Sejumlah pekerja menghampar material timbunan di ruas jalan yang berlubang, sementara pekerja lainnya membongkar serta mengeruk saluran drainase yang tersumbat.

Langkah tersebut merupakan bagian dari penanganan sementara yang dilakukan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Banggai, dengan fokus tidak hanya memulihkan kondisi jalan, tetapi juga mengatasi penyebab genangan yang selama ini berasal dari saluran drainase yang tidak berfungsi optimal.

Beberapa waktu terakhir, kondisi jalan di kompleks Pasar Simpong menjadi sorotan warga. Lubang-lubang di badan jalan kerap dipenuhi air kotor akibat drainase yang meluap, sehingga jalan menjadi becek, licin, dan mengganggu aktivitas pedagang maupun pengguna jalan.

Dalam catatan media ini, Bidang Bina Marga sebelumnya belum melakukan penimbunan maupun melakukan pengaspalan kembali,  karena menilai akar persoalan bukan semata-mata kerusakan jalan, melainkan saluran drainase yang tersumbat.

Penanganan jalan tanpa memperbaiki drainase dinilai hanya bersifat sementara karena genangan akan kembali muncul dan mempercepat kerusakan permukaan jalan.

Karena itu, Bina Marga memilih berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bidang Pengairan agar kedua pekerjaan dapat dilakukan bersamaan.

“Koordinasikan dengan Bidang Pengairan, sebelum lakukan penanganan,” kata Kepala Bidang Bina Marga PUPR Banggai, Fikri Dari, kepada media ini pada 26 Juni 2026 lalu.

Koordinasi tersebut akhirnya membuahkan hasil. Penanganan sementara kini telah dilaksanakan sebagai bagian dari pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan kompleks Pasar Simpong Luwuk.

Saat dikonfirmasi media ini pada Jumat sore 10 Juli 2026, Fikri Dari membenarkan bahwa penimbunan jalan telah selesai dilakukan.

“Sudah ditangani dua hari lalu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selain melakukan penimbunan badan jalan sepekan setelah kunjungan tim DPRD Banggai itu, pihaknya juga memperbaiki saluran drainase yang sebelumnya menyebabkan air meluap ke permukaan jalan.

“Kami juga sudah memperbaiki drainasenya,” katanya.

Hasil penanganan tersebut mulai terlihat.

Pantauan media ini pada Jumat sore, genangan yang sebelumnya hampir selalu menutupi badan jalan sudah tidak terlihat lagi. Air di saluran drainase mengalir normal dan tidak lagi meluap ke jalan.

Meski demikian, penanganan yang dilakukan saat ini masih bersifat pemeliharaan rutin. Namun setidaknya, langkah tersebut mampu mengembalikan fungsi jalan dan mengurangi risiko kecelakaan serta gangguan aktivitas masyarakat di kawasan Pasar Simpong Luwuk. ***

The post PUPR Banggai Tuntaskan Penanganan Sementara Jalan Pasar Simpong Luwuk, Genangan Kini Hilang  appeared first on Portal Luwuk.

Mulai dari infrastruktur, pengelolaan sampah, hingga penataan lapak demi menciptakan pasar yang lebih tertib, nyaman dan bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Banggai, Irwanto Kulap, usai melakukan monitoring bersama pemerintah daerah di Pasar Simpong, Selasa (30/6/2026).

Melibatkan pemerintah Kecamatan Luwuk Selatan, Kelurahan Simpong, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, UPT Pasar, Satpol PP, hingga pihak ketiga pengelola portal.

Menurut Irwanto, hasil dialog bersama pedagang, pembeli dan seluruh pemangku kepentingan menunjukkan, penerapan sistem portal dapat diterima masyarakat karena telah memiliki dasar hukum yang jelas.

Ia menjelaskan, penerapan portal merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Regulasi tersebut mendorong pemerintah daerah menerapkan sistem digital dalam pengelolaan retribusi guna meningkatkan transparansi dan optimalisasi PAD.

“Portal ini bukan sekadar pintu masuk kendaraan. Ini bagian dari sistem digitalisasi retribusi agar pengelolaan pendapatan daerah menjadi lebih transparan, tertib dan akuntabel,”kata Irwanto.

Potensi PAD Lebih dari Rp2 Miliar Setahun

Dari hasil uji coba yang dilakukan pihak ketiga selama sepekan, rata-rata 3.000 kendaraan roda dua memasuki kawasan Pasar Simpong setiap hari. Angka ini belum termasuk kendaraan roda tiga maupun roda empat.

Jika seluruh kendaraan roda dua dikenakan tarif parkir Rp2.000, maka potensi penerimaan mencapai sekitar Rp6 juta per hari atau Rp180 juta setiap bulan.

Dalam setahun, potensi pendapatan dari kendaraan roda dua saja diperkirakan dapat melampaui Rp2 miliar.

Menurut Irwanto, angka tersebut menunjukkan besarnya potensi PAD yang selama ini belum tergarap secara optimal melalui sistem parkir konvensional.

Puluhan Juru Parkir Tetap Dipekerjakan

DPRD Banggai juga memastikan penerapan sistem portal tidak menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bekerja sebagai juru parkir.

Sebanyak 35 orang direkrut pihak ketiga untuk bertugas di kawasan portal dengan gaji Rp1,5 juta per bulan dan sistem kerja delapan jam per hari.

Selain menerima gaji tetap, DPRD meminta seluruh pekerja didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan serta memperoleh hak Tunjangan Hari Raya (THR). Permintaan tersebut telah disanggupi oleh pihak pengelola.

“Kami ingin sistem baru ini tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pekerja,” ujar Irwanto.

Drainase, Sampah, dan Lapak Jadi Sorotan

Selain mengevaluasi sistem portal, DPRD Banggai turut meninjau kondisi infrastruktur pasar.

Persoalan genangan air, kata Irwanto, akan segera ditangani melalui pembangunan drainase oleh Dinas PUPR dengan anggaran sekitar Rp1,5 miliar yang dijadwalkan mulai dikerjakan tahun ini.

Bidang kebersihan, DPRD meminta Dinas Lingkungan Hidup menambah armada pengangkut sampah, meningkatkan frekuensi pengangkutan pada malam hari, serta menambah kontainer sampah agar tidak terjadi penumpukan di kawasan pasar.

Tak kalah penting, DPRD juga meminta Dinas Perdagangan segera menata lapak-lapak yang masih kosong. Lapak yang dikuasai namun tidak dimanfaatkan diminta dievaluasi dan dialihkan kepada pedagang lain yang benar-benar membutuhkan.

Irwanto berharap seluruh pembenahan tersebut menjadikan Pasar Simpong sebagai pasar modern yang tertib, bersih, nyaman, sekaligus mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah.

“Yang kita bangun bukan hanya portalnya, tetapi tata kelola Pasar Simpong secara menyeluruh agar semakin baik bagi pedagang, pembeli, dan pemerintah daerah,” pungkasnya. *

The post DPRD Intip Uji Coba Portal Parkir Pasar Simpong, Mencengangkan, PAD Bisa Tembus Rp2 Miliar appeared first on Portal Luwuk.

Bupati Banggai, Amirudin, secara terbuka menyatakan dukungannya dan menjagokan tim nasional Prancis sebagai calon kuat peraih trofi paling bergengsi di dunia tahun ini.

Pilihan Bupati Amirudin ini tentu bukan sekadar tebakan kosong. Ia melihat ada fondasi yang sangat kuat di dalam tubuh tim berjuluk Les Bleus tersebut.

“Alasan saya memilih Prancis karena mereka memiliki deretan pemain top dunia. Selain itu, banyak dari mereka yang merupakan juara (champion) dari Liga Prancis sendiri. Skuad mereka sangat kuat karena diisi oleh banyak talenta lokal berkualitas,”ungkap Amirudin.

Ditemui wartawan, bertempat di rumah jabatan Bupati Banggai, Selasa 30 Juni 2026 tadi malam, Amirudin menilai, kombinasi antara pengalaman para pemain bintang di liga-liga elite dengan dominasi talenta lokal yang berasal dari kompetisi domestik menjadi senjata utama Prancis yang sulit ditandingi oleh negara lain.

Bahkan Bupati Banggai Amirudin memprediksi dalam menghadapi Swedia pada Rabu 1 Juli pukul 05.00 wita, Prancis akan tampil mendominasi dan diprediksi membungkam lawannya dengan skor meyakinkan 2–0.

“Saya prediksi Prancis unggul melawan Swedia 2-0,”kata Amirudin. Sekadar mengingatkan, Prancis dua kali merebut Piala Dunia.

Tahun 1998 menjadi juara untuk pertama kalinya saat menjadi tuan rumah. Prancis mengalahkan Brasil dengan skor 3–0 di final.

Dan tahun 2018 menjadi juara untuk kedua kalinya di Rusia setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 4–2 di final.*

The post Amirudin Kepincut Tim Prancis : ‘Saya prediksi Prancis unggul melawan Swedia 2-0’ appeared first on Portal Luwuk.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai juga telah menyegerakan tahapan tender proyek drainase Pasar Simpong Luwuk.

Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Banggai, Takdir Said, ST, yang ditemui saat menunggu kunjungan lapangan Komisi III dan Komisi II DPRD Banggai di Pasar Simpong Luwuk, menjelaskan bahwa proses tender proyek drainase tersebut telah memasuki tahapan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Banggai.

“Kemarin sudah direview,” kata Takdir, Selasa  30 Juni 2026.

Pembangunan lanjutan drainase Pasar Simpong Luwuk merupakan salah satu proyek strategis Pemerintah Kabupaten Banggai yang ditangani Dinas PUPR.

Menurut Takdir, paket pekerjaan drainase Pasar Simpong Luwuk menjadi salah satu proyek yang didahulukan karena masuk dalam program prioritas pemerintah daerah.

“Ini prioritas, makanya segera naik tender,” ujarnya ditemui bersama PPK Bidang Pengairan Astrid Dwijayanthi.

Drainase akan dibangun menggunakan saluran pracetak tipe U-Ditch sepanjang 150 meter, membentang dari pertigaan Jalan Pulau Banggai dan Jalan Pulau Labobo hingga pesisir pantai sebagai saluran pembuangan ke laut.

Sementara itu, sisa pekerjaan akan dilanjutkan ke arah kawasan pasar dari pertigaan Jalan Pulau Labobo menuju Jalan Pulau Buru.

Takdir menjelaskan, saluran yang dibangun ke arah pasar belum akan terhubung dengan U-Ditch yang telah dibangun pada tahun lalu. Namun, air buangan dari dalam kawasan pasar tetap dapat dialirkan ke drainase yang akan dibangun untuk kemudian disalurkan ke laut.

“Untuk masuk ke arah pasar belum terhubung ke U-Ditch yang sudah dibangun tahun lalu, tetapi setidaknya air buangan dari dalam pasar tetap akan mengalir ke drainase yang dibangun nanti untuk disalurkan ke laut,” jelasnya.

Untuk memaksimalkan fungsi sistem drainase tersebut, Bidang Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Banggai juga akan membangun dua unit box culvert yang melintasi badan jalan pada proyek yang mendapatkan alokasi anggaran Rp 1,5 miliar itu. (*)

The post PUPR Banggai Prioritaskan Proyek Drainase Pasar Simpong, Tender Segera Dimulai appeared first on Portal Luwuk.

Langkah tersebut merupakan arahan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Banggai, Fikri Dari, agar penanganan tidak berhenti pada bagian yang rusak berat saja, melainkan mencakup seluruh badan jalan yang mengalami penurunan.

“Perbaiki juga agar seluruh permukaannya rata dan tidak tampak anjlok,” ujar Fikri, Kamis, 25 Juni 2026.

Sebelumnya, tim Bina Marga memprioritaskan perbaikan pada sisi kanan jalan karena kondisinya dinilai paling parah. Setelah pekerjaan selesai, permukaan jalan di bagian tersebut kini telah kembali lebih baik.

Sementara itu, sisi kiri belum dikerjakan karena tingkat kerusakannya relatif lebih ringan. Namun, agar kualitas jalan kembali seragam dan lebih nyaman dilalui, Bidang Bina Marga memutuskan penanganan akan dilanjutkan hingga kedua sisi jalan memiliki elevasi yang sama.

Penanganan kerusakan di Jalan Samanhudi telah dimulai sejak awal Mei 2026. Saat itu, pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan sistem separuh badan jalan agar lalu lintas tetap berjalan dan akses masyarakat tidak terputus.

Menurut Fikri, metode tersebut dipilih untuk menjaga kelancaran akses menuju Masjid Agung An Nur, sekolah, kompleks perkantoran, Kantor DPRD Banggai, hingga kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Teluk Lalong.

Ia juga memastikan konstruksi jalan yang diperbaiki dibuat lebih kuat sehingga memiliki daya tahan lebih baik dibanding sebelumnya.

