Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Banggai dengan menghadirkan warga Soho, PDAM, Kabag Hukum, PUPR, Kabag SDA dan undangan lainnya, Jumat (2/2/2024)

Ketua Komisi II Sukri Djalumang yang memimpin jalannya rapat mengungkapkan, lembaga DPRD telah menyahuti kebutuhan warga pada RDP sebelumnya dan telah melahirkan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Dalam isi rekomendasi ditegaskan dilakukan peninjauan dan pembagian suplay air 50% untuk aliran sungai Soho dan 50% untuk suplay PDAM Banggai.

“Sesuai ketentuan DPRD hanya mengeluarkan satu rekomendasi pada objek yang sama. Jadi kami minta perwakilan pemerintah kembali melakukan rapat dan melakukan peninjauan kembali,”tegas Sukri Djalumang.

Ia berharap dengan adanya peninjauan lapangan yang menyertakan semua pihak, bisa disimpulkan penyebab suplay air, apakah sudah sesuai atau ada faktor teknis lain yang perlu ditinjau lagi.

Sebelumnya, Kabag SDA Setda Banggai Sunarto Lasitata menyarankan perlu tata kelola ulang terhadap bak penampung PDAM, meski secara teknis keberadaan kolam tidak mempengaruhi aliran. Hanya aoutput airnya yang diatur.

Apalagi aturan kementerian kehutanan memang melarang radius 200 meter tidak diperbolehkan adanya lahan pertanian. Hal ini dapat mengganggu serapan. “Hasil peninjauan kami dilapangan menemukan ada aktifitas pertanian di lahan lahan sekitar kawasan,”terangnya.

Disisi lain kata Sunarto, perlunya pengelolaan penamaan mata air baru sepanjang sempadan sungai dalam upaya mensuport debit. Misalnya aliran sumber tiga mata air sepanjang Batutikar, kemungkinan tidak masuk ke sungai.

“Bisa jadi karena adanya faktor alam seperti gempa. Karena berdasarkan peta geologi satelit ada lubang lubang sepanjang sungai. Apakah ini menjadi penyebab sumber debit atau bagaimana,”tekan Sunarto.

Sementara perwakilan PDAM melalui Dirut Pelayanan Romi Botutihe menjelaskan, sejak diterbitkannya rekomendasi dewan, pemerintah daerah telah membentuk tim terpadu dan dilakukan peninjauan lapangan.

“Sekitar tiga minggu lalu kita turun. Namun untuk mengakomodir keinginan warga membagi air, justru berdampak pada suplay. Aliran air untuk 5 kelurahan di Kota Luwuk terganggu, termasuak sebagian pelanggan di Kaleke Soho,”sebut Romi.

Meski demikian lanjut Romi, pihaknya sebatas operator dan akan menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah. “Kerja kita adalah melayani, agar air bisa dirasakan seluruh warga Kota Luwuk dan Luwuk Selatan. Tetapi semua dikembalikan ke pemerintah,”sebut Romi.

Sementara belasan perwakilan warga yang mengikuti RDP tetap pada pendirian meminta pemerintah membagi aliran air. “Kami minta airnya tetap dibagi. Pemerintah harus membuat keputusan untuk turun ulang melihat lagi teknis suplay air dilapangan,”pinta seorang warga.

Keputusan Komisi II DPDD Banggai yang dipimpin Sukri Djalumang menyimpulkan dewan tetap pada rekomendasi awal. Pemerintah diminta melakukan rapat ulang dan turun mengatasi kebutuhan suplay air sesuai yang disepakati. Baik untuk PDAM maupun warga tetap tercukupkan airnya.

Sambil menunggu penataan suplay mata air yang baru dan telah dianggarkan tahun ini. Seperti mengelola mata air Bulakan yang akan mensuplay seluruh kebutuhan warga Luwuk dan Luwuk Selatan.*

The post Berebut Air Antara Warga Soho dan PDAM, Komisi II DPRD Banggai Kokoh Dengan Rekomendasi Awal appeared first on Portal Luwuk.

Kegiatan tersebut dijaga ketat personel Polres Banggai yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata Tinombala 2023-2024 untuk pengamanan gudang Logistik KPU Banggai, Kamis (4/1/2024).

Kabagops Kompol Esti Prasetyo Hadi selaku Karendalops OMB menjelaskan, proses pelipatan surat suara dimulai pukul 10.00 Wita sampai pukul 21.30 Wita.

“Hari ini kita mengerahkan personel yang terlibat OMB untuk melakukan pengamanan dan monitoring pelipatan surat suara untuk DPRD Kabupaten Banggai,”kata Kompol Esti.

