Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Banggai, Fikri Dari, mengatakan bahwa salah satu paket kegiatan Bina Marga yang siap memasuki proses tender adalah rehabilitasi jalan dalam Kota Luwuk.

Melalui kegiatan tersebut, sejumlah ruas jalan akan mendapat penanganan, salah satunya Jalan DI Panjaitan.

Ruas jalan pendek yang menghubungkan kawasan depan Gereja Bukit Moria hingga jalan nasional di depan Kantor PLN Luwuk itu sejatinya telah direncanakan untuk ditangani sejak tahun lalu. Namun, perbaikannya belum terealisasi melalui program jalan dalam kota Luwuk.

Kondisi ruas jalan tersebut saat ini sudah tidak rata dan bergelombang akibat akar-akar pohon yang merambat di bawah badan jalan. Kerusakan itu tampak jelas di depan deretan pertokoan dekat Gramedia Luwuk. Akibat permukaan jalan yang bergelombang, banyak pengendara memilih melintas di sisi kanan badan jalan.

“Akar-akar pohon merusak sisi kiri jalan. Kendaraan lebih banyak menggunakan sisi kanan jalan, baik di depan Alun-Alun Bumi Mutiara maupun Gramedia,” kata Fikri Dari belum lama ini. Diketahui, PUPR Banggai mengalokasikan anggaran sekitar Rp4.932.325.443 untuk rehabilitasi jalan dalam Kota Luwuk pada tahun 2026. (*)

The post Ruas Panjaitan Masuk Prioritas Perbaikan Jalan Dalam Kota Luwuk appeared first on Portal Luwuk.

Penghargaan ini diserahkan langsung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kepada Bupati Amirudin.

Penyerahan dilaksanakan pada acara Puncak Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) 2026 yang berlangsung di Gedung Garuda, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat, Senin (25/5/2026).

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan praktik baik pemerintah Banggai dalam upaya pelestarian bahasa daerah. Melalui pendidikan, kebijakan daerah, serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga keberlangsungan bahasa ibu sebagai identitas budaya bangsa.

Kabupaten Banggai menjadi salah satu dari 27 daerah di Indonesia yang menerima penghargaan, bersama sejumlah provinsi, kabupaten dan kota lainnya yang dinilai berhasil mendukung program revitalisasi bahasa daerah secara berkelanjutan.

Program Revitalisasi Bahasa Daerah sendiri merupakan agenda nasional yang bertujuan melindungi dan menghidupkan kembali bahasa daerah melalui pembelajaran di sekolah. Salah satunya melalui penguatan literasi budaya, dokumentasi bahasa dan keterlibatan generasi muda dalam pewarisan bahasa ibu.

Hingga tahun 2025, program ini telah menjangkau ratusan bahasa dan dialek di berbagai wilayah Indonesia.

Bupati Amirudin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan tersebut. Capaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus memperkuat pelestarian bahasa daerah sebagai bagian penting dari identitas, karakter dan kekayaan budaya masyarakat Banggai.

Kepala dinas pendidikan dan Kebudayaan, Syafrudin Hinelo, S.STP., M.Si menyatakan, bahwa selain menjadi sarana komunikasi, bahasa daerah juga merupakan warisan budaya yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Sejarah dan jati diri masyarakat yang harus dijaga ditengah perkembangan zaman arus globalisasi.

Saat mendampingi bupati, Sekretaris Daerah Ramli Tongko mengatakan, penghargaan ini menegaskan komitmen Banggai untuk terus mendukung berbagai program pelindungan dan pengembangan bahasa daerah.

Termasuk melalui pendidikan, kegiatan seni budaya, literasi dan keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal.*

The post Lestarikan Bahasa Daerah Melalui Pendidikan, Banggai Raih Penghargaan Nasional Tahun 2026 appeared first on Portal Luwuk.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang AMAL Dinas PUPR Banggai, Junaidi, mengatakan perbaikan jaringan air bersih masih terus dilakukan. “Di targetkan dapat difungsikan pada akhir Mei 2026 atau setelah Lebaran Iduladha 1447 Hijriah,”katanya, Jumat 22 Mei 2026.

Didampingi Kepala Bidang AMAL Dinas PUPR Banggai, Christopel Satolom, Junaidi menjelaskan saat ini pihaknya tengah memasang pipa besi pada sejumlah titik jaringan yang dibangun pada tahap pertama.

Menurut dia, jaringan pipa tahap pertama maupun tahap kedua sebenarnya telah melalui uji coba pengaliran air dan keduanya berfungsi dengan baik.

“Setelah tahap pertama selesai dikerjakan, dilakukan pengecekan dan air mengalir. Tahun berikutnya, saat proyek tahap kedua diuji coba dan dikoneksikan dengan jaringan tahap pertama, air juga mengalir dengan baik,”kata Junaidi.

Namun, persoalan muncul pada jaringan tahap kedua setelah terjadi kerusakan di titik sambungan antara pipa besi dan pipa PVC. Selain itu, longsor juga terjadi pada jalur pipa di jaringan tahap pertama.

“Saat selesai diperbaiki dan dilakukan pengetesan ulang, terjadi longsor di jaringan pipa tahap pertama,” ungkapnya, pada Jumat 22 Mei 2026.

Ia, memastikan seluruh jaringan sebenarnya sudah diuji dan berfungsi. Akan tetapi, kondisi medan yang ekstrem, berupa jalur tebing serta kontur naik turun gunung, menyebabkan gangguan pada jaringan pipa sehingga distribusi air belum berjalan maksimal.

“Longsor terjadi di bagian atas karena jalur pipa berada di tebing,” katanya.

Sebagai solusi, pipa yang rusak akibat longsor kini diganti menggunakan pipa galvanis atau pipa besi. Menurut Junaidi, penggantian tersebut memang tidak tercantum dalam kontrak awal, namun dilakukan untuk mengatasi kondisi medan yang ekstrem.

Saat ini, empat batang pipa besi sedang dipasang pada titik rawan kerusakan. Pipa dipasang dengan posisi duduk di tebing tanpa pengecoran permanen.

“Kami mengganti pipa di titik itu karena sebelumnya pecah akibat tekanan air yang tinggi, mencapai 30 bar,” jelasnya.

Diketahui, tekanan air sebesar itu tentu saja tidak dapat dialirkan melalui pipa PVC.

Pihaknya menargetkan proses penggantian empat ujung pipa tersebut dapat selesai setelah Iduladha sehingga jaringan air bersih segera difungsikan.

“Sementara dikerjakan pergantian empat ujung pipa dan kami upayakan selesai setelah Lebaran Iduladha,” katanya.

Junaidi menambahkan, total panjang jaringan pipa tahap pertama dan tahap kedua mencapai sekitar 11 kilometer, mulai dari sumber mata air hingga ke permukiman warga.

“Jalur pipa melewati medan ekstrem berupa tebing curam dan kontur naik turun gunung sepanjang sekitar empat kilometer,”ujarnya. (*)

The post Medan Ekstrem Jadi Kendala, Perbaikan Jaringan Air Bersih Sayambongin Terus Dikebut appeared first on Portal Luwuk.

Upaya sinergistas ini dalam rangka mempercepat optimalisasi penerimaan, khususnya pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) roda empat yang masih mengalami tunggakan siknifikan.

Tak main main, bocoran yang diterima media ini, potensi tunggakan PKB untuk tiga kecamatan saja, yakni Kecamatan Luwuk, Luwuk Utara dan Luwuk Selatan mencapai Rp23 Miliar. Tunggakan pajak tersebut terhitung dimulai sejak tahun 2023, 2024 dan 2025.

Namun sampai saat ini, Bapenda baru membidik tunggakan PKB di Kecamatan Luwuk sebanyak 788 kendaraan roda empat dengan potensi penerimaan mencapai Rp14.379.308.885.

Kepala Bidang Pendapatan Bapenda Banggai, Kartika Handayani, mengungkapkan, untuk optimalisasi penerimaan dilakukan dengan cara mendatangi rumah-rumah wajib pajak penunggak. Menyerahkan langsung Super PKB (Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor) oleh petugas.

“Surat pemberitahuan ini penting disampaikan agar wajib pajak dapat mengetahui nominal tunggakan yang akan dibayarkan, dengan mendatangi langsung kantor UPT Samsat Luwuk,”ujar Kartika kepada Portalluwuk.com, Senin (18/5/2026).

Adapun rincian kendaraan pajak terhutang di Kecamatan Luwuk sebanyak 788 kendaraan roda empat :

– Kel. Karaton 153
– Kel. Soho 94
– Kel. Keleke 39
– Kel. Kampung Baru 3
– Kel. Baru 116
– Kel. Lumponyo 21
– Kel. Bungin 143
– Kel. Bungin Timur 127
– Kel. Tomtouan 37
– Kel. Mangkio 12
– Kel. Mangkio baru 50

Penagihan akan terus dilakukan Bapenda dengan menyasar seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai. “Saat ini baru kecamatan Luwuk. Selanjutnya kecamatan lain untuk menyerahkan surat pemberitahuan tunggakan. Ini juga merupakan salah satu potensi penerimaan daerah yang harus optimalisasikan,”tandas Kartika.*

The post Bapenda Gandeng Tim UPT Wilayah V Banggai, Buru 788 Kendaraan Roda Empat Penunggak Pajak di Kota Luwuk appeared first on Portal Luwuk.

Salah satunya dengan uji coba penggunaan aplikasi GIS. Sistem GIS sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang moderen dengan penggunaan teknologi terkini.

“Petugas pajak semakin dipermudah dalam mengolah data berbasis peta dan berguna untuk memvalidasi
objek pajak sesuai hasil survei yang sudah dilakukan,”kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Banggai Irpan Poma, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, sistem ini mulai diuji coba pada tiga kelurahan di Kecamatan Luwuk yakni, Kelurahan Kaleke, Kampung Baru dan Karaton. “Sejak tahun lalu mulai dilakukan pendataan dengan melibatkan pihak ketiga,”ucapnya.

Dengan adanya penggunaan sistem ini, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih penetapan objek pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan.

“Pengunaan sistem GIS ini dalam pemprosesan data, akan jauh lebih cepat dan fleksibel serta dapat diintegrasikan pada sistem data yang sudah ada. Dilengkapi titik koordinat, foto rumah dan peta satelit,”tandasnya.

Tak hanya itu, aplikasi ini juga bisa di overlay sesuai kebutuhan pemda seperti kelas tanah, piutang dan RT-RW bila diperlukan, terutama terkait BPHTB.

“Manakala terjadi jual beli tanah, secara otomatis akan diketahui ketidak cocokan laporan objek, sekaligus sebagai bahan pemutakhiran data potensi objek pajak setiap saat,”ungkap Irpan.*

The post Hindari Tumpang Tindih Penetapan Objek Pajak, Bapenda Uji Penggunaan Aplikasi GIS PBB-P2 appeared first on Portal Luwuk.

Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tengah menyiapkan regulasi terkait kewajiban mutasi kendaraan berpelat luar daerah yang berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Banggai.

Kepala Bidang Pengawasan Bapenda Kabupaten Banggai, Hendra Azis, dalam wawancara pada Selasa (30/3), mengatakan, bahwa setiap kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil dari luar provinsi Sulawesi Tengah yang telah berada dan digunakan di Kabupaten Banggai selama kurang lebih tiga bulan, wajib melakukan mutasi kendaraan.

“Bagi kendaraan dari luar daerah yang sudah menetap dan menggunakan fasilitas jalan di Banggai selama 90 hari, harus segera mengurus mutasi kendaraan,”kata Hendra Azis.