Kerusakan ruas Jalan Samanhudi bermula setelah pembangunan drainase u-ditch dan box culvert di kawasan tersebut selesai dilaksanakan. Material timbunan bekas galian kemudian mengalami penurunan sehingga permukaan jalan menjadi lebih rendah dibanding badan jalan di sekitarnya.

Pada awal Mei 2026, kondisi itu membuat banyak pengendara, terutama sepeda motor, harus mengurangi kecepatan dan memilih melintas di sisi kanan maupun kiri jalan untuk menghindari bagian yang amblas. Perbedaan elevasi jalan juga menyebabkan kendaraan mengalami hentakan saat melewati lokasi tersebut.

Fikri menjelaskan, pembangunan box culvert merupakan pekerjaan Bidang Pengairan Dinas PUPR Banggai. Namun, untuk penanganan permukaan jalan yang mengalami penurunan, pekerjaan selanjutnya diserahkan kepada Bidang Bina Marga.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas PUPR Banggai, Astrid Dwijayanthi, juga menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bidang Bina Marga untuk melakukan pemadatan ulang dan perbaikan pada ruas bekas galian box culvert tersebut.

“Kami akan koordinasikan dengan Bidang Bina Marga,” katanya. (*)

The post Bina Marga PUPR Banggai Siap Sempurnakan Perbaikan Jalan Samanhudi, Sisi Kiri Juga Akan Ditangani appeared first on Portal Luwuk.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai membangun dua panggung yang saling berhadapan di kawasan tersebut sebagai bagian dari penataan lokasi yang akan menjadi salah satu pusat kegiatan perayaan HUT Banggai.

Dua panggung itu memiliki fungsi berbeda. Sebuah panggung kayu dibangun di atas area perairan dan menghadap ke kawasan RTH untuk konser dan hiburan masyarakat. Sementara itu, panggung beton permanen dibangun menghadap Jalan Yos Sudarso untuk mendukung berbagai kegiatan resmi.

Kedua panggung dipisahkan oleh kolam mata air alami yang menjadi ikon kawasan RTH Teluk Lalong.

Amatan media ini, penataan kawasan dimulai sejak 12 Juni 2026. Kini, pekerjaan telah memasuki tahap akhir dan perubahan wajah kawasan mulai terlihat.

Salah satu perubahan paling mencolok berada di kawasan kolam mata air. Pohon bakau atau yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai lolaro kini tampak lebih rapi setelah dilakukan pembersihan oleh Dinas PUPR Banggai yang dipimpin Dewa Supatriagama pada Kamis, 25 Juni 2026.

Batang-batang yang tumbuh tidak beraturan dipangkas, sementara rumpun akar dibersihkan sehingga hanya menyisakan enam batang utama yang menjulang di tengah kolam.

Keberadaan lolaro kini justru semakin menonjol sebagai penanda alami kawasan mata air Teluk Lalong.

Kolam mata air tersebut sendiri telah berubah jauh dibandingkan beberapa tahun lalu. Sejak ditata Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah belasan tahun silam, mata air dibendung menggunakan dinding beton mengikuti kontur alaminya sehingga membentuk kolam yang lebih tertata.

Di sisi pohon lolaro terdapat jalan setapak yang memisahkan kolam utama dengan kolam penyangga di sisi Pelabuhan Luwuk. Saat hujan deras, kolam penyangga menampung limpasan air sebelum dialirkan ke kolam utama melalui empat lubang berbentuk lingkaran pada dinding pembatas, kemudian mengalir ke Teluk Lalong.

Sabtu akhir pekan lalu, para pekerja masih terlihat menyelesaikan panggung beton berbentuk setengah lingkaran yang menghadap langsung ke Jalan Yos Sudarso. Pondasinya diplester ulang sehingga tampak lebih rapi.

Di sisi lain, panggung kayu yang dibangun di atas kolam juga hampir rampung. Lantai papan telah terpasang rapat, sedangkan tiang-tiang penyangga dibungkus kain hitam sehingga tampil lebih bersih dan serasi dengan lingkungan sekitar.

Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman (PBIP) Dinas PUPR Banggai, Ir. I Putu Jati Arsana, ST., MT., menjelaskan panggung kayu disiapkan untuk konser dan pertunjukan hiburan masyarakat. Sementara itu, panggung beton permanen direhabilitasi sebagai lokasi pelaksanaan gala dinner dalam rangka HUT ke-66 Kabupaten Banggai.

“Panggung di RTH direhab untuk gala dinner,” ujarnya, Kamis 25 Juni 2026.

Menurut Jati Arsana, panggung beton berbentuk setengah lingkaran tersebut dibangun secara permanen sehingga tidak hanya digunakan saat gala dinner yang dihadiri tamu undangan VIP, pejabat pemerintah daerah, dan unsur Forkopimda, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat pada masa mendatang.

Ia mengatakan, Bupati Banggai Amirudin juga telah meminta Dinas PUPR Banggai, menyiapkan konsep penataan ulang kawasan RTH Teluk Lalong agar berkembang menjadi ruang seni terbuka bernuansa seperti kawasan-kawasan publik di Bali yang menjadi pusat pertunjukan budaya.

“Kami upayakan pada ABT nanti sudah ada desain RTH yang lebih baik,” katanya.

Sementara itu, penyiapan lokasi kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Banggai sebagai Seksi Perlengkapan juga telah mendekati tahap akhir.

Kepala  Bidang Bina Marga Fikri Dari, menyatakan, Bina Marga menangani pembangunan akses masuk dari Jalan Yos Sudarso, sedangkan pembangunan panggung dikerjakan Bidang Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman (PBIP).

Menurut Jati Arsana, Jati Arsana, seluruh pekerjaan penyiapan lokasi perayaan HUT ke-66 Kabupaten Banggai tidak menggunakan dana APBD, melainkan didukung melalui pendanaan sponsorship.

Selain dipusatkan di RTH Teluk Lalong yang lebih dekat dengan aktivitas masyarakat, rangkaian perayaan HUT ke-66 Kabupaten Banggai juga akan berlangsung di kawasan Bukit Halimun, khususnya Lapangan Mirqan.

Di lokasi tersebut juga akan dibangun panggung kegiatan dengan penanggung jawab dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan). (*)

The post RTH Teluk Lalong Ditata Ulang, Dua Panggung Disiapkan Sambut HUT Banggai appeared first on Portal Luwuk.

Setelah menuntaskan pengerukan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Siuna, perusahaan tambang nikel tersebut kembali mengambil langkah nyata dengan memprogramkan perbaikan ruas jalan provinsi yang rusak.

Poros jalan provinsi yang akan diperbaiki sepanjang 1 kilometer, atau tepatnya berada pada ruas area Jembatan Lampetak, Desa Siuna.

Melihat kondisi jalan yang penuh lubang dan berisiko bagi pengendara, perusahaan berencana menurunkan alat berat dan material untuk melakukan penimbunan serta pemadatan badan jalan.

Hal ini diungkapkan Manajer Operasional PT Merpati Pratama Sukses, Ferdinan, kepada wartawan Minggu (21/06/2026). Menurutnya, langkah ini murni lahir dari inisiatif dan itikad baik perusahaan.

Terlebih infrastruktur tersebut merupakan jalur penghubung bagi warga, juga menjadi akses yang sering dilalui dalam aktivitas operasional harian perusahaan.

“Ini adalah bentuk kepedulian dan inisiatif mandiri dari perusahaan. Semua alat berat dan material kami siapkan sepenuhnya untuk pembenahan jalan ini. Kami juga berkomitmen untuk melakukan perawatan (maintenance) secara berkala selama tiga bulan ke depan agar jalan tetap aman dilalui masyarakat,”ujar Ferdinan.

Saat ini, untuk mengantisipasi luapan air dan menjaga kelestarian lingkungan, perusahaan telah menjalankan program normalisasi Sungai Bolo sepanjang 1 kilometer dan akan terus dikerjakan sepanjang 3 kilometer.

Langkah responsif PT Merpati Pratama Sukses ini diharapkan dapat memberikan dampak positif langsung bagi warga sekitar.

Baik untuk kelancaran transportasi ekonomi bagi warga, juga dapat menciptakan rasa aman dari ancaman luapan sungai saat musim penghujan.

Tak hanya itu, perusahan tambang nikel ini selama ini telah konsen dan turut berpartisipasi dalam memberikan bantuan, utamanya membantu kegiatan olah raga dan kebutuhan masyarakat lainnya seputar ring 1 dan 2 *

The post Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, Usai Keruk DAS, PT MPS Programkan Perbaikan Jalan Siuna appeared first on Portal Luwuk.

Dibawah langit Minggu (21/6), aroma kopi hangat langsung menyambut kedatangan para kuli tinta, yang sebelumnya mendapatkan jamuan makan di ruang VIP perusahaan.

Tuan rumahnya sore itu adalah Muhammad Putra D. Rasyida. Ia adalah Staf External Relation PT ABM. Bagi Putra, wilayah ini bukanlah tanah asing.

Ia putra daerah asli kelopakan Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana. Kehadirannya seolah menjadi jembatan humanis antara korporasi dan masyarakat lokal.

Setelah jamuan makan siang yang santai usai, suasana hangat itu bergeser keruang rapat.

Diatas meja, cangkir-cangkir kopi kembali mengepul, menemani sesi konferensi pers yang dinamis.

Agenda utamanya jelas, yakni menjawab kasak-kusuk yang belakangan berembus, mulai dari urusan perizinan hingga komitmen pemberdayaan masyarakat.

Sambil sesekali menyeruput kopinya, Putra berbicara dengan nada tenang namun tegas.

Ia menegaskan bahwa PT ABM tidak menyembunyikan apa pun dari publik, terutama mengenai legalitas operasional perusahaan.

“Saya sudah sampaikan kepada pimpinan terkait dengan pemberitaan tersebut. Pada intinya, PT ABM sangat terbuka terkait perizinan,”ujar Putra mantap.

Alih-alih berdebat, Putra justru menantang transparansi tersebut dengan mempersilakan para jurnalis melakukan verifikasi langsung ke instansi berwenang.

Bagi perusahaan, birokrasi perizinan adalah proses panjang yang harus ditaati sejak tahap eksplorasi dimulai pada 2019 silam.

“Izinnya bisa dilihat langsung di Dinas ESDM atau Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulteng. Teman-teman wartawan yang punya koneksi di sana bisa mempertanyakan langsung. Memang proses pemenuhan izin sangat lama, dan itu sudah menjadi kewajiban yang kami penuhi,”tambahnya.

Namun, ketika disenggol mengenai isu sensitif terkait perubahan nama perusahaan, Putra memilih membatasi diri. “Soal perubahan nama, saya tidak bisa komentari karena itu sudah berada pada level direksi,”elaknya diplomatis.

Tak hanya soal ESDM dan DLH, Putra juga mempersilakan wartawan mengecek dokumen lingkungan dan kehutanan ke pihak terkait.

“Soal IPPKH bisa tanya langsung ke Dinas Kehutanan atau KPH Balantak, karena mereka setiap saat patroli. Untuk UKL-UPL, silakan dikonfirmasi ke DLH,”ucapnya.

Bagi PT ABM, investasi bukan sekadar mengeruk isi bumi, melainkan juga menumbuhkan kesejahteraan warga sekitar melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Putra menjelaskan, program ini dibagi menjadi tiga zona prioritas (Ring 1, 2, dan 3).

Prioritas utamanya berada di Ring 1, yang mencakup Desa Siuna dan Desa Toiba. Jejak kepedulian perusahaan di wilayah ini sudah mulai dirasakan langsung oleh warga.

“Tahun kemarin kami sudah menyerahkan bantuan ambulans untuk penunjang kesehatan di Ring 1. Saat ini, kami sedang menyusun program prioritas selanjutnya agar manfaatnya benar-benar dinikmati masyarakat secara berkelanjutan,” ungkap Putra.

Meski memprioritaskan Ring 1, PT ABM tidak menutup mata untuk Ring 2 (skala kecamatan) dan Ring 3 (kabupaten/provinsi). Putra menegaskan pintu gerbang perusahaan selalu terbuka bagi usulan masyarakat, asalkan sesuai prosedur dan kebutuhan riil.

“Ketika ada permintaan atau proposal dari Ring 2 yang kami lihat sangat membutuhkan, tetap akan kami proses. Yang penting, kebutuhannya riil dan laporannya bisa kami pertanggungjawabkan,”jelasnya.

Kilas balik ke belakang, komitmen di Ring 2 juga telah berjalan, mulai dari dukungan pada Porkab 2022, santunan panti asuhan, hingga kolaborasi bersama TNI AL dalam penyaluran sembako.

Sejak Januari 2023, saat Putra pertama kali berkantor di mess Desa Siuna, ia menyaksikan langsung transformasi perusahaan dari masa eksplorasi, pembangunan jalan, hingga infrastruktur mess seperti sekarang. Seiring dengan pertumbuhan fisik itu, serapan tenaga kerja lokal juga terus digenjot.