Ia menambahkan, pengamanan dan monitoring dilakukan demi menjaga agar kegiatan pelipatan surat suara berjalan dengan aman dan lancar.

“Hal ini sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan Operasi Mantap Brata Tinombala, yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu 2024,”terangnya.

Selain gudang Logistik KPU kabupaten Banggai, kata Kompol Esti, Satgas OMB Polres Banggai juga menempatkan personel pengamanan di Kantor Bawaslu dan Kantor KPU untuk mengamankan kedua kantor lembaga tersebut.

“Dengan pengamanan di kantor penyelenggara pemilu ini, diharapkan tahapan Pemilu 2024 di Kabupaten Banggai berjalan aman lancar dan kondusif,”tuturnya.*

The post Surat Suara DPRD Banggai Mulai Disortir dan Dilipat, KPU Kerahkan 160 Relawan appeared first on Portal Luwuk.

Helton Abd Hamid yang dilantik sejak Tanggal 28 Agustus 2019 dengan akumulasi pengabdian selama 4 tahun 2 bulan, akhirnya mengakhiri masa baktinya pada Rabu, 25 Oktober 2023. Ia digantikan Sarifah yang akan menjalankan tugas selama sisa waktu 10 bulan kedepan.

Sebelumnya Sarifah adalah daftar Caleg Partai NasDem Banggai dapil 4 pada Pemilu 2019. Ia menempati nomor urut ke 6 dengan raihan 211 suara. Sementara Helton sendiri dikabarkan mundur dari Partai NasDem dan lebih memilih sebagai caleg Partai Golkar di dapil 4 pada Pemilu 2024 mendatang.

Melalui rapat yang dipimpin Ketua DPRD Banggai Suprapto, Sarifah mengikuti kata kata pengambilan sumpah dan janji dihadapan Allah SWT dan segenap anggota DPRD dan undangan yang hadir.

Mewakili Bupati Banggai, Asisten 3 Yang membidangi administrasi umum Kamil Datu Adam turut memberikan sambutan.

Ketua DPRD Suprapto menekankan agar Sarifah segera menjalankan tugas, memahami betul fungsi hak dan kewajibannya sebagai anggota DPRD Banggai. Baik secara personal dan kelembagaan berbuat untuk rakyat.

Suprapto juga mengucapkan terima kasih kepada Helton Abd Hamid yang telah berakhir masa tugasnya.

Menurut politisi PDIP Banggai ini, Helton selama mengabdi telah menjalankan tugas dengan keras sebagai wakil rakyat dalam perbaikan Kabupaten Banggai.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Helton Abd Hamid atas jasa jasanya,”ujar Suprapto yang langsung menutup rapat.*

The post Rapat Paripurna DPRD Banggai, Sarifah Tempati Posisi Helton Abd Hamid appeared first on Portal Luwuk.

Kegiatan aksi damai buruh tersebut berkaitan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Banggai.

Pantauan media ini, pengamanan dilakukan tepat depan pintu gerbang gedung DPRD Banggai jalan Samanhudi Kelurahan Luwuk dengan memasang blokade kawat duri oleh pihak kepolisian. Hal ini guna mengantipasi titik keramaian dan kemacetan lalu lintas.

Kapolres Banggai AKBP Ade Nuramdani mengatakan, pihaknya telah mengarahkan ratusan personel yang bertugas mengawal aksi unjuk rasa tersebut.

“Kita laksanakan pengamanan sesuai sprint, kita siapkan 290 personel untuk mengamankan aksi damai buruh dan mahasiswa hari ini,”ujar Ade Nuramdani melalui Kasie Humas Polres Banggai IPTU Al Amin S. Muda saat berada dilokasi aksi demo.

Pengamanan tersebut, katanya, dilakukan sejak buruh berkumpul di titik kumpul awal yakni kawasan Pelabuhan Rakyat Luwuk lalu dikawal saat melakukan longmarch menuju Kantor DPRD Banggai di Teluk Lalong.

Kasie Humas menegaskan, jumlah personel pengamanan dikerahkan sesuai keperluan. Pasukan akan dipertebal apabila terjadi eskalasi massa.

“Nanti kita lihat situasinya, tapi yang penting kita sudah siapkan,”imbuh Al Amin.

Untuk mengamankan demo tersebut, akses ke Kantor DPRD Banggai di Teluk Lalong dialihkan. Sejumlah pengendara yang menuju Jalan Samanhudi dialihkan petugas kearah jalan MT. Haryono.

“Akses menuju Kantor DPRD Banggai kami alihkan untuk sementara waktu. Ini untuk menghindari macet. Pengendara diharapkan mencari jalan alternatif saat jalan menuju Teluk Lalong ditutup,”harapnya.

