Kegiatan yang digelar di Estrella Hotel and Conference selama 2 hari ini mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Mengawali sambutannya, Bupati Amirudin mengucapkan selamat atas kehadiran Tim dari Staf Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB RI Dr. Ngalimun bersama Fransiskus Xaverius Prihandoko selaku fasilitator kegiatan tersebut.

“Kegiatan penyusunan peta Probis ini bertujuan agar instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, guna mencapai visi dan misi organisasi,”harap Amirudin.

Sementara SOPAP sendiri lanjutnya bertujuan memberikan pedoman bagi instansi dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi sesuai tugas dan fungsi organisasi.

“Dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK), tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan dalam satu unit kerja dengan lainnya,”ucapnya.

Menurut Amirudin, salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien yakni dengan menerapkan Probis dan SOPAP pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Sebelum menutup sambutannya, Amirudin meminta peserta fokus memonitor sisi penerimaan dan belanja yang erat kaitannya dengan Probis dan SOP yang akan disusun dalam bimtek tersebut.

Ketua Panitia, Rika Novita Umboro menyampaikan kepesertaan diikuti seluruh Kasubag Umum dan Kepegawaian di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai.

Rika menilai, kegiatan Probis dan SOPAP ini adalah langkah kongkrit dan positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.*

The post Hindari Tumpang Tindih Kewenangan, Bupati Amirudin Buka Bimtek Probis dan SOPAP appeared first on Portal Luwuk.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pahangkabotan, Kantor Bappeda Litbang Banggai, Luwuk Selatan, Rabu (18/10/2023).

Hasil kajian dimaksud akan menjadi pedoman Pemkab Banggai yang akan mulai menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah kecamatan pada 2024.

Ketua Tim Peneliti Dr. Isnaini Rodiyah mengatakan, ada 4 urusan pemerintahan yang berpotensi dilimpahkan kewenangannya kepada camat. Diantaranya pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, penerangan jalan dan penanganan persampahan.

“Urusan pemerintahan wajib maupun pilihan yang memiliki potensi untuk diimplementasikan, perlu disusun pedoman umum dan standar operasional prosedur (SOP) atau pedoman teknis terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan,”kata Isnaini saat menyampaikan rekomendasi hasil kajian tim penelitian dalam Seminar Draf Akhir Kajian Pelimpahan Kewenangan Kepada Pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan kajian tim peneliti, kata dia, pemerintah daerah perlu merevisi Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 terkait urusan pemerintahan yang wajib dan pilihan (pasal 3 dan Pasal 4), terutama yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan.

“Selain itu pemerintah daerah perlu memenuhi kebutuhan sumber daya, baik sarana dan prasarana, manusia, dan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2024,”ujar Isnaini.

Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili mengatakan, pelimpahan kewenangan kepada para camat akan disertai pelimpahan anggaran.

“Untuk tahap awal, Insyaallah akan diberikan kepada setiap kecamatan kurang lebih Rp5 miliar,”kata Wabup Furqanuddin.

Ia berharap, pelimpahan kewenangan tersebut dapat mempercepat pencapaian visi misi pemerintah daerah pada tahun 2024.

“Ini menjadi alasan kami, sehingga pemerintah daerah perlu secepatnya mewujudkan visi misi yang tadinya harus dilaksanakan dalam 5 tahun, tapi dalam waktu 3,5 tahun ini harus bisa diwujudkan,”tambahnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah kecamatan perlu dibekali struktur pemerintahan memadai. Sehingga kegiatan teknis yang akan dilimpahkan, seperti pembangunan fisik, tidak terhambat dengan struktur pemerintah kecamatan.

“Saya berharap, yang kita limpahkan nantinya betul-betul yang sudah siap diakomodir pada struktur yang ada di kecamatan,”tandasnya.*

The post Pelimpahan Kewenangan Untuk Kecamatan, Ini Hasil Kajian Unismuh Sidoarjo appeared first on Portal Luwuk.