Kini, dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati No.20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Maka objek PBJT yang meliputi penjualan, penyerahan dan atau konsumsi barang dan jasa akan dikenakan pajak.

“Makan dan Minum meliputi penyediaan layanan penyediaan makanan dan atau minuman berupa meja, kursi dan atau peralatan makanan disebuah restoran dapat dikenakan pajak,”kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Banggai, Sunarti, SE disela sela sosialisasi pajak yang ditemui Portalluwuk.com dua hari lalu.

Ada juga penyedia jasa boga dan atau katering yang melakukan proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan, juga dikategorikan objek yang wajib untuk dikenakan pajak.

Tarif PBJT makanan dan minuman ditetapkan sebesar 10%. PBJT yang terutang akan dipungut pada wilayah tempat penjualan, penyerahan atau konsumsi barang dan jasa dilakukan.

“Jadi pemberlakuan pajak PBJT ini ada regulasinya. Bahkan tata cara pembayaranya juga diatur lebih spesifik,”terang Sunarti.

Bapenda selaku leading sektor pemungutan pajak pasca lahirnya aturan baru berikut turunanya, mau tak mau intens melakukan sosialisasi dalam rangka pencapaian sumber penerimaan daerah.

Dimana seluruh pelaku usaha, restoran, warung, katering, cafe wajib memungut pajak 10 % ke konsumen yang dimana pajak PBJT atas makan dan minuman ini merupakan pajak bulanan.

Pajak inipun tidak hanya berlaku di Kabupaten Banggai, tapi diseluruh kabupaten/kota di Indonesia telah diterapkan. Bahkan Kabupaten Banggai dianggap belum sepenuhya merata pemberlakuannya sehingga perlu disosialisasikan lebih intens. 

Olehnya, bagi pelaku usaha yang sudah memungut pajak makan dan minuman wajib menyetor paling lama 10 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

Adapun Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

“Pengenaan PBJT ini dihitung berdasarkan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen meliputi jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan minuman, dengan rentang waktu selama sebulan,”ucapnya.*

The post Pajak PBJT Terus Disosialisasikan, Sasar Konsumen Barang dan Jasa Tertentu Dikenakan 10% appeared first on Portal Luwuk.