Sistem perekrutan pun berjalan transparan. Tim HR (Human Resources) PT ABM aktif menyebarkan pamflet lowongan kerja ke desa-desa hingga pihak kecamatan, serta melaporkannya ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

“Nanti pekerja lokal yang kita prioritaskan. Entah itu yang memiliki keahlian (skill) maupun yang non-skill, tenaga lokal tetap menjadi prioritas utama kami,”pungkas Putra menyudahi obrolan sore itu, menegaskan bahwa kemajuan PT ABM harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat setempat.*

The post PT ABM Tak Sekadar Mengeruk Isi Bumi, Jejak Kepedulian Perusahaan Terasa di Siuna hingga Toiba appeared first on Portal Luwuk.

Pasalnya, PT ABM yang kini intens melakukan aktivitas, bukanlah PT Anugerah Sumber Bumi (ASB) yang sedari awal mengantongi izin tahapan kegiatan dari Distamben Banggai sekira tahun 2008 silam (sebelum kewenangan ditarik ke Dinas ESDM Provinsi Sulteng).

Dimana dalam dokumen perizinan menyebutkan, PT ASB beroperasi di wilayah Kecamatan Bualemo, namun wilayah tambang itu berada Kecamatan Pagimana yang memang merupakan kecamatan awal atau induk dari Kecamatan Bualemo.

Sempat terjadi sengketa hukum yang melibatkana PT Harita Group di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sulteng Palu yang justru dimenangkan PT Harita.

Tetapi karena kewenangan eksekusi putusan PTUN tetap dikembalikan pada kepala daerah saat itu (Bupati Banggai periode 2006-2011), PT Harita tetap saja tak kunjung mendapatkan persetujuan bupati untuk melakukan kegiatan lanjutan.

Justru PT ABM tiba-tiba muncul di wilayah operasi yang dokumen awalnya dikantongi PT ASB di wilayah Desa Siuna, Kecamatan Pagimana.

Masuknya PT ABM ke Desa Siuna, Kecamatan Pagimana inilah yang mendapat sorotan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan latar belakang beroperasinya perusahaan ini.

Muncul dugaan, kehadiran PT ABM merupakan pecahan dari PT ASB yang kalah dari PTUN melawan PT Harita.

Beredar informasi pula, PT ASB salah satu dari enam perusahaan yang tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat itu.

Diwaktu yang sama, izin operasi produksi berdasarkan perubahan ketentuan peraturan, telah beralih kewenangan ke Pemerintah Provinsi Sulteng.

Dalam dokumen ditemukan, PT Anugrah Sumber Bumi dengan Nomor SK:540/516/DIESDM .G_ ST/2015 tentang izin persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi menjadi Operasi Produksi luas wilayah konsesi 4.335 Ha.

Ditandatangani pada tanggal 02 September 2015 berada di Kecamatan Pagimana dan Bualemo, Kabupaten Banggai.

Hanya saja, hingga kini belum diperoleh keterangan resmi yang secara terbuka menjelaskan, hubungan korporasi antara kedua perusahaan yaknti PT ABM dan PT ASB.

Jika dugaan itu benar, publik menginginkan pentingnya transparansi terkait struktur kepemilikan, afiliasi perusahaan, serta dasar hukum yang menjadi landasan masuknya investasi baru di wilayah pertambangan Kabupaten Banggai.

Hal ini untuk menghindari spekulasi, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap iklim investasi di daerah.

Di sisi lain, berdasarkan sejumlah informasi jika Anugerah Group disebut-sebut terafiliasi dengan jaringan bisnis raksasa yang berada dalam lingkup Salim Group.

Namun demikian, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak perusahaan maupun instansi terkait, guna memastikan status afiliasi dan hubungan korporasinya.

Pengamat menilai, kehadiran perusahaan tambang baru di kawasan yang memiliki potensi sumber daya nikel besar, seharusnya diikuti dengan adanya keterbukaan publik.

Terutama menyangkut legalitas perizinan, rekam jejak perusahaan, hingga komitmen terhadap aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat utamanya Desa Siuna, Kecamatan Pagimana.

PT ASB juga harus berkomitmen terhadap aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, utamanya warga Desa Toiba dan sekitarnya di Kecamatan Bualemo.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi manajemen PT ABM terkait hubungan korporasi dengan PT ASB, maupun berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Melalui Pemerintah Kabupaten Banggai dan Dinas ESDM Sulteng sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, serta instansi teknis terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif.

Agar tidak memunculkan persepsi bahwa pergantian perusahaan berinvestasi di Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, hanya kehendak kepentingan berkuasa dalam menerbitkan dokumen izin pertambangan dimasa itu.*

The post Carut Marut Eksploitasi Tambang Nikel Siuna, Kehadiran PT ABM Dipertanyakan Publik appeared first on Portal Luwuk.

Sebanyak 60 siswa dilepas secara resmi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Momentum ini juga menjadi catatan prestasi tersendiri.

Dimana pada tahun 2026 ini tercatat total 85 siswa aktif yang mempercayakan pendidikan usia dini mereka di TK Adhyaksa XL Banggai.

Apresiasi dan Harapan Kepala Sekolah

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah TK Adhyaksa XL Banggai menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukung operasional sekolah selama 6 tahun masa kepemimpinannya.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan sinergi dari Kepala Dinas Pendidikan, serta seluruh pengurus Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) sehingga acara penamatan ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga kepada para orang tua murid atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk meletakkan fondasi pendidikan pertama anak-anak,”ujarnya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf jika selama proses belajar-mengajar terdapat kekurangan, sekaligus meminta doa agar ke depannya TK Adhyaksa terus meningkatkan kualitas SDM dan layanan pendidikan.

Tak lupa, pesan menyentuh dititipkan oleh seluruh guru, agar anak-anak didik terus bersemangat dan menjadi pribadi yang lebih baik di jenjang sekolah dasar.

Kadis Pendidikan: TK Adhyaksa Wadah Pencetak Kader Jaksa Masa Depan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Syafrudin Hinelo yang turut hadir memberikan apresiasi tinggi terhadap pola didik di TK Adhyaksa.

Syafrudin mengibaratkan dinamika ceria anak-anak sebagai “kegaduhan yang terarah” berkat bimbingan tulus para guru.

“Saya sebagai Kepala Dinas merasa sangat terbantu oleh dedikasi para guru yang luar biasa. Insya Allah, dari TK Adhyaksa Banggai ini akan lahir banyak kader-kader jaksa baru di masa depan,”ungkap Kadis yang akrab disapa Didi Hinelo ini.

Doktrin intelektualitas dan karakter yang ditanamkan sejak usia emas di sekolah ini lanjutnya, akan menumbuhkan cita-cita besar mereka untuk menjadi bagian dari insan Adhyaksa.

Dia menekankan pentingnya pendidikan karakter di usia emas agar anak-anak mampu bersaing dalam hal-hal positif, serta memuji visi mulia Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banggai yang membawa dampak kemajuan besar bagi sekolah tersebut.

Komitmen Kajari Banggai: Modernisasi Infrastruktur dan Pendidikan Karakter

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banggai, Akbar SH., MH., dalam sambutannya menyebut hari penamatan ini sebagai momen yang sangat istimewa.

Ia mengajak seluruh orang tua untuk mendoakan anak-anak agar kelak tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang menggantikan generasi saat ini.

Kajari menyampaikan terima kasih kepada Kepala Sekolah dan seluruh tenaga pengajar yang berkontribusi besar dalam membentuk karakter anak-anak.

Ia juga membagikan cerita bahwa sejak awal bertugas, dirinya langsung meninjau sekolah dan menginisiasi rencana besar bersama Dinas Pendidikan.

“Muncul ide saya untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, memanfaatkan bekas kantor kejaksaan agar dirubah menjadi fasilitas sekolah yang lebih representatif. Kita ingin memodernisasi infrastruktur pendidikan disini agar pembentukan karakter anak-anak bisa lebih maksimal lagi,”jelas Kajari Banggai.

Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab mendidik anak di usia dini tidak boleh hanya dibebankan kepada guru, melainkan harus dipikul bersama oleh orang tua dan aparat pemerintah.

Lebih lanjut, ucapan terima kasih disampaikan Kajari Banggai kepada Kepala Dinas Pendidikan atas segala dukungan dan sinergi yang membuat seluruh program pendidikan usia dini di TK Adhyaksa XL Banggai dapat berjalan dengan sukses.*

“Mari kita semua mendoakan anak-anak kita ini agar kelak menjadi pemimpin menggantikan kita, “tutup Kajari.

Acara penamatan yang berlangsung khidmat ini ditutup dengan pemasangan salempang oleh Kajari Banggai didampingi Ketua IAD Banggai Belo Akbar, serta penyerahan ijazah oleh Kpala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banggai. *

The post Didi Hinelo Bersama Kajari Banggai Lepas Penamatan 60 Siswa TK Adhyaksa Banggai appeared first on Portal Luwuk.

Hal ini menjawab kerinduan bagi warga di wilayah Luwuk Selatan. Ada harapan, lembaga pendidikan ini hadir di wilayah tersebut dengan dibangunya fasilitas memadai, sekaligus menjadi langkah nyata Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mewujudkan visi besar “Banggai Cerdas”.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Syafrudin Hinelo menjelaskan, kehadiran SMP ini dirancang khusus untuk memangkas jarak akses pendidikan di Luwuk Selatan.

Lebih dari sekadar pemenuhan fasilitas, sekolah ini disiapkan menjadi motor penggerak mutu pendidikan daerah lewat integrasi teknologi.

“SMP Negeri Mirqan hadir untuk memenuhi kebutuhan daya tampung murid dimana terdapat Sekolah Dasar penunjang sebanyak 6 Sekolah,”ujarnya.

Siap Menjadi Smart School Berbasis Digital

Meski berstatus sebagai sekolah perdana di wilayah ini, SMP Mirqan langsung menggebrak dengan konsep modern. Sekolah ini dipersiapkan untuk menerapkan Proses Belajar Mengajar (PBM) digital atau yang dikenal dengan konsep Smart School.

Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Irma Labuan menambahkan, bahwa legalitas dan infrastruktur pendukung sekolah ini sudah matang sepenuhnya.

“SMP ini berstatus negeri. Seluruh izin operasional, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), hingga Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sudah resmi tersedia. Begitu pula dengan kesiapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, semuanya sudah siap,”kata Irma, Selasa (9/6/2026).

Daya Tampung Luas dan Diserbu Pendaftar

Kehadiran sekolah baru ini langsung disambut antusiasme tinggi oleh warga. Saat ini, tercatat sudah ada 60 lebih calon siswa kelas VII yang mendaftarkan diri.

Irma menjelaskan, target awal dibuka untuk 3 Rombongan Belajar (Rombel), namun fasilitas yang ada sangat memadai untuk menampung siswa hingga kelas VIID, yang memprioritaskan anak-anak di wilayah Luwuk Selatan.

Untuk memudahkan masyarakat, panitia telah menyebarkan barcode pendaftaran ke berbagai Sekolah Dasar (SD). Jalur pendaftaran dibuka secara transparan melalui beberapa opsi.

Pertama, Jalur Domisili (Untuk warga lokal Luwuk Selatan), kedua, Jalur Prestasi (Kesempatan bagi siswa berprestasi memilih sekolah di luar wilayah domisili), Ketiga Jalur Afirmasi (Kuota khusus yang berpihak pada anak-anak dari keluarga tidak mampu) dan Keempat Jalur Mutasi (Mengakomodasi perpindahan tugas orang tua siswa).*

The post Terobosan Baru Disdikbud Banggai, SMP Negeri Mirqan Usung Konsep Smart School appeared first on Portal Luwuk.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Banggai, Fikri Dari, mengatakan bahwa salah satu paket kegiatan Bina Marga yang siap memasuki proses tender adalah rehabilitasi jalan dalam Kota Luwuk.

Melalui kegiatan tersebut, sejumlah ruas jalan akan mendapat penanganan, salah satunya Jalan DI Panjaitan.

Ruas jalan pendek yang menghubungkan kawasan depan Gereja Bukit Moria hingga jalan nasional di depan Kantor PLN Luwuk itu sejatinya telah direncanakan untuk ditangani sejak tahun lalu. Namun, perbaikannya belum terealisasi melalui program jalan dalam kota Luwuk.

Kondisi ruas jalan tersebut saat ini sudah tidak rata dan bergelombang akibat akar-akar pohon yang merambat di bawah badan jalan. Kerusakan itu tampak jelas di depan deretan pertokoan dekat Gramedia Luwuk. Akibat permukaan jalan yang bergelombang, banyak pengendara memilih melintas di sisi kanan badan jalan.

“Akar-akar pohon merusak sisi kiri jalan. Kendaraan lebih banyak menggunakan sisi kanan jalan, baik di depan Alun-Alun Bumi Mutiara maupun Gramedia,” kata Fikri Dari belum lama ini. Diketahui, PUPR Banggai mengalokasikan anggaran sekitar Rp4.932.325.443 untuk rehabilitasi jalan dalam Kota Luwuk pada tahun 2026. (*)

The post Ruas Panjaitan Masuk Prioritas Perbaikan Jalan Dalam Kota Luwuk appeared first on Portal Luwuk.

