Berdasarkan surat undangan Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng nomor :524/KA.02/K.ST/II/2023, tanggal 6 November 2023 perihal permintaan peserta Rakor Sentra Gakumdu.

“Rakor dilaksanakan 8-10 November 2023. Membahas kesamaan persepsi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu serentak 2024,”kata IPDA Tommy.

Lebih lanjut, Koordinator Penyidik Sentra Gakumdu Kabupaten Banggai ini menyampaikan potensi dugaan pelanggaran pidana Pemilu dalam tahapan pemutahiran dan pencatatan data pemilih harus segera diambil proses penanganannya.

“Nantinya akan dilibatkan personil di polsek polsek untuk memaksimalkan penanganan pelanggaran pidana pemilu, mengingat kondisi geografis Banggai cukup luas,”ucapnya.

Rakor ini dihadiri perwakilan sentra Gakkumdu se Sulawesi Tengah. Sementara narasumber terdiri Ketua Bawaslu Sulteng, Aspidum Kajati Sulteng dan Direskrimum Polda Sulteng bertempat di Hotel Swiss Bell Kota Palu.*

The post Bahas Potensi Sengketa Pemilu 2024, Polres Banggai Rakor Sentra Gakumdu Bawaslu di Palu appeared first on Portal Luwuk.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Sulteng menolak melakukan evaluasi terhadap APBD-P dengan alasan pengesahan APBD-P mengalami keterlambatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai.

Atas dasar penolakan tersebut Bupati Amirudin langsung bergerak cepat mengajukan permohonan untuk menemui Mendagri memfasilitasi APBD-P dimaksud.

Berdasarkan permohonan Bupati tersebut Kemendagri menjadwalkan pertemuan bersama bertempat di Gedung A Kantor Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Pertemuan ini diterima langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan. Pada kesempatan tersebut, Amirudin menjelaskan tujuan permjntaan terkait evaluasi APBD-P.

Muhammad Tito Karnavian dalam pertemuan itu langsung merespons dan memerintahkan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan untuk melakukan evaluasi sesuai ketentuan berlaku.

Informasi diperoleh media ini melalui DKISP Banggai, dalam waktu dekat Kemendagri melalui Direktorat Bina Keuangan Daerah akan menurunkan Tim Evaluasi ke Kabupaten Banggai.

Pada prinsipnya APBD-P TA 2023 tetap dapat dilakukan terhadap program dan kegiatan yang bersifat mandatory, wajib dan prioritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Amirudin menyampaikan terima kasih kepada Mendagri Tito Karnavian dan Plh. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan atas respons cepat dan positif dalam memproses evaluasi APBD-P 2023 tersebut.

Turut hadir mendampingi Bupati Banggai, Kepala Bappeda Litbang/Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai, Kepala DKISP Kabupaten Banggai, Kepala Brida Kabupaten Banggai, dan Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai.*

The post Bupati Amirudin Bergerak Cepat Temui Mendagri Tito Karnavian, Bahas Evaluasi APBD-P 2023 appeared first on Portal Luwuk.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Abdullah Ali pada rapat Badan Anggaran (Banggar) membahas Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2023 menyebutkan, pengurangan PAD tersebut berasal dari penyesuaian sumber sumber pendapatan terdiri PAD yang sah.

Tak hanya PAD yang berkurang. Dana transfer juga mengalami pengurangan mencapai Rp80 miliar lebih. Dimana pada penetapan APBD tahun 2023, sebesar Rp2.026.577.322.757, mengalami perubahan menjadi Rp1.945.919.665.449 atau turun 3,98 persen.

Pengurangan pendapatan transfer itu berasal dari transfer pemerintah pusat yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Namun untuk transfer antar daerah mengalami kenaikan sebesar Rp12 miliar lebih atau naik 22,34 persen.

Kenaikan transfer antar daerah itu sebut Abdullah Ali, berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulteng nomor 900.1.14.3/23/Bapenda-G.ST/2023 tentang penetapan sasaran target DBH pajak daerah bagian kabupaten/kota se-Sulteng tanggal 24 Januari 2023.

Juga mendasari surat keputusan Gubernur Sulteng nomor 900.1.14.3/81/Bapenda-G.ST/2023 tentang penetapan besaran alokasi kurang salur DBH pajak daerah bagian kabupaten/kota se-Sulteng periode tahun anggaran 2022 tanggal 6 Februari 2023.

Abdullah juga menjelaskan tentang lain lain pendapatan daerah yang sah. Target ini pada penetapan 2023 adalah Rp6 miliar lebih, mengalami perubahan menjadi Rp24,6 miliar atau bertambah sebesar Rp18,4 miliar lebih.

