Untuk menghindari protes warga, personil Polsek Batui melakukan koordinasi dengan pengawas PT. DAS pada Senin (15/1/2024).

Kapolsek Batui, AKP Sudirman menjelaskan, bahwa koordinasi dengan PT. DAS selaku pihak kontraktor terkait keterlambatan pengerjaan pengairan di lahan pertanian milik warga Gori-Gori.

“Adanya informasi dari masyarakat yang merasa resah dengan belum selesainya pekerjaan saluran irigasi tersebut, sehingga kami melakukan tindakan preventif untuk mengetahui kondisi terkini dilapangan,”jelasnya.

Adapun inti dari permasalahan ini, kata Sudirman, para petani Desa Gori-Gori mempersoalkan keterlambatan pengerjaan, sehingga para petani yang hendak memulai masa tanam padi sawah mengalami gangguan akibat tidak adanya air.

Sudirman menambahkan, pengerjaan saluran irigasi tersebut sepanjang 3 Kilometer dan dikerjakan sejak bulan Oktober hingga Tanggal 1 Januari 2024.

Saluran irigasi ini terbagi menjadi 2 jalur yaitu sepanjang 1. 750 meter menuju Desa Sinorang selesai dikerjakan dan sudah digunakan. Sedangkan jalur Desa Gori-Gori sepanjang 1.300 meter, baru 800 meter yang selesai sementara 500 meter belum rampung.

“Polsek Batui akan menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat, terus mencarikan solusi untuk mengalirkan air ke saluran irigasi guna memenuhi kebutuhan para petani penggarap. Mengingat proyek tersebut diperkirakan baru akan selesai akhir Januari 2024,”tandasnya.

Staf pengairan PUPR Banggai, Tawakal mengungkapkan, kegiatan pembuatan saluran irigasi tersebut, itu wewenang Balai Wilayah Sungai III Palu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

“Bukan dari APBD Banggai. Tapi itu APBN melalui kementerian. Pastinya coba konfirmasi ke balai di Palu,”sarannya saat ditemui Portalluwuk.com, Rabu (17/1/2024) di kantor PUPR Banggai.*

The post Proyek Saluran Irigasi Gori Gori Alami Keterlambatan, Tawakal : Itu Kewenangan Kementerian PUPR appeared first on Portal Luwuk.

Sebelumnya, Dinas PUPR Banggai membocorkan adanya persetujuan kementerian PUPR untuk membiayai peningkatan status jalan kabupaten ruas Bunta-SPF (Sumber Mulya) sebesar Rp 24.7 miliar dengan volume sepanjang 15,9 kilometer.

Dengan demikian, keseluruhan anggaran yang dikuncurkan Kementerian PUPR melalui dana inpres APBN Tahun 2023 ini sebesar Rp 63,4 miliar.

Sementara pengerjaanya, diambil alih Balai Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencananya, pekerjaan kedua poros tersebut dilakukan melalui metode pemilihan tender (Mei-Juni 2023) dan kontrak kerja (Juni-Desember 2023). Sementara pemanfaatan barang dan jasa, dimulai Juni hingga Desember 2023.

Selain ruas jalan, juga dilakukan pembuatan jembatan SPF yang didanai Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 2,6 miliar. Domain kegiatan dan pengawasannya ada di pemerintah daerah Kabupaten Banggai melalui Dinas PUPR Banggai.

Kepala Bidang Bina Marga PUPR Banggai, Amuri Amin menjelaskan, ruas Bunta-SPF (Sumber Mulya) Rp 24.7 miliar sepanjang 15,9 kilometer tersebut, tersahuti dengan mekanisme pengusulan awal oleh pemerintah daerah berdasarkan petunjuk Bupati Banggai.

“Awalnya kami lakukan perencanaan dan kajian teknis dulu. Setelah selesai kami usulkan ke Balai Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian PUPR,”tutur Amuri.

Untuk pembuatan jembatan SPF lanjut Amuri, murni dibiayai DAU Rp 2,6 miliar. Tersahutinya kedua kegiatan poros jalan dan satu buah jembatan, diharapkan insfrastruktur jalan jalan di Banggai semakin membaik.

Sehingga bisa digunakan masyarakat untuk akses sarana penunjang pelayanan yang semakin memadai.

“Jika mengandalkan APBD murni setiap tahun, daerah tidak mampu dengan anggaran sebesar itu untuk memperbaiki semua ruas jalan. Meski setiap tahun berjalan, sedikit demi sedikit kita perbaiki dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah,”timpalnya.

Makanya lewat pemerintah provinsi Sulteng dan kementerian lanjutnya, usulan perbaikan dan peningkatan jalan dengan anggaran besar tersampaikan dan disahuti.

“Secara kebetulan pemerintah pusat memprogramkan dana inpres di seluruh Indonesia. Lewat APBN, Banggai kebagian Rp 63,4 miliar untuk dua poros jalan,”imbuhnya.

Beberapa poros jalan kabupaten dan jembatan yang perlu dilakukan perbaikan, juga sedang dipersiapkan rencana usulanya untuk tahun anggaran berikutnya. Sudah include didalamnya kajian teknis. Seperti jalan ruas Tontouan-Soho Kecamatan Luwuk dan masih banyak lagi poros jalan kabupaten lainya.

“Sehingga kedepan jalan jalan di Banggai secara keseluruhan akan ditingkatkan kualitasnya dan terbenahi,”tandas Amuri.*

The post Dana APBN 2023, Rp 38,7 Miliar untuk Poros Balantak-Bonebobakal appeared first on Portal Luwuk.

Dari lima proposal yang diajukan, dua diantaranya mendapat persetujuan yakni program pembuatan jembatan Damai Makmur Kecamatan Nuhon, panjang 75 meter dengan pagu Rp 13.8 miliar dan ruas jalan SPF (Desa Sumber Mulya) Kecamatan Simpang Raya Rp. 24 miliar sepanjang 15,9 kilometer.

Informasi kuncuran pendanaan infrastruktur tersebut disampaikan langsung Sekretaris Dinas PUPR Banggai, Dedy Lakita, ST, M.Eng.

“Awalnya ada lima proposal yang kami ajukan. Mulai dari pembuatan jembatan Batui Empat, jalan trans Mayayap, ruas Soho-Tontouan, jembatan Damai Makmur dan ruas jalan Desa Sumber Mulya,”kata Dedy diruang kerjanya, Jumat (28/04/23).

Kementerian sendiri telah menggangarkan Rp 32,7 triliun, untuk diproyeksikan pada penanganan sarana dan prasarana di seluruh Indonesia. Daerah hanya mengusul program dan selanjutnya dilaksanakan kementerian melalui balai pada provinsi masing masing.

“Saat ini Balai Pelaksana Jalan Jembatan Nasional di Palu sedang melakukan asistensi pada dua paket proyek tersebut,”tandasnya.

Adapun belum disetujuinya program pendanaan tiga infrastruktur lainya, lanjut Dedy, khususnya poros Soho-Tontouan karena anggaran yang diajukan cukup besar yakni Rp 64 miliar.

Pembengkakan anggaran pada Soho-Tontouan inilah yang menjadi penyebab kementerian belum menyetujui.

“Sesuai hasil kajian teknis, harus ada kontruksi jembatan yang dibuat, tentu dengan biaya besar. Sehingga usulan ini dipending dan berharap bisa disetujui pada tahun 2024 mendatang,”ucapnya.*

The post Kementerian PUPR, Rp 37,8 Miliar Untuk Dua Infrastruktur di Banggai appeared first on Portal Luwuk.