Namun demikian, Hendra mengakui bahwa hingga saat ini aturan tersebut belum memiliki payung hukum yang kuat dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup).

“Kita sementara menggodok Perbup-nya. Jadi kami dari bidang pengawasan belum bisa bertindak lebih jauh,”ungkapnya.

Peraturan Bupati yang tengah disusun tersebut, lanjut Hendra, mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Terkait mutasi kendaraan, diatur dalam Bab III tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Ia menambahkan, setelah Perbup tersebut resmi diberlakukan, pihaknya bersama instansi terkait akan melakukan penertiban di lapangan, termasuk melalui kegiatan sweeping di sejumlah ruas jalan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban mutasi yang sekaligus memiliki keterkaitan dengan pajak kendaraan.

Terkait sanksi, Hendra menegaskan bahwa kendaraan yang belum dimutasi akan diberikan sanksi tegas berupa larangan beroperasi di wilayah Kabupaten Banggai.

“Kepada pihak pelanggar, kendaraannya tidak diperbolehkan beroperasi di wilayah Kabupaten Banggai sementara waktu sampai yang bersangkutan mengurus mutasi kendaraannya,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan ini penting diberlakukan karena kendaraan-kendaraan tersebut telah memanfaatkan fasilitas jalan di daerah, bahkan turut berkontribusi terhadap kerusakan infrastruktur. Sementara, pajak kendaraan masih diterima oleh daerah asal-usul kendaraan.

Karena itu, ia mengimbau kepada seluruh pemilik kendaraan berpelat luar daerah yang telah berdomisili di Kabupaten Banggai, agar segera mengurus proses mutasi kendaraan, sehingga tidak ada yang akan terkena sanksi ke depannya.*

The post Plat Luar Wajib Mutasi Kendaraan, Bapenda Banggai Siapkan Perbup appeared first on Portal Luwuk.

Berdasarkan hasil penelusuran media ini, bocoran daftar pembayaran PBJT Parkir terungkap, sepanjang tahun anggaran 2025, pajak parkir tersebut terealisasi Rp76.424.981 dari total pajak sebesar Rp76.370.518.

Perusahaan yang mengelola sumber PAD bekerjasama dengan RSUD yakni PT Cellebest Kreator Indonesia tercatat mulai menyetor pajak parkir.

Berikut perolehan pajak parkir : Januari 2025 (Rp7.235.600), Februari (Rp8.245.600), Maret (Rp5.500.763), April (Rp5.050.100), Mei (Rp5.295.900), Juni (Rp7.271.050), Juli (Rp6.030.450), Agustus (Rp7.405.088), September (Rp6.356.750), Oktober (Rp6.682.500), Nopember (Rp6.044.380), Desember (Rp5.306.800).

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai, Irpan Poma mengungkapkan, capaian realisasi yang disetorkan ke intansinya dihitung berdasarkan total omset penerimaan dari pihak ketiga setiap bulanya.

“Ada setoran berdasarkan Daftar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Untuk tahun 2025 mencapai Rp76.424.981,”kata Irpan Poma kepada Portalluwuk.com pekan lalu.

Menurutnya, terkait skema pengelolaan antara RSUD dan pihak perusahaan merupakan domain keduanya. Bapenda tidak masuk keranah skema itu. Namun Bapenda hanya mengurusi pajak.

“Berapa total omset penerimaan setiap bulan oleh pihak pengelola, sesuai ketentuan akan dikenakan pajak 10%,”tandasnya.

Tak hanya itu, sejak tahun anggaran berjalan hingga April 2026, pemasukan untuk pajak parkir RSUD mencapai Rp20.352.900.

Dimana mulai Januari 2026 diperoleh penerimaan sebesar (Rp5.011.900), Pebruari (Rp5.600.900), Maret (Rp4.529.200) dan April (Rp5.210.900).*

The post PBJT Parkir RSUD Luwuk Tahun 2025, PT Cellebest Kreator Indonesia Setor Rp76,4 Juta Lebih appeared first on Portal Luwuk.

Pembebasan BPHTB ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 40
Tahun 2024 dengan kriteria besaran penghasilan per bulan untuk kepemilikan rumah pertama bagi yang belum kawin sebesar Rp7.000.000. Sementara yang sudah kawin sebesar Rp8.000.000.

“Ketentuan ini diberikan kepada warga negara Indonesia yang memiliki kepemilikan rumah pertama dan memenuhi kreteria MBR dengan luas lantai 36m² untuk kepemilikan rumah umum dan satuan rumah susun,”ujar Kabid Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Banggai, Sunarti,SE kepada Portalluwuk.com saat melakukan sosialisi regulasi di pasar Batui, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, dengan adanya regulasi baru ini, masyarakat akan memahami ketentuan ini. Sehingga yang berhak mendapatkan kebijakan BPHTB khusus bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan syarat yang ditentukan.

Bapenda Banggai akan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat diwilayah kabupaten Banggai. “Harapan kami, ini akan tersosialisasi dengan baik sampai warga dipelosok,”tandasnya.*

The post Pembebasan BPHTB Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Begini Regulasinya! appeared first on Portal Luwuk.

Salah satu cara yang dilakukan dengan memperluas basis pajak, menambah jumlah wajib pajak dan objek pajak serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu membayar pajak.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pendapatan Daerah Bapenda Banggai, Kartika Handayani kepada Portalluwuk.com, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan pendataan objek pajak ini, salah satunya menyasar warga di empat kecamatan sekaligus yakni Kecamatan Toili, Toili Barat, Toili Jaya dan Moilong.

Kartika menegaskan, sasaran pendataan meliputi pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, juga membidik pajak barang jasa tertentu makan minum.

“Ini merupakan salah satu usaha Bapenda dalam menghimpun, mengelola dan mencatat data objek serta subjek pajak, untuk memperbaharui dan memutakhirkan basis data,”tutur Kartika.

Menurutnya, usaha ini juga dilakukan dalam upaya mendorong penggalian potensi baru pendapatan asli daerah secara akurat, valid dan lengkap.

“Sebagaimana kita ketahui, wilayah Banggai yang luas dan terus berkembang ini, tentu berpeluang menghasilkan PAD yang lebih banyak lagi,”tambahnya.

Kegiatan ini mencakup pendataan, verifikasi lapangan, pengisian formulir SPOP dan validasi data sekaligus untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah.

“Kita turunkan empat tim dengan jumlah 15 orang, terbagi di masing masing kecamatan sebagaimana surat tugas yang diberikan Kepala Badan Nomor: 800.1.11.1/154-157 Tanggal 2 April 2026,”ujar Kartika.

Diharapkan, kegiatan ini dapat berjalan maksimal untuk memperoleh basis data yang akurat, valid dan Up To Dates. Hal ini akan menjadi bahan dalam menetapkan pajak daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui sektor penerimaan pajak ini.*

The post Bidik Potensi Baru, Bapenda Gencar Lakukan Pendataan Objek Pajak, Turunkan Empat Tim Sekaligus appeared first on Portal Luwuk.

Hal tersebut menjadi salah satu poin penegasan Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman Dinas PUPR Banggai, Ir. I Putu Jati Arsana, ST., MT., dalam press release yang diterima pada Rabu, 20 Mei 2026.

Dalam keterangannya menanggapi informasi yang beredar di media sosial terkait pembangunan Venue Kolam Renang Tahap I Kabupaten Banggai, ia menjelaskan secara garis besar bahwa pekerjaan meliputi pembangunan dinding penahan tanah (talud) area kolam renang, landscape, jalan inspeksi, dan tribun.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Kontrak Nomor: KPA-PBIP/DISPUPR-59559758.05/2025 tanggal 28 Juli 2025 dengan jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender, serta adanya pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan hingga 17 Februari 2026.

Ia mengungkapkan, hingga 4 Februari 2026 progres fisik pekerjaan venue kolam renang telah mencapai 94,25 persen. Namun, pada 8 Februari 2026 terjadi angin puting beliung yang merusak sejumlah item pekerjaan di area tribun yang telah terpasang, sehingga mengalami kerusakan berat, khususnya pada rangka dan penutup atap.

Peristiwa tersebut dikategorikan sebagai bencana alam dengan merujuk pada surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai Nomor: 400.7.22.1/31/Bid. Darlog tanggal 12 Februari 2026.

Saat bencana alam berupa angin kencang dan hujan terjadi pada 8 Februari 2026, bobot pekerjaan telah mencapai 98,11 persen pada minggu ke-28 atau periode 5–11 Februari 2026. Adapun pekerjaan yang terdampak bencana, yakni rangka dan penutup atap, saat itu telah selesai dikerjakan 100 persen.

Sementara itu, pekerjaan sebesar 1,89 persen yang belum selesai meliputi pembesian plat saluran air, pengecatan plafon, pekerjaan logo renang dan akuatik, railing kaca tempered, pembatas pengaman tribun, pekerjaan panel, pekerjaan lampu, paper holder stainless pada toilet VIP, pekerjaan septic tank, serta pembersihan akhir.

Dijelaskan pula bahwa kerusakan yang terjadi merupakan dampak bencana alam sehingga proses penyelesaiannya tetap mengacu pada ketentuan yang mengatur keadaan kahar.

Penyedia jasa tetap bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan karena proyek tersebut belum diserahterimakan kepada Pengguna Jasa Dinas PUPR Kabupaten Banggai.

Menurut Jati, saat ini pembangunan Venue Kolam Renang Tahap I Kabupaten Banggai masih dalam tahap perbaikan rangka dan penutup atap yang terdampak bencana. Karena itu, proses pengawasan teknis, pengendalian mutu, evaluasi progres fisik, serta penyempurnaan pekerjaan masih terus berjalan.

Ia, memastikan Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR Kabupaten Banggai bersama unsur pengawas pekerjaan tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis, volume pekerjaan, mutu konstruksi, serta ketentuan kontraktual yang berlaku.

“Sampai dengan saat ini, pekerjaan masih dalam masa pelaksanaan kontrak dan belum memasuki tahapan pemeriksaan final maupun serah terima pekerjaan, sehingga ruang perbaikan, penyempurnaan, dan penyesuaian teknis terhadap hasil pekerjaan masih menjadi kewajiban penyedia jasa sesuai ketentuan kontrak,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas PUPR Kabupaten Banggai, lanjutnya, berkomitmen menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian dalam pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk memastikan setiap pekerjaan konstruksi memenuhi standar teknis dan administrasi yang dipersyaratkan.

Ia, juga menyampaikan terima kasih atas perhatian, saran, masukan, serta berbagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Venue Kolam Renang Tahap I Kabupaten Banggai, termasuk kritik yang bersifat konstruktif dan membangun.

“Seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi kami dalam melakukan penyempurnaan pelaksanaan pekerjaan,” terangnya.

“Kami pada prinsipnya sangat terbuka terhadap kritik, koreksi, dan masukan demi terciptanya pembangunan yang lebih baik, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.

