Rapat persiapan tersebut dipimpin langsung Kabag Organisasi Ahmad Rivai S. Lasore. Sebagaimana surat Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementrian PANRB Nomor : B/276/AA.04/2023. Perihal Undangan Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIB Tahun 2023

Rapat bertujuan untuk memastikan Banggai akan terus berkomitmen meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Bersama perwakilan instansi terkait, materi yang dibahas, menyorot pentingnya kerjasama antar instansi dalam mencapai tujuan evaluasi SAKIP, berikut tahap persiapan perbaikan untuk mencapai standar kinerja yang lebih tinggi.

“Tujuan utama dari evaluasi ini mengkoordinasikan persiapkan terhadap pelaksanaan evaluasi SAKIP 2023,”tutur Kabag Organisasi, Ahmad Rivai.

Kepala Bappeda Ramli Tongko menegaskan, evaluasi SAKIP merupakan kunci dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi kedepan.

“Semua pihak diminta berkontribusi dalam upaya meningkatkan transparansi akuntabilitas pelayanan publik,”tandas Ramli.*

The post Persiapan Evaluasi SAKIP 2023 di Banggai, Bagian Organisasi Gelar Rapat Bersama appeared first on Portal Luwuk.

“Polri telah menerbitkan aturan yang mengatur netralitas anggota Polri dalam Pemilu 2024,”kata Al Amin saat memberikan arahan kepada sejumlah personel di kawasan perkantoran bukit Halimun, Mapolres Banggai, Rabu (25/10/2023).

Ia menjelaskan, aturan terkait netralitas Polri dalam Pemilu 2024 sudah ada dan sangat jelas. Kapolri menegaskan bahwa netralitas harus menjadi pegangan bagi semua anggota di Banggai.

Al Amin mengatakan, netralitas Polri dalam Pemilu 2024 adalah kunci utama dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran proses demokrasi di Indonesia.

“Komitmen netralitas Polri ini diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sebagai penegak hukum yang adil dan berintegritas,”harapnya.

Perwira pangkat dua balak ini menyebutkan, salah satu aturan yang mengatur netralitas personel Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, pada Pasal 28 ayat (1).

“Yang berbunyi Polri bersikap netral dalam kehidupan politik tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Ayat (2) berbunyi, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih,”terang Al Amin.

Selain itu, netral Polri juga diatur dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan pengubahan dari dua Peraturan Kapolri (Perkap). Yakni Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

“Dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tertuang pada Pasal 4 tentang Etika Kewarganegaraan huruf h berbunyi setiap pejabat dalam etika kewarganegaraan wajib bersikap netral dalam kehidupan politik,”tandasnya.*

The post Polisi Bersikap Netral Dalam Pemilu 2024, Kasi Humas : Kunci Utama Menjaga Keamanan appeared first on Portal Luwuk.