Penghargaan ini diserahkan langsung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kepada Bupati Amirudin.

Penyerahan dilaksanakan pada acara Puncak Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) 2026 yang berlangsung di Gedung Garuda, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat, Senin (25/5/2026).

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan praktik baik pemerintah Banggai dalam upaya pelestarian bahasa daerah. Melalui pendidikan, kebijakan daerah, serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga keberlangsungan bahasa ibu sebagai identitas budaya bangsa.

Kabupaten Banggai menjadi salah satu dari 27 daerah di Indonesia yang menerima penghargaan, bersama sejumlah provinsi, kabupaten dan kota lainnya yang dinilai berhasil mendukung program revitalisasi bahasa daerah secara berkelanjutan.

Program Revitalisasi Bahasa Daerah sendiri merupakan agenda nasional yang bertujuan melindungi dan menghidupkan kembali bahasa daerah melalui pembelajaran di sekolah. Salah satunya melalui penguatan literasi budaya, dokumentasi bahasa dan keterlibatan generasi muda dalam pewarisan bahasa ibu.

Hingga tahun 2025, program ini telah menjangkau ratusan bahasa dan dialek di berbagai wilayah Indonesia.

Bupati Amirudin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan tersebut. Capaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus memperkuat pelestarian bahasa daerah sebagai bagian penting dari identitas, karakter dan kekayaan budaya masyarakat Banggai.

Kepala dinas pendidikan dan Kebudayaan, Syafrudin Hinelo, S.STP., M.Si menyatakan, bahwa selain menjadi sarana komunikasi, bahasa daerah juga merupakan warisan budaya yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Sejarah dan jati diri masyarakat yang harus dijaga ditengah perkembangan zaman arus globalisasi.

Saat mendampingi bupati, Sekretaris Daerah Ramli Tongko mengatakan, penghargaan ini menegaskan komitmen Banggai untuk terus mendukung berbagai program pelindungan dan pengembangan bahasa daerah.

Termasuk melalui pendidikan, kegiatan seni budaya, literasi dan keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal.*

The post Lestarikan Bahasa Daerah Melalui Pendidikan, Banggai Raih Penghargaan Nasional Tahun 2026 appeared first on Portal Luwuk.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang AMAL Dinas PUPR Banggai, Junaidi, mengatakan perbaikan jaringan air bersih masih terus dilakukan. “Di targetkan dapat difungsikan pada akhir Mei 2026 atau setelah Lebaran Iduladha 1447 Hijriah,”katanya, Jumat 22 Mei 2026.

Didampingi Kepala Bidang AMAL Dinas PUPR Banggai, Christopel Satolom, Junaidi menjelaskan saat ini pihaknya tengah memasang pipa besi pada sejumlah titik jaringan yang dibangun pada tahap pertama.

Menurut dia, jaringan pipa tahap pertama maupun tahap kedua sebenarnya telah melalui uji coba pengaliran air dan keduanya berfungsi dengan baik.

“Setelah tahap pertama selesai dikerjakan, dilakukan pengecekan dan air mengalir. Tahun berikutnya, saat proyek tahap kedua diuji coba dan dikoneksikan dengan jaringan tahap pertama, air juga mengalir dengan baik,”kata Junaidi.

Namun, persoalan muncul pada jaringan tahap kedua setelah terjadi kerusakan di titik sambungan antara pipa besi dan pipa PVC. Selain itu, longsor juga terjadi pada jalur pipa di jaringan tahap pertama.

“Saat selesai diperbaiki dan dilakukan pengetesan ulang, terjadi longsor di jaringan pipa tahap pertama,” ungkapnya, pada Jumat 22 Mei 2026.

Ia, memastikan seluruh jaringan sebenarnya sudah diuji dan berfungsi. Akan tetapi, kondisi medan yang ekstrem, berupa jalur tebing serta kontur naik turun gunung, menyebabkan gangguan pada jaringan pipa sehingga distribusi air belum berjalan maksimal.

“Longsor terjadi di bagian atas karena jalur pipa berada di tebing,” katanya.

Sebagai solusi, pipa yang rusak akibat longsor kini diganti menggunakan pipa galvanis atau pipa besi. Menurut Junaidi, penggantian tersebut memang tidak tercantum dalam kontrak awal, namun dilakukan untuk mengatasi kondisi medan yang ekstrem.

Saat ini, empat batang pipa besi sedang dipasang pada titik rawan kerusakan. Pipa dipasang dengan posisi duduk di tebing tanpa pengecoran permanen.

“Kami mengganti pipa di titik itu karena sebelumnya pecah akibat tekanan air yang tinggi, mencapai 30 bar,” jelasnya.

Diketahui, tekanan air sebesar itu tentu saja tidak dapat dialirkan melalui pipa PVC.

Pihaknya menargetkan proses penggantian empat ujung pipa tersebut dapat selesai setelah Iduladha sehingga jaringan air bersih segera difungsikan.

“Sementara dikerjakan pergantian empat ujung pipa dan kami upayakan selesai setelah Lebaran Iduladha,” katanya.

Junaidi menambahkan, total panjang jaringan pipa tahap pertama dan tahap kedua mencapai sekitar 11 kilometer, mulai dari sumber mata air hingga ke permukiman warga.

“Jalur pipa melewati medan ekstrem berupa tebing curam dan kontur naik turun gunung sepanjang sekitar empat kilometer,”ujarnya. (*)

The post Medan Ekstrem Jadi Kendala, Perbaikan Jaringan Air Bersih Sayambongin Terus Dikebut appeared first on Portal Luwuk.

Upaya sinergistas ini dalam rangka mempercepat optimalisasi penerimaan, khususnya pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) roda empat yang masih mengalami tunggakan siknifikan.

Tak main main, bocoran yang diterima media ini, potensi tunggakan PKB untuk tiga kecamatan saja, yakni Kecamatan Luwuk, Luwuk Utara dan Luwuk Selatan mencapai Rp23 Miliar. Tunggakan pajak tersebut terhitung dimulai sejak tahun 2023, 2024 dan 2025.

Namun sampai saat ini, Bapenda baru membidik tunggakan PKB di Kecamatan Luwuk sebanyak 788 kendaraan roda empat dengan potensi penerimaan mencapai Rp14.379.308.885.

Kepala Bidang Pendapatan Bapenda Banggai, Kartika Handayani, mengungkapkan, untuk optimalisasi penerimaan dilakukan dengan cara mendatangi rumah-rumah wajib pajak penunggak. Menyerahkan langsung Super PKB (Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor) oleh petugas.

“Surat pemberitahuan ini penting disampaikan agar wajib pajak dapat mengetahui nominal tunggakan yang akan dibayarkan, dengan mendatangi langsung kantor UPT Samsat Luwuk,”ujar Kartika kepada Portalluwuk.com, Senin (18/5/2026).

Adapun rincian kendaraan pajak terhutang di Kecamatan Luwuk sebanyak 788 kendaraan roda empat :

– Kel. Karaton 153
– Kel. Soho 94
– Kel. Keleke 39
– Kel. Kampung Baru 3
– Kel. Baru 116
– Kel. Lumponyo 21
– Kel. Bungin 143
– Kel. Bungin Timur 127
– Kel. Tomtouan 37
– Kel. Mangkio 12
– Kel. Mangkio baru 50

Penagihan akan terus dilakukan Bapenda dengan menyasar seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai. “Saat ini baru kecamatan Luwuk. Selanjutnya kecamatan lain untuk menyerahkan surat pemberitahuan tunggakan. Ini juga merupakan salah satu potensi penerimaan daerah yang harus optimalisasikan,”tandas Kartika.*

The post Bapenda Gandeng Tim UPT Wilayah V Banggai, Buru 788 Kendaraan Roda Empat Penunggak Pajak di Kota Luwuk appeared first on Portal Luwuk.

Salah satunya dengan uji coba penggunaan aplikasi GIS. Sistem GIS sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang moderen dengan penggunaan teknologi terkini.

“Petugas pajak semakin dipermudah dalam mengolah data berbasis peta dan berguna untuk memvalidasi
objek pajak sesuai hasil survei yang sudah dilakukan,”kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Banggai Irpan Poma, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, sistem ini mulai diuji coba pada tiga kelurahan di Kecamatan Luwuk yakni, Kelurahan Kaleke, Kampung Baru dan Karaton. “Sejak tahun lalu mulai dilakukan pendataan dengan melibatkan pihak ketiga,”ucapnya.

Dengan adanya penggunaan sistem ini, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih penetapan objek pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan.

“Pengunaan sistem GIS ini dalam pemprosesan data, akan jauh lebih cepat dan fleksibel serta dapat diintegrasikan pada sistem data yang sudah ada. Dilengkapi titik koordinat, foto rumah dan peta satelit,”tandasnya.

Tak hanya itu, aplikasi ini juga bisa di overlay sesuai kebutuhan pemda seperti kelas tanah, piutang dan RT-RW bila diperlukan, terutama terkait BPHTB.

“Manakala terjadi jual beli tanah, secara otomatis akan diketahui ketidak cocokan laporan objek, sekaligus sebagai bahan pemutakhiran data potensi objek pajak setiap saat,”ungkap Irpan.*

The post Hindari Tumpang Tindih Penetapan Objek Pajak, Bapenda Uji Penggunaan Aplikasi GIS PBB-P2 appeared first on Portal Luwuk.

Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tengah menyiapkan regulasi terkait kewajiban mutasi kendaraan berpelat luar daerah yang berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Banggai.

Kepala Bidang Pengawasan Bapenda Kabupaten Banggai, Hendra Azis, dalam wawancara pada Selasa (30/3), mengatakan, bahwa setiap kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil dari luar provinsi Sulawesi Tengah yang telah berada dan digunakan di Kabupaten Banggai selama kurang lebih tiga bulan, wajib melakukan mutasi kendaraan.

“Bagi kendaraan dari luar daerah yang sudah menetap dan menggunakan fasilitas jalan di Banggai selama 90 hari, harus segera mengurus mutasi kendaraan,”kata Hendra Azis.

Namun demikian, Hendra mengakui bahwa hingga saat ini aturan tersebut belum memiliki payung hukum yang kuat dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup).

“Kita sementara menggodok Perbup-nya. Jadi kami dari bidang pengawasan belum bisa bertindak lebih jauh,”ungkapnya.

Peraturan Bupati yang tengah disusun tersebut, lanjut Hendra, mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Terkait mutasi kendaraan, diatur dalam Bab III tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Ia menambahkan, setelah Perbup tersebut resmi diberlakukan, pihaknya bersama instansi terkait akan melakukan penertiban di lapangan, termasuk melalui kegiatan sweeping di sejumlah ruas jalan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban mutasi yang sekaligus memiliki keterkaitan dengan pajak kendaraan.

Terkait sanksi, Hendra menegaskan bahwa kendaraan yang belum dimutasi akan diberikan sanksi tegas berupa larangan beroperasi di wilayah Kabupaten Banggai.

“Kepada pihak pelanggar, kendaraannya tidak diperbolehkan beroperasi di wilayah Kabupaten Banggai sementara waktu sampai yang bersangkutan mengurus mutasi kendaraannya,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan ini penting diberlakukan karena kendaraan-kendaraan tersebut telah memanfaatkan fasilitas jalan di daerah, bahkan turut berkontribusi terhadap kerusakan infrastruktur. Sementara, pajak kendaraan masih diterima oleh daerah asal-usul kendaraan.

Karena itu, ia mengimbau kepada seluruh pemilik kendaraan berpelat luar daerah yang telah berdomisili di Kabupaten Banggai, agar segera mengurus proses mutasi kendaraan, sehingga tidak ada yang akan terkena sanksi ke depannya.*

The post Plat Luar Wajib Mutasi Kendaraan, Bapenda Banggai Siapkan Perbup appeared first on Portal Luwuk.

Berdasarkan hasil penelusuran media ini, bocoran daftar pembayaran PBJT Parkir terungkap, sepanjang tahun anggaran 2025, pajak parkir tersebut terealisasi Rp76.424.981 dari total pajak sebesar Rp76.370.518.

Perusahaan yang mengelola sumber PAD bekerjasama dengan RSUD yakni PT Cellebest Kreator Indonesia tercatat mulai menyetor pajak parkir.

Berikut perolehan pajak parkir : Januari 2025 (Rp7.235.600), Februari (Rp8.245.600), Maret (Rp5.500.763), April (Rp5.050.100), Mei (Rp5.295.900), Juni (Rp7.271.050), Juli (Rp6.030.450), Agustus (Rp7.405.088), September (Rp6.356.750), Oktober (Rp6.682.500), Nopember (Rp6.044.380), Desember (Rp5.306.800).

