Untuk menghindari protes warga, personil Polsek Batui melakukan koordinasi dengan pengawas PT. DAS pada Senin (15/1/2024).

Kapolsek Batui, AKP Sudirman menjelaskan, bahwa koordinasi dengan PT. DAS selaku pihak kontraktor terkait keterlambatan pengerjaan pengairan di lahan pertanian milik warga Gori-Gori.

“Adanya informasi dari masyarakat yang merasa resah dengan belum selesainya pekerjaan saluran irigasi tersebut, sehingga kami melakukan tindakan preventif untuk mengetahui kondisi terkini dilapangan,”jelasnya.

Adapun inti dari permasalahan ini, kata Sudirman, para petani Desa Gori-Gori mempersoalkan keterlambatan pengerjaan, sehingga para petani yang hendak memulai masa tanam padi sawah mengalami gangguan akibat tidak adanya air.

Sudirman menambahkan, pengerjaan saluran irigasi tersebut sepanjang 3 Kilometer dan dikerjakan sejak bulan Oktober hingga Tanggal 1 Januari 2024.

Saluran irigasi ini terbagi menjadi 2 jalur yaitu sepanjang 1. 750 meter menuju Desa Sinorang selesai dikerjakan dan sudah digunakan. Sedangkan jalur Desa Gori-Gori sepanjang 1.300 meter, baru 800 meter yang selesai sementara 500 meter belum rampung.

“Polsek Batui akan menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat, terus mencarikan solusi untuk mengalirkan air ke saluran irigasi guna memenuhi kebutuhan para petani penggarap. Mengingat proyek tersebut diperkirakan baru akan selesai akhir Januari 2024,”tandasnya.

Staf pengairan PUPR Banggai, Tawakal mengungkapkan, kegiatan pembuatan saluran irigasi tersebut, itu wewenang Balai Wilayah Sungai III Palu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

“Bukan dari APBD Banggai. Tapi itu APBN melalui kementerian. Pastinya coba konfirmasi ke balai di Palu,”sarannya saat ditemui Portalluwuk.com, Rabu (17/1/2024) di kantor PUPR Banggai.*

The post Proyek Saluran Irigasi Gori Gori Alami Keterlambatan, Tawakal : Itu Kewenangan Kementerian PUPR appeared first on Portal Luwuk.

Pembangunan gedung monumental berlantai tiga tersebut dianggarkan Rp11,9 miliar lebih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dan dikerjakan rekanan pemenang tender PT Makmur Sulteng Raya (MSR).

Adapun dokumen waktu kontrak sebagaimana tercantum dalam papan proyek terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2023. Hingga saat ini Januari 2024, proyek dimaksud belum juga rampung dikerjakan seratus persen. Namun keterlambatan tersebut tentu bukan tanpa alasan.

Pihak konsultan proyek, Jamal, mengungkapkan, proyek tersebut terjadi deviasi minus karena adanya keterlambatan pengiriman bahan pabrikasi tiang pancang yang dipesan dari perusahan WK Beton di Makassar, Sulawesi Selatan.

Dimana dari rencana pemancangan dimulai awal minggu ke 4 Agustus dan baru tiba dilokasi proyek dan baru dilaksanakan pemancangan pada minggu ke 8 September hingga minggu ke 12 Oktober 2023.

“Mobilisasi tiang pancang dari Makassar-Luwuk dilaksanakan dua tahap, yakni minggu ke 8 dan minggu ke 12,”kata Jamal, belum lama ini.

Menurutnya dengan adanya keterlambatan ini sangat berpengaruh pada penyelesaian pekerjaan. “Sangat berpengaruh,”ucapnya.

Ia menuturkan, untuk menyelesaian pekerjaan tersebut tergantung komitmen dari kontraktor pelaksana selaku pihak penyedia. “Tapi umumnya pekerjaan yang lambat akan diberi batas waktu yg telah ditentukan. Dan berlaku pula aturan denda setiap harinya,”sebutnya.

Pantauan media ini, pengerjaan proyek tersebut terus dipacu dengan adanya ketambahan waktu pekerjaan. Bangunan berlantai tiga yang dibangun ditepian pantai tersebut cukup megah dan menjadi kebanggan warga Kota Luwuk.*

The post Proyek DTW Kilo 5 Luwuk Alami Deviasi Minus, Kontraktor PT MSR Pacu Pengerjaanya appeared first on Portal Luwuk.