Ia juga memastikan bersama pihak-pihak terkait terus melakukan langkah percepatan penyelesaian, perbaikan, serta penyempurnaan pekerjaan sesuai ketentuan teknis dan kontraktual agar hasil pembangunan dapat segera dituntaskan dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Meski demikian, pihaknya memahami adanya harapan masyarakat agar pembangunan dapat segera selesai dan digunakan. Namun, proses penyelesaian, penyempurnaan, serta perbaikan pekerjaan konstruksi membutuhkan waktu, tahapan teknis, dan penanganan yang cermat agar hasil pekerjaan benar-benar memenuhi standar mutu, keamanan, dan kelayakan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihaknya juga mengajak seluruh pihak menjaga suasana tetap kondusif dan menilai proses pembangunan secara objektif sesuai tahapan penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Kami juga memohon doa, dukungan, serta partisipasi seluruh masyarakat agar proses perbaikan pekerjaan yang masih berlangsung dapat berjalan lancar, tepat mutu, dan tepat waktu sehingga pembangunan Venue Kolam Renang Kabupaten Banggai dapat segera diselesaikan serta dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sebagai sarana olahraga, pembinaan atlet, dan pengembangan kegiatan kepemudaan daerah,” paparnya.

Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas PUPR memastikan proses penyelesaian dan penyempurnaan pembangunan venue kolam renang terus dilakukan agar fasilitas tersebut dapat segera dimanfaatkan masyarakat secara optimal. *

The post PUPR Banggai Pastikan Pekerjaan Venue Kolam Renang Belum Tahap Serah Terima appeared first on Portal Luwuk.

Kegiatan dimulai sejak tanggal 9-11 Pebruari 2026, disebar di 24 kecamatan untuk diteruskan ke wajib pajak yang ada di desa/kelurahan.

“Total blangko SPPT yang telah diserahkan melalui pemerintah kecamatan berjumlah 192.603 lembar,”kata Kabid Pendapatan Daerah Bapenda Banggai, Kartika Handayani, beberapa waktu lalu.

Adapun total besaran pokok penetapan PBB-P2 di tahun 2026 ini mencapai Rp11.575.715.917. Berharap ini bisa direalisasikan tepat waktu dan menjadi sumber pendapatan pajak bagi daerah.

Guna mengefektifkan penyebaran blangko, Bapenda membentuk empat tim sekaligus.

Berikut ini penyebaran Blangko SPPT dan pokok penetapan setiap kecamatan :

1. Toili (9.382 SPPT) Rp367.673.677
2. Toili Barat (15.484 SPPT) Rp421.053.801
3. Moilong (8.135 SPPT) Rp339.286.328
4. Toili Jaya (8.102 SPPT) Rp262.631.165
5. Batui (8.456 SPPT) Rp2.754.033.618
6. Batui Selatan (6.998 SPPT) Rp232.747.058
7. Bunta (7.718 SPPT) Rp214.235.703
8. Nuhon (8.728 SPPT) Rp229.741.034
9. Simpang Raya (6.126 SPPT) Rp136.691.383
10. Kintom (6.108 SPPT) Rp229.453.573
11. Luwuk (8.933 SPPT) Rp1.608.797.773
12. Luwuk Timur (7.781 SPPT) Rp431.428.367
13. Luwuk Utara (10.984 SPPT) Rp798.698.990
14. Luwuk Selatan (11.803 SPPT) Rp1.605.854.465
15. Nambo (4.195 SPPT) Rp198.984.734
16. Pagimana (12.204 SPPT) Rp370.399.840
17. Bualemo (13.564 SPPT) Rp306.046.220
18. Lobu (2.234 SPPT) Rp52.620.715
19. Lamala (6.354 SPPT) Rp181.220.229.
20. Masama (8.522 SPPT) Rp376.232.479
21. Mantoh (7.073 SPPT) Rp151.057.284
22. Balantak (5.128 SPPT) Rp115.699.349
23. Balantak Selatan (4.856 SPPT) Rp106.918.598
24. Balantak Utara (3.735 SPPT) Rp82.210.534.

The post Penuhi Target Rp11 Miliar PBB-P2, Bapenda Sebar 192 Ribu Blangko SPPT appeared first on Portal Luwuk.

Surat ESDM Sulteng itu ditindaklanjuti Bapenda Banggai dengan mengeluarkan surat penyebarluasan informasi tentang penataan perijinan air tanah yang ditujukan kepada para pelaku usaha di Banggai.

Dimana dalam isi surat pada intinya mengingatkan para pelaku usaha air tanah yang beroperasi di Kabupaten Banggai segera memperpanjang izin yang sudah kadaluarsa dan membuat ijin baru bagi yang belum memiliki ijin dengan batas waktu yang ditentukan.

Tak hanya mengeluarkan surat penyebarluasan informasi menindaklanjuti surat ESDM Sulteng, institusi yang dipimpin Irpan Poma juga langsung menerjunkan para petugas untuk melakukan sosialisasi.

Petugas mendatangi tempat tempat pelaku usaha seperti penjualan air yang dikomersilkan, juga melihat langsung aktifitas pengeboran air.

“Langkah ini dilakukan sebatas sosialisasi kepada warga terkait surat yang dikeluarkan dinas provinsi. Dengan adaya regulasi ini, maka setiap pengeboran air tanah yang dapat dikomersilkan wajib memiliki ijin resmi,”ujar Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bapaenda Banggai, Sunarti, SE kepada Portalluwuk.com, Kamis (12/2/2026).

Dalam ketentuan Pasal 53 angka 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja.

Mengamanatkan Penataan Perizinan Air Tanah, Prosedur dan Persyaratan Penataan Perizinan Air Tanah diatur dalam Peraturan Menteri
ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Masa penataan perizinan air
tanah akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2026.

“Penegakkan hukum
tegas oleh Aparat Penegak Hukum (APH) akan dilakukan pada pelaku usaha air tanah yang tidak memiliki izin atau belum memperpanjang dokumen Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) yang dimilikinya,”tulis surat itu, sebagaimana dilansir media ini.

Isi surat lainya berbunyi, berhubung masa penataan perizinan air tanah akan berakhir pada tanggal 31
Maret 2026 dan jumlah permohonan penataan perizinan air tanah di Wilayah
Provinsi Sulawesi Tengah terhitung masih sedikit.

Maka disampaikan kepada
semua pelaku usaha pengguna air tanah yang belum memiliki izin pengusahaan air tanah dan pelaku usaha yang izin air tanahnya sudah kadaluarsa, untuk segera mengajukan permohonan izin pengusahaan air tanah secara online melalui Online System Submission (OSS).*

The post Antisipasi Ijin Kadaluarsa, Bidang Perencanaan Bapenda Banggai Sosialisasi Penataan Air Tanah appeared first on Portal Luwuk.

Hal ini mendasari Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 500.10.5.2/01.92/GEOLOGI tanggal 26 Januari 2026.

Atas dasar itu Bapenda Banggai mengeluarkan surat perihal penyebarluasan informasi penataan perijinan air tanah yang ditujukan kepada para pelaku usaha di Banggai.

Dimana berdasarkan Pasal 53 angka 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamanatkan Penataan Perizinan Air Tanah, Prosedur dan Persyaratan Penataan Perizinan Air Tanah diatur dalam Peraturan Menteri
ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Masa penataan perizinan air tanah akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2026.

“Penegakkan hukum tegas oleh Aparat Penegak Hukum (APH) akan dilakukan pada pelaku usaha air tanah yang tidak memiliki izin atau belum memperpanjang dokumen Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) yang dimilikinya,”tulis surat itu.

Isi surat lainya berbunyi, berhubung masa penataan perizinan air tanah akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan jumlah permohonan penataan perizinan air tanah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah terhitung masih sedikit.

Maka disampaikan kepada semua pelaku usaha pengguna air tanah yang belum memiliki izin pengusahaan air tanah dan pelaku usaha yang izin air tanahnya sudah kadaluarsa, untuk segera mengajukan permohonan izin pengusahaan air tanah secara online melalui Online System Submission (OSS).

Perlu disampaikan juga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, penggunaan air tanah tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana.

Untuk itu, program penataan izin pengusahaan air tanah merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pelaku usaha untuk melengkapi legalitas penggunaan air tanah.

Untuk informasi penataan perizinan air tanah dapat menghubungi Cabang Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah Banggai atau bisa langsung ke Dinas ESDM melalui Bidang Geologi.

Demikian bunyi surat penyebarluasan informasi yang ditandatangani Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai, Drs. Irpan Poma, ME tanggal 5 Pebruari 2026.

Surat ini ditembuskan kepada
Bupati Banggai sebagai laporan di Luwuk, Wakil Bupati Banggai, Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tengah.*

The post Potensi Dipidana, Bapenda Ingatkan Pelaku Usaha Air Tanah Segera Buat Izin appeared first on Portal Luwuk.

Alasan Hasrin, karena perkara tersebut masih dalam proses hukum kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Kepada wartawan, Jumat (15/05/2026), Hasrin menegaskan, upaya hukum kasasi resmi terdaftarkan pada Senin, 11 Mei 2026. Karena itu, menurut dia, seluruh pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Jangan ada upaya paksa dari partai. Harus menunggu sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap atau inkrah,”tegas Hasrin.

Ia juga menanggapi tuduhan perselingkuhan yang sebelumnya dialamatkan kepada Hari Sapto Adji. Menurutnya, tuduhan tersebut tertolak dalam berbagai proses pemeriksaan.

“Mulai dari Pengadilan Tinggi Agama hingga Badan Kehormatan DPRD Banggai menolak. Karena tidak memenuhi unsur,”ujarnya.

Terkait putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang menolak gugatan Hari Sapto Adji. Karena dalam putusannya menyatakan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum, Hasrin menilai pencopotan kliennya tetap tidak memiliki dasar kuat.

“Baik BK maupun Pengadilan Tinggi Agama tidak pernah membuktikan laporan perselingkuhan itu. Karena itulah kami menilai DPP Partai Gerindra melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga kami mengajukan kasasi,”katanya.

Hasrin pun menyarankan agar seluruh tingkatan Partai Gerindra, mulai dari DPP, DPD hingga DPC, menahan diri dan tidak memaksakan proses PAW selama perkara belum inkrah.

Ia juga meminta KPU, DPRD Banggai hingga Gubernur Sulawesi Tengah untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan.

“Sekalipun ada upaya paksa dari partai, Gubernur jangan dulu mengeluarkan SK PAW sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap,”tandasnya.

Soal berapa lama proses kasasi berlangsung, Hasrin mengatakan hal tersebut sepenuhnya bergantung pada proses di Mahkamah Agung.*

The post Hari Sapto Banding, Hasrin : Jangan Ada Upaya Paksa Dari Partai, Perselingkuhan Tidak Terbukti appeared first on Portal Luwuk.

Merujuk data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), sedikitnya terdapat sembilan paket pekerjaan pembangunan sumur bor yang direncanakan untuk dilaksanakan tahun ini.

Kepala Bidang AMAL Dinas PUPR Banggai, Christopel Satolom, membenarkan adanya program tersebut.

Ia, menyebut sebagian besar anggaran pembangunan sumur bor berasal dari usulan DPRD melalui program pokok-pokok pikiran (pokir).

“Yang dari kami secara teknokrat hanya tiga, yakni di Tanjung Tuwis, Desa Uling, dan Desa Karya Jaya,” ujar Christopel.

Sembilan paket pembangunan sumur bor yang tercantum dalam SIRUP meliputi:

Pembangunan Sumur Bor di Desa Karya Jaya, Kecamatan Moilong, dengan anggaran Rp200 juta.

Pembangunan Sumur Bor di Desa Balaang, Kecamatan Nuhon, senilai Rp200 juta.

Pembangunan Sumur Bor di Desa Molino, Kecamatan Luwuk Timur, sebesar Rp200 juta.

Pembangunan Sumur Bor di Desa Salipi Dusun I, II, dan III, Kecamatan Bualemo, dengan anggaran Rp200 juta.

