Atas keberhasilan tersebut, Bupati Banggai Amirudin akhirnya menerima Alokasi Insentif Fiskal dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) sebesar Rp. 9.994.178.000 bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).

Kabupaten Banggai merupakan satu dari 34 Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota di Indonesia yang menerima Alokasi Insentif Fiskal Kemendagri. Hal ini merupakan bagian dari apresiasi pemerintah pusat.

Bupati Amirudin menuturkan, penyerahan insentif fiskal kali ini dirangkaikan Rakor Pengendalian Inflasi 2023. 

“Saya berterima kasih kepada Kemendagri atas pemberian insentif ini. Hal ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada Kabupaten Banggai,”ujar Amirudin.

Amirudin menambahkan, pemberian insentif ini didasarkan pada beberapa kriteria berupa perbaikan dan atau pencapaian kinerja dibidang tata kelola keuangan daerah.

Pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan No 400 Tahun 2023 tentang Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah tahun anggaran 2023. Terdiri dari 3 Provinsi, 6 Kota dan 25 Kabupaten untuk periode ketiga.

“Kami berkomitmen untuk terus bekerja keras dan berperan aktif dalam mendukung upaya pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga,”kata Bupati Amirudin sebagaimana rilis DKISP Banggai.

Belakangan ini pemerintah pusat terus bekerja sama dalam upaya mengendalikan inflasi di tingkat daerah. Menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk pertumbuhan berkelanjutan.*

The post Dampak Dari Menahan Laju Inflasi, Banggai Keciprat Bonus Fiskal Rp9,9 Miliar appeared first on Portal Luwuk.

Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat merupakan hasil dari diskusi yang panjang mengenai peran strategis kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Saya mendapatkan banyak masukan dari Direktur Jendral Bina Administrasi Kewilayahan dan Direktur Jendral Dekonsentrasi, disitu saya banyak berdiskusi soal pelimpahan kewenangan ini,”cerita Bupati Amirudin mengawali arahanya.

Dimana untuk mempercepat pencapaian visi misi pemerintah daerah lanjutnya, sebagian kewenangan ternyata bisa diberikan kepada kecamatan.

“Sewaktu saya menempuh pendidikan di Singapura, saya bertemu Walikota Makassar dan berdikusi banyak soal ini. Ternyata Walikota Makassar sudah lebih dulu sukses menjalankan pelimpahan sebagian kewenangan. Dari diskusi ini saya mengutus tim untuk melakukan kajian terhadap rencana tersebut,”tutur Amirudin.

Pelimpahan sebagian kewenangan merupakan komitmen konkret dari pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah, pemerataan pembangunan, pemberdayaan dan memperkuat pembinaan kemasyarakatan pada tingkat kecamatan.

Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan ini ujarnya, bukan berarti menghilangkan kewenangan yang telah dilaksanakan perangkat daerah.

Sebaliknya, hal ini harus dipandang sebagai bentuk aksi kolaboratif yang menekankan semangat gotong royong untuk mewujudkan visi misi pemerintah daerah.

“Dalam diskusi ini diharapkan Organisasi Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi urusan urusan yang belum maksimal dilaksanakan,”pinta Amirudin.

Tentu dengan kriteria berskala kecil yang tidak memerlukan kajian teknis yang tinggi. Juga tidak memerlukan teknologi tinggi dan dapat dilakukan secara swakelola agar segera diserahkan kepada Camat.

Sehingga pada tahun 2024 nanti, pelimpahan kewenangan kepada camat akan disertai pelimpahan anggarannya.

“Tahap awal dianggarkan Rp 5 Miliar untuk setiap kecamatan di 2024,”ucap Bupati Amirudin.

Selanjutnya menyangkut pelimpahan hal teknis, setiap OPD wajib memberikan bimbingan, pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan sesuai urusanya.

Ini untuk memastikan agar tidak terjadi tupang tindih pelaksanaan kegiatan antara OPD teknis dan kecamatan.

“Khusus para camat saya pesan agar tidak bermain-main dengan penggunaan anggaran. Laksanakan sesuai ketentuan serta selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan perangkat daerah teknis,”tandas Amirudin.*

The post Tahun 2024, Kecamatan di Banggai Keciprat Dana Rp 5 Miliar appeared first on Portal Luwuk.