannya.

“Penerima bantuan wajib menyerahkan Fotocopy Buku Rekening, Nota (Asli) pembelian barang dan mengumpulkan bukti dukung kepada Dinas Sosial Provinsi Sulteng,”terang Ronald.

Dana bantuan dibelanjakan harus sesuai dengan rincian yang ada pada usulan proposal. Penggunaan dana akan di awasi petugas pendamping dari Dinas Sosial.

“Pada saat penerima manfaat ini membelanjakan dana, mereka akan didampingi petugas penyuluh yang ditunjuk dinas sosial,”tambah Ronal Rizal.

Penerima bantuan UEP diwajibkan menyusun dan menyerahkan dua jenis laporan utama yaitu laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan.

Laporan keuangan berisi pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan. Laporan ini harus mencakup Fotokopi perjanjian kerja sama, realisasi rencana anggaran biaya (RAB), kuitansi dan faktur pembelian barang atau bahan usaha.

Berikutnya Fotokopi buku tabungan yang menunjukkan transaksi terkait bantuan. Sedangkan pada laporan pelaksanaan kegiatan menggambarkan perkembangan usaha dan aspek sosial serta kelembagaan kelompok.

Laporan ini mencakup kegiatan usaha, pengelolaan usaha, kemajuan usaha, termasuk produksi, pemasaran dan keuntungan.*

The post Program UEP Dinsos Sulteng Sasar 65 Calon Penerima Manfaat di Banggai appeared first on Portal Luwuk.

Dinsos sendiri telah menyediakan lahan seluas 10 hektar. Lahan ini terletak di Bukit Tandos Kecamatan Luwuk Utara.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Rudi Purwana K Bullah mengatakan, lahan yang terletak di bukit tandos lebih dari 10 hektar, disiapkan untuk pembangunan sekolah rakyat.

Penyiapan lahan pembangunan sekolah rakyat merupakan tindak lanjut dari permintaan Kementerian Sosial RI yang mensyaratkan ketersediaan lahan minimal 5 hektar. Namun aset milik daerah malah menyiapkan seseluas 10 hektar.

Luas lahan 10 hektar yang direkomendasikan bupati sebagai bentuk kesiapan penuh dari Pemkab Banggai.

‘“Proses adminitrasi lahan kini hamper rampung, dan tinggal menunggu penandatangan Bupati,“kata Kadis Rudi Purwana K Bullah, dihadapan sejumlah awak media beberapa waktu lalu.

Rudi juga menyebut karena ketertarikan atas program ini Bupati Amirudin telah memerintahkan jajarannya untuk segera menuntaskan seluruh proses administrasi dan mengirimkan seluruh dokumen kepada Kementerian Sosial.

Untuk diketahui, Program Sekolah Rakyat merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Sekolah Rakyat tak hanya menekankan pendidikan akademik namun dapat difungsikan sebagai pusat pembentukan karakter, penanaman nilai nilai kebangsaan, serta pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal.

Konsep ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam memutus mata rantai kemiskinan. Pemerintah daerah juga ditugaskan untuk menyiapkan legalitas lahan.

Melalui program ini, Presiden Prabowo ingin memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam pendidikan dan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan yang setara untuk bangkit dan berkembang.*

The post Program Sekolah Rakyat, Banggai Siapkan 10 Hektar Lahan Bukit Tandos Luwuk Utara appeared first on Portal Luwuk.