“Kemungkinan minggu ketiga Februari 2024 RPJPDnya dibahas. Untuk saat ini baru Musrenbang Tahap 1 setiap kecamatan yang dilaksanakan dan karena menghadapi Pemilu 2024, maka ditunda pembahasan RPJPD,”kata Fery Sujarman kepada Portalluwuk.com Rabu (7/2/2024) di ruang kerjanya.

Usai penetapan RPJPD, dewan akan ikut Musrenbang Tahap II difokuskan zona wilayah yang mengakomodir beberapa kecamatan. Sebelumnya lanjut Fery, dewan sudah melakukan reses disemua kecamatan dan dilanjutkan Musrenbang Tahap I.

“Penting RPJPD ini dibahas untuk menjadi rujukan pemerintah daerah dalam meletakkan kebijakanya. Jadi aturan perencanaan sudah berubah. Seluruh kebijakan pembangunan akan mengacu RPJPD, termasuk Pokir (pokok pikiran) dewan,”terang Fery.

Jika mengacu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Disebutkan, RPJPD adalah penjabaran visi misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun. Disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

Dengan demikian RPJPD periode 20 tahun kedepan akan mencerminkan
cita-cita kolektif yang ingin dicapai daerah serta strategi mencapainya, disesuaikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah berdasarkan dinamika daerah itu sendiri dan nasional.

Atau tepatnya, RPJPD akan lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar untuk memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Tahunan.

“Jadi ini sebatas kerangka besar perencanaan yang memberikan batasan serta dasar acuan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada lingkup waktu lebih pendek dan dijalankan secara kontinyu periode ke periode,”terang Fery.*

The post Usai Pemilu, DPRD Banggai Agendakan Pembahasan RPJPD Tahun 2025-2045 appeared first on Portal Luwuk.

Pengumuman bernomor : 263/PL.01.4-PU/7201/2/2023 tersebut ditandatangani Ketua KPU Banggai Santo Gotia pada Tanggal 18 Agustus 2023.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Banggai mengumumkan DCS Anggota DPRD Kabupaten Banggai dengan persentase keterwakilan perempuan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DCS dari Tanggal 19-28 Agustus 2023.

Bunyi pengumuman tersebut juga menerangkan, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis
terkait dengan pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kedua, masukan dan tanggapan masyarakat disertai dengan bukti identitas
diri dan bukti yang relevan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Banggai melalui website info pemilu KPU yaitu https://infopemilu.kpu.go.id.

Atau mengunjungi Kantor KPU Kabupaten Banggai dengan alamat kompleks perkantoran bukit Halimun serta dapat melalui email: kpu.kab.banggai@gmail.com.

Sebagaimana pantauan media ini, dari 17 partai politik yang mengajukan DCS, Partai Nasional Demokrat (NasDem) tertinggi mengajukan keterwakilan 15 orang perempuan atau 43 % dari 35 calon. Disusul PDI Perjuangan 13 orang atau 37% dari 35 calon.*

The post KPU Umumkan DCS 17 Parpol Bakal Calon Anggota DPRD Banggai Pemilu 2024 appeared first on Portal Luwuk.

Menyikapi hal ini, komisi yang dipimpin Irwanto Kulap langsung merespons dengan menggelar RDP, Selasa (6/6/23). Hadir BAN Sulteng, Diknas Banggai dan 23 Camat.

Ketua BAN Sulteng Gajali Lembah dalam paparanya mengatakan, setiap sekolah dan madrasyah wajib terakreditasi. Mengingat lembaga pendidikan adalah tempat melahirkan anak anak didik yang terbaik untuk generasi kedepan.

Kabupaten Banggai adalah urutan kedua di Sulteng dengan 566 sekolah dan madrasyah dari keseluruhan 5000 sekolah di Sulteng.

Sementara banyaknya sekolah ini tidak sebanding dengan kemajuan standar pendidikan karena masih menyisahkan 117 sekolah dan madrasyah belum terakreditasi.