Adapun jumlah personel pengamanan yang disiapkan, merupakan gabungan personil Polres dan Polsek Jajaran serta berbagai fungsi dan satuan.

“Harapan kami, tentunya aksi damai Aliansi Mahasiswa dan Buruh Menguggat ini dapat berjalan dengan aman, damai dan tertib,”ucapnya.*

The post Ratusan Polisi Jaga Aksi Damai Buruh di Gedung DPRD Banggai appeared first on Portal Luwuk.

Mereka menuntut agar DPRD Banggai segera menggelar Rapat Dengar Pendapat sebagaimana surat yang dilayangkan TKBM ke DPRD Banggai sejak Tanggal 25 Juli 2023.

Dimana surat bernomor :
075/KOP-TKBM/TL/PLWK/VII/2023 Perihal Permohonan RDP Pemindahan Kegiatan Bongkar Muat Peti Kemas dari Pelabuhan Luwuk ke Pelabuhan Tangkiang.

Atas dasar surat TKBM itu, DPRD sebelumnya pada Rabu (23/08/23) telah menetapkan jadwal RDP dengan mengundang resmi Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk yang dijadwalkan Senin 28 Agustus 2023 pukul 13.00 Wita.

Surat undangan yang ditandatangani langsung Ketua DPRD Banggai Suprapto tanggal 23 Agustus 2023 ini akan digelar Komisi 1 DPRD Banggai bersama perangkat daerah pada ruang pertemuan DPRD Banggai.

Pantauan media ini, para pendemo diterima langsung beberapa anggota DPRD Banggai yakni Irwanto Kulap (Ketua Komisi 1), Yolanda Antuke dan Iswan Kurnia Hasan.

Selain menyuarakan aspirasi lewat satu unit mobil pengeras suara, para pendemo nampak membakar ban bekas pada halaman kantor wakil rakyat tersebut.

Sejumlah Sat Pol PP Banggai dan petugas kepolisian berjaga jaga sekitar gedung hingga pendemo membubarkan diri.*

The post Rencana Pindah Pelabuhan Peti Kemas ke Tangkiang, Buruh TKBM Luwuk Desak DPRD Gelar RDP appeared first on Portal Luwuk.

Hadir dalam singkronisasi tersebut, perwakilan Polres Banggai, perwakilan DANDIM 1308 Luwuk Banggai, unsur Kejaksaan Negeri Banggai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sejumlah pihak.

Ketua KPU Banggai Santo Gotia mengungkapkan, bagian penting digelar singkronisasi untuk mendapat masukan jelang akan dilakukan pleno tertutup untuk penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Banggai yang akan digelar malam ini.

“Sebagaimana tahapan, hari ini penyusunan dan penetapan DCS,”kata Santo Gotia saat memimpin rapat singkronisasi.

Sebelumnya KPU sudah menjalankan tahapan sebagaimana perintah regulasi tentang pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Banggai. Dimulai dari pendaftaran hingga penetapan yang akan diumumkan besok 19 Agustus 2023.

“Sebagai upaya mitigasi merancang jangan sampai ada pelanggaran dalam penetapan nanti. Olehnya kami jalankan prosedur dengan meminta masukan dan pendapat stacholder di daerah ini. Intinya kami akan bekerja profesional sesuai asas KPU,”tandasnya.

Sementara salah seorang anggota KPU Bidang Divisi Teknis Hidayat menekankan, pasca singkronisasi KPU yang digelar hari ini KPU akan pleno penetapan selanjutnya mengumumkannya selama 5 hari. Tujuanya untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

Selanjutnya jika ada tanggapan terhadap calon yang diusung parpol, maka dilakukan klarifikasi dan perbaikan pengajuan oleh parpol dapat dilakukan manakala ditemukan terdapat pelanggaran yang tìdak sesuai persyaratan.

“Semua pihak yang ada di Banggai, KPU memberikan ruang terhadap pencermatan calon yang diusung parpol. Hasil klarifikasi ini menjadi dasar parpol mengusulkan penggantian calon dimaksud yang disampaikan ke KPU,”kata Hidayat.

Selanjutnya pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) akan dilakukan mulai September-Oktober dan pengumuman DCT pada Oktober-Nopember 2023.

Tak hanya itu singkronisasi seputar Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPT Tambahan dan DPT Khusus juga ikut dibahas dalam kegiatan tersebut.*

The post Jelang Pengumuman DCS, KPU Banggai Gelar Singkronisasi, Santo : Malam Ini Kita Pleno Penetapan appeared first on Portal Luwuk.

