Terdiri dari pasca bayar 19.587 pelanggan dan pra bayar sebanyak 89.402 pelanggan untuk kebutuhan listrik rumah tangga, sosial dan bisnis. Hal ini disampaikan Sutanto saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi 3 DPRD Banggai, Selasa (29/8/2023).

Pada RDP tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 Syarifudin Tajatjo menyoal sumber penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 10% yang terbebani dari setiap transaksi pembayaran pelanggan.

“Kita butuh penjelasan PLN dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banggai. Apakah data besaran PPJ konsumen yang disampaikan sudah benar atau justru dihitung sepihak PLN. Pemda harus tahu juga dan butuh data valid,”pinta Arif Tjatjo, sapaan akrab Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Banggai ini.

Menurut Sutanto, untuk menghitung PPJ berdasarkan total transaksi setiap bulanya. Terkadang ada konsumen prabayar berulang kali mengisi pulsa dalam sebulan.

“Kita hitung by sitem, kadang tembus 169.704 transaksi, kadang kurang, kadang lebih dari itu. Tergantung jumlah transaksi konsumen pasca bayar dan pra bayar,”tandas Sutanto dihadapan RDP yang dipimpin Putu Gumi itu.

Olehnya lanjut Sutanto, PPJ yang disetor ke kas daerah setiap bulan juga variatif. Namun tahun ini ada kenaikan siknifikan. Mulai dari Rp 1,3 miliar, Rp, 1,4 miliar hingga Rp 1,5 miliar.

“Cara hitungnya begitu, angka tergantung besaran transaksi keseluruhan pelanggan pasca bayar dan prabayar. Angka kenaikan tahun 2023 ini cukup besar setiap bulan. Semua kami setor ke kas daerah dengan batas jatuh tempoh tanggal 15 bulan berjalan,”ucapnya.

Terkait pelanggan yang ada di desa namun tak memiliki Penerangan Jalan Umum (PJU) namun ikut dibebani PPJ 10%, itu ranah dinas perhubungan.

“Kami hanya menyetor potongan PPJ 10% sesuai besaran transaksi konsumen. Soal ada PJU atau tidak di desa, itu bukan wewenang kami tapi dinas,”ucap Sutanto.

Menyangkut laporan keseluruhan data konsumen yang diserahkan ke Bapenda tambahnya sudah diberikan. “Kami sudah serahkan data datanya. Kami berikan kecuali diminta,”pungkasnya.

Untuk diketahui, target PPJ Banggai 2023 mencapai Rp 31 Miliar. Jika dirata ratakan penerimaan Rp 1,5 miliar setiap bulan, maka realisasi penerimaan PPJ dari PLN mencapai Rp 18 miliar. Sisanya diperoleh dari penerimaan PPJ industri minyak dan gas serta tambang mineral lainya.*

The post Pelanggan PLN Luwuk Capai 108.412 Konsumen, Sedot PPJ 10% Rp 1,5 Miliar Perbulan appeared first on Portal Luwuk.

Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi 3 Syarifudin Tjatjo bertempat diruang rapat khusus DPRD Banggai, Kamis (20/07/23).

Dinas PUPR Banggai melalui Kabid Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman Zulkifli Aliu mengatakan, PAD yang diberikan untuk target 2023 sebesar Rp 6 miliar lebih.

Terbagi dari dua jenis yakni Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Retribusi Pemakaian Daerah melalui sewa alat berat dan alat laboratorium.

Realisasi IMB baru mencapai 5,8%, untuk alat berat 9,53% dan sewa alat laboratorium 15% dengan total penerimaan hingga Juni baru mencapai Rp 502 juta lebih.

Kendalanya memang ada beberapa bangunan kantor pemerintah belum dipungut IMB. Disatu sisi untuk rumah tinggal belum optimal. Sumber pendapatan yang ada saat ini hanya dari bangunan industri dan kantor kantor swasta lainya.

“Belum adanya sosialisasi optimal untuk rumah tinggal menjadi penyebab sumber PAD minim. Sementara jika mengandalkan sewa alat berat terkendala jumlah kondisi peralatan siap pakai,”kata Zulkifli.

Dimana PUPR baru memiliki beberapa alat baru dan persaingan penyewaan alat, juga ada dibeberapa tempat. Termasuk tenaga mekanis terbatas untuk memperbaiki alat rusak.

Juga diakibatkan banyak peralatan digunakan untuk swakelola dan kegiatan yang bersifat darurat.

Sementara alat laboratorium memang belum banyak rekanan melakukan pengujian mutu dan beberapa alat perlu diganti untuk bisa menambah pendapatan sewa.

Anggota Komisi 3 Winancy Ndobe dalam RDP tersebut menyorot soal regulasi apakah wajib dan bersifat memaksa terhadap kewajiban memiliki IMB.

“Banyak sekali pembangunan dan ruko yang elit, apakah sudah ditindaklanjuti atau tidak dioptimalkan. Jangan sampai PUPR hanya fokus dengan kontruksi fisik dan mengabaikan IMB. Sangat ironis jika hal ini tidak digarap maksimal,”kritik Winancy dalam paparanya.

Soal retribusi pemakaian kekayaan Winancy memahami atas kondisi alat berat yang kebanyakan banyak yang rusak. Disamping itu banyak rekanan telah memiliki alat berat sendiri.

Meski aleg Syafrudin Tjatjo tak sependapat dengan minimnya ketersediaan penyewaan alat siap pakai. Mengingat setiap tahun pembelian alat terus berjalan.

Menjawab hal ini Zulkifli menjelaskan, untuk formula rumah tinggal masih dicarikan solusinya terkait IMB. Yang ada saat ini baru sebatas kantor industri dan swasta dengan cara disurati.

“PUPR baru sebatas mengelola administrasi. Belum ada tim yang melakukan sosialisasi agar rumah tinggal bisa menjadi sumber penerimaan maksimal,”jelasnya.

Soal beberapa bangunan elit seperti rumah toko dan bangunan lainya dalam kota Luwuk, pada dasarnya sebagian sudah memiliki IMB dan sebagian sedang berproses.

“Untuk bangunan selain rumah tinggal yang masih minim, sebagian besar telah memiliki IMB seperti bangunan industri dan bangunan swasta lainya ,”tandas Zulkifli.*

The post Minim Alat, PUPR Banggai Baru Serap PAD Rp 502 Juta appeared first on Portal Luwuk.