Hal ini menjadi dasar dan pedoman dalam pembayaran pajak daerah khususnya instansi yang melakukan pungutan. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banggai aturan tersebut mulai disosialisasikan.

Salah satunya melalui sarana publikasi seperti pemajangan puluhan baliho ditempat tempat umum, pemasangan ratusan stiker, brosur dan pamflet.

“Sejak Rabu dan Kamis kita sudah menyebar pemasangan baliho. Stiker dan pamplet telah lebih dahulu dilakukan serta sosialisasi lewat pemberitaan media cetak dan online. Diharapkan masyarakat bisa mengetahui dan kewajiban untuk membayar pajak semakin meningkat,”ujar Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bapenda Banggai, Sunarti, SE kepada Portalluwuk.com, Kamis (20/6/2024).

Diharapkan pula lanjutnya, sektor industri dan dunia usaha menjadi ujung tombak penggerak perekonomian daerah serta berkontribusi terhadap peningkatan PAD untuk percepatan pembangunan.

“Melalui ketentuan ini setiap orang pribadi atau badan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan,”ucapnya.

Selanjutnya jika merujuk pada ketentuan dalam peraturan daerah tersebut perihal kewajiban perpajakan daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel (hotel, hostel, villa, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel), pembayaran dipungut PBJT jasa Perhotelan dengan tarif ditetapkan
sebesar 10% (sepuluh persen).

2. Setiap penjualan dan/atau penyerahan makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran/rumah makan/warung dan sejenisnya, jasa
boga/catering dengan pembayaran dipungut PBJT Makanan dan/atau minuman ditetapkan dengan tarif 10% (sepuluh persen).

3. Setiap penyelenggaran kesenian dan hiburan dengan pembayaran dipungut PBJT jasa ksenian dan hiburan tarif sesuai Peraturan Daerah.

4. Setiap penyelenggaraan reklame dipungut Pajak Reklame, dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
reklame.

5. Setiap penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang berasal dari sumber lain, dipungut PBJT Tenaga Listrik.

6. Setiap pengambilan Mineral bukan logam dan batuan, dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan.

7. Setiap penyediaan dan penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan, dipungut PBJT Jasa Parkir dengan tarif
ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

8. Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak air tanah.

9. Setiap pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dikenakan Pajak Sarang Burung Walet, dengan tarif ditetapkan 3% (tiga persen).

10. Setiap bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan
perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan dipungut Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

11. Setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dipungut Pajak dengan nama Bea Perolehan Hak Aatas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

12. Peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah serta rincian perhitungan tarif pajak daerah dapat dilihat pada website:
www.bapenda.banggaikab.go.id

13. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai akan melakukan tindakan tegas berupa : Pemasangan peringatan objek tidak taat pajak, Pencabutan Izin Usaha, pemberhentian usaha, dan/atau Pembongkaran tempat usaha, bagi pelaku usaha/wajib pajak yang berusaha diwilayah kabupaten banggai yang tidak patuh terhadap Perpajakan Daerah.

14. Untuk Koordinasi lebih lanjut dan/atau konsultasi terhadap kewajiban perpajakan daerah dapat menghubungi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banggai dengan alamat : Jl. MT Haryono No. 07 (Gedung Graha Pemda Lt.1) Luwuk, pada hari dan jam kerja.*

The post Untuk Mencapai Target PAD, Bapenda Banggai Mulai Sebar Baliho dan Pamflet appeared first on Portal Luwuk.

“Sekadar mengevaluasi 10 jenis pajak daerah pada capaian realisasi 2023. Juga membahas taget pajak daerah Tahun 2024 oleh Bapenda Banggai,”kata I Putu Gumi usai rapat sebagaimana dilansir Luwuk Times, Senin (18/3/2024).

Dalam rapat terungkap berbagai hal kendala sehingga belum maksimal dalam pencapaian. Seperti pajak hotel dan lainya.

Meski I Putu Gumi tak merinci berapa target pajak daerah secara keseluruhan pada Tahun 2024, dalam raker itu juga terungkap masih adanya tunggakan pajak parkir pada BRSUD Luwuk sebesar Rp300 juta.

“Teman teman anggota komisi mempertanyakan soal tunggakan parkir di BRSUD Luwuk. Tentang alasan belum terealiasi dan apa kendalanya,”terang Gumi.

Ia berharap, pada realisasi target pajak daerah yang telah diproyeksikan pada APBD Tahun 2024 dapat dipenuhi tanpa alasan yang dibuat buat. Mengingat penetapan target sudah melalui proses pengkajian hitungan yang matang.

“Jadi tidak sekadar dicantol besaran target pada APBD, tapi sudah melalui hitungan potensi yang ada,”tambahnya.

Dan masih banyak lagi sektor pendapatan lain yang mesti direalisasikan capaiannya oleh Bapenda. “Kedepan tidak boleh ada lagi alasan ketidak mampuan merealisasikan. Pajak ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Sehingga harus dioptimalkan,”ucap politisi PDIP dapil 4 Banggai yang dinyatakan lolos pada Pemilu baru baru ini dengan raihan suara siknifikan.*

The post Raker Komisi III Bersama Bapenda Buru Target PAD Banggai 2024 appeared first on Portal Luwuk.

Untuk itu, investor lokal dan baru menanamkan modalnya di daerah ini, harusnya proaktif melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan sumber penerimaan pendapatan asli daeran (PAD).

Mulai dari pajak restoran, pengelolaan air tanah, pajak penerangan jalan, galian c dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Ini semua merupakan sumber sumber andalan untuk mendongkrak sisi penerimaan daerah setiap tahunya.

Menyikapi hal ini, Kepala Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Informasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai, Siti Eveline mengatakan, instansinya sudah melakukan berbagai inovasi agar sumber pendapatan daerah, setiap tahun mengalami kenaikan.

Mulai dari memperbaiki sistem dan aktif mensosialisasikan kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat waktu.

Utamanya kepada pelaku usaha semua jenis. Baik pelibatan pengusaha modal besar, sedang maupun kecil.

“Kami himbau agar aktif melaporkan setiap kegiatan. Termasuk kontraktor yang sumber pembiayaannya mengunakan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Kami harap dapat memenuhi kewajibanya membayar pajak, menjelang kegiatan berakhir,”ujarnya.

Ia bahkan menyarankan organisasi perangkat daerah (OPD) membangun sinergisitas. Sehingga sumber penerimaan dapat diperoleh dari keterlibatan semua pihak.

“Jangan terkesan jalan sendiri. Seakan pajak ini hanya urusan Bapenda. Semua harus terlibat dan saling bersinergi sesama OPD,”tuturnya.*

The post Agar PAD Banggai Terdongkrak, Perusahaan Harus Proaktif Laporkan Kegiatan appeared first on Portal Luwuk.