Pembangunan Sumur Bor di Desa Demangan Jaya, Kecamatan Bunta, sebesar Rp50 juta.

Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, senilai Rp150 juta.

Pembangunan Sumur Bor di Desa Bondat Dusun I dan II, Kecamatan Pagimana, sebesar Rp200 juta.

Pembangunan Sumur Bor di Desa Rata, Kecamatan Toili Barat, dengan anggaran Rp200 juta.

Pembangunan Sumur Bor di Desa Uling, Kecamatan Kintom, sebesar Rp100 juta.

Seluruh kegiatan tersebut direncanakan dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan langsung dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Banggai. (*)

The post PUPR Banggai Alokasikan Anggaran Sumur Bor, Berikut Ini Lokasinya appeared first on Portal Luwuk.

Pada tahun 2026, setidaknya ada empat proyek pembangunan MCK yang telah diprogramkan melalui bidang AMAL.

Masing-masing proyek tersebut diperuntukkan bagi Masjid Al-Istiqamah dengan nilai anggaran sekitar Rp200 juta; Masjid Baitul Aziz sebesar Rp200 juta; Masjid Pancasila senilai Rp200 juta; serta Masjid Muttahidah dengan anggaran Rp200 juta.

Pembangunan fasilitas sanitasi tersebut dianggap penting mengingat kondisi MCK di sejumlah masjid itu sudah membutuhkan perbaikan sekaligus peningkatan kualitas layanan.

Kepala Bidang AMAL Dinas PUPR Banggai, Christopel Satolom, membenarkan adanya pengalokasian dana untuk empat kegiatan pembangunan MCK tersebut.

Seluruh pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten Banggai Tahun 2026 dan pelaksanaannya direncanakan menggunakan mekanisme pengadaan langsung. (*)

The post Dinas PUPR Banggai Siapkan Rp800 Juta untuk Pembangunan MCK appeared first on Portal Luwuk.

Program ini dirancang untuk memperkuat fondasi pendidikan karakter dan meningkatkan kualitas literasi siswa di seluruh wilayah Kabupaten Banggai.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, Samsul Bahri Lanta, mewakili Kepala Disdikbud Banggai Syafrudin Hinelo, menjelaskan, gerakan ini terdiri dari dua pilar utama yang menyasar aktivitas siswa baik di lingkungan rumah maupun sekolah:

Transformasi Belajar di Rumah

Pemerintah daerah mewajibkan seluruh siswa untuk menerapkan pola Wajib Belajar 1 Jam di Rumah. Kebijakan ini bertujuan untuk membangun disiplin mandiri pada diri setiap siswa. Membentuk karakter positif sejak dini melalui pembiasaan belajar yang konsisten diluar jam sekolah.

Penguatan Literasi di Sekolah

Selain di rumah, intervensi juga dilakukan di lingkungan sekolah melalui kebijakan Wajib Membaca 30 Menit sebelum pembelajaran dimulai. Langkah ini diambil dengan target meningkatkan indeks literasi siswa secara signifikan. Memperluas wawasan dan pengetahuan umum siswa sebelum menerima materi pelajaran inti di kelas.

Disdikbud Banggai menekankan, pentingnya sinergi antara orang tua dan guru untuk mensukseskan gerakan ini.

Kampanye ini juga mengusung tagar perjuangan seperti #BanggaikabCerdas, #BudayaMembaca, dan #PendidikanBerkualitas untuk memotivasi seluruh elemen masyarakat pendidikan di Banggai.*

The post Disdikbud Perkenalkan Program Strategis Gerakan Membaca, Perkuat Pondasi Pendidikan Berkarakter di Banggai appeared first on Portal Luwuk.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Hari Sapto Adji, Andi Taufik, usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menolak gugatan kliennya.

Menurut Andi Taufik, pihaknya tidak menerima putusan tersebut dan akan segera mengajukan upaya hukum banding.

“Insya Allah Senin kami daftarkan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Palu,”kata Andi Taufik kepada wartawan, Sabtu (09/05/2026).

Meski demikian, Andi Taufik enggan mengomentari lebih jauh terkait materi putusan PN Luwuk yang menolak gugatan kliennya.

“Saya tak ingin mengomentari materi putusan PN Luwuk. Tapi yang pasti kami tidak terima putusan itu, sehingga kami masih menempuh upaya banding,”ujarnya.

Ia menegaskan, selama proses hukum masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka proses PAW terhadap Hari Sapto Adji belum dapat dilaksanakan.

“Kan belum inkrah. Sehingga PAW masih belum bisa dilaksanakan,”tegasnya.

Bahkan setelah proses pendaftaran banding dilakukan secara resmi, pihak kuasa hukum berencana menyampaikan surat pemberitahuan kepada DPRD Banggai dan KPU Banggai agar proses PAW ditunda sementara.

“Kalau kami sudah mendaftar secara online, maka otomatis DPRD dan KPU Banggai juga sudah mengetahuinya,”kata Andi Taufik.

“Malah rencananya kami akan melayangkan surat resmi ke DPRD dan KPU Banggai perihal permohonan untuk mem-pending dulu proses PAW,”tambahnya.

Sebagaimana diketahui, PN Luwuk telah memutus perkara gugatan Hari Sapto Adji pada Rabu, 6 Mei 2026. Berdasarkan ketentuan hukum, pihak yang berperkara masih memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding.

Andi Taufik memperkirakan proses hukum di Pengadilan Tinggi Palu masih akan berlangsung cukup lama, yakni sekitar satu hingga dua bulan ke depan.

“Sekitar satu atau dua bulan prosesnya di Pengadilan Tinggi Palu. Jadi bersabar saja menunggu putusannya,”tutupnya. *

The post Kuasa Hukum Hari Sapto Adji Pilih Banding, Proses PAW Partai Gerindra ‘Kandas’ appeared first on Portal Luwuk.

Tahun ini, Bidang Pengairan merencanakan rehabilitasi kantor pengamat pengairan di Kecamatan Bualemo serta pembangunan kantor baru di Kecamatan Bunta.

Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Banggai, Takdir Said, dan PPK Bidang Pengairan, Astrid Dwijayanthi, yang dihubungi terpisah membenarkan rencana tersebut.

Rehabilitasi dilakukan karena kondisi kantor pengamat pengairan di Bualemo sudah sangat memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir.

“Dinding-dinding sudah rusak, kondisi bangunan tragis sekali, atap sudah jelek, struktur beton dan kolom juga sudah tidak layak,” ungkap Astrid Dwijayanthi.

Proyek rehabilitasi kantor pengamat pengairan di Kecamatan Bualemo itu mendapat alokasi anggaran sekitar Rp400 juta. Pekerjaan akan dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan Langsung (PL) sesuai ketentuan pengadaan yang berlaku.

Selain rehabilitasi, tahun ini Dinas PUPR Banggai juga akan membangun kantor pengamat pengairan baru di Kecamatan Bunta. Selama ini, petugas pengairan di wilayah tersebut masih menumpang di kantor pengamat milik pemerintah provinsi.

“Di Bunta belum ada kantor, jadi selama ini hanya menumpang di kantor pengamat provinsi,” kata Astrid.

Sebelumnya, Bidang Pengairan juga telah membangun kantor pengamat pengairan di Kecamatan Masama dan Toili Barat pada tahun lalu. Sebelum memiliki kantor sendiri, petugas di dua kecamatan tersebut juga masih menggunakan fasilitas milik provinsi.

“Dalam dua tahun terakhir, insya Allah satu rehab dan tiga bangunan baru,” katanya.

Astrid Dwijayanthi mengatakan proses pembangunan dua kantor pengamat pengairan yang dikerjakan tahun lalu kini telah tuntas. Salah satu proyek mengalami perpanjangan waktu pekerjaan hingga 3 Januari 2026.

Diketahui, kantor pengamat pengairan daerah irigasi memiliki peran penting dalam mendukung operasional jaringan irigasi di wilayah pertanian.

Selain mengatur pembagian air ke areal persawahan agar merata, petugas juga bertugas memantau kondisi sungai, bendung, pintu air, dan saluran irigasi.

Mereka juga mengawasi operasi buka-tutup pintu air serta mencatat debit air, kerusakan saluran, sedimentasi, hingga kebocoran jaringan irigasi. Karena itu, keberadaan kantor pengamat pengairan dinilai penting untuk menunjang pengelolaan irigasi dan mendukung sektor pertanian di Kabupaten Banggai. (*)

The post Setelah Masama dan Toili Barat, Bunta Segera Miliki Kantor Pengamat Pengairan appeared first on Portal Luwuk.

Pantauan di lokasi pada Kamis sore, 7 Mei 2026, menunjukkan ruas jalan tersebut telah kembali dirapikan melalui penimbunan material dan pemadatan badan jalan.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Banggai, Fikri Dari, mengatakan pekerjaan perbaikan dilakukan pada ruas sepanjang kurang lebih 300 meter pada Rabu 6 Mei 2026. “Kami dari Bina Marga yang merapikan,” ujar Fikri Dari, Kamis 7 Mei 2026.

Diketahui, pekerjaan penimbunan dan pemadatan badan jalan tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas PUPR Banggai.

Sebelumnya, ruas jalan yang belum diaspal itu kembali mengalami kerusakan dan dipenuhi lubang. Padahal, menjelang lebaran idulfitri lalu, jalan tersebut sempat direhabilitasi melalui penimbunan dan pemadatan untuk meratakan permukaan jalan.

Namun, kondisi badan jalan kembali rusak akibat curah hujan dan genangan air yang terus menggerus material timbunan. Akibatnya, permukaan jalan kembali berlubang dan tidak nyaman dilalui kendaraan.

Ruas Jalan Maahas Pantai sendiri merupakan salah satu jalur alternatif yang menghubungkan pusat Kota Luwuk dengan kawasan wisata Pantai Kilometer Lima. Selain digunakan masyarakat umum, jalan ini juga menjadi lintasan kendaraan berat seperti mobil kontainer dan truk tronton yang masuk Kota Luwuk.

Kondisi jalan yang berlubang kerap menimbulkan hentakan dan guncangan pada kendaraan yang melintas, terutama bagi kendaraan besar yang membawa muatan berat. Karena itu, perbaikan sementara melalui penimbunan dan pemadatan kembali dilakukan agar arus kendaraan tetap lancar dan aman dilalui. (*)

The post Jalur Alternatif Kota Luwuk–KM 5 Kembali Diperbaiki Secara Swakelola appeared first on Portal Luwuk.

Tugasnya antara lain mengatur pembagian air irigasi ke lahan persawahan agar merata, memantau kondisi sungai, bendung, pintu air, dan saluran irigasi, hingga mengawasi operasi buka-tutup pintu air. Selain itu, petugas juga mencatat debit air, kerusakan saluran, sedimentasi, maupun kebocoran jaringan irigasi.

Mengingat pentingnya fungsi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai berencana melakukan rehabilitasi kantor pengamat pengairan di Kecamatan Bualemo.

Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Banggai, Takdir Said, dan PPK Bidang Pengairan, Astrid Dwijayanthi, yang dihubungi terpisah membenarkan rencana rehabilitasi tersebut.

Astrid mengatakan, kondisi kantor pengamat pengairan di Bualemo sudah sangat memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir.

“Dinding-dinding sudah rusak, kondisinya tragis sekali, atap jelek, struktur beton dan kolom juga sudah tidak layak,” ungkapnya.

Menurut dia, nilai pekerjaan rehabilitasi tersebut sekitar Rp400 juta dan akan dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung yang dimungkinkan sesuai aturan pengadaan terbaru.