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai, Irpan Poma mengungkapkan, capaian realisasi yang disetorkan ke intansinya dihitung berdasarkan total omset penerimaan dari pihak ketiga setiap bulanya.

“Ada setoran berdasarkan Daftar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Untuk tahun 2025 mencapai Rp76.424.981,”kata Irpan Poma kepada Portalluwuk.com pekan lalu.

Menurutnya, terkait skema pengelolaan antara RSUD dan pihak perusahaan merupakan domain keduanya. Bapenda tidak masuk keranah skema itu. Namun Bapenda hanya mengurusi pajak.

“Berapa total omset penerimaan setiap bulan oleh pihak pengelola, sesuai ketentuan akan dikenakan pajak 10%,”tandasnya.

Tak hanya itu, sejak tahun anggaran berjalan hingga April 2026, pemasukan untuk pajak parkir RSUD mencapai Rp20.352.900.

Dimana mulai Januari 2026 diperoleh penerimaan sebesar (Rp5.011.900), Pebruari (Rp5.600.900), Maret (Rp4.529.200) dan April (Rp5.210.900).*

The post PBJT Parkir RSUD Luwuk Tahun 2025, PT Cellebest Kreator Indonesia Setor Rp76,4 Juta Lebih appeared first on Portal Luwuk.

Pembebasan BPHTB ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 40
Tahun 2024 dengan kriteria besaran penghasilan per bulan untuk kepemilikan rumah pertama bagi yang belum kawin sebesar Rp7.000.000. Sementara yang sudah kawin sebesar Rp8.000.000.

“Ketentuan ini diberikan kepada warga negara Indonesia yang memiliki kepemilikan rumah pertama dan memenuhi kreteria MBR dengan luas lantai 36m² untuk kepemilikan rumah umum dan satuan rumah susun,”ujar Kabid Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Banggai, Sunarti,SE kepada Portalluwuk.com saat melakukan sosialisi regulasi di pasar Batui, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, dengan adanya regulasi baru ini, masyarakat akan memahami ketentuan ini. Sehingga yang berhak mendapatkan kebijakan BPHTB khusus bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan syarat yang ditentukan.

Bapenda Banggai akan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat diwilayah kabupaten Banggai. “Harapan kami, ini akan tersosialisasi dengan baik sampai warga dipelosok,”tandasnya.*

The post Pembebasan BPHTB Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Begini Regulasinya! appeared first on Portal Luwuk.

Salah satu cara yang dilakukan dengan memperluas basis pajak, menambah jumlah wajib pajak dan objek pajak serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu membayar pajak.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pendapatan Daerah Bapenda Banggai, Kartika Handayani kepada Portalluwuk.com, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan pendataan objek pajak ini, salah satunya menyasar warga di empat kecamatan sekaligus yakni Kecamatan Toili, Toili Barat, Toili Jaya dan Moilong.

Kartika menegaskan, sasaran pendataan meliputi pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, juga membidik pajak barang jasa tertentu makan minum.

“Ini merupakan salah satu usaha Bapenda dalam menghimpun, mengelola dan mencatat data objek serta subjek pajak, untuk memperbaharui dan memutakhirkan basis data,”tutur Kartika.

Menurutnya, usaha ini juga dilakukan dalam upaya mendorong penggalian potensi baru pendapatan asli daerah secara akurat, valid dan lengkap.

“Sebagaimana kita ketahui, wilayah Banggai yang luas dan terus berkembang ini, tentu berpeluang menghasilkan PAD yang lebih banyak lagi,”tambahnya.

Kegiatan ini mencakup pendataan, verifikasi lapangan, pengisian formulir SPOP dan validasi data sekaligus untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah.

“Kita turunkan empat tim dengan jumlah 15 orang, terbagi di masing masing kecamatan sebagaimana surat tugas yang diberikan Kepala Badan Nomor: 800.1.11.1/154-157 Tanggal 2 April 2026,”ujar Kartika.

Diharapkan, kegiatan ini dapat berjalan maksimal untuk memperoleh basis data yang akurat, valid dan Up To Dates. Hal ini akan menjadi bahan dalam menetapkan pajak daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui sektor penerimaan pajak ini.*

The post Bidik Potensi Baru, Bapenda Gencar Lakukan Pendataan Objek Pajak, Turunkan Empat Tim Sekaligus appeared first on Portal Luwuk.

Hal tersebut menjadi salah satu poin penegasan Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman Dinas PUPR Banggai, Ir. I Putu Jati Arsana, ST., MT., dalam press release yang diterima pada Rabu, 20 Mei 2026.

Dalam keterangannya menanggapi informasi yang beredar di media sosial terkait pembangunan Venue Kolam Renang Tahap I Kabupaten Banggai, ia menjelaskan secara garis besar bahwa pekerjaan meliputi pembangunan dinding penahan tanah (talud) area kolam renang, landscape, jalan inspeksi, dan tribun.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Kontrak Nomor: KPA-PBIP/DISPUPR-59559758.05/2025 tanggal 28 Juli 2025 dengan jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender, serta adanya pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan hingga 17 Februari 2026.

Ia mengungkapkan, hingga 4 Februari 2026 progres fisik pekerjaan venue kolam renang telah mencapai 94,25 persen. Namun, pada 8 Februari 2026 terjadi angin puting beliung yang merusak sejumlah item pekerjaan di area tribun yang telah terpasang, sehingga mengalami kerusakan berat, khususnya pada rangka dan penutup atap.

Peristiwa tersebut dikategorikan sebagai bencana alam dengan merujuk pada surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai Nomor: 400.7.22.1/31/Bid. Darlog tanggal 12 Februari 2026.

Saat bencana alam berupa angin kencang dan hujan terjadi pada 8 Februari 2026, bobot pekerjaan telah mencapai 98,11 persen pada minggu ke-28 atau periode 5–11 Februari 2026. Adapun pekerjaan yang terdampak bencana, yakni rangka dan penutup atap, saat itu telah selesai dikerjakan 100 persen.

Sementara itu, pekerjaan sebesar 1,89 persen yang belum selesai meliputi pembesian plat saluran air, pengecatan plafon, pekerjaan logo renang dan akuatik, railing kaca tempered, pembatas pengaman tribun, pekerjaan panel, pekerjaan lampu, paper holder stainless pada toilet VIP, pekerjaan septic tank, serta pembersihan akhir.

Dijelaskan pula bahwa kerusakan yang terjadi merupakan dampak bencana alam sehingga proses penyelesaiannya tetap mengacu pada ketentuan yang mengatur keadaan kahar.

Penyedia jasa tetap bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan karena proyek tersebut belum diserahterimakan kepada Pengguna Jasa Dinas PUPR Kabupaten Banggai.

Menurut Jati, saat ini pembangunan Venue Kolam Renang Tahap I Kabupaten Banggai masih dalam tahap perbaikan rangka dan penutup atap yang terdampak bencana. Karena itu, proses pengawasan teknis, pengendalian mutu, evaluasi progres fisik, serta penyempurnaan pekerjaan masih terus berjalan.

Ia, memastikan Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR Kabupaten Banggai bersama unsur pengawas pekerjaan tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis, volume pekerjaan, mutu konstruksi, serta ketentuan kontraktual yang berlaku.

“Sampai dengan saat ini, pekerjaan masih dalam masa pelaksanaan kontrak dan belum memasuki tahapan pemeriksaan final maupun serah terima pekerjaan, sehingga ruang perbaikan, penyempurnaan, dan penyesuaian teknis terhadap hasil pekerjaan masih menjadi kewajiban penyedia jasa sesuai ketentuan kontrak,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas PUPR Kabupaten Banggai, lanjutnya, berkomitmen menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian dalam pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk memastikan setiap pekerjaan konstruksi memenuhi standar teknis dan administrasi yang dipersyaratkan.

Ia, juga menyampaikan terima kasih atas perhatian, saran, masukan, serta berbagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Venue Kolam Renang Tahap I Kabupaten Banggai, termasuk kritik yang bersifat konstruktif dan membangun.

“Seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi kami dalam melakukan penyempurnaan pelaksanaan pekerjaan,” terangnya.

“Kami pada prinsipnya sangat terbuka terhadap kritik, koreksi, dan masukan demi terciptanya pembangunan yang lebih baik, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.

Ia juga memastikan bersama pihak-pihak terkait terus melakukan langkah percepatan penyelesaian, perbaikan, serta penyempurnaan pekerjaan sesuai ketentuan teknis dan kontraktual agar hasil pembangunan dapat segera dituntaskan dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Meski demikian, pihaknya memahami adanya harapan masyarakat agar pembangunan dapat segera selesai dan digunakan. Namun, proses penyelesaian, penyempurnaan, serta perbaikan pekerjaan konstruksi membutuhkan waktu, tahapan teknis, dan penanganan yang cermat agar hasil pekerjaan benar-benar memenuhi standar mutu, keamanan, dan kelayakan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihaknya juga mengajak seluruh pihak menjaga suasana tetap kondusif dan menilai proses pembangunan secara objektif sesuai tahapan penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Kami juga memohon doa, dukungan, serta partisipasi seluruh masyarakat agar proses perbaikan pekerjaan yang masih berlangsung dapat berjalan lancar, tepat mutu, dan tepat waktu sehingga pembangunan Venue Kolam Renang Kabupaten Banggai dapat segera diselesaikan serta dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sebagai sarana olahraga, pembinaan atlet, dan pengembangan kegiatan kepemudaan daerah,” paparnya.

Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas PUPR memastikan proses penyelesaian dan penyempurnaan pembangunan venue kolam renang terus dilakukan agar fasilitas tersebut dapat segera dimanfaatkan masyarakat secara optimal. *

The post PUPR Banggai Pastikan Pekerjaan Venue Kolam Renang Belum Tahap Serah Terima appeared first on Portal Luwuk.

Kegiatan dimulai sejak tanggal 9-11 Pebruari 2026, disebar di 24 kecamatan untuk diteruskan ke wajib pajak yang ada di desa/kelurahan.

“Total blangko SPPT yang telah diserahkan melalui pemerintah kecamatan berjumlah 192.603 lembar,”kata Kabid Pendapatan Daerah Bapenda Banggai, Kartika Handayani, beberapa waktu lalu.

Adapun total besaran pokok penetapan PBB-P2 di tahun 2026 ini mencapai Rp11.575.715.917. Berharap ini bisa direalisasikan tepat waktu dan menjadi sumber pendapatan pajak bagi daerah.

Guna mengefektifkan penyebaran blangko, Bapenda membentuk empat tim sekaligus.

Berikut ini penyebaran Blangko SPPT dan pokok penetapan setiap kecamatan :

1. Toili (9.382 SPPT) Rp367.673.677
2. Toili Barat (15.484 SPPT) Rp421.053.801
3. Moilong (8.135 SPPT) Rp339.286.328
4. Toili Jaya (8.102 SPPT) Rp262.631.165
5. Batui (8.456 SPPT) Rp2.754.033.618
6. Batui Selatan (6.998 SPPT) Rp232.747.058
7. Bunta (7.718 SPPT) Rp214.235.703
8. Nuhon (8.728 SPPT) Rp229.741.034
9. Simpang Raya (6.126 SPPT) Rp136.691.383
10. Kintom (6.108 SPPT) Rp229.453.573
11. Luwuk (8.933 SPPT) Rp1.608.797.773
12. Luwuk Timur (7.781 SPPT) Rp431.428.367
13. Luwuk Utara (10.984 SPPT) Rp798.698.990
14. Luwuk Selatan (11.803 SPPT) Rp1.605.854.465
15. Nambo (4.195 SPPT) Rp198.984.734
16. Pagimana (12.204 SPPT) Rp370.399.840
17. Bualemo (13.564 SPPT) Rp306.046.220
18. Lobu (2.234 SPPT) Rp52.620.715
19. Lamala (6.354 SPPT) Rp181.220.229.
20. Masama (8.522 SPPT) Rp376.232.479
21. Mantoh (7.073 SPPT) Rp151.057.284
22. Balantak (5.128 SPPT) Rp115.699.349
23. Balantak Selatan (4.856 SPPT) Rp106.918.598
24. Balantak Utara (3.735 SPPT) Rp82.210.534.

The post Penuhi Target Rp11 Miliar PBB-P2, Bapenda Sebar 192 Ribu Blangko SPPT appeared first on Portal Luwuk.

Surat ESDM Sulteng itu ditindaklanjuti Bapenda Banggai dengan mengeluarkan surat penyebarluasan informasi tentang penataan perijinan air tanah yang ditujukan kepada para pelaku usaha di Banggai.

Dimana dalam isi surat pada intinya mengingatkan para pelaku usaha air tanah yang beroperasi di Kabupaten Banggai segera memperpanjang izin yang sudah kadaluarsa dan membuat ijin baru bagi yang belum memiliki ijin dengan batas waktu yang ditentukan.