Sisi lain lanjutnya, ada amanah undang undang yang harus dijalankan. Dimana setiap sekolah maupun madrasyah wajib akreditasi.

“Yang terjadi di Banggai banyak sekolah kurang merespons dan takut diakreditasi. Hal ini dibuktikan dengan tahun 2023 ini saja hanya 20 persen yang baru melakukan pengisian penilaian akreditasi online,”kata Gajali Lembah.

Ia berharap lewat RDP kali ini akan lahir rekomendasi untuk memberikan solusi. Minimal penekanan bagi Diknas Banggai untuk melakukan sosialisasi.

Mestinya setiap sekolah untuk mendapatkan dana BOS dan bisa ujian sendiri syaratnya terakreditasi. Sebaliknya bagi yang belum terakreditasi, ujian harus bergabung dengan sekolah lain.

“Ini sebagai upaya untuk memotifasi sekolah lebih giat dalam menyikapi mutu pendidikan lewat penilaian akreditasi oleh asesor,”tuturnya.

Diknas Banggai yang diwakili Rudi Budaya mengakui untuk tahun 2023 ada 117 sekolah yang perlu dilakukan akreditasi. Dari jumlah tersebut SD 79 dan SMP 25. Sisanya sudah melakukan pengisian online. “Dari 117 sekolah dan madrasyah tersebut, sebagiannya telah berakhir tahun ini batas waktu 5 tahun akresitasi,”ujar Rudi.

Dia menambahkan, selama ini Diknas terus melakukan sosialisasi kesekolah sekolah dan bahkan melakukan pendampingan. Bahkan kepsek dan operator juga diundang untuk mempermudah pengimputan.

Kondisi di lapangan banyak ditemukan pula, sekolah mengalami banyak kendala. Utamanya tidak tersedianya jaringan internet dan terbatasnya operator pengimputan data.

“Kondisi ini yang menyulitkan sekolah sekolah lamban dalam merespon masalah ini. Namun dinas akan berusaha dengan mengkoordinasikan ulang agar percepatan akresitasi segera dilakukan,”tandasnya.*

The post RDP Komisi 1 DPRD Banggai Ungkap 117 Sekolah dan Madrasyah Belum Terakreditasi appeared first on Portal Luwuk.

Samiun sendiri adalah anggota legislatif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Usulan PKS yang mengajukan calon PAW kepada Samiun sesuai suratnya, yang bersangkutan resmi mundur dari partainya dan bergabung dengan Partai Demokrat.

“Itu adalah hak konstitusional partai sesuai Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kami hindari yang namanya politik. Itu urusan internal, fokus kami kesoal prosedur,”ungkap Feri menjawab pertanyaan wartawan sejauh mana penanganan proses PAW Samiun L. Agi yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/6/23).

Begitu diajukan calon PAW oleh PKS beberapa waktu lalu lanjutnya, dewan langsung melakukan tahapan administrasi.

Ia menambahkan, surat PKS telah didisposisi pimpinan dan saat ini telah berproses ke KPU Banggai. “Kami sudah surati KPU untuk meminta daftar nama calon pengganti. Sesuai ketentuan KPU harus membalas surat lima hari kerja saat surat DPRD diterima,”jelas Feri.

Setelah menerima surat penetapan nama calon PAW dari KPU, DPRD kemudian menyurati Gubernur Sulteng selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat melalui Bupati Banggai dengan waktu tujuh hari kerja untuk meneruskan ke gubernur Sulteng.

“Pemprov Sulteng sendiri hanya mempunyai waktu 14 hari kerja untuk mengeluarkan surat keputusan Peresmian, Pengangkatan dan Pemberhentian anggota DPRD Banggai. Begitu kontruksi regulasinya,”beber Feri.

Setelah surat keputusan diterima DPRD, selanjutnya dewan melalui badan musyawarah (Banmus) mengatur jadwal terkait pelantikan.