Selain rehabilitasi kantor di Bualemo, tahun ini Bidang Pengairan juga akan membangun kantor pengamat pengairan baru di Kecamatan Bunta. Selama ini, petugas pengairan di wilayah tersebut masih menumpang di kantor pengamat milik provinsi Sulteng.

“Di Bunta belum ada kantor, jadi selama ini hanya menumpang di kantor pengamat provinsi,” katanya.

Sebelumnya Bidang Pengairan juga telah membangun kantor pengamat pengairan di Kecamatan Masama dan Toili Barat pada tahun lalu. Sebelum memiliki kantor sendiri, petugas di dua kecamatan tersebut juga masih menumpang di fasilitas milik provinsi.

“Dalam dua tahun terakhir, insya Allah ada satu rehabilitasi dan tiga pembangunan baru kantor pengamat pengairan,” tambah Astrid.

Ia menambahkan, proses pembangunan dua kantor pengamat pengairan yang dikerjakan tahun lalu kini telah tuntas. Salah satu proyek mengalami perpanjangan waktu pekerjaan hingga 3 Januari 2026. (*)

The post PUPR Banggai Siap Rehab Kantor Pengamat Pengairan Bualemo, Bunta Dibangun Baru appeared first on Portal Luwuk.

Pernyataan tersebut ia sampaikan usai pengukuhan kepengurusan PWB periode 2026–2029 yang berlangsung di lapangan Mirqan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, Senin (04/05/2026).

Sofyan menekankan, PWB justru hadir sebagai wadah pemersatu bagi seluruh insan pers di daerah, tanpa memandang latar belakang organisasi.

“Hadirnya PWB bukan untuk berkompetisi apalagi menjadi tandingan. Justru kami ingin merangkul dan mempersatukan seluruh jurnalis Kabupaten Banggai dalam satu semangat kebersamaan,”tegas Sofyan.

Wartawan Luwuk Times ini menjelaskan, sejak awal pembentukannya, PWB didasari oleh niat baik dan semangat kolektif para jurnalis lokal yang menginginkan adanya ruang silaturahmi serta rumah bersama bagi insan pers.

Hal ini juga tercermin dalam komposisi kepengurusan dan keanggotaan PWB yang melibatkan wartawan dari berbagai organisasi seperti PWI hingga Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Momentum pengukuhan tersebut turut dihadiri Bupati Banggai H. Amirudin yang juga bertindak sebagai Ketua Dewan Pembina PWB, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta perwakilan organisasi kewartawanan.

Menurut Sofyan yang juga anggota PWI Banggai ini, terbentuknya PWB tidak lepas dari proses panjang dan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.

Ia menyebut dukungan Bupati Amirudin menjadi salah satu faktor penting dalam menguatkan eksistensi organisasi yang kini beranggotakan puluhan jurnalis tersebut.

Lebih lanjut, PWB menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Banggai.

Sofyan juga berharap hubungan harmonis antara insan pers dan pemerintah dapat terus terjaga demi kemajuan daerah.

Dengan semangat persatuan, PWB diharapkan mampu menjadi perekat solidaritas sekaligus ruang kolaborasi bagi seluruh wartawan Kabupaten Banggai.*

The post Semangat Jurnalis Lokal, PWB Dikukuhkan, Sofyan : Ini Bukan Organisasi Tandingan appeared first on Portal Luwuk.

Mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” menjadi pengingat pentingnya dukungan seluruh elemen masyarakat dalam memajukan dunia pendidikan, sekaligus mengintegrasikan kemajuan teknologi digital.

Sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dibacakan langsung Bupati Amirudin yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Amirudin menekankan, Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum meneguhkan, meningkatkan dedikasi dan komitmen serta semangat dalam memenuhi amanat konstitusi.

Mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, serta berkemajuan bagi seluruh anak bangsa.

“Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, maupun sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan,”ucap Amirudin.

Ia menyampaikan, pendidikan adalah hak asasi yang melekat pada setiap insan, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan proses untuk membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia dan peradaban bangsa.

Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan citra manusia sebagai makhluk pendidikan (homo educandum) yang memungkinkan manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, serta mengembangkan berbagai kecerdasan untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan, baik secara material maupun spiritual.

“Dalam konteks kebangsaan, pendidikan merupakan sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa,”tekannya.

Bupati Banggai menegaskan, menempatkan pendidikan sebagai prioritas, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita keempat Presiden Prabowo berkomitmen memperkuat sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan.

Upaya ini dilakukan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, serta peningkatan kompetensi, kualitas, dan kesejahteraan guru.

Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan berbagai langkah nyata untuk membangun layanan pendidikan yang bermutu.

Secara manajerial, kementerian terus memperbaiki tata kelola, pembinaan dan kinerja guru. Secara kurikuler, kementerian akan menerapkan Pembelajaran Mendalam, Tes Kemampuan Akademik (TKA), serta pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (AI).

“Secara pedagogis, kementerian juga menghadirkan kebijakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Sedangkan pendidikan karakter pada tingkat pendidikan Taman Kanak-kanak diluncurkan Album Kicau yang berisi lagu anak-anak,”tuturnya.

Amirudin mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, orang tua, maupun masyarakat, untuk bersinergi dalam memajukan pendidikan. Kolaborasi yang kuat sangat diperlukan agar upaya peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan lebih optimal, merata dan berkelanjutan.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan berkualitas bagi kemajuan bangsa, serta mendorong komitmen bersama untuk mewujudkan generasi unggul yang beriman, bertakwa, dan berprestasi.*

The post Hardiknas 2026 di Banggai Fokus Pendidikan Bermutu, Menolak Diskriminasi appeared first on Portal Luwuk.

Pada tahap sebelumnya, pemerintah daerah telah membangun RPH untuk hewan ruminansia seperti sapi dan kambing. Sementara itu, pada tahun 2026, pembangunan dilanjutkan dengan pembangunan RPU sebagai bagian dari tahap kedua.

Kedua fasilitas ini dibangun di eks lahan Pasar Simpong Luwuk yang sebelumnya mengalami kebakaran, tepatnya di kawasan pinggir Sungai Jole. Pendanaan proyek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dan 2026.

Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman (PBIP) Dinas PUPR Banggai, Ir. I Putu Jati Arsana, ST, MT, menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesiapan fungsi dan dukungan infrastruktur.

“Pada tahap pertama dibangun RPH untuk ruminansia, yakni sapi dan kambing. Selanjutnya, pembangunan rumah potong unggas dilakukan pada tahap kedua di tahun 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan RPU yang berlokasi di samping RPH akan dilaksanakan tahun ini dengan alokasi anggaran sekitar Rp2,5 miliar. Anggaran tersebut mencakup pekerjaan konstruksi, penyelesaian akhir atau finishing, termasuk untuk finishing RPH, serta penataan lingkungan.

Secara rinci, paket Pembangunan Rumah Potong Hewan (Unggas) memiliki nilai Rp2.498.749.794 melalui mekanisme tender.

Selain itu, terdapat paket Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan RPH Tahap II senilai Rp185.000.000 yang dilaksanakan melalui mekanisme seleksi.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan RPH sebelumnya sempat mendapat sorotan akibat terdampak angin kencang. Sebagai langkah perbaikan, desain bangunan kemudian disesuaikan, antara lain dengan mengurangi lebar overstek (bagian atap yang menjorok keluar) yang sebelumnya memicu tekanan angin di dalam bangunan. Penyesuaian ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan bangunan terhadap faktor cuaca.

Diketahui, pembangunan RPH untuk ruminansia pada tahun sebelumnya didanai dengan anggaran sekitar Rp1.499.110.000. Proyek tersebut dimenangkan oleh CV Farid Indah Sejati, perusahaan konstruksi lokal yang beralamat di Jalan KH Agus Salim, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Dengan berlanjutnya pembangunan tahap kedua ini, PUPR Banggai berharap fasilitas RPH dan RPU di Pasar Simpong dapat segera berfungsi optimal dalam mendukung pelayanan pemotongan hewan yang higienis, aman, dan sesuai standar bagi masyarakat. (*)

The post Bangun RPU Lanjutan RPH, PUPR Banggai Siapkan Rp2,5 Miliar appeared first on Portal Luwuk.

Kepala Bidang AMAL PUPR Banggai, Christopel Satolom, mengakui bahwa seluruh kegiatan fisik di bidangnya belum berjalan. “Iya, belum ada satu pun proyek fisik yang ditender,” ujarnya, belum lama ini.

Untuk tahun anggaran 2026, Bidang AMAL PUPR Banggai mengelola total sekitar Rp10 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari Rp5 miliar anggaran utama serta tambahan Rp5 miliar yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sementara itu, pada tahun 2025 lalu, Bidang AMAL memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp21 miliar. Rinciannya meliputi Rp15 miliar dari usulan perencanaan teknokrat dan partisipatif melalui musrenbang, Rp2,5 miliar dari pokir, serta sisanya bersumber dari DAK. Hingga saat ini, meskipun anggaran telah dialokasikan, proses tender untuk seluruh proyek fisik di Bidang AMAL masih belum dilaksanakan. (*)

The post Anggaran 2026 Capai Rp 10 Miliar, Proyek Fisik Bidang AMAL PUPR Banggai Belum Ditender appeared first on Portal Luwuk.

Di Bidang Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman (PBIP), misalnya, hingga kini baru sekitar enam paket jasa konsultasi yang masuk tahap tender. Sementara itu, belum ada satu pun proyek fisik yang ditayangkan untuk dilelang.

Kepala Bidang PBIP Dinas PUPR Banggai, Ir. I Putu Jati Arsana, ST., MT, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebutkan bahwa seluruh paket yang sudah berproses saat ini masih terbatas pada jasa konsultan. “Enam paket jasa konsultan sudah tayang tender, sementara untuk fisik belum ada,” ujarnya.

Menurutnya, keterlambatan tender disebabkan oleh beberapa faktor yang sebagian besar berasal dari luar kendali daerah. Salah satunya adalah perubahan analisa harga satuan dari kementerian, khususnya untuk pekerjaan bidang cipta karya bangunan gedung. Perubahan tersebut memaksa pihaknya melakukan penyesuaian ulang terhadap seluruh perhitungan biaya.

Setelah penyesuaian harga satuan rampung dan paket hampir siap dilelang, kendala baru kembali muncul. PUPR Banggai menerima pemberitahuan dari para penyedia barang dan jasa terkait lonjakan harga bahan baku konstruksi, terutama besi dan semen.

Para penyedia bahkan mengingatkan bahwa penggunaan harga lama berisiko membuat proyek tidak berjalan karena tidak ada kontraktor yang bersedia mengajukan penawaran. “Penyebabnya murni faktor eksternal. Pertama perubahan analisa harga satuan dari kementerian. Setelah kami sesuaikan, muncul lagi kenaikan harga bahan baku. Kontraktor mengingatkan agar harga disesuaikan dengan kondisi terbaru,” jelasnya.

Ia menegaskan, pihaknya kini menggunakan hasil survei harga terbaru sebagai acuan. “Kalau masih pakai harga lama, tidak akan ada yang berani menawar,” tambahnya.

Meski sempat tertunda, saat ini sejumlah paket proyek fisik disebut sudah siap untuk ditenderkan dalam waktu dekat.

Kenaikan harga bahan bangunan menjadi tantangan serius bagi pelaksanaan proyek konstruksi tahun ini. Tidak hanya besi dan semen, material lokal seperti pasir dan batu juga mengalami lonjakan harga.

