“Kalau semua kecamatan dan desa memperkuat evaluasi, minimal sekali dalam sebulan, dipastikan capaian PBB bisa 100 persen,”ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banggai Damri Dayanun.

Usai mendampingi Bupati Banggai Amirudin menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) PBB-P2 yang dilaksanakan Bapenda Banggai secara serentak kepada ratusan kepala desa/lurah dan aparat di Graha Pemda, Rabu (7/2/2024).

Beda halnya dengan realisasi PBB dalam Kota Luwuk yang tersebar pada tiga kecamatan. Yakni Luwuk Selatan, Luwuk dan Luwuk Utara. Menurut Damri, 90 persen sebagaimana keinginan Bupati Banggai itu sudah tepat untuk direalisasikan.

Mengingat beban target PBBnya besar. Hal ini jelas berpengaruh pada hitungan capaian persentase dibanding wilayah kecamatan lainya. “Luwuk saja Tahun 2023 lalu dibebani target PBB Rp1,5 miliar, tercapai hanya 85 persen,”sebut Damri.

Meski secara keseluruhan lanjutnya, PBB Banggai terealisasi 70,86 persen atau Rp 9,77 miliar dibanding tahun 2022. “Artinya ada pertumbuhan 6,05 persen atau naik sekira Rp600 juta di Tahun 2023 dibanding realisasi Tahun 2022,”jelasnya.

Adapun target keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tahun 2023 sebanyak Rp 234,89 miliar, terealiasasi 98,11 persen. PAD Kabupaten Banggai ini mengalami pertumbuhan 11 persen dari Tahun 2022 sebesar Rp 211,62 miliar.*

The post Tahun 2023 Realisasi PBB Capai 70.86 Persen, Damri Dayanun : Untuk Mencapai 100 Persen Perbanyak Evaluasi appeared first on Portal Luwuk.

Rapat persiapan tersebut dipimpin langsung Kabag Organisasi Ahmad Rivai S. Lasore. Sebagaimana surat Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementrian PANRB Nomor : B/276/AA.04/2023. Perihal Undangan Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIB Tahun 2023

Rapat bertujuan untuk memastikan Banggai akan terus berkomitmen meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Bersama perwakilan instansi terkait, materi yang dibahas, menyorot pentingnya kerjasama antar instansi dalam mencapai tujuan evaluasi SAKIP, berikut tahap persiapan perbaikan untuk mencapai standar kinerja yang lebih tinggi.

“Tujuan utama dari evaluasi ini mengkoordinasikan persiapkan terhadap pelaksanaan evaluasi SAKIP 2023,”tutur Kabag Organisasi, Ahmad Rivai.

Kepala Bappeda Ramli Tongko menegaskan, evaluasi SAKIP merupakan kunci dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi kedepan.

“Semua pihak diminta berkontribusi dalam upaya meningkatkan transparansi akuntabilitas pelayanan publik,”tandas Ramli.*

The post Persiapan Evaluasi SAKIP 2023 di Banggai, Bagian Organisasi Gelar Rapat Bersama appeared first on Portal Luwuk.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Sulteng menolak melakukan evaluasi terhadap APBD-P dengan alasan pengesahan APBD-P mengalami keterlambatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai.

Atas dasar penolakan tersebut Bupati Amirudin langsung bergerak cepat mengajukan permohonan untuk menemui Mendagri memfasilitasi APBD-P dimaksud.

Berdasarkan permohonan Bupati tersebut Kemendagri menjadwalkan pertemuan bersama bertempat di Gedung A Kantor Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Pertemuan ini diterima langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan. Pada kesempatan tersebut, Amirudin menjelaskan tujuan permjntaan terkait evaluasi APBD-P.

Muhammad Tito Karnavian dalam pertemuan itu langsung merespons dan memerintahkan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan untuk melakukan evaluasi sesuai ketentuan berlaku.

Informasi diperoleh media ini melalui DKISP Banggai, dalam waktu dekat Kemendagri melalui Direktorat Bina Keuangan Daerah akan menurunkan Tim Evaluasi ke Kabupaten Banggai.

Pada prinsipnya APBD-P TA 2023 tetap dapat dilakukan terhadap program dan kegiatan yang bersifat mandatory, wajib dan prioritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Amirudin menyampaikan terima kasih kepada Mendagri Tito Karnavian dan Plh. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan atas respons cepat dan positif dalam memproses evaluasi APBD-P 2023 tersebut.

Turut hadir mendampingi Bupati Banggai, Kepala Bappeda Litbang/Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai, Kepala DKISP Kabupaten Banggai, Kepala Brida Kabupaten Banggai, dan Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai.*

The post Bupati Amirudin Bergerak Cepat Temui Mendagri Tito Karnavian, Bahas Evaluasi APBD-P 2023 appeared first on Portal Luwuk.

Kegiatan tersebut diikuti Kapolres Banggai AKBP Ade Nuramdani, SH, SIK, MM, Waka Polres Banggai, PJU dan seluruh Kapolsek secara virtual zoom meeting di Aula Rupatama, Selasa (31/1/23) pukul 14.30 Wita.

Pelaksanaa Anev ini untuk mengetahui capaian hasil kegiatan program Quik Wins Polri Presisi dari 4 kebijakan Kapolri tahun 2023 serta didukung 8 program unggulan dengan 28 kegiatan.

“Keempat kebijakan tersebut yaitu transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan public, dan transformasi pengawasan,”jelas AKBP Ade Nuramdani.

Usai mengikuti Anev, Kapolres Ade memberikan penekanan kepada seluruh peserta, operator dan penanggung jawab program agar memaksimalkan capaian kegiatan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat. Terutama menyelesaikan kegiatan yang belum terlaksana.

“Quick Wins adalah program untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Untuk itu berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam tugas sehari-hari,”pinta AKBP Ade Nuramdani.*

The post Mabes Polri Lakukan Evaluasi 8 Program Unggulan Presisi se-Indonesia appeared first on Portal Luwuk.