Tak hanya mengeluarkan surat penyebarluasan informasi menindaklanjuti surat ESDM Sulteng, institusi yang dipimpin Irpan Poma juga langsung menerjunkan para petugas untuk melakukan sosialisasi.

Petugas mendatangi tempat tempat pelaku usaha seperti penjualan air yang dikomersilkan, juga melihat langsung aktifitas pengeboran air.

“Langkah ini dilakukan sebatas sosialisasi kepada warga terkait surat yang dikeluarkan dinas provinsi. Dengan adaya regulasi ini, maka setiap pengeboran air tanah yang dapat dikomersilkan wajib memiliki ijin resmi,”ujar Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bapaenda Banggai, Sunarti, SE kepada Portalluwuk.com, Kamis (12/2/2026).

Dalam ketentuan Pasal 53 angka 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja.

Mengamanatkan Penataan Perizinan Air Tanah, Prosedur dan Persyaratan Penataan Perizinan Air Tanah diatur dalam Peraturan Menteri
ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Masa penataan perizinan air
tanah akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2026.

“Penegakkan hukum
tegas oleh Aparat Penegak Hukum (APH) akan dilakukan pada pelaku usaha air tanah yang tidak memiliki izin atau belum memperpanjang dokumen Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) yang dimilikinya,”tulis surat itu, sebagaimana dilansir media ini.

Isi surat lainya berbunyi, berhubung masa penataan perizinan air tanah akan berakhir pada tanggal 31
Maret 2026 dan jumlah permohonan penataan perizinan air tanah di Wilayah
Provinsi Sulawesi Tengah terhitung masih sedikit.

Maka disampaikan kepada
semua pelaku usaha pengguna air tanah yang belum memiliki izin pengusahaan air tanah dan pelaku usaha yang izin air tanahnya sudah kadaluarsa, untuk segera mengajukan permohonan izin pengusahaan air tanah secara online melalui Online System Submission (OSS).*

The post Antisipasi Ijin Kadaluarsa, Bidang Perencanaan Bapenda Banggai Sosialisasi Penataan Air Tanah appeared first on Portal Luwuk.

Hal ini mendasari Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 500.10.5.2/01.92/GEOLOGI tanggal 26 Januari 2026.

Atas dasar itu Bapenda Banggai mengeluarkan surat perihal penyebarluasan informasi penataan perijinan air tanah yang ditujukan kepada para pelaku usaha di Banggai.

Dimana berdasarkan Pasal 53 angka 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamanatkan Penataan Perizinan Air Tanah, Prosedur dan Persyaratan Penataan Perizinan Air Tanah diatur dalam Peraturan Menteri
ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Masa penataan perizinan air tanah akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2026.

“Penegakkan hukum tegas oleh Aparat Penegak Hukum (APH) akan dilakukan pada pelaku usaha air tanah yang tidak memiliki izin atau belum memperpanjang dokumen Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) yang dimilikinya,”tulis surat itu.

Isi surat lainya berbunyi, berhubung masa penataan perizinan air tanah akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan jumlah permohonan penataan perizinan air tanah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah terhitung masih sedikit.

Maka disampaikan kepada semua pelaku usaha pengguna air tanah yang belum memiliki izin pengusahaan air tanah dan pelaku usaha yang izin air tanahnya sudah kadaluarsa, untuk segera mengajukan permohonan izin pengusahaan air tanah secara online melalui Online System Submission (OSS).

Perlu disampaikan juga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, penggunaan air tanah tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana.

Untuk itu, program penataan izin pengusahaan air tanah merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pelaku usaha untuk melengkapi legalitas penggunaan air tanah.

Untuk informasi penataan perizinan air tanah dapat menghubungi Cabang Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah Banggai atau bisa langsung ke Dinas ESDM melalui Bidang Geologi.

Demikian bunyi surat penyebarluasan informasi yang ditandatangani Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai, Drs. Irpan Poma, ME tanggal 5 Pebruari 2026.

Surat ini ditembuskan kepada
Bupati Banggai sebagai laporan di Luwuk, Wakil Bupati Banggai, Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tengah.*

The post Potensi Dipidana, Bapenda Ingatkan Pelaku Usaha Air Tanah Segera Buat Izin appeared first on Portal Luwuk.

Alasan Hasrin, karena perkara tersebut masih dalam proses hukum kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Kepada wartawan, Jumat (15/05/2026), Hasrin menegaskan, upaya hukum kasasi resmi terdaftarkan pada Senin, 11 Mei 2026. Karena itu, menurut dia, seluruh pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Jangan ada upaya paksa dari partai. Harus menunggu sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap atau inkrah,”tegas Hasrin.

Ia juga menanggapi tuduhan perselingkuhan yang sebelumnya dialamatkan kepada Hari Sapto Adji. Menurutnya, tuduhan tersebut tertolak dalam berbagai proses pemeriksaan.

“Mulai dari Pengadilan Tinggi Agama hingga Badan Kehormatan DPRD Banggai menolak. Karena tidak memenuhi unsur,”ujarnya.

Terkait putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang menolak gugatan Hari Sapto Adji. Karena dalam putusannya menyatakan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum, Hasrin menilai pencopotan kliennya tetap tidak memiliki dasar kuat.

“Baik BK maupun Pengadilan Tinggi Agama tidak pernah membuktikan laporan perselingkuhan itu. Karena itulah kami menilai DPP Partai Gerindra melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga kami mengajukan kasasi,”katanya.

Hasrin pun menyarankan agar seluruh tingkatan Partai Gerindra, mulai dari DPP, DPD hingga DPC, menahan diri dan tidak memaksakan proses PAW selama perkara belum inkrah.

Ia juga meminta KPU, DPRD Banggai hingga Gubernur Sulawesi Tengah untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan.

“Sekalipun ada upaya paksa dari partai, Gubernur jangan dulu mengeluarkan SK PAW sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap,”tandasnya.

Soal berapa lama proses kasasi berlangsung, Hasrin mengatakan hal tersebut sepenuhnya bergantung pada proses di Mahkamah Agung.*

The post Hari Sapto Banding, Hasrin : Jangan Ada Upaya Paksa Dari Partai, Perselingkuhan Tidak Terbukti appeared first on Portal Luwuk.

Hal itu ia sampaikannya saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).

Menurut Irwanto, ketika dalam reses maupun pengawasan lapangan ditemukan adanya kerusakan proyek pemerintah, maka hal itu menjadi catatan untuk ditindaklanjuti dinas teknis terkait.

“Kalau dinas mengatakan itu karena bencana, tentu itu menjadi ranah dinas teknis karena mereka yang lebih mengetahui kondisi lapangan,”katanya.

Irwanto menjelaskan, proyek pemerintah masih memiliki masa pemeliharaan yang dijamin dalam kontrak kerja.

Karena itu, apabila ada kerusakan dalam masa tersebut, DPRD meminta organisasi perangkat daerah (OPD) segera memerintahkan pihak kontraktor melakukan perbaikan.

“Masih ada jaminan pemeliharaan sebesar 5 persen dari nilai kontrak. Kalau proyeknya Rp30 miliar, berarti masih ada dana jaminan yang bisa digunakan untuk memperbaiki kerusakan,”tegasnya.

Irwanto menegaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama yakni legislasi, budgeting dan pengawasan.

Karena itu, temuan yang disampaikan anggota DPRD merupakan bagian dari pelaksanaan konstitusi dan tidak perlu dibesar-besarkan.

“Kami justru mengapresiasi teman-teman DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai konstitusi. Pihak ketiga wajib memperbaiki kerusakan dengan pengawasan OPD teknis,”ucap Irwanto.

Ia juga menyebut, setiap proyek besar di Banggai mendapatkan pendampingan hukum dari pemerintah daerah guna memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai aturan.

Namun, persoalan akan berbeda jika masa pemeliharaan telah berakhir dan dana jaminan sudah habis.

“Kalau masa pemeliharaan sudah lewat dan uang jaminan habis, itu lain ceritanya. Aparat penegak hukum bisa turun,”tekannya.

Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Banggai, Wardhani Murad Husain menggelar reses.

Hasil turun lapangan, ia menemukan adanya kerusakan pada pembangunan kolam renang Mirqan Luwuk Utara Kabupaten Banggai.

Terkait dengan temuan reses, Kepala Bidang Penataan dan Infrastruktur Permukiman Dinas PUPR Kabupaten Banggai, I Putu Jati Arsana memberikan penjelasan.

Menurut Jati, keretakan pada pipa besi yang berada di lantai dua bagian belakang tribun saat ini sedang dalam tahap perbaikan.

Ia menjelaskan, kerusakan terjadi akibat dampak bencana alam yang mempengaruhi bagian struktur bangunan.

“Sedang dalam tahap pelaksanaan pekerjaan kembali akibat adanya bencana alam,”kata Jati. *

The post Penegasan Aleg Golkar Irwanto Kulap: Proyek Rusak, Kontraktor Wajib Perbaiki Selama Masa Pemeliharaan appeared first on Portal Luwuk.

Penegasan tersebut ia ungkapkan saat berkoordinasi dengan Ketua DPRD Kabupaten Banggai, H. Saripudin Tjajtjo, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Banggai, Rabu (13/05/2026).

Pertemuan berlangsung lebih dari setengah jam membahas perkembangan pasca putusan Pengadilan Negeri (PN) Luwuk yang menolak gugatan Hari Sapto Adji.

Kasus ini membuat Hari Sapto melakukan upaya hukum lanjutan, berupa kasasi yang diajukan kuasa hukumnya.

“Putusan PN Luwuk pekan lalu menolak gugatan Hari Sapto Adji. Tetapi masih ada upaya hukum yang sedang berjalan,”kata Santo Gotia.

Menurut Santo, KPU Banggai juga telah menerima informasi adanya pendaftaran upaya hukum banding. Karena itu, pihaknya memilih berhati-hati sebelum mengambil keputusan terkait proses PAW.

“Sepanjang masih berproses hukum, PAW belum bisa kami proses. Sikap kami tetap sama seperti sebelumnya,”tegasnya.

Ia menjelaskan, KPU Banggai akan memastikan seluruh informasi hukum secara utuh dengan melakukan konfirmasi langsung ke PN Luwuk dalam waktu dekat.

“Kami juga akan konfirmasi langsung ke PN Luwuk agar mendapatkan informasi yang lengkap. Rencananya Senin nanti sekretariat akan memastikan hal ini,”ucapnya.

Santo menambahkan, apabila nantinya perkaranya telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka KPU akan segera menindaklanjuti proses PAW sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau sudah inkrah, langsung kami proses. Tapi kalau masih ada proses hukum berikutnya, maka posisi kami tetap menunggu,”jelasnya.

Bahkan, kata Santo, bila ada surat masuk dari DPRD maupun pihak lain terkait permintaan proses PAW, jawaban KPU Banggai masih tetap sama selama perkara belum selesai secara hukum.

“Bilamana ada surat dari DPRD masuk ke KPU Banggai atau dari pihak manapun terkait proses PAW. Maka jawaban kami tetap sama. Karena perkara ini masih berproses hukum,”tandasnya. *

The post Tunda PAW Hari Sapto, Santo Gotia: Belum Inkrah, Sikap Kami Tetap Sama appeared first on Portal Luwuk.

Merujuk data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), sedikitnya terdapat sembilan paket pekerjaan pembangunan sumur bor yang direncanakan untuk dilaksanakan tahun ini.

Kepala Bidang AMAL Dinas PUPR Banggai, Christopel Satolom, membenarkan adanya program tersebut.

Ia, menyebut sebagian besar anggaran pembangunan sumur bor berasal dari usulan DPRD melalui program pokok-pokok pikiran (pokir).

“Yang dari kami secara teknokrat hanya tiga, yakni di Tanjung Tuwis, Desa Uling, dan Desa Karya Jaya,” ujar Christopel.

Sembilan paket pembangunan sumur bor yang tercantum dalam SIRUP meliputi:

Pembangunan Sumur Bor di Desa Karya Jaya, Kecamatan Moilong, dengan anggaran Rp200 juta.

Pembangunan Sumur Bor di Desa Balaang, Kecamatan Nuhon, senilai Rp200 juta.

Pembangunan Sumur Bor di Desa Molino, Kecamatan Luwuk Timur, sebesar Rp200 juta.

Pembangunan Sumur Bor di Desa Salipi Dusun I, II, dan III, Kecamatan Bualemo, dengan anggaran Rp200 juta.

Pembangunan Sumur Bor di Desa Demangan Jaya, Kecamatan Bunta, sebesar Rp50 juta.

Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, senilai Rp150 juta.

Pembangunan Sumur Bor di Desa Bondat Dusun I dan II, Kecamatan Pagimana, sebesar Rp200 juta.

Pembangunan Sumur Bor di Desa Rata, Kecamatan Toili Barat, dengan anggaran Rp200 juta.

Pembangunan Sumur Bor di Desa Uling, Kecamatan Kintom, sebesar Rp100 juta.