Ketidak hadiran pimpinan instansi lainya dalam membahas pendapatan daerah ini membuat Syarifudin Tjatjo yang memimpin rapat saat itu terlihat gerah.

“Beberapa instansi yang tidak hadir mohon dicatat, karena ini bagian dari evaluasi dewan,”pinta Arif, sapaan akrab Syarifudin Tjatjo kepada notulen saat membuka RDP yang dimulai pukul 10.30 Wita bertempat di ruang rapat khusus gedung DPRD Banggai, Kamis (20/07/23).

Sementara perwakilan OPD seperti Dinas Perdagangan dan Industri hanya diwakili salah satu kepala seksinya bernama Baharudin, PUPR Banggai Kabid Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman Zulkifli Aliu, Kabid Tata Ruang Noldy dan KTU Penerima Juliansyah.

Begitu juga Dinas Pendapatan Daerah diwakili Kabid Pendapatan Kartika Handayani, Kabid Pengawasan Hendra Asis dan Kepala Seksi (Jafung) Dana Perimbangan Bagi Hasil, Sunarti.

Sementara DLH hanya diwakili Kabid Persampahan dan Pemadaman Kebakaran Fakhrudin. Begitu juga RSUD Luwuk diwakili sekretarisnya, Sat Pol PP dan Damkar diwakili Kabid Damkar Robby Nuraga bersama bendahara penerima.

Serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diwakili Kabid Perbendaharaan Edy. Sedangkan OPD teknis lain yang dibebani biaya pungut retribusi tak hadir dalam rapat tersebut.

Untuk diketahui, berdasarkan laporan BPKAD, realisasi penerimaan daerah terhitung sejak Januari-Juli 2023 baru mencapai Rp 1 triliun lebih atau 44,09% dari target Rp 2,2 triliun lebih.

Dimana penerimaan PAD dari target Rp 264 miliar, baru terealisasi Januari-Juli sebesar Rp 160 miliar atau 39,41%. Terdiri dari jenis penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 30 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp 103 miliar. Retribusi Daerah dari target Rp 26 miliar terealisasi Rp 9,8 miliar dan lain lain PAD yang sah sebesar Rp 63,6 miliar.

Sementara pendapatan transfer dari target Rp 2 triliun, terealisasi hingga Januari-Juli mencapai Rp 904,6 miliar. Untuk lain lain pendapatan daerah yang sah seperti hibah, dari target Rp 6,2 miliar terealisasi baru Rp 4 miliar lebih.*

The post Arif Tjatjo Gerah, Rapat Evaluasi PAD Hanya Dihadiri Dua Kadis appeared first on Portal Luwuk.

“Tidak ada kaitanya dengan partai karena itu urusan rumah tangga pribadi. Apalagi baru sebatas laporan ke dewan, tentu nanti BK (Badan Kehormatan) yang memproses,”kata Batia yang ditemui di ruang paripurna DPRD Banggai, Selasa (18/07/23).

Wakil Ketua 1 DPRD Banggai ini mengatakan, karena masalah ini menyangkut pribadi yang bersangkutan, lebih baik menunggu saja dulu proses mekanisme dewan. “Silahkan saja menunggu. Yang pasti kami tidak akan mencampuri urusan pribadi. Kalau kaitan laporan etik, ada BK. Menunggu saja,”pinta Batia.

Soal pengaruhnya ke partai yang dipimpinnya, bagi Batia tak memiliki dampak elektoral. Terutama konsolidasi pada dapil tiga jelang pileg 2024, tetap solid dan tak terpengaruh sama sekali.

“Konsolidasi tetap jalan sebagaimana mestinya, bahkan semakin menguat. Diujikan saja dilapangan,”tantang Batia kepada sejumlah awak media.

Dia tak mau masuk keranah yang sifatnya privasi atas polemik dugaan tuduhan etik kepada aleg NasDem Banggai inisial SJ, tentu punya alasan. Mengingat selain baru sebatas laporan, ada mekanisme yang harus dihormati.

“Inikan menyangkut anggota dewan, ya menunggu saja dulu mekanisme BK,”sebut Batia yang juga ikut mencalonkan diri sebagai Bacaleg Dapil 1 Nomor Urut 1 Banggai.*

The post Sikapi Istri Aleg NasDem Mencak Mencak di Gedung DPRD Banggai, Batia : Itu Urusan Pribadi appeared first on Portal Luwuk.

Anggota DPRD Banggai yang memilih mundur dari partainya dan bergabung dengan Partai Demokrat Sulteng ini menambahkan, upaya Pengganti Antar Waktu (PAW) yang dilayangkan PKS kepada dirinya dan kini sedang berproses di DPRD Banggai, biarlah berjalan sesuai tahapan.