Sebagai contoh, pasir dompeng—pasir yang diambil dari sungai—sebelumnya dijual sekitar Rp300 ribu per rit dengan volume sekitar 5 kubik. Kini, harganya naik menjadi Rp450 ribu atau meningkat sekitar 50 persen. Harga tersebut pun masih dalam kondisi di tempat, belum termasuk biaya pengiriman ke lokasi proyek. (*)

The post Harga Material Melonjak, Proyek Fisik PBIP Dinas PUPR Banggai Belum Ditender appeared first on Portal Luwuk.

Kondisi ini terjadi di tengah kekhawatiran adanya potensi penyesuaian anggaran akibat dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah.

Kepala Bidang PBIP Dinas PUPR Banggai, Ir. I Putu Jati Arsana, ST., MT, mengakui bahwa hingga saat ini proyek fisik belum berjalan. “Baru paket pekerjaan jasa konsultan yang dilelang, untuk fisik belum,” ujarnya, pada Selasa, 21 April 2026.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat enam paket proyek konsultan yang telah ditayangkan dan ditenderkan. Namun, belum ada satu pun proyek fisik yang masuk tahap tender.

Sebelumnya, pelaksanaan konstruksi pembangunan rumah sakit direncanakan dimulai pada Juni 2026.

Untuk pembangunan RSUD Luwuk, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran fisik sebesar Rp111,5 miliar pada tahun 2026. Nilai tersebut merupakan sekitar 32 persen dari total anggaran proyek sebesar Rp 342 miliar, yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Banggai.

Proyek pembangunan rumah sakit ini direncanakan berlangsung dalam tiga tahap. Tahap kedua diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp182,7 miliar, sedangkan tahap ketiga sekitar Rp45,4 miliar.

Sementara itu, total anggaran tahap pertama mencapai sekitar Rp114 miliar, termasuk biaya konsultan dan pengelolaan kegiatan. “Alokasi Rp111,5 miliar tersebut di luar biaya pendukung seperti konsultan dan pengelolaan kegiatannya,” jelasnya pada akhir Januari lalu.

Dari sisi perencanaan, desain bangunan rumah sakit tidak mengalami perubahan dan tetap mengacu pada perencanaan tahun 2025. Meski demikian, dalam seminar akhir terdapat beberapa revisi yang akan dikonsultasikan ke Kementerian Kesehatan untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku.

Rencananya, rumah sakit akan dibangun setinggi tujuh lantai dengan konsep gedung massa tunggal. Luas lahan yang digunakan juga tidak mengalami perubahan.

Jika proyek ini mulai berjalan, bangunan kantor RSUD Luwuk di bagian depan akan dibongkar. Untuk kebutuhan perkantoran, salah satu opsi yang mengemuka adalah memanfaatkan bangunan yang berada di bagian belakang area rumah sakit. (*)

The post Tahap I Didanai Rp111,5 Miliar, Proyek Rumah Sakit Luwuk Tujuh Lantai Belum Ditender appeared first on Portal Luwuk.

Hal ini dibahas dalam seminar pendahuluan studi kelayakan  IPLT yang digelar di Ruang Rapat Pahangkabotan, pada Selasa, 22 April 2026.

Penyusunan studi kelayakan sekaligus Detail Engineering Design (DED) IPLT Kabupaten Banggai melibatkan tim dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Tim feasibility study diketuai oleh Ni Nyoman Nepi Marleni, S.T., M.Sc., Ph.D, dengan anggota Brilian Ryan Sadewo, S.T., M.Eng (tenaga ahli proses dan lingkungan), Rozaqqa Noviandi, S.T., M.Agr., Ph.D (tenaga ahli bidang sipil), Ir. Tommy Lazuardy, S.T., M.Ling (tenaga ahli pemetaan), serta tenaga ahli bidang finansial.

Sementara itu, tim DED juga dipimpin oleh Ni Nyoman Nepi Marleni, dengan anggota Rozaqqa Noviandi, S.T., M.Agr., Ph.D (tenaga ahli geoteknik), Kurniawan Putra Santoso, S.T., M.Eng (tenaga ahli hidraulika), Dr. Rafif Zufarihsan, S.T., M.T (tenaga ahli struktur), serta Brilian Ryan Sadewo, S.T., M.Eng (tenaga ahli proses dan lingkungan).

Kepala Bidang Air Minum, Persampahan, dan Pengelolaan Air Limbah (AMAL) Dinas PUPR Banggai, Christofel Satolom, ST., MM, menjelaskan bahwa studi kelayakan ini berfokus pada pembangunan IPLT. Dalam kajian awal, terdapat dua lokasi yang diusulkan, yakni Desa Bunga dan Desa Kamumu, tepatnya di sekitar area rumah potong hewan.

Ia menambahkan, pada tahun sebelumnya Bidang AMAL telah menyusun perencanaan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL). Tahun ini, kajian difokuskan pada pengolahan lumpur tinja sebagai bagian dari implementasi RISPAL.

Menurutnya, studi kelayakan diperlukan untuk menentukan lokasi paling tepat bagi pembangunan IPLT, termasuk aspek teknis dan lingkungan. Sementara itu, perencanaan desain bangunan dilakukan melalui penyusunan DED. “Jadi ada dua kegiatan yang berjalan, dan keduanya telah memasuki tahap seminar pendahuluan,” ujarnya. (*)

The post PUPR Banggai Mulai Studi Kelayakan IPLT, Fokus Penentuan Lokasi appeared first on Portal Luwuk.

Salah satu tahapan yang kini telah dipersiapkan peserta adalah penyusunan makalah sebagai bagian dari proses penilaian kompetensi.

Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman (PBIP) Dinas PUPR Banggai, Ir. I Putu Jati Arsana, ST., MT, bersama Kepala Bidang Air Minum, Persampahan, dan Pengelolaan Air Limbah (AMAL), Christofel Satolom, ST., MM, mengakui bahwa mereka termasuk dalam peserta yang akan mengikuti seleksi tersebut.

“Kami enam orang dari PUPR Banggai,” ujar Jati Arsana dan Christopel saat ditemui terpisah, pada Selasa 21 April 2026.

Selain keduanya, peserta dari unsur PUPR Banggai lainnya adalah Sekretaris Dinas PUPR Dedi Lakita, ST., MT, Kabid Bina Jasa Konstruksi Sukri Karim, ST., MT, Kabid Bina Marga Fikri Dari, MM, serta Plt Kepala Dinas PUPR Banggai Dewa Supatriagama, M.Si.

Kehadiran para pejabat eselon III ini menunjukkan seleksi terbuka JPTP menjadi ruang kompetisi bagi aparatur untuk naik ke jabatan eselon II.

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sendiri merupakan mekanisme lelang jabatan berbasis sistem merit, yang menilai ASN berdasarkan kompetensi, kualifikasi, rekam jejak, dan kinerja. Jabatan ini setara kepala dinas atau kepala badan di lingkungan pemerintah daerah.

Berdasarkan Pengumuman Nomor 01/Panselter.JPTP/BGI/2026 tentang seleksi terbuka JPTP eselon II.b Pemerintah Kabupaten Banggai, proses seleksi telah dimulai sejak 25 Maret 2026. Tahapan tersebut meliputi pengumuman dan penerimaan berkas pada 26 Maret–9 April, dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi dan penelusuran rekam jejak pada 26 Maret–10 April.

Hasil seleksi administrasi diumumkan pada 13 April 2026, kemudian peserta mengikuti assessment kompetensi manajerial dan sosial kultural pada 15–18 April 2026.

Tahapan berlanjut dengan penulisan makalah pada 22 April 2026, serta pemaparan makalah dan wawancara pada 22–23 April 2026.

Hasil rangkaian tersebut dijadwalkan diumumkan pada 27 April 2026.

Selanjutnya, panitia seleksi akan menyampaikan tiga nama terbaik kepada Bupati Banggai selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta meneruskan laporan hasil seleksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk memperoleh persetujuan pada 30 April 2026.

Hasil akhir juga akan disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi I-Mut pada 1 Mei 2026 untuk mendapatkan rekomendasi teknis.

Setelah seluruh persetujuan terpenuhi, pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II.b di lingkungan Pemkab Banggai akan dilakukan sesuai ketentuan. Dengan sistem seleksi terbuka ini, Pemkab Banggai menegaskan komitmennya pada prinsip transparansi, kompetisi sehat, dan penguatan meritokrasi dalam pengisian jabatan strategis daerah. (*)

The post Enam Pejabat PUPR Banggai Ikut Kompetisi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi appeared first on Portal Luwuk.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili pada Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Bupati Banggai di gedung DPRD Banggai, Selasa (21/4/2026).

Rapat paripurna yang dipimpin lagsung Ketua DPRD Banggai Saripudin Tjatjo, Wabup Furqanuddin memaparkan kondisi keuangan daerah. Salah satunya capaian kinerja pemerintah di Tahun 2025.

Dalam laporannya, pendapatan asli daerah (PAD) justru melampaui target Rp294,5 miliar dan terealisasi Rp305,26 miliar.

Penurunan terjadi disektor pendapatan transfer. Target awal Rp2,622 triliun, terealisasi Rp2,358 triliun atau 89,94 persen.

Sementara pos belanja daerah terdiri dari belanja operasi dan belanja modal, realisasinya mencapai Rp3,052 triliun dari target Rp3,316 triliun atau 92,04 persen.

Capaian kinerja pemerintah daerah seperti pembangunan manusia, ekonomi, infrastruktur, ketahanan pangan, lingkungan hidup, investasi daerah dan reformasi birokrasi.

Wabup Furqanuddin mengatakan, masih terdapat banyak kekurangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

“Pandangan dan evaluasi dari DPRD dan masyarakat akan kami jadikan bahan kajian dan penyempurnaan kinerja dimasa mendatang,”tuturnya.

Terkait hambatan atas penyaluran dana transfer, menurut Wabup Furqanuddin, Pemda Banggai terus melakukan pendekatan intensif dengan pemerintah pusat. Hal ini juga telah disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam pertemuan bersama sejumlah kepala daerah.

“Kita perlu melakukan pendekatan untuk meyakinkan bahwa dana transfer ini sangat penting bagi daerah. Harapannya ada dukungan dari DPRD, bahkan bisa bersama-sama menyusun roadmap ke kementerian terkait agar hak-hak daerah segera dicairkan,”paparnya.

Selain itu, Pemda Banggai juga telah melakukan langkah antisipatif melalui pemetaan dan penyesuaian anggaran.*

The post Pemda Banggai Sampaikan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 Capai Rp2,688 Triliun appeared first on Portal Luwuk.

Berlokasi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, kontingen Kabupaten Banggai yang tampil dengan nomor urut satu sukses menjalankan perannya sebagai peserta pembuka sekaligus menarik perhatian Gubernur, Wakil Gubernur, serta jajaran Forkopimda Sulawesi Tengah dan masyarakat yang memadati jalur utama parade.

​Rombongan yang berkekuatan 40 personel ini dipimpin dan dilatih langsung Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Banggai, Subrata Kalape, S.Sn., M.M.

Kehadiran rombongan semakin istimewa dengan keterlibatan tokoh adat Suku Andio, Istanto Bidja saat berjalan bersama pemuda-pemudi Kecamatan Masama dalam balutan pakaian adat asli suku tersebut.

​Fokus utama parade terletak pada sajian tarian Onsulen Kape oleh gabungan pelajar Kabupaten Banggai yang tergabung dalam Komunitas Seni Rompong.