Seluruh kegiatan tersebut direncanakan dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan langsung dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Banggai. (*)

The post PUPR Banggai Alokasikan Anggaran Sumur Bor, Berikut Ini Lokasinya appeared first on Portal Luwuk.

Pada tahun 2026, setidaknya ada empat proyek pembangunan MCK yang telah diprogramkan melalui bidang AMAL.

Masing-masing proyek tersebut diperuntukkan bagi Masjid Al-Istiqamah dengan nilai anggaran sekitar Rp200 juta; Masjid Baitul Aziz sebesar Rp200 juta; Masjid Pancasila senilai Rp200 juta; serta Masjid Muttahidah dengan anggaran Rp200 juta.

Pembangunan fasilitas sanitasi tersebut dianggap penting mengingat kondisi MCK di sejumlah masjid itu sudah membutuhkan perbaikan sekaligus peningkatan kualitas layanan.

Kepala Bidang AMAL Dinas PUPR Banggai, Christopel Satolom, membenarkan adanya pengalokasian dana untuk empat kegiatan pembangunan MCK tersebut.

Seluruh pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten Banggai Tahun 2026 dan pelaksanaannya direncanakan menggunakan mekanisme pengadaan langsung. (*)

The post Dinas PUPR Banggai Siapkan Rp800 Juta untuk Pembangunan MCK appeared first on Portal Luwuk.

Program ini dirancang untuk memperkuat fondasi pendidikan karakter dan meningkatkan kualitas literasi siswa di seluruh wilayah Kabupaten Banggai.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, Samsul Bahri Lanta, mewakili Kepala Disdikbud Banggai Syafrudin Hinelo, menjelaskan, gerakan ini terdiri dari dua pilar utama yang menyasar aktivitas siswa baik di lingkungan rumah maupun sekolah:

Transformasi Belajar di Rumah

Pemerintah daerah mewajibkan seluruh siswa untuk menerapkan pola Wajib Belajar 1 Jam di Rumah. Kebijakan ini bertujuan untuk membangun disiplin mandiri pada diri setiap siswa. Membentuk karakter positif sejak dini melalui pembiasaan belajar yang konsisten diluar jam sekolah.

Penguatan Literasi di Sekolah

Selain di rumah, intervensi juga dilakukan di lingkungan sekolah melalui kebijakan Wajib Membaca 30 Menit sebelum pembelajaran dimulai. Langkah ini diambil dengan target meningkatkan indeks literasi siswa secara signifikan. Memperluas wawasan dan pengetahuan umum siswa sebelum menerima materi pelajaran inti di kelas.

Disdikbud Banggai menekankan, pentingnya sinergi antara orang tua dan guru untuk mensukseskan gerakan ini.

Kampanye ini juga mengusung tagar perjuangan seperti #BanggaikabCerdas, #BudayaMembaca, dan #PendidikanBerkualitas untuk memotivasi seluruh elemen masyarakat pendidikan di Banggai.*

The post Disdikbud Perkenalkan Program Strategis Gerakan Membaca, Perkuat Pondasi Pendidikan Berkarakter di Banggai appeared first on Portal Luwuk.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Hari Sapto Adji, Andi Taufik, usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menolak gugatan kliennya.

Menurut Andi Taufik, pihaknya tidak menerima putusan tersebut dan akan segera mengajukan upaya hukum banding.

“Insya Allah Senin kami daftarkan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Palu,”kata Andi Taufik kepada wartawan, Sabtu (09/05/2026).

Meski demikian, Andi Taufik enggan mengomentari lebih jauh terkait materi putusan PN Luwuk yang menolak gugatan kliennya.

“Saya tak ingin mengomentari materi putusan PN Luwuk. Tapi yang pasti kami tidak terima putusan itu, sehingga kami masih menempuh upaya banding,”ujarnya.

Ia menegaskan, selama proses hukum masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka proses PAW terhadap Hari Sapto Adji belum dapat dilaksanakan.

“Kan belum inkrah. Sehingga PAW masih belum bisa dilaksanakan,”tegasnya.

Bahkan setelah proses pendaftaran banding dilakukan secara resmi, pihak kuasa hukum berencana menyampaikan surat pemberitahuan kepada DPRD Banggai dan KPU Banggai agar proses PAW ditunda sementara.

“Kalau kami sudah mendaftar secara online, maka otomatis DPRD dan KPU Banggai juga sudah mengetahuinya,”kata Andi Taufik.

“Malah rencananya kami akan melayangkan surat resmi ke DPRD dan KPU Banggai perihal permohonan untuk mem-pending dulu proses PAW,”tambahnya.

Sebagaimana diketahui, PN Luwuk telah memutus perkara gugatan Hari Sapto Adji pada Rabu, 6 Mei 2026. Berdasarkan ketentuan hukum, pihak yang berperkara masih memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding.

Andi Taufik memperkirakan proses hukum di Pengadilan Tinggi Palu masih akan berlangsung cukup lama, yakni sekitar satu hingga dua bulan ke depan.

“Sekitar satu atau dua bulan prosesnya di Pengadilan Tinggi Palu. Jadi bersabar saja menunggu putusannya,”tutupnya. *

The post Kuasa Hukum Hari Sapto Adji Pilih Banding, Proses PAW Partai Gerindra ‘Kandas’ appeared first on Portal Luwuk.

Tahun ini, Bidang Pengairan merencanakan rehabilitasi kantor pengamat pengairan di Kecamatan Bualemo serta pembangunan kantor baru di Kecamatan Bunta.

Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Banggai, Takdir Said, dan PPK Bidang Pengairan, Astrid Dwijayanthi, yang dihubungi terpisah membenarkan rencana tersebut.

Rehabilitasi dilakukan karena kondisi kantor pengamat pengairan di Bualemo sudah sangat memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir.

“Dinding-dinding sudah rusak, kondisi bangunan tragis sekali, atap sudah jelek, struktur beton dan kolom juga sudah tidak layak,” ungkap Astrid Dwijayanthi.

Proyek rehabilitasi kantor pengamat pengairan di Kecamatan Bualemo itu mendapat alokasi anggaran sekitar Rp400 juta. Pekerjaan akan dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan Langsung (PL) sesuai ketentuan pengadaan yang berlaku.

Selain rehabilitasi, tahun ini Dinas PUPR Banggai juga akan membangun kantor pengamat pengairan baru di Kecamatan Bunta. Selama ini, petugas pengairan di wilayah tersebut masih menumpang di kantor pengamat milik pemerintah provinsi.

“Di Bunta belum ada kantor, jadi selama ini hanya menumpang di kantor pengamat provinsi,” kata Astrid.

Sebelumnya, Bidang Pengairan juga telah membangun kantor pengamat pengairan di Kecamatan Masama dan Toili Barat pada tahun lalu. Sebelum memiliki kantor sendiri, petugas di dua kecamatan tersebut juga masih menggunakan fasilitas milik provinsi.

“Dalam dua tahun terakhir, insya Allah satu rehab dan tiga bangunan baru,” katanya.

Astrid Dwijayanthi mengatakan proses pembangunan dua kantor pengamat pengairan yang dikerjakan tahun lalu kini telah tuntas. Salah satu proyek mengalami perpanjangan waktu pekerjaan hingga 3 Januari 2026.

Diketahui, kantor pengamat pengairan daerah irigasi memiliki peran penting dalam mendukung operasional jaringan irigasi di wilayah pertanian.

Selain mengatur pembagian air ke areal persawahan agar merata, petugas juga bertugas memantau kondisi sungai, bendung, pintu air, dan saluran irigasi.

Mereka juga mengawasi operasi buka-tutup pintu air serta mencatat debit air, kerusakan saluran, sedimentasi, hingga kebocoran jaringan irigasi. Karena itu, keberadaan kantor pengamat pengairan dinilai penting untuk menunjang pengelolaan irigasi dan mendukung sektor pertanian di Kabupaten Banggai. (*)

The post Setelah Masama dan Toili Barat, Bunta Segera Miliki Kantor Pengamat Pengairan appeared first on Portal Luwuk.

Pantauan di lokasi pada Kamis sore, 7 Mei 2026, menunjukkan ruas jalan tersebut telah kembali dirapikan melalui penimbunan material dan pemadatan badan jalan.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Banggai, Fikri Dari, mengatakan pekerjaan perbaikan dilakukan pada ruas sepanjang kurang lebih 300 meter pada Rabu 6 Mei 2026. “Kami dari Bina Marga yang merapikan,” ujar Fikri Dari, Kamis 7 Mei 2026.

Diketahui, pekerjaan penimbunan dan pemadatan badan jalan tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas PUPR Banggai.

Sebelumnya, ruas jalan yang belum diaspal itu kembali mengalami kerusakan dan dipenuhi lubang. Padahal, menjelang lebaran idulfitri lalu, jalan tersebut sempat direhabilitasi melalui penimbunan dan pemadatan untuk meratakan permukaan jalan.

Namun, kondisi badan jalan kembali rusak akibat curah hujan dan genangan air yang terus menggerus material timbunan. Akibatnya, permukaan jalan kembali berlubang dan tidak nyaman dilalui kendaraan.

Ruas Jalan Maahas Pantai sendiri merupakan salah satu jalur alternatif yang menghubungkan pusat Kota Luwuk dengan kawasan wisata Pantai Kilometer Lima. Selain digunakan masyarakat umum, jalan ini juga menjadi lintasan kendaraan berat seperti mobil kontainer dan truk tronton yang masuk Kota Luwuk.

Kondisi jalan yang berlubang kerap menimbulkan hentakan dan guncangan pada kendaraan yang melintas, terutama bagi kendaraan besar yang membawa muatan berat. Karena itu, perbaikan sementara melalui penimbunan dan pemadatan kembali dilakukan agar arus kendaraan tetap lancar dan aman dilalui. (*)

The post Jalur Alternatif Kota Luwuk–KM 5 Kembali Diperbaiki Secara Swakelola appeared first on Portal Luwuk.

Tugasnya antara lain mengatur pembagian air irigasi ke lahan persawahan agar merata, memantau kondisi sungai, bendung, pintu air, dan saluran irigasi, hingga mengawasi operasi buka-tutup pintu air. Selain itu, petugas juga mencatat debit air, kerusakan saluran, sedimentasi, maupun kebocoran jaringan irigasi.

Mengingat pentingnya fungsi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai berencana melakukan rehabilitasi kantor pengamat pengairan di Kecamatan Bualemo.

Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Banggai, Takdir Said, dan PPK Bidang Pengairan, Astrid Dwijayanthi, yang dihubungi terpisah membenarkan rencana rehabilitasi tersebut.

Astrid mengatakan, kondisi kantor pengamat pengairan di Bualemo sudah sangat memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir.

“Dinding-dinding sudah rusak, kondisinya tragis sekali, atap jelek, struktur beton dan kolom juga sudah tidak layak,” ungkapnya.

Menurut dia, nilai pekerjaan rehabilitasi tersebut sekitar Rp400 juta dan akan dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung yang dimungkinkan sesuai aturan pengadaan terbaru.

Selain rehabilitasi kantor di Bualemo, tahun ini Bidang Pengairan juga akan membangun kantor pengamat pengairan baru di Kecamatan Bunta. Selama ini, petugas pengairan di wilayah tersebut masih menumpang di kantor pengamat milik provinsi Sulteng.

“Di Bunta belum ada kantor, jadi selama ini hanya menumpang di kantor pengamat provinsi,” katanya.

Sebelumnya Bidang Pengairan juga telah membangun kantor pengamat pengairan di Kecamatan Masama dan Toili Barat pada tahun lalu. Sebelum memiliki kantor sendiri, petugas di dua kecamatan tersebut juga masih menumpang di fasilitas milik provinsi.

“Dalam dua tahun terakhir, insya Allah ada satu rehabilitasi dan tiga pembangunan baru kantor pengamat pengairan,” tambah Astrid.

Ia menambahkan, proses pembangunan dua kantor pengamat pengairan yang dikerjakan tahun lalu kini telah tuntas. Salah satu proyek mengalami perpanjangan waktu pekerjaan hingga 3 Januari 2026. (*)

The post PUPR Banggai Siap Rehab Kantor Pengamat Pengairan Bualemo, Bunta Dibangun Baru appeared first on Portal Luwuk.

Pernyataan tersebut ia sampaikan usai pengukuhan kepengurusan PWB periode 2026–2029 yang berlangsung di lapangan Mirqan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, Senin (04/05/2026).

Sofyan menekankan, PWB justru hadir sebagai wadah pemersatu bagi seluruh insan pers di daerah, tanpa memandang latar belakang organisasi.

“Hadirnya PWB bukan untuk berkompetisi apalagi menjadi tandingan. Justru kami ingin merangkul dan mempersatukan seluruh jurnalis Kabupaten Banggai dalam satu semangat kebersamaan,”tegas Sofyan.