“PAW itu ada tahapanya sendiri. Sehingga saya tidak mencampuri urusan itu lagi,”ucap Samiun yang ditemui di teras Kantin Aspirasi DPRD Banggai, Rabu (31/05/23).

Samiun justru mengaku enjoy menyapa warga wilayah Banggai Bersaudara (Banggai, Bangkep dan Balut). Untuk bersilaturahmi dan menyampaikan keinginannya maju di pileg 2024 sebagai calon anggota DPRD Sulteng dapil Banggai Bersaudara dari Partai Demokrat.

Ia bahkan meyakini, konstituen yang pernah memilihnya pada pileg 2019 di Dapil 1 yang pernah mengantarkan dirinya menjadi aleg DPRD Banggai, tetap searah dengannya. Mengingat pencalonannya di DPRD Sulteng juga atas restu dan desakan para pendukungnya.

“Saya begini setelah meminta pendapat konstituen saya. Mereka berharap saya maju lagi DPRD Sulteng dengan perahu Partai Demokrat. Saya jalani apa yang mereka inginkan. Karena mereka, saya bisa jadi anggota DPRD sampai saat ini,”tandas Samiun.

Dorongan pindah meninggalkan PKS kata Samiun karena tidak sejalan lagi dalam kebijakan internal sebagai anggota legislatif.

“Untuk apa saya bertahan, manakala ruang sebagai aleg dibatasi. Lalu bagaimana dengan konstituen saya,”tutur Samiun mengenang.

Soal seberapa kuat terpilih lagi dalam kontestasi pileg 2024, bagi Samiun ia merasa yakin dengan ridho Allah SWT, usaha dan niat menjalankan aspirasi rakyat bisa terkabulkan.

“Jaringan dan hubungan emosional kepada masyarakat dapil Banggai Bersaudara sudah lama saya geluti. Semenjak saya belum berpikir politik. Saya sudah menjalaninya dengan baik,”imbuhnya.

Lantas bagaimana jika terjadi upaya pengembosan, apakah ini bagian yang harus dikuatirkan dalam meraih dukungan suara pada pileg 2024 nanti?

Samiun mengatakan tidak berpengaruh apalagi kuatir. “Upaya pengembosan sudah lama saya dengar, namun saya yakin sepanjang tujuan saya baik, semua akan baik baik saja,”tandas politisi yang meminta nomor urut 10 pada pileg 2024 mendatang.

PKS sendiri telah megajukan surat PAW ke DPRD Banggai dua hari lalu. “Suratnya sudah masuk. Begitu didisposisi pimpinan, segera kita proses sesuai ketentuan yang berlaku,”kata Sekretaris DPRD Banggai Feri Sujarman, Senin (29/05/23).*

The post Haji Samiun Memilih Fokus Konsolidasi Pileg, Ketimbang Memikirkan Sanksi PAW appeared first on Portal Luwuk.

Komisi yang dipimpin Irwanto Kulap ini mencoba mengkonekkan dua argumentasi kedua pihak. Dimana pihak pemilik lahan Rusman dan Jabarudin yang diwakili kuasa hukumnya Hasrin Rahim tetap bersih kukuh dan mendesak agar lahan milik kleinya yang berlokasi di Desa Sindangsari Kecamatan Toili Barat segera dibayarkan.

Karena sejak tahun 2012 hingga sekarang jalur pipanisasi yang melintasi lahan milik kedua kleinya tak ada itikad baik dari pihak PT Pertamina EP untuk membayarkanya dan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.

Sementara pihak PT Pertamina EP yang diwakili Field Manager Ridwan mengatakan, ia bersama rekan rekan lainya baru ditempatkan dan bertugas Maret 2023. Sehingga permasalahan tersebut baru diterima dan dipelajari.

“Kami terhitung Maret baru ditempatkan disini. Sehingga dokumen permasalahan ini baru kami terima dan pelajari,”kata Ridwan dalam RDP tersebut.

Ia menjelaskan, berdasarkan koordinasi dengan badan pertanahan dan disesuaikan dokumen yang dimiliki perusahaan, hal ini sudah melewati proses ketentuan. Sehingga masalah ini haruslah diselesaikan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum.

“Pertemuan ini harus melahirkan rekomendasi yang lebih jelas tentang posisi hukumnya. Karena perusahaan tidak bisa dipaksa membayar objek yang sama dua kali diluar penetapan pengadilan,”tandas Ridwan.

