Salah satu caranya dengan mengoptimalkan peran aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). “Kami mohon kepala-kepala daerah betul-betul memanfaatkan APIP ini,” kata Mendagri Tito dalam Rapat Koordinasi Inspektur Daerah se-Indonesia tahun 2023 secara virtual, melalui zoom meeting, Rabu (25/01/23).

Mendagri juga meminta jajaran Kejaksaan dan Polri agar memberikan pendampingan hukum kepada kepala daerah. “Kalau APIP-nya bagus, APIP-nya bekerja, Inspektorat bekerja dengan efektif, saya kira kemungkinan untuk menjadi masalah pidana juga akan menjadi kecil, dan APH (Aparat Penegak Hukum) tidak akan bekerja terlalu keras jika APIP-nya efektif,”ujarnya.

Bagi Mendagri Tito, pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat inflasi tergolong baik, di tengah situasi global yang tidak menentu.

“Kita termasuk bagus. Pertumbuhan ekonomi kita 5,72 persen, inflasi juga masih terjaga di angka 5,51 persen, ini juga sangat bagus. Artinya, kenaikan harga barang/jasa masih minor, masih minim, tidak begitu berdampak luas di masyarakat,”katanya.

Hal ini tentu tak lepas dari pemanfaatan anggaran negara yang efektif dan efisien. Tahun 2023, Pemerintah memproyeksikan APBN sebesar Rp 3.016 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 814 triliun ditransfer ke daerah. “Baik dalam bentuk dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana insentif daerah, dana otsus, dana keistimewaan, dan lain-lain,”jelasnya.

Turut hadir pada zoom meeting di kantor Bupati Banggai bukit Halimun Kelurahan Tanjung Tuwis Luwuk Selatan tersebut, Wakil Bupati Banggai Furqanudin Masulili dan peserta yang mewakili unsur kepolisian resort Banggai dan Kejaksaan Negeri Luwuk.*

The post Mendagri Tito Himbau Kepala Daerah Jaga APBD Supaya Tidak Bocor appeared first on Portal Luwuk.