Wartawan Luwuk Times ini menjelaskan, sejak awal pembentukannya, PWB didasari oleh niat baik dan semangat kolektif para jurnalis lokal yang menginginkan adanya ruang silaturahmi serta rumah bersama bagi insan pers.

Hal ini juga tercermin dalam komposisi kepengurusan dan keanggotaan PWB yang melibatkan wartawan dari berbagai organisasi seperti PWI hingga Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Momentum pengukuhan tersebut turut dihadiri Bupati Banggai H. Amirudin yang juga bertindak sebagai Ketua Dewan Pembina PWB, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta perwakilan organisasi kewartawanan.

Menurut Sofyan yang juga anggota PWI Banggai ini, terbentuknya PWB tidak lepas dari proses panjang dan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.

Ia menyebut dukungan Bupati Amirudin menjadi salah satu faktor penting dalam menguatkan eksistensi organisasi yang kini beranggotakan puluhan jurnalis tersebut.

Lebih lanjut, PWB menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Banggai.

Sofyan juga berharap hubungan harmonis antara insan pers dan pemerintah dapat terus terjaga demi kemajuan daerah.

Dengan semangat persatuan, PWB diharapkan mampu menjadi perekat solidaritas sekaligus ruang kolaborasi bagi seluruh wartawan Kabupaten Banggai.*

The post Semangat Jurnalis Lokal, PWB Dikukuhkan, Sofyan : Ini Bukan Organisasi Tandingan appeared first on Portal Luwuk.

Mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” menjadi pengingat pentingnya dukungan seluruh elemen masyarakat dalam memajukan dunia pendidikan, sekaligus mengintegrasikan kemajuan teknologi digital.

Sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dibacakan langsung Bupati Amirudin yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Amirudin menekankan, Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum meneguhkan, meningkatkan dedikasi dan komitmen serta semangat dalam memenuhi amanat konstitusi.

Mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, serta berkemajuan bagi seluruh anak bangsa.

“Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, maupun sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan,”ucap Amirudin.

Ia menyampaikan, pendidikan adalah hak asasi yang melekat pada setiap insan, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan proses untuk membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia dan peradaban bangsa.

Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan citra manusia sebagai makhluk pendidikan (homo educandum) yang memungkinkan manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, serta mengembangkan berbagai kecerdasan untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan, baik secara material maupun spiritual.

“Dalam konteks kebangsaan, pendidikan merupakan sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa,”tekannya.

Bupati Banggai menegaskan, menempatkan pendidikan sebagai prioritas, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita keempat Presiden Prabowo berkomitmen memperkuat sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan.

Upaya ini dilakukan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, serta peningkatan kompetensi, kualitas, dan kesejahteraan guru.

Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan berbagai langkah nyata untuk membangun layanan pendidikan yang bermutu.

Secara manajerial, kementerian terus memperbaiki tata kelola, pembinaan dan kinerja guru. Secara kurikuler, kementerian akan menerapkan Pembelajaran Mendalam, Tes Kemampuan Akademik (TKA), serta pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (AI).

“Secara pedagogis, kementerian juga menghadirkan kebijakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Sedangkan pendidikan karakter pada tingkat pendidikan Taman Kanak-kanak diluncurkan Album Kicau yang berisi lagu anak-anak,”tuturnya.

Amirudin mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, orang tua, maupun masyarakat, untuk bersinergi dalam memajukan pendidikan. Kolaborasi yang kuat sangat diperlukan agar upaya peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan lebih optimal, merata dan berkelanjutan.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan berkualitas bagi kemajuan bangsa, serta mendorong komitmen bersama untuk mewujudkan generasi unggul yang beriman, bertakwa, dan berprestasi.*

The post Hardiknas 2026 di Banggai Fokus Pendidikan Bermutu, Menolak Diskriminasi appeared first on Portal Luwuk.

Pada tahap sebelumnya, pemerintah daerah telah membangun RPH untuk hewan ruminansia seperti sapi dan kambing. Sementara itu, pada tahun 2026, pembangunan dilanjutkan dengan pembangunan RPU sebagai bagian dari tahap kedua.

Kedua fasilitas ini dibangun di eks lahan Pasar Simpong Luwuk yang sebelumnya mengalami kebakaran, tepatnya di kawasan pinggir Sungai Jole. Pendanaan proyek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dan 2026.

Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman (PBIP) Dinas PUPR Banggai, Ir. I Putu Jati Arsana, ST, MT, menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesiapan fungsi dan dukungan infrastruktur.

“Pada tahap pertama dibangun RPH untuk ruminansia, yakni sapi dan kambing. Selanjutnya, pembangunan rumah potong unggas dilakukan pada tahap kedua di tahun 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan RPU yang berlokasi di samping RPH akan dilaksanakan tahun ini dengan alokasi anggaran sekitar Rp2,5 miliar. Anggaran tersebut mencakup pekerjaan konstruksi, penyelesaian akhir atau finishing, termasuk untuk finishing RPH, serta penataan lingkungan.

Secara rinci, paket Pembangunan Rumah Potong Hewan (Unggas) memiliki nilai Rp2.498.749.794 melalui mekanisme tender.

Selain itu, terdapat paket Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan RPH Tahap II senilai Rp185.000.000 yang dilaksanakan melalui mekanisme seleksi.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan RPH sebelumnya sempat mendapat sorotan akibat terdampak angin kencang. Sebagai langkah perbaikan, desain bangunan kemudian disesuaikan, antara lain dengan mengurangi lebar overstek (bagian atap yang menjorok keluar) yang sebelumnya memicu tekanan angin di dalam bangunan. Penyesuaian ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan bangunan terhadap faktor cuaca.

Diketahui, pembangunan RPH untuk ruminansia pada tahun sebelumnya didanai dengan anggaran sekitar Rp1.499.110.000. Proyek tersebut dimenangkan oleh CV Farid Indah Sejati, perusahaan konstruksi lokal yang beralamat di Jalan KH Agus Salim, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Dengan berlanjutnya pembangunan tahap kedua ini, PUPR Banggai berharap fasilitas RPH dan RPU di Pasar Simpong dapat segera berfungsi optimal dalam mendukung pelayanan pemotongan hewan yang higienis, aman, dan sesuai standar bagi masyarakat. (*)

The post Bangun RPU Lanjutan RPH, PUPR Banggai Siapkan Rp2,5 Miliar appeared first on Portal Luwuk.

Peluang ini menyusul hasil akhir seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama eselon II.b tahun 2026 yang menempatkannya di posisi teratas.

Jabatan Sekwan Banggai segera lowong seiring Sudarso Abusama akan memasuki masa purnabakti.

Kondisi ini memicu tingginya minat pejabat untuk mengikuti seleksi untuk menduduki jabatan tersebut. Bahkan posisi ini salah satu yang paling diminati dari belasan OPD membuka lelang jabatan.

Dari total 12 peserta yang bersaing, Herlita Tongko tampil unggul dengan raihan nilai tertinggi.

Berdasarkan pengumuman Nomor 10/PANSELTER.JPTP/BGI/2026 tertanggal 27 April 2026 yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi, Moh. Ramli Tongko, Herlita mencatat skor 380,60.

Posisi kedua, Ahmad Rivai Lasore membuntuti dengan nilai 375,60. Sementara tiga peserta lain mencatat selisih tipis, yakni Wahyudin Sangkota (370,93), Andi Nur Asiah (370,83), dan Esriyati Farida Mahiwa (370,22).

Menariknya, nama Muhtar Kantu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai “kuda hitam” justru harus puas pada posisi keenam dengan nilai 369,28.

Capaian nilai tersebut diperoleh melalui serangkaian tahapan seleksi ketat. Mulai dari seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak, uji kompetensi manajerial dan sosial kultural, penulisan makalah, hingga pemaparan makalah dan sesi wawancara.

Dengan hasil ini, Herlita Tongko memiliki kans paling besar untuk menduduki jabatan strategis Sekwan Banggai. Tinggal menunggu keputusan akhir dari pejabat pembina kepegawaian. *

The post Herlita Tongko Diprediksi Rebut Kursi Sekretaris DPRD Banggai appeared first on Portal Luwuk.

Kepala Bidang AMAL PUPR Banggai, Christopel Satolom, mengakui bahwa seluruh kegiatan fisik di bidangnya belum berjalan. “Iya, belum ada satu pun proyek fisik yang ditender,” ujarnya, belum lama ini.

Untuk tahun anggaran 2026, Bidang AMAL PUPR Banggai mengelola total sekitar Rp10 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari Rp5 miliar anggaran utama serta tambahan Rp5 miliar yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sementara itu, pada tahun 2025 lalu, Bidang AMAL memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp21 miliar. Rinciannya meliputi Rp15 miliar dari usulan perencanaan teknokrat dan partisipatif melalui musrenbang, Rp2,5 miliar dari pokir, serta sisanya bersumber dari DAK. Hingga saat ini, meskipun anggaran telah dialokasikan, proses tender untuk seluruh proyek fisik di Bidang AMAL masih belum dilaksanakan. (*)

The post Anggaran 2026 Capai Rp 10 Miliar, Proyek Fisik Bidang AMAL PUPR Banggai Belum Ditender appeared first on Portal Luwuk.

Rekomendasi ini dibacakan Juru Bicara Pansus, Indri Azis, S.Sos, dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (24/05/2026).

Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banggai, H. Saripudin Tjatjo itu, Indri Azis mengatakan, setelah mencermati dokumen LKPJ dan melakukan pembahasan bersama sejumlah OPD.

Pansus menegaskan, capaian kinerja pemerintah daerah masih menyisakan banyak pekerjaan rumah serius. Mulai dari tata kelola pendapatan, pelayanan dasar, hingga ketimpangan pembangunan.

Salah satu sorotan utama adalah tingginya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 111,47 persen, namun belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan ekonomi riil.

Pansus menekankan perlunya perencanaan yang lebih berkualitas, penguatan pengawasan, serta keberlanjutan sumber PAD agar tidak bersifat temporer.

Sisi lain, pendapatan transfer mengalami penurunan signifikan hingga lebih dari Rp646 miliar. Kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas fiskal daerah. Sehingga Pansus mendesak penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat serta optimalisasi dana bagi hasil, khususnya dari sektor sumber daya alam.

Tak hanya soal fiskal, Pansus juga kata Indri Azis, juga mengangkat sejumlah isu strategis daerah. Mulai dari ketimpangan pembangunan antar wilayah, lemahnya layanan dasar. Termasuk belum optimalnya hilirisasi ekonomi lokal yang berdampak pada minimnya penciptaan lapangan kerja.

Masih dengan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Banggai ini, Pansus juga menyoroti kondisi ekonomi kerakyatan yang belum sepenuhnya tumbuh. Meski investasi meningkat, manfaatnya belum dirasakan merata oleh masyarakat. UMKM masih tertinggal, termasuk dalam hal digitalisasi dan akses pasar.

Sektor sosial, perhatian serius diberikan pada tingginya angka stunting, yang mencerminkan belum terpenuhinya hak dasar anak.

Selain itu, muncul kejanggalan data kemiskinan ekstrem yang sebelumnya dilaporkan nol persen, namun kini tercatat 1,15 persen atau 4.331 jiwa, sehingga perlu validasi data yang lebih akurat.

Pansus juga menyoroti persoalan klasik. Seperti akses air bersih yang masih terbatas, proyek infrastruktur yang kerap molor akibat kontrak akhir tahun. Termasuk dampak sosial pertambangan yang belum tertangani optimal.

Salah satu temuan paling mencolok adalah potensi kebocoran retribusi parkir Pasar Simpong Luwuk Selatan.

Berdasarkan uji petik, potensi pendapatan parkir mencapai Rp60 juta per bulan. Namun yang masuk ke kas daerah hanya sekitar Rp7,5 juta per tahun. Pansus mendesak pemerintah segera membangun sistem portal parkir serta menata ulang pengelolaannya agar lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, Pansus juga mendesak penyelesaian honorarium 2.000 lebih guru P3K paruh waktu yang belum terbayarkan. Mendorong inovasi pelayanan pajak berbasis digital guna mencegah kebocoran pendapatan.

Dalam menghadapi potensi penurunan dana transfer pusat, Pansus mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih efisien dalam belanja. Terutama sambung Indri, mengurangi kegiatan seremonial dan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Akhir rekomendasinya, Pansus menegaskan agar seluruh catatan tersebut segera ditindaklanjuti pemerintah daerah sebagai bahan perbaikan kinerja kedepan.

“Rekomendasi ini bukan sekadar catatan. Tetapi arah perbaikan nyata demi kesejahteraan masyarakat Banggai,”tegas Indri Azis dalam penyampaiannya.

Dengan 35 poin rekomendasi tersebut, DPRD berharap pemerintah daerah mampu berbenah lebih serius, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. *

The post Pansus LKPJ Bupati Banggai 2025, DPRD Keluarkan 35 Point Rekomendasi: PAD, Stunting, Skandal Parkir Pasar Simpong Disorot appeared first on Portal Luwuk.