Perdebatan alot terus terjadi. Bahkan anggota DPRD Komisi 1 Sri Rosdiana Thia mengatakan, mestinya perusahaan tidak sekadar mengatakan proses pembayaran sudah sesuai ketentuan.

“Datang kesini sesuai undangan komisi 1 harus membawa dokumen. Untuk bisa dibandingkan dengan data yang ada. Mana peta lokasi dan titik kordinatnya. Jika sudah dibayarkan, siapa yang menerima pembayarannya,”tekan politisi PDIP asal dapil tiga ini.

Ia bahkan menuding pihak perusahaan tidak menghormati kerja kerja lembaga DPRD karena tidak siap saat dilakukan RDP.

“Perusahaan sepertinya melecehkan kami disini. Kami undang untuk mengkonfrontir data antara perusahaan dengan warga yang menuntut ganti rugi,”paparnya.

Turut hadir dalam kegiatan RDP tersebut selain anggota komisi 1, nampak Camat Toili Barat Rustam Pettasiri, kades Dongin dan Kades Sindang Sari. Juga perwakilan kuasa hukum Hasrin Rahim bersama rekan.

Akhirnya rapat yang berlangsung selama satu jam itu melahirkan kesimpulan Komisi 1 DPRD akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang disengketakan kedua belah pihak.

“Kami menyimpulkan komisi akan melakukan peninjauan langsung untuk melihat lokasi yang sebenarnya. Kami agendakan Rabu, 31 Mei 2023,”kata Ketua Komisi 1 DPRD Banggai Irwanto Kulap menutup rapat.*

The post PT Pertamina EP Ngotot Ganti Rugi Lahan Sudah Sesuai Prosedur, DPRD Akan Tinjau Lokasi appeared first on Portal Luwuk.

Awalnya parpol ini lahir dan menjadi peserta pemilu 1999-2004 bersamaan dengan berubahnya konstitusi pemilu yang menghendaki keterbukaan kran demokrasi partai majemuk.

Hal yang sama, kehadiran PBB di Kabupaten Banggai yang saat itu dinakhodai Baharudin Tjatjo juga sempat berjaya dijaman keemasanya. Parpol bernafaskan Masyumi ini waktu itu mengoleksi 3 kursi sekaligus.

Seiring berjalannya waktu, terjadi pergantian pucuk pimpinan partai dan berpindah ketangan Ratnasari yang saat itu menjabat anggota DPRD Banggai lewat PAW salah satu alegnya.

Sejak saat itu, parpol dengan atribut hijau berlogo bulan dan bintang ini akhirnya mengalami penurunan masa pendukung tanpa kursi DPRD Banggai setiap kali menghadapi pemilu.

Kali ini PBB kembali me unjukkan keperkasaanya dengan menggondol 35 Bacaleg sekaligus diajang pileg 2024 mendatang. Tentu dengan formasi kepengurusan yang berbeda lagi.

Tepat pukul 13.30 Wita, Sabtu (13/05/23), PBB diterima tim helpdesk KPU Banggai dan dinyatakan bersyarat yang dibuktikan dengan dikeluarkanya berita acara dan tanda terima pengajuan daftar bacaleg.

Ketua DPC PBB Banggai Sulaeman A. Djauni, SH mengungkapkan, dengan ucapan syukur PBB telah diterima KPU dalam proses pengajuan 35 Bacaleg DPRD Banggai. Bahkan diberikan kemudahan dalam proses penjaringan.

“Kami tidak merasa sulit dalam proses rekruitmen caleg kali ini. Sangat mudah dan bahkan 30 persen keterwakilan perempuan terpenuhi,”kata Sulaeman dihadapan awak media usai pendaftaran.

Ia pun ditemani sejumlah petinggi partai dengan wajah yang penuh ceriah. Bahkan kursi yang ditargetkan tak muluk muluk. “Satu atau dua kursi itu sudah bagus,”tuturnya merendah.*

The post Sempat Redup, Pileg 2024 PBB Tampil Powerful, Daftar 35 Caleg Sekaligus appeared first on Portal Luwuk.

Usulan eksekutif yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Abdullah Ali tertanggal 27 Pebruari 2023 tersebut, yakni Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 1 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Banggai.

Serta Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 3 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (CSR).

Dalam penjelasan suratnya disebutkan bahwa, pengajuan kedua Ranperda dimaksud, diluar daftar program pembentukan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023.

Dasar hukumnya mengacu pada pasal 16 ayat (5) Peraturan Meteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri NO. 80 tahun 2015.

Dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah karena alasan mengatasi keadaan tertentu yang bersifat urgensi atas suatu rancangan perda.

