Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pahangkabotan, Kantor Bappeda Litbang Banggai, Luwuk Selatan, Rabu (18/10/2023).

Hasil kajian dimaksud akan menjadi pedoman Pemkab Banggai yang akan mulai menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah kecamatan pada 2024.

Ketua Tim Peneliti Dr. Isnaini Rodiyah mengatakan, ada 4 urusan pemerintahan yang berpotensi dilimpahkan kewenangannya kepada camat. Diantaranya pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, penerangan jalan dan penanganan persampahan.

“Urusan pemerintahan wajib maupun pilihan yang memiliki potensi untuk diimplementasikan, perlu disusun pedoman umum dan standar operasional prosedur (SOP) atau pedoman teknis terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan,”kata Isnaini saat menyampaikan rekomendasi hasil kajian tim penelitian dalam Seminar Draf Akhir Kajian Pelimpahan Kewenangan Kepada Pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan kajian tim peneliti, kata dia, pemerintah daerah perlu merevisi Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 terkait urusan pemerintahan yang wajib dan pilihan (pasal 3 dan Pasal 4), terutama yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan.

“Selain itu pemerintah daerah perlu memenuhi kebutuhan sumber daya, baik sarana dan prasarana, manusia, dan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2024,”ujar Isnaini.

Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili mengatakan, pelimpahan kewenangan kepada para camat akan disertai pelimpahan anggaran.

“Untuk tahap awal, Insyaallah akan diberikan kepada setiap kecamatan kurang lebih Rp5 miliar,”kata Wabup Furqanuddin.

Ia berharap, pelimpahan kewenangan tersebut dapat mempercepat pencapaian visi misi pemerintah daerah pada tahun 2024.

“Ini menjadi alasan kami, sehingga pemerintah daerah perlu secepatnya mewujudkan visi misi yang tadinya harus dilaksanakan dalam 5 tahun, tapi dalam waktu 3,5 tahun ini harus bisa diwujudkan,”tambahnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah kecamatan perlu dibekali struktur pemerintahan memadai. Sehingga kegiatan teknis yang akan dilimpahkan, seperti pembangunan fisik, tidak terhambat dengan struktur pemerintah kecamatan.

“Saya berharap, yang kita limpahkan nantinya betul-betul yang sudah siap diakomodir pada struktur yang ada di kecamatan,”tandasnya.*

The post Pelimpahan Kewenangan Untuk Kecamatan, Ini Hasil Kajian Unismuh Sidoarjo appeared first on Portal Luwuk.

Rapat berlangsung di aula pertemuan umum Kantor Bupati Banggai kompleks perkantoran bukit Halimun, Tanjung Tuwis, Luwuk Selatan, Selasa (20/06/23).

Adapun tema kegiatan yakni “Banggai Manondok, Banggai Manonong, Banggai Maamat, Banggai Ma’imah” yang merupakan 4 kata dari empat etnis di Kabupaten Banggai. Yakni etnis Banggai, Saluan, Balantak dan Andio.

Agenda yang dipersiapkan yakni dimulai dari tanggal 6 Juli 2023 yakni kerja bakti pembersihan dilanjutkan tanggal 7 Juli pawai adat nusantara dengan cara jalan kaki disertai musik adat seluruh etnis di Kabupaten Banggai.

Tanggal 8 Juli 2023 HUT Kabupaten Banggai yang ditandai upacara peringatan dilapangan Mirqan Bukit Halimun. Tanggal 10 Juli dilakukan rangkaian olah raga tradisional plus bakti sosial yang melibatkan lingkungan sekolah.

Dilanjutkan 11-14 Juli agenda lomba kantor indah, pasar murah, lomba road race dan tour de Banggai dan lomba lomba lainya untuk menyemarakkan kegiatan tersebut. Dan ditutup malam puncak dihibur artis ibu kota Jakarta.

Bupati Banggai Amirudin Tamoreka menekankan pada perayaan kali ini akan dibuat semakin baik dan dibutuhkan keterlibatan semua pihak.

Utamanya dalam penyajian agenda kegiatan agar tidak monoton serta wajib menyertakan nuansa kearifan lokal.

“Misalnya pada kantor kantor pemerintah dan BUMN/BUMD sedari awal nuansa HUT segera diterapkan,”harapnya.*

The post Rapat Persiapan HUT Ke 63 Kabupaten Banggai Tahun 2023, Ini Agendanya appeared first on Portal Luwuk.

Penataan daerah otomom baru sesungguhnya bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah untuk mensejahterakan dan terpenuhinya akses pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

Penilaian ini diungkapkan Rektor Universitas Muhammadiyah Luwuk, Sutrisno K. Djawa kepada Portal Luwuk belum lama ini.

Peraih doktor dan magister jebolan Univeritas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini menerangkan, dibalik usulan tersebut, pemerintah daerah sudah seharusnya menyiapkan desain induk untuk menjadikan patokan setiap wilayah membentuk daerah otonom baru.

Berbagai aspek yang perlu dilakukan kajian, yakni mulai dari luas wilayah, demokrafi, termasuk sosio kultur budaya dan bahkan pertahanan keamanan pada wilayah yang akan dimekarkan itu sendiri.

“Sehingga rekomendasi yang diberikan kepada para pemangku kepentingan, benar benar telah melalui sebuah proses analisis yang komprehenship. Tidak diragukan lagi,”ujarnya.

Belakangan ini nilai Sutrisno, pemerintah daerah getol memecah wilayah menjadi beberapa bagian. “Kita ketahui sendiri ada yang namanya DOB Tompotika, Batui Toili dan Kota Luwuk. Kedepan entah wilayah mana lagi,”kritik Sutrisno.

Belum lagi keinginan membentuk wilayah kecamatan dan desa juga banyak disuarakan. Jika ini tidak segera disikapi pemerintah daerah dengan melakukan analisis penataan lebih dulu, maka setiap berganti kepemimpinan muncul lagi wilayah wilayah baru yang minta mekar sesuai hasrat politik.

“Ini jelas membutuhkan biaya besar dan SDM memadai. Tetapi jika desain penataan telah dibuat dan disahkan pemerintah daerah, kedepan tinggal penyesuaian persyaratan untuk memenuhi ketentuan regulasi,”ucapnya.

Misalnya wilayah Kota Luwuk mau mekar, tinggal dilihat aspek persyaratan. Mulai jumlah kecamatan, luas wilayah, penduduk dan infrastruktur pendukung lainya.

“Jadi tergantung mana yang sudah bisa mekar atau belum sama sekali sesuai regulasi. Terpenting tidak keluar dari desain besar yang telah ditetapkan pemerintah daerah,”terang Sutrisno.*

The post DOB Bukan Didasarkan Politik, Sutrisno : Banggai Butuh Kajian Analis Penataan Kabupaten, Kecamatan dan Desa appeared first on Portal Luwuk.