Praktis biaya pembangunanya harus menungu dulu hasil tim evaluasi anggaran bentukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Apakah item pembiayaannya turut disetujui, atau justru dicoret dari daftar program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banggai.

Kadis PUPR Bambang Eka Sutedy mengatakan, pemerintah daerah untuk APBD-P 2023 telah menganggarkan biaya pembangunan jembatan kayu sungai Jole sebesar Rp200 juta.

“Jembatan ini sudah ada dan akan dibangun kembali karena sudah tak layak digunakan. Sebagai sarana lintasan para pejalan kaki dari Kelurahan Jole ke Pasar Simpong atau sebaliknya,”kata Bambang Eka Sutedy belum lama ini.

Tidak hanya membangun jembatan kayu, ujar Bambang, kondisi jembatan permanen yang bersebelahan dengan jembatan kayu juga ikut didanai Rp50 juta untuk rehap item yang banyak mengalami kerusakan.

“Seperti pilar jembatan kropos berkarat karena termakan usia, juga pada bahu jembatanya akan dilakukan pengaspalan,”ujar Bambang.

Namun pantauan media ini, kebutuhan akan jembatan kayu bagi warga yang melintas di sungai Jole. Kondisi jembatan kayu nampak mengalami kemiringan, tentu sangat membahayakan bagi mereka yang melintas.

Begitu juga jembatan permanen Jole juga mengalami kerusakan parah. Khusunya pada pilar dan bahu jalan berlubang akibat digunakan sebagai sarana tempat berjualan para pedagang selama bertahun tahun.*

The post Nasib Jembatan Kayu Sungai Jole, Menunggu Pembiayaan APBD-P Tahun 2023 appeared first on Portal Luwuk.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Sulteng menolak melakukan evaluasi terhadap APBD-P dengan alasan pengesahan APBD-P mengalami keterlambatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai.

Atas dasar penolakan tersebut Bupati Amirudin langsung bergerak cepat mengajukan permohonan untuk menemui Mendagri memfasilitasi APBD-P dimaksud.

Berdasarkan permohonan Bupati tersebut Kemendagri menjadwalkan pertemuan bersama bertempat di Gedung A Kantor Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Pertemuan ini diterima langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan. Pada kesempatan tersebut, Amirudin menjelaskan tujuan permjntaan terkait evaluasi APBD-P.

Muhammad Tito Karnavian dalam pertemuan itu langsung merespons dan memerintahkan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan untuk melakukan evaluasi sesuai ketentuan berlaku.

Informasi diperoleh media ini melalui DKISP Banggai, dalam waktu dekat Kemendagri melalui Direktorat Bina Keuangan Daerah akan menurunkan Tim Evaluasi ke Kabupaten Banggai.

Pada prinsipnya APBD-P TA 2023 tetap dapat dilakukan terhadap program dan kegiatan yang bersifat mandatory, wajib dan prioritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Amirudin menyampaikan terima kasih kepada Mendagri Tito Karnavian dan Plh. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan atas respons cepat dan positif dalam memproses evaluasi APBD-P 2023 tersebut.

Turut hadir mendampingi Bupati Banggai, Kepala Bappeda Litbang/Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai, Kepala DKISP Kabupaten Banggai, Kepala Brida Kabupaten Banggai, dan Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai.*

The post Bupati Amirudin Bergerak Cepat Temui Mendagri Tito Karnavian, Bahas Evaluasi APBD-P 2023 appeared first on Portal Luwuk.