Sehingga harus mendapat persetujuan bersama antara alat kelengkapan dewan yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit bidang hukum pemerintah daerah.

Ketua Komisi I DPRD Banggai Irwanto Kulab menyambut baik usulan tersebut. Dimana sebelumnya dewan lewat pandangan Fraksi Golkar baru baru ini sudah menyampaikan perlunya revisi adat dan jaminan sosial.

“Kedua revisi perda ini, akan kita dorong untuk segera dibahas dan dijadwalkan,”ucap politisi Partai Golkar Banggai ini.*

The post Segera Dibahas ! Eksekutif Resmi Ajukan Ranperda Adat dan CSR ke DPRD Banggai appeared first on Portal Luwuk.

Seperti diungkapkan Ketua DPC Gerindra Banggai Hj Sulianti Murad. Ia secara terang terangan mengatakan, target Gerindra menambah 3 kursi DPRD Banggai.

Dari sebelumnya 4 menjadi 7 kursi. Dengan pemetaan empat dapil. Maka dapil satu 2 kursi, dapil empat 2 kursi, dapil dua, 2 kursi dan dapil tiga diupayakan 2 kursi.

“Target kami 7 kursi. Dan ini sudah menjadi ketetapan partai dan kami siap berkompetisi,”kata Sulianti Murad, saat jumpa pers usai perayaan HUT Ke 15 Partai Gerindra di kantor Gerindra Banggai, kompleks Luwuk Shoping Mall, Senin (06/02/23).

Sulianti menjelaskan, strategi partainya untuk merealisasikan target 7 kursi tentu tidak akan dibuka. “Kalau dibuka bukan strategi namanya. Yang pasti Gerindra siap masuk ke kantong suara lawan dalam meraih suara sebanyak banyaknya,”tandas Sulianti menjawab pertanyaan wartawan terkait permintaan bocoran tips apa saja yang akan dilakukan Gerindra jelang pemilu 2024 nanti.

Bahkan putri almarhum H. Murad Husain ini memberi sinyal, jika partainya berhasil meraih 7 kursi, ia berani menyatakan sikap.

“Tafsirkan saja sendiri maksudnya. Untuk saat ini saya hanya ingin maju dulu pada pileg di dapil satu,”ucap Sulianti, memberi sinyal.

Tak hanya menyinggung target kursi DPRD Banggai, Sulianti juga menyentil perintah partainya memenangkan capres Prabowo Subianto.

“Sesuai intruksi pusat. Gerindra mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres. Kami di daerah siap memenangkan. Gerindra menang, prabowo presiden,”cetus Sulianti dengan nada berapi api.

Apakah capres Prabowo sudah resmi menjadikan Muhaimin Iskandar (Ketum PKB) sebagai wapres?

Menurut Sulianti, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Gerindra pusat. “Yang kita tau Gerindra bersama PKB resmi berkoalisi. Dibuktikan dengan telah dibentuknya sekber (sekretariat bersama). Kalau pak Muhaimin cawapres, belum ada penyampaian resmi dari DPP,”imbuhnya.

Pada perayaan HUT ke 15 partai Gerindra Banggai, turut dihadiri Ketua Dewan Penasehat Hj Linda Sanusi Tjafjo, Ketua OKK Abdul Jalal Yunus dan Sektetaris Julius Tipa.

Anggota DPRD Banggai, Winancy Ndobe dan Muhtar Dari. Serta jajaran pengurus partai, organisasi sayap dan sejumlah simpatisan partai.*

The post Target 7 Kursi Pileg 2024, Gerindra Banggai Bidik Kantong Suara Lawan appeared first on Portal Luwuk.

Tak hadirnya para anggota legislatif tersebut karena bertepatan para wakil rakyat sedang dalam agenda reses.

Untuk menerima usulan pendemo di kantor DPRD Banggai, Kamis (26/01/23), Humas Sekretariat DPRD Banggai Aiya Karim mengambil alih dengan menemui dan menampung aspirasi pendemo.

Aiya Karim mengatakan, keluhan pendemo telah diterima dan akan dilaporkan ke pimpinan dewan. “Pukul 10.00 Wita pagi, ada unjuk rasa dari pedagang pasar sentral sebanyak 20 orang,”ujar Aiya Karim.

Keberatan para pendemo lanjutnya akan dilanjutkan kepada pimpinan DPRD Banggai. Keberatan dalam bentuk pernyataan sikap itu, seputar kenaikan pemberlakuan retribusi pasar hingga 100 persen.

Bagi pedagang, itu sangat memberatkan dalam point tuntutanya. “Karena anggota sedang menjalankan reses, kami tampung aspirasinya untuk dilaporkan ke pimpinan,”tuturnya.