“Jika menghitung alur waktu dari sekarang, maka awal Juli 2023 sudah ada prosesi pelantikan calon PAW yang baru,”tandasnya.*

The post Sekwan Feri Sujarman : Kami Hindari Ranah Politik, Tapi Fokus Prosedur appeared first on Portal Luwuk.

“Disetiap pertemuan caleg NasDem, pak bupati selalu berharap NasDem 10 kursi DPRD Banggai di pileg nanti. Itu artinya secara internal beliau selaku dewan pertimbangan berharap besar NasDem menang. Jadi tak perlu dipaksa untuk harus cawe cawe,”ucap Sukri Djalumang yang ditemui di ruang kerja Komisi II DPRD Banggai, Senin (5/6/23)

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) NasDem Banggai ini menegaskan, caleg yang disodorkan partainya telah melalui proses dengan mempertimbangkan tiga indikator.

Diantaranya NasDem pada pileg 2019 telah mengantongi 6 kursi. “Ini modal kami untuk menambah kursi. Minimal satu dapil tambah satu kursi lagi,”jelas Sukri.

Sementara indikator kedua, komposisi caleg NasDem di empat dapil dari segi elektoral dan sumber daya, sangat mumpuni.

Sementara indikator ketiga, NasDem memiliki seorang Ketua Dewan Pertimbangan Amirudin Tamoreka yang secara kebetulan seorang bupati.

“Tiga indikator ini yang meyakini kami untuk memposisikan target 10 kursi pada pileg 2024 dan diyakini mampu direalisasikan,”tandasnya.

Lalu bagaimana dengan pemetaan dapil 3 yang rawan diperebutkan parpol karena hanya memiliki 4 kuota kursi. Apakah NasDem mampu merebut dua kursi sekaligus?

Sukri menyebut, komposisi 4 caleg NasDem adalah mereka yang direkrut hasil konsultasi dan usulan rakyat dapil tiga itu sendiri. Juga ikatan emosional keterwakilan pemilih dan kemampuan menjadi pertimbangan.

“Segala kemungkinan bisa terjadi. Kami menempatkan caleg tentu sudah dengan hitung hitungan pemetaan lapangan. Jadi dua kursi memungkinkan,”tuturnya.

Hasil penelusuran media ini keempat nama tersebut yakni Sukri Djalumang, Gafar Tokalang, Rosmery Saadjat dan Salonika Siribun.

“Intinya target 10 kursi NasDem adalah sudah sangat rasional dan yakin bisa diraih,”tandasnya.*

The post Sukri Sikapi Target NasDem Menang Pileg 2024 : Bupati Amirudin Tak Harus Cawe Cawe appeared first on Portal Luwuk.

Melalui rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Banggai terungkap, perwakilan pedagang mengharapkan agar proses relokasi pedagang untuk tidak jauh jauh dari pasar.

“Pemerintah mau bangun tapi kami harus dipertimbangkan tempat berjualan, tidak jauh dari pasar. Menurut informasi kami ditempatkan di sepanjang pantai jole,”tutur salah seorang pedagang.

Ketua Komisi II DPRD Banggai Sukri Djalumang menjelaskan, relokasi pedagang bertujuan mengamankan lokasi proyek pembangunan pasar, untuk mengamankan lapak dan kios sekitar lokasi.

“Alat berat yang masuk tentu harus diberi akses. Karena pengerjaan kontruksi bertingkat ini rawan resiko kecelakaan. Sehingga pemerintah harus mengatur dengan cara relokasi sementara ke lokasi yang disepakati bersama,”tandas Sukri Djalumang saat memimpin rapat.

Asisten II yang membidangi administrasi pembangunan dan ekonomi Setda Banggai Ferlin Monggesang mengatakan, pembangunan pasar simpong sudah terencanakan melalui APBD Tahun 2023 dan akan segera dibangun dengan dana Rp 14,3 miliar.

Relokasi mau tidak mau harus dilakukan untuk sementara waktu. Tentu dengan mempertimbangkan keberlanjutan pedagang untuk berjualan.

