Hal ini disampaikan Kepala Seksi Intelejen Kejari Banggai Firman Wahyudi melalui rilisnya.

Dalam penandatanganan MoU tersebut, pihak perusahaan diwakili Ridwan Kiay Demak. Adapun hal hal yang disepakati antara lain, pemulihan aset, konsultasi penanganan permasalahan hukum, pemberian bantuan hukum dan tindakan hukum lainnya pada bidang keperdataan dan tata usaha negara serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Ridwan Kiay Demak menyampaikan, tujuan dilakukanya MoU oleh Pertamina EP untuk menjalin kerja sama guna mendapatkan dukungan penuh dari Kejaksaaan RI.

Ini dalam rangka menuntaskan beberapa permasalahan hukum, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka menjaga ketahanan energi dalam negeri.

R. Wisnu Bagus Wicaksono selaku Kepala Kejaksaan Negeri Banggai juga menyampaikan kejaksaan siap membantu pendampingan hukum jika Pertamina membutuhkan pendapat dan masukan terkait masalah hukum, pendampingan dan SDM.

“Semoga kolaborasi yang telah berlangsung antara Pertamina dan Kejaksaan Negeri Banggai ini, dapat menjadi suatu pijakan untuk sinergi dan keselarasan yang berkelanjutan kedepannya,”R. Wisnu Bagus Wicaksono.*

The post Kejari Banggai Teken MoU Dengan PT Pertamina EP Donggi Matindok appeared first on Portal Luwuk.

Tim Kejari Banggai turut didampingi Plt Kepala Dinas P2KB, Kepala Bappeda (Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting), Plt. Kadis Perdagangan dan Perindustrian, Sekdis Kesehatan, Sekdinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Pengurus Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Daerah Banggai, Senin (10/07/23).

Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 sekaligus dukungan Kejari Banggai atas arahan Presiden RI Joko Widodo dalam upaya percepatan penurunan angka Stunting di Indonesia.

Untuk diketahui, pada periode 2022 angka stunting di Kabupaten Banggai mencapai
24%. “Data yang kami peroleh di Desa Bunga terdapat Ibu Hamil (3 orang), Ibu menyusui (4 orang), Bayi 0-11 bulan (2 orang) dan Bayi 12-59 bulan (1 orang),”kata Kepala Seksi Intelejen Kejari Banggai Firman Wahyudi.

Setelah prosesi penyerahan bantuan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) usai dilaksanakan, Tim Kejari Banggai berkunjung ke Rumah KPM beresiko Stunting terkait intervensi pembuatan MCK bagi rumah KPM beresiko Stunting tersebut.

“Penanganan stunting menjadi tanggung jawab bersama stakeholder, kami optimis
dengan kolaborasi pola penanganan tepat, konsisten dan monev berkala maka angka Stunting tahun depan akan menurun,”ujar Firman.*

The post Kejari Banggai Intervensi Pembuatan MCK Rumah KPM Beresiko Stunting di Bunga appeared first on Portal Luwuk.

Telah menyetujui permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dimohonkan Kejaksaan Negeri Banggai, Senin (5/6/23).

Ekspose secara virtual dipimpin Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, SH, MH dan dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Tengah Emilwan Ridwan SH, MH, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai R. Wisnu Bagus
Wicaksono SH, M.Hum dan masing masing jajaran.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Banggai Firman Wahyudi dalam rilisnya menyebutkan, adapun perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif atas nama tersangka Budi Utomo alias Utomo dari Penyidik Polsek Toili dengan sangkaan
melanggar Kesatu Pasal 372 KUHP atau KEDUA Pasal 378 KUHP.

Tersangka Budi Utomo alias Utomo pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Desa Mulyasari Kecamatan Toili Kabupaten Banggai.

Telah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dengan melawan hak, memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tetapi barang tersebut ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan.

Menurut Firman Wahyudi, awalnya saksi
Santoso menawarkan kepada tersangka Budi Utomo Alias Utomo untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil truk miliknya.

Dikarenakan membutuhkan uang untuk membayar biaya persalinan istrinya sehingga tersangka membantu saksi Santoso menjualkan truknya.

“Namun setelah terjual, tersangka tidak pernah memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil truk tersebut kepada saksi Santoso dikarenakan uangnya dipakai untuk membiayai Ibu tersangka yang saat itu sedang dirawat di RSUD Luwuk,”tutur Firman.

Bahwa akibat perbuatan tersangka tambah Firman, saksi Santoso mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000.

Adapun alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan
setelah melalui musyawarah di Kantor Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 24 Mei 2023.

“Tersangka, saksi korban dan pihak terkait menyetujui proses perdamaian yang
ditawarkan penuntut umum serta sepakat untuk melaksanakan perdamaian tanpa syarat,”ucapnya.

Adapun poin kesepakatan yang telah disepakati tersangka dan saksi lanjut Firman, yakni pertama, pihak saksi korban telah memaafkan perbuatan tersangka dan ada kesepakatan
damai.

Kedua, pihak saksi korban meminta agar tersangka tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ketiga tersangka meminta maaf kepada pihak saksi korban dan tersangka telah mengembalikan seluruh kerugian korban sejumlah Rp. 72.000.000. Masyarakatpun Merespon Positif.

Atas dasar tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banggai untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif.

Sesuai peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022
tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai
perwujudan kepastian hukum.

Sebagai tindak lanjutnya, pada Selasa Tanggal 06 Juni 2023 bertempat di Kantor
Kejaksaan Negeri Banggai, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai didampingi Plh. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum telah menyerahkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif kepada tersangka Budi Utomo yang dihadiri oleh Santoso (korban), keluarga korban/tersangka, penyidik, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta Jaksa
Penuntut Umum selaku fasilitator.

“Dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian
Penuntutan ini, maka perkara tersebut tidak dilanjutkan lagi ke tahap persidangan,”kata Firman.*

The post Disetujui JAM Pidum, Kejari Banggai Terbitkan SKP2 Kasus Budi Utomo appeared first on Portal Luwuk.