Dari sebelumnya membayar pajak secara manual, kini bisa dilakukan melalui sistem transfer atau menggunakan QRIS. QRIS sendiri adalah singkatan dari Quick Response Code Standar Indonesia.

Ada beberapa faktor yang membuat QRIS berkembang menjadi metode pembayaran dari segi kemudahan, kecepatan dan kenyamanan. Metode QRIS seperti ini juga dapat mempermudah tugas pemerintah mengawasi dan mengurangi potensi resiko atau kejahatan seperti uang palsu.

Ada juga sistem loket bank yang disediakan instansi yang dipimpin Irpan Poma ini seperti Bank Sulteng dan Bank Negara Indonesia (BNI) dengan metode pembayaran e-banking.

Metode pembayaran yang berubah ini tentu memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. “Kita mudahkan dengan adanya loket pembayaran. Ada Bank Sulteng dan BNI e-banking. Boleh juga lewat sistem transfer online melalui Qris atau menggunakan sistem barkot,”kata Kabid Pelayanan dan Pelaporan Bapenda Banggai, Rahma Tongko, Jumat (21/6/2024).

Rahma menambahkan, metode pembayaran ini dapat digunakan untuk pajak PBJT (Pajak Barang Jasa Tertentu) yang terdiri dari Makan Minum, Perhotelan, Parkir, Tenaga Listrik dan Hiburan.

Juga melayani Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet dan Reklame.

“Sementara untuk opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor, mulai dilakukan pungutan pada 2025 mendatang,”tekan Rahma.

Selain memudahkan bagi wajib pajak, tujuan peningkatan pelayanan untuk mencapai target Pajak Asli Daerah (PAD) yang dibebankan setiap tahun serta menghindari adanya resiko.

“Kami pada intinya akan terus berbenah dengan mengikuti perkembangan yang ada. Terutama dari sisi kesiapan perangkat pendukung, dan kesiapan sumber daya manusia yang masih sangat terbatas,”ujar Rahma.

Dengan berubahnya sisten pembayaran ini, maka instansi tersebut tidak lagi menggunakan sistem pembayaran uang tunai. “Ini akan terus kami sosialisasikan kepada masyarakat, agar wajib pajak dapat mengetahui dan menghindari pembayaran secara tunai,”pungkasnya.*

The post Layanan Pajak Bapenda Banggai, Siapkan Loket Pembayaran Bank dan Sistem Transfer appeared first on Portal Luwuk.

Utamanya bagi wajib pajak yang sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), dalam ketentuan berhak memperoleh Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari petugas pemungut.

Langkah ini dilakukan agar wajib pajak memperoleh bukti pelunasan pembayaran. Selain itu untuk menghindari adanya praktik tidak bertanggungjawab bagi para pemunggut.

“Upaya ini sebagai antisipasi praktik yang menyimpang. Biasanya wajib pajak telah membayar, namun oleh pemunggut tidak dimasukkan dalam data pelunasan. Olehnya wajib pajak wajib memperoleh STTS sebagai bukti otentik,”kata Kepala Bapenda Banggai Irpan Poma, Kamis (20/6/2024).

Kecendrungan adanya kelalaian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sangat mempengaruhi capaian perolehan pajak dan menyulitkan bagi instansi untuk merealisasikan target pajak yang diberikan setiap tahun.

“Kita berupaya capaian bisa maksimal setiap tahun. Untuk memudahkan, maka selain intens melakukan pendataan potensi pajak baru, pengawasan dan sistem pembayaran mulai berbasis aplikasi,”ujar Irpan.

Sementara Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bapenda Banggai, Sunarti, SE mengungkapkan, pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Bank Sulteng dan BNI atau langsung mengunjungi kantor Bapenda Banggai pada bagian pelayanan.

“Bapenda telah bekerjasama dengan dua bank yakni BNI dan Bank Sulteng. Pada ruang pelayanan tersedia pelayanan bank,”ucapnya.

Untuk mengecek SPPT, pihak Bapenda telah menyediakan layanan melalui cek SPPT Online https://pajakonline.banggaikab.go.id atau bapenda.banggaikab.go.id.

Hal ini untuk mempermudah pelayanan dalam membayar pajak tepat waktu terhitung sebelum jatuh tempo 30 September 2024. “Pembayaran setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 1 persen dengan mengacu aturan yang ada,”tandasnya.

Menurutnya, bagi setiap wajib pajak yang telah membayar, wajib meminta STTS dimaksud untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Karena tidak sedikit dari komplen wajib pajak yang telah membayar, namun dalam data pelunasan belum terinput sama sekali.

“STTS adalah hak bagi wajib pajak untuk meminta kepetugas pemunggut, baik perkotaan dan perdesaan. Itu sebagai bukti pelunasan yang sah,”tuturnya.*

The post Bapenda Ingatkan Bagi Wajib Pajak, Setelah Membayar PBB-P2, Jangan Lupa Mintalah STTS appeared first on Portal Luwuk.