“Ini pesan pak bupati agar pedagang tetap menjadi prioritas, tanpa menyampingkan rencana pembangunan pasar yang setelah jadi akan digunakan lagi oleh pedagang eks kebakaran,”kata Ferlin.

Pemerintah tentu akan mempertimbangkan soal akses masuk alat berat oleh rekanan. Sehingga relokasi akan dilakukan dalam waktu dekat dengan melihat lokasi mana yang ideal untuk penempatanya.

“Sehari dua tim akan turun untuk meninjau lokasi. Berharap para pedagang bisa turut serta menyukseskan program pemerintah. Soal lokasi mana yang pas, kita akan sepakati bersama,”tuturnya.

Hal yang sama diungkapkan Sukri Djalumang agar apa yang menjadi program pemerintah masyarakat harus mendukung.

Bangunan tiga lantai ini wujud dari kepedulian dan kesungguhan bupati dalam menyiapkan fasilitas untuk rakyatnya. Rakyat harus bangga dengan pemimpin seperti ini.

Bangunan pasar ditata dan yang menempatinya juga para pedagang. Mestinya didukung. Soal relokasi akan dibicarakan bersama tim yang sudah dibentuk.

“Komisi II akan ikut dalam rumusan penempatan yang sesuai sehingga proyek tetap jalan, pedagang aman berjualan dan terhindar dari debu,”tandas Sukri yang turut diamini anggota komisi II DPRD Banggai lainya.

Seperti diungkapkan Masnawati, politisi Gerindra ini mengatakan, relokasi dilakukan dengan mempertimbangkan jualan para pedagang. “Ada baiknya turun lokasi dan dibicarakan bersama, lokasi mana yang tepat,”saran Masnawati.

Beberapa aleg seperti Fuad Muid, Mursidin, Hasman Balubi dan Hanira Lasantu juga turut memberikan peryataan serupa untuk menyelesaikan masalah relokasi tanpa merugikan pedagang dan pembangunan tetap berjalan semestinya.

Rapat akhirnya ditutup Sukri Djalumang dengan keputusan tim akan melakukan peninjauan ke lokasi pasar Simpong.

Turut hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagrin) Rudi Bullah, Kasat Pol PP Banggai, Perwakilan PUPR Banggai, Camat Luwuk Selatan, Kepala UPT Pasar Simpong dan instansi lainya.*

The post Sukri Pimpin RDP Relokasi Pedagang Simpong, Pasar Tiga Lantai Segera Dibangun appeared first on Portal Luwuk.

“Dalam ketentuan seperti itu. Setiap calon hanya diusung satu partai politik,”kata Alwin Palalo, Kamis (11/05/23).

Ia kembali menegaskan, bagi parpol yang mencalonkan seseorang sebagai anggota DPRD Kabupaten Banggai, tidak dapat dicalonkan partai politik lain, jika yang bersangkutan lebih dahulu dicalonkan karena secara otomatis tertolak sistem pencalonan (Silon), terhadap keanggotaan partai.

“Nanti terbaca ganda dan ditolak silon. Jadi parpol yang lebih dahulu mendaftarkan, itu yang diterima sistem,”tandas Ketua Divisi Teknis KPU Banggai ini menjawab pertanyaan wartawan seputar selentingan adanya calon pindah parpol pengusung, usai menerima pendaftaran partai Nasional Demokrat (NasDem) Banggai, dua hari lalu.

Bahkan keinginan merubah formasi Bacaleg oleh parpol, apakah mengganti calon atau merubah nomor urut, masih bisa dilakukan sesuai regulasi pencalonan PKPU No 10 Tahun 2023.

“Masih bisa dirubah. Bahkan sampai pada tahap belum ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) masih bisa. Tapi tidak bagi calon yang sudah terusung parpol tertentu, lalu diterima lagi pada pendaftaran oleh parpol lain. Kalau itu tidak bisa,”tandasnya.*

The post KPU Ingatkan Calon DPRD Banggai Hanya Diusung Satu Parpol appeared first on Portal Luwuk.