Proses tahap 2 dalam penanganan kasus dugaan pencabulan tersangka HA (19) terhadap anak di bawah umur usia enam tahun.

Kasat Reskrim Polres Banggai AKP Tio Tondy Saat dikonfirmasi Kamis (29/2) membenarkan pihaknya telah menyelesaikan tahap 2 dugaan kasus pencabulan tersebut.

“Pengiriman tersangka HA yang merupakan warga Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara diterima oleh Jaksa Trilaksono beserta barang bukti dilakukan pukul 11.00 Wita,”terang Tio.

Kepada tersangka disangkakan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 76d subs Pasal 82 Ayat (1) jo 76e UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 17 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.

Peristiwa ini terjadi pada Rabu (3/1/2024) sekira pukul 08.30 Wita. Saat itu ibu korban sedang bekerja membersihkan lantai pada salah satu hotel di Kota Luwuk.

Kemudian tersangka yang merupakan rekan kerja ibu korban tersebut, secara diam diam masuk ke dalam kamar dan mencabuli korban yang sedang tertidur.

“Aksi itu diketahui oleh ibu korban saat masuk kamar yang mendapati anaknya bersama tersangka tidak menggunakan celana,”tutupnya.*

The post Pelaku Cabul Anak Usia 6 Tahun Masuk Tahap II, Diterima JPU Kejari Banggai appeared first on Portal Luwuk.

Pelimpahan dilakukan usai JPU menyatakan berkas perkara kasus korupsi pengelolaan APBDesa Matabas dinyatakan lengkap alias P21.

“Iya kemarin penyidik Tipikor sudah melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi mantan Kades Matabas Bunta,”kata Kasat Reskrim AKP Tio Tondy kepada wartawan di kompleks perkantoran kawasan Bukit Halimun, Luwuk Selatan, Sabtu (17/2/2024) siang.

Mantan Kades Matabas tersebut dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyerahan tersangka dan barang bukti diterima langsung Kasi Pidus Ikhwal Sainul dan Jaksa Fungsional Hendra Polrak Tafona’o. “Penyerahan didampingi penasehat hukum tersangka,”tutupnya.

Melalui siaran pers Kasi Intel Kejari Banggai Sarman Tandisau menyebutkan, Penuntut Umum Kejaksan Negeri Banggai menerima pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti An. Alpian Bode dari penyidik
Polres Banggai dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan APBDesa Matabas Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah TA. 2020 dan TA. 2021 pada Jumat, 16 Februari 2024.

Adapun kronologisnya, tersangka Alpian Bode selaku Kepala Desa Matabas diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 141/2407/BPMPD Tanggal 7 Desember 2016 mempunyai tupoksi antara lain mengelola Keuangan dan Aset Desa, Menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

Pada Tahun 2020 ditetapkan APBDesa Matabas sebesar Rp 1.126.319.200 dan Tahun 2021 sebesar Rp 1.111.210.400 serta ditetapkan beberapa kegiatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Antara lain Bantuan Ternak dan Pakan Ternak, Penghasilan Tetap/Tunjangan Perangkat Desa dan Pembangunan Talud.

Dari kegiatan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan volume pekerjaan dan beberapa pekerjaan yang tidak dilaksanakan alias fiktif.

Seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan
dikendalikan langsung oleh tersangka dan keuntungan yang didapat dari kegiatan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Akibat perbuatan tersangka telah merugikan keuangan Negara/Daerah sebagaimana Hasil Audit Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai sebesar Rp 592.074.829.

Perbuatan Tersangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Selanjutnya tersangka dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Luwuk selama 20 hari, terhitung sejak Tanggal 16 Februari 2024 s/d Tanggal 06 Maret 2024,”ujar Sarman.*

The post Korupsi Rp592 Juta, Mantan Kades Matabas Alpian Bode Dilimpahkan Penyidik Ke JPU Banggai appeared first on Portal Luwuk.

Terkait perkara tindak pidana umum atas nama tersangka SK, RH, DH dan SS yang diduga melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan BBM Bersubsidi.

Kepala Seksi Intelijen Firman Wahyudi mengungkapkan, pada Selasa 03 Oktober 2023 pukul 14.00 Wita bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Banggai, penyidik Polres Banggai menyerahkan 4 tersangka penyalahgunaan BBM Solar bersubsidi beserta barang bukti.

Terhadap Tersangka SK dkk dilakukan Penahanan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk selama 20 (dua puluh) hari kedepan.

Kasus ini bermula ketika tersangka SK dkk diduga melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bersubsidi dari Kabupaten Tojo Una Una Ampana ke kota Luwuk.

Pengangkutan tanpa dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan tersangka SK dkk melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam kegiatan tersebut penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti diantaranya 3 (tiga) unit kendaraan, 32 (tiga puluh dua) Drum berisi Bio Solar bersubsidi dan 97 (Sembilan puluh tujuh) Jerigen berisi Bio Solar bersubsidi dengan total 10.538 liter Bio Solar.*

The post JPU Terima Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti 10.538 Liter Bio Solar appeared first on Portal Luwuk.

Adapun ke 18 orang tahanan tersebut dikirim menggunakan mobil tahanan jenis Mini Bus milik Kejaksaan Negeri Banggai dengan melibatkan anggota satuan fungsi Sat Tahti dan Sat Samapta yang ada di Polres Banggai.

“Pengiriman tahanan dari Rutan Polres Banggai menuju Lapas kelas II B Luwuk dilakukan dua kali. Pertama dan kedua masing-masing 9 orang,”sebut Kasat Tahti Polres Banggai IPTU Ikhsanudin.

Sebelum pelaksanaan pemindahan, dipastikan seluruh tahanan benar-benar dalam kondisi sehat. Termasuk peryiapan berkas dan kelengkapan administrasi.

Selanjutnya Kasat Tahti Polres Banggai IPTU Ikhsanudin terlebih dahulu memberikan arahan kepada anggota pengawal tentang tugas yang dilaksanakan, meliputi cara bertindak serta upaya penyelamatan apabila terjadi sesuatu selama perjalanan. Agar tahanan dapat sampai di tempat tujuan dengan selamat.

“Pelaksanaan kegiatan pengawalan tahanan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP),”ungkapnya.

Secara keseluruhan, kegiatan pemindahan tahanan jaksa penuntut umum yang dititipkan pada Rutan Polres Banggai dan dipindahkan ke Rutan Kelas IIB Luwuk berjalan aman, lancar dan kondusif.*

The post 18 Tahanan JPU Dipindahkan Dari Rutan Polres Ke Lapas Kelas IIB Luwuk appeared first on Portal Luwuk.