Terdiri dari pendapatan hibah kepada IPDMIP berkurang Rp2,8 miliar lebih dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bertambah sebesar Rp12,2 miliar lebih.

Hal ini mendasari Permendagri Nomor 28 Tahun 2021 tentang pencatatan pengesahan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemda.

Bahwa penganggaran pendapatan dana kapitasi JKM diuraikan dalam akun pendapatan daerah, kelompok lain lain pendapatan daerah yang sah, jenis lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, objek pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

Sementara belanja operasi pada perubahan APBD direncanakan Rp1,686 triliun lebih, naik 5,46 persen atau sebesar Rp87,2 miliar lebih dari target penetapan tahun anggaran 2023 sebesar Rp1,599 triliun.

Belanja operasi ini lanjut Abdullah Ali, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari pemda yang memberi manfaat jangka pendek.

“Kebijakan belanja operasi tahun anggaran 2023 antara lain untuk mendanai belanja pegawai, belanja barang dana jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial,”ucapnya.

Untuk belanja modal memang terjadi kenaikan. Hanya saja, kenaikannya terbilang kecil. Yakni sekira Rp4 miliar lebih. Dimana pada penetapan APBD 2023, belanja modal dianggarkan Rp380 miliar lebih menjadi Rp384 miliar lebih. Naik Rp4 miliar lebih atau hanya 1,30 persen.

Kenaikan belanja modal ini direncanakan untuk pembangunan pengembangan sarana dan prasarana terkait peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berikutnya belanja tidak terduga. Item ini adalah belanja yang sifatnya keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah pada tahun tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga pada APBD Perubahan ini sebesar Rp12,4 miliar lebih, naik Rp5,6 miliar lebih atau 73,07 persen dari penetapan APBD sebelumnya sebesar Rp7,7 miliar lebih.

Di belanja transfer jelas Abdullah Ali, merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer untuk perubahan APBD kali ini sebesar Rp373,9 miliar lebih.
Sedangkan penerimaan pembiayaan, Abdullah Ali menjelaskan bahwa semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.

Antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau Silpa. Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah dan penerimaan pembiayaan melalui Silpa.

Di penetapan APBD, direncanakan sebesar Rp71,5 miliar lebih, setelah terjadi perubahan menjadi sebesar Rp246,5 miliar lebih. Yang bersumber dari estimasi penerimaan Silpa tahun sebelumnya naik menjadi Rp184,9 miliar lebih sesuai perhitungan laporan keuangan pemerintah daerah 2022 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sulteng.

Untuk penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang berasal dari pengembalian pinjaman Lembaga Usaha Ekonomi Produktif (LUEP) sebesar Rp1 miliar.

Ia juga menguraikan pengeluaran pembiayaan. Nomenklatur ini adalah pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.

Ini mencakup pembayaran pokok utang, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan dan pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp8,6 miliar lebih, yang terdiri atas penyertaan modal daerah sebesar Rp7,626 miliar lebih serta pemberian pinjaman daerah sebesar Rp1 miliar.*

The post Rapat Banggar-TPAD Banggai, Belanja Modal APBD-P 2023 Bertambah Rp 4 Miliar appeared first on Portal Luwuk.

Kapolsek Batui AKP Sudirman mengatakan, rakor bersama di kantor Camat Batui berdasarkan surat TKBM Mahisik menyikapi adanya Bongkar Muat Barang RIG PDSI.

Selain dihadiri Camat dan Sekcam Batui, Danramil Batui diwakili Serda Sangkala, Humas PT. JOB Tomori dan Wakil Ketua TKBM Mahisik.

“Pembahasan dalam rakor ini terkait pemberdayaan serikat buruh yang ada di Kecamatan Batui pada terminal khusus (Tersus) Lamo,”sebut AKP Sudirman.

Kapolsek menyampaikan agar apa yang menjadi keputusan bisa diterima dengan lapang dada. Begitu pula pihak TKBM jangan mudah terhasut dan mempercayai informasi yang tidak jelas kebenarannya.

“Hingga saat ini belum ada informasi terkait adanya barang drilling dari PT. JOB Tomori yang akan masuk wilayah Batui,”tekannya.

AKP Sudirman mengusulkan pada pertemuan yang akan dilaksanakan kali kedua sebaiknya melibatkan unsur unsur terkait.

“Diharapkan kehadiran PT. Pertamina Ep dan PT. BSS selaku pengelola. Kami Kepolisian seyogyanya siap mengawal, mengamankan dan memberikan solusi terkait bongkar muat di Pelabuhan Tersus Lamo,”ucapnya.*

The post TKBM dan PT JOB Tomori Bertemu Bahas Bongkar Muat Terminal Khusus Lamo appeared first on Portal Luwuk.