Hal ini berkaitan antisipasi penolakan Pemprov Sulteng terhadap evaluasi hasil pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2023.

“Kami Fraksi Golkar memuji sekaligus mengapresiasi upaya Bupati Banggai atas penolakan evaluasi APBD-P kita,”ujar Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Banggai, Irwanto Kulap kepada awak media di Kantin Aspirasi DPRD Banggai, Selasa (17/10/2023).

Menurut Irwanto, apresiasi patut disematkan kepada Bupati Amirudin karena suatu upaya penyelamatan pembiayaan APBD-P 2023.

“Bayangkan, jika APBD Perubahan Banggai tahun ini tetap ditolak ketika dikoordinasikan ke Mendagri. Maka ada banyak program yang tidak dapat dibiayai,”ujar politisi dapil dua Banggai ini.

Artinya harus disyukuri bahwa Bupati Amirudin telah mampu membuka gembok yang telah dikunci oleh Pemprov Sulteng. Hanya saja kata dia, pengesahan APBD Perubahan 2023 oleh DPRD Banggai tidak bisa digunakan.

“Nantinya APBD Perubahan menggunakan Perkada atau peraturan kepala daerah,”urai Irwanto.

Dalam ketentuannya, pembiayaan di APBD-P hanya memfokuskan tiga hal. Pertama, sifatnya pembiayaan mandatori. Kedua, pembiayaan wajib dan ketiga, pembiayaan prioritas.

Sifat pembiayaan mandatori itu seperti pembiayaan Pilkada oleh KPU dan Bawaslu. Sementara sifat pembiayaan wajib semisal gaji PNS, PPPK dan tunjangan kinerja. Terakhir sifat skala prioritas.

Untuk skala prioritas programnya hanya berkaitan dengan urusan pemerintah pusat. Seperti pembiayaan stunting dan pengendalian inflasi daerah.

Sebagaimana diketahui, Bupati Amirudin, MM menemui Mendagri Muhammad Tito Karnavian membahas evaluasi APBD-P 2023 bertempat di Kantor Kemendagri Gedung A, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Berdasarkan permohonan Bupati Banggai tersebut, pertemuan diterima langsung Mendagri Tito Karnavian dan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan.

Pada kesempatan tersebut, Tito Karnavian langsung merespons dengan memerintahkan Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan untuk melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.*Top

The post Ditolak Pemprov Sulteng, Golkar Puji Langkah Bupati Amirudin Temui Mendagri Tito appeared first on Portal Luwuk.

“Sudah perlu direvisi. Karena memang Perda Adat ini tidak lagi berkesesuaian dengan aturan yang lebih tinggi,”ungkap Irwanto Kulap menjawab perdebatan adat dalam media WhastApp group membahas kurang berpihaknya pemerintah daerah terhadap perkembangan adat Banggai.

Ketua Komisi I DPRD Banggai ini menambahkan, desakan merevisi adat sempat disuarakan lewat pandangan fraksinya dalam sidang dewan beberapa waktu lalu.

“Minggu lalu dalam paripurna dewan pengesahan 2 perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Fraksi Golkar sudah menyampaikan dalam pandangan fraksinya untuk dilakukan revisi Perda Adat,”jelas Irwanto, Rabu (22/02/23)

Tidak itu saja, secara personal ia juga proaktif memberitahukan kepada Sekretaris Adat Botomundoan Banggai H. Syofansah Yunan, untuk segera berkoordinasi dengan Bidang Seni Budaya Diknas Banggai dan Bagian Hukum Setda Banggai.

“Berharap rancangan revisi Perda Adat ini segera disusun. Untuk dibahas dalam sidang dewan berikutnya,”tandas politisi asal daerah pemilihan dua ini.

Tanpa revisi Perda lanjutnya, sulit bagi pemerintah daerah memberikan perhatian penuh, karena payung hukumnya tidak mengatur soal itu. Ini semua karena perdanya sudah kadaluarsa.

“Lembaga adat harus proaktif soal ini. Pemerintah daerah sejujurnya sudah sejak lama memberikan lampu hijau,”terang Sekretaris DPD II Partai Golkar Banggai ini.*

The post Fraksi Golkar Dorong Revisi Perda Adat Banggai, Minta Lembaga Adat Proaktif appeared first on Portal Luwuk.