Onsulen Kape sendiri adalah sebuah tarian tradisional yang merefleksikan penghormatan putri-putri Suku Andio dalam menyambut Raja serta tamu-tamu kehormatan.

Keanggunan gerak tari ini kian lengkap dengan kehadiran dua pasang kostum nasional yang mengangkat tema Burung Lainsama, satwa legenda yang melambangkan kesetiaan kepada Putri Mapaang dari Kerajaan Tompotika.

​Ditemui di sela-sela kegiatan, Kabid Kebudayaan Disdikbud Banggai, Subrata Kalape, menjelaskan bahwa keikutsertaan ini merupakan bagian dari upaya daerah untuk memperkenalkan khazanah budaya Banggai di level provinsi.

​”Kami berupaya menampilkan identitas budaya Banggai, dimana pada karnaval tahun ini adalah Suku Andio dan sejarah Kerajaan Tompotika. Ini bukan sekadar parade, melainkan tanggung jawab untuk melestarikan nilai-nilai luhur agar tetap dikenal oleh masyarakat luas di tengah perkembangan zaman,” tutur Subrata.

​Selain aspek pelestarian, Subrata juga menekankan pentingnya promosi potensi daerah melalui ajang tahunan seperti ini. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, tokoh adat dan generasi muda Masama dalam rombongan ini adalah kunci keberlanjutan budaya.

​”Harapan kami, melalui momentum ini, budaya Kabupaten Banggai semakin dikenal dan bisa menjadi daya tarik wisata budaya yang unggul. Kami ingin generasi muda memiliki rasa bangga yang besar terhadap akar sejarah mereka sendiri,” tambahnya.

​Penampilan yang memadukan tradisi tutur dan visual kostum yang megah ini berhasil menutup parade Kabupaten Banggai dengan apresiasi positif dari panggung kehormatan yang ditempati Gubernur, Wakil Gubernur, dan jajaran Forkopimda Sulawesi Tengah. Sekaligus menegaskan komitmen Disdikbud Banggai dalam menjaga marwah kebudayaan daerah.*

The post Disdikbud Banggai Tampil Memukau Pada Karnaval Budaya Sulteng 2026 di Palu appeared first on Portal Luwuk.

Pantauan di lokasi memperlihatkan perubahan yang cukup nyata. Permukaan jalan yang dulunya terlihat kasar kini tertutup lapisan aspal baru. Warna hitam aspal yang masih segar tampak menonjol di beberapa titik jalan di dalam kawasan permukiman, menandakan pekerjaan tersebut baru saja dirampungkan.

Jalan lingkungan di kawasan itu menghubungkan rumah-rumah warga yang berjajar di sepanjang sisi kiri dan kanan. Sebagian ruas bahkan mengarah ke area yang lebih terbuka dengan pemandangan laut di kejauhan, mencerminkan posisi permukiman Bintaro yang berada di wilayah pesisir Luwuk.

Perbaikan jalan ini menjadi kabar baik bagi warga setempat. Selama ini masyarakat telah lama mengharapkan adanya peningkatan kualitas infrastruktur jalan di lingkungan mereka, terutama untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan mobilitas kendaraan.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Banggai, Fikri Dari, membenarkan bahwa pekerjaan peningkatan jalan di kawasan Bintaro merupakan salah satu kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 dan kini telah selesai.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga, Munfarid Arifat, menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut mencakup sekitar delapan segmen jalan yang berada di dalam kawasan permukiman warga.

Selain ruas yang telah diaspal, terdapat satu segmen jalan yang ditangani melalui penimbunan material dan pemadatan menggunakan alat berat sebagai penanganan sementara.

“Ada sekitar tujuh segmen diaspal, satu segmen ditimbun dan dipadatkan,” katanya.

Dengan selesainya pekerjaan ini, kondisi infrastruktur di kawasan permukiman yang berada tidak jauh dari Depot Pertamina Luwuk tersebut terlihat semakin baik. Warga pun dapat menikmati jalan yang lebih layak, terutama pada periode aktivitas masyarakat yang meningkat selama bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Diketahui, Proyek Peningkatan Jalan Bintaro Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk ini sebelumnya telah melalui proses tender. Pengadaan dilaksanakan melalui sistem SPSE 4.5 dengan metode pascakualifikasi satu file menggunakan mekanisme harga terendah sistem gugur. Kegiatan tersebut dibiayai melalui APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025.

Nilai pagu anggaran proyek ini sebesar Rp999.475.879 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp999.475.000. Tender tersebut dimenangkan oleh CV. Anugerah Konstruksi Karyatama, kontraktor asal Desa Sepa, Kecamatan Pagimana, dengan nilai penawaran akhir sebesar Rp966.000.000. (*)

The post Dituntaskan PUPR Banggai, Ruas Jalan Permukiman Bintaro Luwuk Kini Mulus appeared first on Portal Luwuk.

Selain ruas jalan pesisir Maahas Pantai –Kilo Lima Luwuk pada Jumat 13 Maret 2026, perhatian pemerintah juga terlihat pada ruas jalan di wilayah pesisir.

Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Banggai melakukan pemeliharaan jalan melalui tambal sulam di ruas Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, hingga Lambangan di Kecamatan Luwuk Timur, pada Rabu 11 Maret 2026.

Ruas jalan tersebut memiliki fungsi strategis sebagai jalur alternatif yang memperpendek perjalanan dari pusat Kota Luwuk menuju Luwuk Timur, Masama, Lamala, dan Balantak Bersaudara. Karena perannya yang penting, kondisi jalan harus tetap dijaga agar dapat menunjang aktivitas masyarakat.

Selain perbaikan permukaan jalan, pemeliharaan juga dilakukan dengan memangkas daerah milik jalan atau damija. Langkah ini bertujuan menjaga visibilitas pengendara sehingga perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman.

Pantauan media ini pada Selasa malam, 10 Maret 2026, menunjukkan bahwa ruas jalan Bunga–Lambangan tetap ramai dilintasi kendaraan meskipun dalam kondisi malam hari dan hujan. Baik kendaraan roda dua maupun roda empat terlihat menggunakan jalur alternatif tersebut.

Dengan pemangkasan damija yang dilakukan, jarak pandang pengendara kini menjadi lebih baik. Keamanan berkendara juga didukung oleh keberadaan sejumlah lampu penerangan jalan yang membantu pengendara saat melintas pada malam hari atau saat cuaca kurang bersahabat.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Banggai, Fikri Dari, menyatakan bahwa pemeliharaan jalan Bunga–Lambangan dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan mobilitas masyarakat.

Menurutnya, tambal sulam jalan dan pembersihan damija diharapkan dapat membuat pengendara lebih aman saat melintas. Selain itu, langkah ini juga bertujuan mengurangi potensi kecelakaan yang dapat terjadi akibat kerusakan jalan maupun terhalangnya pandangan oleh rumput liar. (*)

The post Jelang Lebaran, PUPR Banggai Tambal Sulam Jalan Pesisir Bunga–Lambangan appeared first on Portal Luwuk.

Bagian jalan yang rusak itu berada di ujung deretan rumah makan Kadompe menuju kawasan Pantai Kilo Lima, Luwuk, dengan panjang sekitar lebih dari 200 meter.

Kondisinya selama ini berupa jalan perkerasan tanpa lapisan aspal.

Ruas tersebut memang belum dapat diaspal karena masih berada di atas lahan yang diklaim milik warga dan belum melalui proses pembebasan lahan.

Meski begitu, jalan ini tetap menjadi jalur alternatif yang cukup ramai dilalui kendaraan. Selain masyarakat yang menuju kawasan kuliner di pesisir Pantai Maahas, jalur ini juga kerap digunakan kendaraan kontainer yang masuk ke Kota Luwuk.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Banggai, Fikri Dari, saat ditemui bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bina Marga Munfarid Arifat serta Kepala Seksi Bagian Jembatan Djunaidi Batjo, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan perbaikan di titik jalan yang rusak tersebut.

“Hari ini perbaikan dilakukan dengan penimbunan dan pemadatan kembali,” ujar Fikri Dari, ketika ditemui pada Jumat sore, 13 Maret 2026.

Djunaidi Batjo menambahkan bahwa pekerjaan tersebut sudah rampung dilakukan. “Sudah selesai ditimbun dan dipadatkan,” katanya.

Namun demikian, mereka mengakui penanganan ruas jalan itu masih sebatas penanganan sementara. Metode penimbunan dan pemadatan dipilih karena pengaspalan belum dapat dilakukan selama status lahan belum dibebaskan.

Menurutnya, perbaikan sementara itu dilakukan untuk memastikan mobilitas warga tetap lancar, terutama menjelang meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Lebaran. “Kami menurunkan alat berat tadi siang agar kondisi jalan lebih layak dan nyaman dilalui warga,” ujar Fikri Dari. (*)

The post Ruas Jalan Maahas–Kilo Lima Diperbaiki Sementara, PUPR Banggai Kerahkan Alat Berat appeared first on Portal Luwuk.

Ruas jalan menuju Dusun Padang, Desa Hunduhon, Kecamatan Luwuk Timur, yang sebelumnya rusak parah kini telah diperbaiki dan diaspal.

Ruas jalan tersebut berada tidak jauh dari pertigaan jalan provinsi yang terletak sekitar beberapa ratus meter dari Puskesmas Hunduhon.

Amatan di lapangan, kondisi jalan tersebut saat ini tampak jauh lebih baik, dengan permukaan aspal mulus serta konstruksi dasar jalan yang terlihat kuat.

Sebelum diperbaiki, jalan tersebut dikenal sebagai salah satu titik yang paling dikeluhkan warga. Kerusakan jalan yang cukup parah menyebabkan banyak lubang besar di sepanjang ruas jalan.

Kondisi ini kerap membuat perjalanan warga menjadi tidak nyaman, bahkan berisiko bagi pengendara roda dua maupun roda empat.

Setelah dilakukan pengaspalan sekitar dua hingga tiga bulan lalu, masyarakat kini merasakan perubahan signifikan. Jalan yang sebelumnya rusak kini justru dinilai lebih baik dibanding sebagian ruas jalan provinsi yang menghubungkan Luwuk dengan Luwuk Timur.

Perbaikan jalan ini semakin terasa manfaatnya menjelang perayaan Idul Fitri. Warga Muslim di Dusun Padang kini merasakan akses jalan yang lebih baik menjadi kabar menggembirakan menjelang momen Lebaran.

“Alhamdulillah jalan menuju pemukiman kami lebih baik dari sebelumnya,” ujar seorang warga pada Senin malam, 9 Maret 2026.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga PUPR Banggai, Munfarid Arifat, menyampaikan peningkatan jalan tersebut memang telah selesai dilaksanakan.

Ia, menjelaskan bahwa perbaikan ruas jalan menuju Dusun Padang merupakan bagian dari program peningkatan Jalan Padang–Matanyo di Kecamatan Luwuk Timur.

Program tersebut dibiayai melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2025 serta APBD Perubahan Tahun 2025.

Kepala Bidang Bina Marga PUPR Banggai, Fikri Dari, bersama Munfarid Arifat menjelaskan proyek tersebut bertujuan menuntaskan pekerjaan peningkatan jalan pada ruas Padang–Matanyo.

Menariknya, dari ratusan paket proyek yang ditangani Dinas PUPR Banggai sepanjang tahun ini, peningkatan Jalan Padang–Matanyo menjadi satu-satunya proyek peningkatan jalan yang dibiayai melalui skema DBH Sawit.