Bahkan ia menyarankan ke pendemo untuk menyurat resmi ke DPRD. Dasar surat itu akan dilakukan rapat antara DPRD dan pedagang kembali.

“Kami sampaikan buatkan surat resmi ke dewan. Nanti pimpinan memutuskan untuk agenda rapat dengan pedagang,”ujar Aiya Karim.*

The post Humas DPRD Banggai Terima Demo Pedagang Pasar Sentral Luwuk appeared first on Portal Luwuk.

Hal ini tentu akan memberikan inovasi tersendiri bagi para aleg, untuk lebih giat lagi bekerja, produktif dan inovatif dalam melayani rakyatnya.

Namun dari 35 Anggota DPRD Banggai yang ada, baru 21 aleg yang menempati ruang kerja baru. Ruang kerja berukuran 3×4 itu, terletak pada lantai dasar gedung yang selama ini dijadikan lokasi parkir.

Sementara unsur pimpinan DPRD yakni Ketua DPRD Suprapto, Wakil Ketua 1 Batia Sisilia Hadjar dan Wakil Ketua 2 Samsul Bahri Mang, tetap betah pada ruang lamanya.

Sama halnya dengan para ketua komisi, ketua fraksi dan alat kelengkapan lain, juga tetap pada posisi semula, menempati ruang lama dengan catatan akan dilakukan rehab kembali.

“Semua anggota telah bersepakat membagi ruang kerja. 21 aleg menempati ruang baru. Sementara lainya tetap menggunakan ruang lama yang akan direhab terlebih dahulu,”kata Sekretaris Dewan (Sekwan) Banggai, Ferry Sujarman kepada Portal Luwuk, Selasa (17/01/23).

Ferry menjelaskan, rehap dan penambahan ruang pada eks lokasi parkir tersebut, menghabiskan anggaran Rp 900 juta.

“Proyek rehabilitasi dan penambahan ruang ini menghabiskan dana Rp 900 juta. Melalui penetapan  APBD Tahun 2022 pada Dinas PUPR Kabupaten Banggai,”kata Ferry.

Pembiayaan tersebut tidak termasuk perabot yang ada didalamnya. Seperti almari, meja kursi dan komputer. “Pembiayaanya dibuat terpisah lewat pengadaan barang dan jasa,”tuturnya.

Menurutnya, penambahan ruang DPRD Banggai sudah selayaknya dilakukan. Mengingat terbatasnya ruangan selama ini, berpotensi menghambat kerja kerja para wakil rakyat.

Dengan adanya ruang kerja baru ini kata Ferry, kerja kerja pelayanan dewan akan semakin baik kedepan.

“Sekarang kita lagi beres beres, begitu sudah siap, 21 aleg bisa menempati ruang tersebut,”ucapnya.*

The post Kantor DPRD Banggai Selesai Direnovasi, Hanya 21 Aleg Tempati Ruang Baru appeared first on Portal Luwuk.

Menurut orang nomor satu di DPRD Banggai itu, manakala kepentingan publik diperhadapkan pada DPRD sebagai wakil rakyat, sepanjang itu berorientasi untuk kepentingan rakyat, DPRD tentu tidak keberatan.

“Kami tidak keberatan sepanjang berorientasi kepentingan publik. Hanya saja soal ini harus dibahas lanjut. Terkait bagaimana lokasi kantor baru, apakah refresentatif dalam mendukung kerja kerja dewan atau bagaimana,”kata Suprapto kepada wartawan saat jumpa pers di kantor DPRD Banggai, Jumat (30/12/22).

Ia menjelaskan, keberadaan kantor yang ada sekarang yang berlokasi di jalan Samanhudi Kelurahan Luwuk, memang sudah tak relevan lagi dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Sementara untuk pemindahan ke kantor baru di kompleks perkantoran Halimun, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, juga harus dipertimbangkan aspek kelayakanya.

“Biar bagaimanapun kami ini juga adalah wakil rakyat yang setiap saat melayani rakyat, sehingga fasilitas yang disiapkan harus memadai dan refresentatif,”tekan Suprapto.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Banggai ini menambahkan, masalah ini sudah sempat dibicarakan bersama pihak eksekutif dan masih akan ditindaklanjuti.

“Perbincangan kami dengan pak bupati seperti itu, kami bisa pindah kalau lokasi kantor sudah siap digunakan dalam mendukung kerja kerja dewan kedepan,”ujarnya.*

The post Wacana DPRD Banggai Pindah Kantor Mengemuka, Prapto : Kami Bisa Pindah Asal Refresentatif appeared first on Portal Luwuk.