Untuk kegiatan yang bersumber dari APBD 2025, proyek ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp2.027.467.200. Setelah melalui proses tender, nilai kontrak pekerjaan disepakati sebesar Rp1.966.500.000.

Sementara itu, lanjutan pekerjaan pada APBD Perubahan 2025 kembali didukung oleh Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dengan pagu anggaran sebesar Rp1.465.541.276.

Peningkatan ruas jalan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Kecamatan Luwuk Timur. (*)

The post PUPR Banggai Perbaiki Akses Jalan ke Dusun Padang Hunduhon Luwuk Timur, Mobilitas Warga Makin Lancar appeared first on Portal Luwuk.

“Isu ini sudah disampaikan Bupati yang akan menentukan kebijakan bagaimana mengelola air ini dengan sebaik-baiknya yaitu dengan membangun waduk atau penampungan-penampungan air untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit air,”kata Suprapto dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Banggai,Rabu (11/3/2026).

Dia juga meminta PDAM segera memperbaiki manajemen distribusi air. Menurut dia, distribusi air yang tidak merata kerap dikeluhkan masyarakat.

“Masih banyak praktik-praktik yang memprioritaskan pihak-pihak tertentu yang kemudian ini menambah gaduhnya pelayanan air di masyarakat,”tambahnya.

Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Banggai tahun 2027 dihadiri Wakil Bupati Furqanuddin Masulili, Ketua DPRD Banggai Saripudin Tjatjo, Wakil Ketua I DPRD Banggai I Putu Gumi, Sekretaris Daerah Moh. Ramli Tongko, dan para pimpinan perangkat daerah.

Forum ini digelar selama dua hari. Adapun agenda di hari kedua (Kamis, 12 Maret 2026), yaitu desk forum perangkat daerah. Dimana setiap perangkat daerah berdiskusi dengan pemerintah kecamatan guna membahas usulan prioritas hasil musrenbang dan hasil reses DPRD. Hasil desk ini akan dibawa pada musrenbang tingkat kabupaten.*

The post DPRD Respons Posisitif Rencana Pemda Banggai Bangun Waduk appeared first on Portal Luwuk.

Perioritas utama adalah menjaga kelancaran arus mudik, termasuk di jalur-jalur alternatif, seperti ruas jalan Labotan –Talima, ruas jalan yang memerpendek jarak antara Luwuk dan wilayah Tompotika (Balantak-Balantak Selatan dan Balantak Utara)

Kepala Bidang Bina Marga, Fikri Dari, menyebut beberapa ruas jalan yang mendapat perhatian adalah Labotan–Talima dan Mulyoharjo–Rusa Kencana. “Untuk ruas jalan Labotan -Talima dilakukan pembersihan damija, dan pekerjaan marka jalan untuk ruas Mulyoharjo Rusa Kencana,” kata Fikri Dari.

Labotan–Talima merupakan salah satu jalur alternatif yang mempersingkat perjalanan dari Luwuk ke wilayah Tompotika, termasuk Balantak, Balantak Selatan, dan Balantak Utara.

Selain pemeliharaan jalan, tim PUPR juga melakukan pengecatan jembatan di Bella–Saiti, dan membersihkan damija serta mengendalikan tanaman liar di Bunta–Rantau Jaya.

Puluhan pekerja swakelola dilibatkan demi memastikan semua ruas jalan aman dilalui.

Upaya ini diharapkan membuat perjalanan mudik lebih nyaman, aman, dan lancar bagi masyarakat. “Menjelang lebaran idulfitri ini, Bidang Bina Marga melakukan pemeliharaan rutin beberapa ruas jalan kabupaten untuk  kelancaran arus mudik lebaran,” kata Fikri Dari. (*)

The post Menjelang Lebaran Idulfitri, PUPR Banggai Lakukan Pemeliharaan Sejumlah Ruas Jalan dan Jembatan appeared first on Portal Luwuk.

Desa Masungkang sendiri dikenal masyarakat sebagai “Kampung Durian” karena melimpahnya hasil durian dari wilayah tersebut.

Kegiatan bhakti sosial ini mengusung tema “Menebar Kasih, Menguatkan Kebersamaan dalam Spirit Dharma Menyambut Hari Raya Nyepi.”

Bhakti sosial ini merupakan wujud kepedulian sosial sekaligus implementasi nilai-nilai Dharma dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui kegiatan ini, Dharma Wanita Persatuan Dinas PUPR Kabupaten Banggai ingin menghadirkan semangat kebersamaan, empati, serta kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kegiatan tersebut, bantuan tali asih diserahkan kepada 9 orang warga kurang mampu serta 4 orang Pinandita atau Pemangku yang selama ini mengabdikan diri dalam pelayanan keagamaan kepada umat Hindu di wilayah tersebut.

Bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi bentuk penghormatan kepada para pemangku yang senantiasa menjaga kelangsungan tradisi dan spiritualitas umat.

Ketua DWP Dinas PUPR Kabupaten Banggai, Ny. Made Kartini Supatriagama dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan bhakti sosial ini bukan sekadar penyerahan bantuan, melainkan juga menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan (simakrama) antara Dharma Wanita, keluarga besar Dinas PUPR, dan masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan kami dalam menyambut Hari Raya Nyepi. Melalui bhakti sosial ini, kami ingin berbagi kebahagiaan serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong, dan persaudaraan,” ujarnya.

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepedulian sosial serta mempererat hubungan antara Dharma Wanita Persatuan Dinas PUPR Kabupaten Banggai dengan masyarakat, khususnya umat Hindu yang sedang mempersiapkan diri menyambut Hari Raya Nyepi.

Sementara itu, tujuan kegiatan ini antara lain menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial di lingkungan Dharma Wanita Persatuan; memberikan dukungan moral dan bantuan kepada masyarakat kurang mampu; menghormati dan mengapresiasi peran Pinandita/Pemangku dalam pelayanan keagamaan umat Hindu dan memperkuat nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat menjelang Hari Raya Nyepi.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan. Warga Desa Masungkang menyambut baik kehadiran rombongan Dharma Wanita Persatuan Dinas PUPR Kabupaten Banggai dan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian serta kepedulian yang diberikan.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Masungkang, Ketut Suartama yang akrab dipanggil Pak Ira menyambut baik dan menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia menyatakan bahwa perhatian yang diberikan oleh Dharma Wanita Persatuan Dinas PUPR Kabupaten Banggai sangat berarti bagi masyarakat setempat.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kepedulian Dharma Wanita Persatuan Dinas PUPR Kabupaten Banggai yang telah datang langsung berbagi dengan masyarakat di Desa Masungkang. Bantuan ini bukan hanya bernilai materi, tetapi juga membawa semangat kebersamaan dan kepedulian yang sangat kami rasakan, terlebih menjelang Hari Raya Nyepi,” ungkapnya.

Ia juga berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut di masa mendatang sebagai wujud kebersamaan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat

Melalui kegiatan bhakti sosial ini, diharapkan semangat Tri Hita Karana—harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam—dapat terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam momentum suci menyambut Hari Raya Nyepi.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DWP PUPR, Kepala Dinas PUPR – I Dewa Gede Supatriagama, ST. M.Si, Kepala Bidang PBIP – Ir. I Putu Jati Arsana, ST. MT serta beberapa pengurus dan anggota DWP PUPR. Kegiatan ditutup dengan rasa syukur serta harapan agar seluruh umat dapat menyambut Hari Raya Nyepi dengan hati yang bersih, damai, dan penuh kedamaian. (*)

The post Sambut Nyepi, Dharma Wanita Persatuan PUPR Banggai Perkuat Kebersamaan Lewat Bhakti Sosial di Kampung Durian appeared first on Portal Luwuk.

Agenda itu berlangsung pekan kemarin. Kegiatan ini dilakukan menjelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banggai Tahun Anggaran 2027.

Gumi via telepon aplikasi WhatsApp, Selasa (3/2/2026) menjelaskan, dirinya tidak menggelar reses di kampung halamannya di Kecamatan Toili Barat, karena hampir setiap hari sudah bertemu langsung dengan masyarakat setempat.

Selain itu, menurutnya, cukup banyak usulan program dari wilayah itu yang telah terakomodasi dalam pembiayaan APBD sebelumnya.

Dalam pertemuan reses di tiga titik dimaksud, aspirasi masyarakat didominasi kebutuhan infrastruktur dan sektor pertanian.

Desa Sentral Timur, warga mengusulkan pembangunan jalan usaha tani, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta dana hibah untuk pembangunan pura sebagai rumah ibadah umat Hindu.

Selain itu, masyarakat meminta pembangunan jembatan guna memperlancar akses transportasi.

Sementara di Desa Marga Kencana, warga mengusulkan pembangunan jalan desa dan drainase. Mereka juga berharap dukungan pembangunan sanggar tari sebagai sarana pelestarian budaya dan kegiatan generasi muda.

Menurut Gumi, pola usulan dari tiga desa tersebut hampir serupa, dengan fokus utama pada infrastruktur dasar penunjang aktivitas ekonomi warga, khususnya dibidang pertanian.

Politisi partai berlambang banteng moncong putih itu menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat telah ditampung dan diinput dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Usulan ini akan dibahas bersama hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dihimpun pemerintah daerah, dengan harapan dapat masuk dalam program prioritas pada APBD 2027.

Di momen reses, Gumi senantiasa menyampaikan kepada warga agar tak kecewa apabila ada usulan yang tidak terakomodir.

“Semua usulan masyarakat kami catat dan perjuangkan. Namun perlu dipahami, jika ada yang belum terakomodir tahun depan, jangan langsung kecewa,”tutur Gumi.

Wakil rakyat yang telah menjabat selama tiga periode itu memastikan dirinya akan terus mengupayakan agar aspirasi warga tetap mendapat perhatian dan pembiayaan, meski realisasinya harus menunggu pada tahun-tahun anggaran berikutnya.*

The post Putu Gumi Tampung Usulan Infrastruktur Dasar Warga, Prioritas 2027 appeared first on Portal Luwuk.

Saripudin Tjatjo yang akrab disapa Om Arif selaku Ketua DPRD Banggai menyampaikan, pembangunan gedung tambahan merupakan upaya peningkatan fasilitas kerja bagi para anggota dewan.

Ia menjelaskan, sebelumnya masih terdapat sejumlah anggota dewan yang belum memiliki ruangan kerja tetap. Dengan adanya tambahan bangunan baru ini, seluruh anggota dewan diluar unsur pimpinan kini telah memiliki ruang kerja masing-masing.

“Alhamdulillah, dengan adanya gedung tambahan ini, semua anggota sudah memiliki ruang kerja. Ini tentu akan menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedewanan,”ujarnya.

Selain ruang kerja anggota, gedung baru ini juga dilengkapi dengan ruang transit atau ruang penerimaan Ketua DPRD Banggai, ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), serta ruangan untuk bagian umum dan keuangan.

Om Arif berharap, dengan tersedianya fasilitas yang lebih memadai, tingkat kehadiran dan kedisiplinan anggota dewan dapat semakin meningkat.

“Kalau semua sudah memiliki ruangan masing-masing, tentu tidak ada lagi alasan untuk tidak hadir. Harapan kami, kinerja dan kehadiran anggota semakin baik,”tegasnya.

Kedepan, DPRD Banggai juga berencana melakukan penataan lingkungan kantor, termasuk pembuatan taman serta pembenahan kebersihan, guna menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan representatif.*

The post Tambahan Gedung DPRD Banggai, Kinerja dan Kehadiran Anggota Bisa Meningkat appeared first on Portal Luwuk.