Ketidak hadiran pimpinan instansi lainya dalam membahas pendapatan daerah ini membuat Syarifudin Tjatjo yang memimpin rapat saat itu terlihat gerah.

“Beberapa instansi yang tidak hadir mohon dicatat, karena ini bagian dari evaluasi dewan,”pinta Arif, sapaan akrab Syarifudin Tjatjo kepada notulen saat membuka RDP yang dimulai pukul 10.30 Wita bertempat di ruang rapat khusus gedung DPRD Banggai, Kamis (20/07/23).

Sementara perwakilan OPD seperti Dinas Perdagangan dan Industri hanya diwakili salah satu kepala seksinya bernama Baharudin, PUPR Banggai Kabid Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman Zulkifli Aliu, Kabid Tata Ruang Noldy dan KTU Penerima Juliansyah.

Begitu juga Dinas Pendapatan Daerah diwakili Kabid Pendapatan Kartika Handayani, Kabid Pengawasan Hendra Asis dan Kepala Seksi (Jafung) Dana Perimbangan Bagi Hasil, Sunarti.

Sementara DLH hanya diwakili Kabid Persampahan dan Pemadaman Kebakaran Fakhrudin. Begitu juga RSUD Luwuk diwakili sekretarisnya, Sat Pol PP dan Damkar diwakili Kabid Damkar Robby Nuraga bersama bendahara penerima.

Serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diwakili Kabid Perbendaharaan Edy. Sedangkan OPD teknis lain yang dibebani biaya pungut retribusi tak hadir dalam rapat tersebut.

Untuk diketahui, berdasarkan laporan BPKAD, realisasi penerimaan daerah terhitung sejak Januari-Juli 2023 baru mencapai Rp 1 triliun lebih atau 44,09% dari target Rp 2,2 triliun lebih.

Dimana penerimaan PAD dari target Rp 264 miliar, baru terealisasi Januari-Juli sebesar Rp 160 miliar atau 39,41%. Terdiri dari jenis penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 30 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp 103 miliar. Retribusi Daerah dari target Rp 26 miliar terealisasi Rp 9,8 miliar dan lain lain PAD yang sah sebesar Rp 63,6 miliar.

Sementara pendapatan transfer dari target Rp 2 triliun, terealisasi hingga Januari-Juli mencapai Rp 904,6 miliar. Untuk lain lain pendapatan daerah yang sah seperti hibah, dari target Rp 6,2 miliar terealisasi baru Rp 4 miliar lebih.*

The post Arif Tjatjo Gerah, Rapat Evaluasi PAD Hanya Dihadiri Dua Kadis appeared first on Portal Luwuk.

Belasan pengunjuk rasa, gabungan pedagang dan mahasiswa, mendapat pengawalan ketat Satpol PP Kabupaten Banggai. Masa aksi hanya berdemo didepan pintu gerbang wakil rakyat. Puluhan Satpol PP memagari pintu gerbang.

Para orator menyuarakan, kenaikan retribusi yang sebelumnya Rp 90 ribu menjadi Rp 210 ribu per bulan, dianggap sangat memberatkan.

Sebagaimana perubahan Perda No 3 tahun 2020 menjadi Perda No 1 tahun 2022. “Kenaikan ini menjadikan pedagang seolah olah menjadi sapi perah untuk mengejar target PAD,”ungkap orator.

Tak berselang lama, anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Naser Himran dan anggota Fraksi Partai Gerindra Winancy Ndobe menemui pendemo.

Terjadi perdebatan antara pendemo dan wakil rakyat. Kesepekatan lima orang perwakilan pendemo diterima diruang pertemuan khusus.

Saat rapat digelar, perwakilan mahasiswa Aldo menyebut, kenaikan tidak pernah disosialisasikan sehingga meminta Perda perubahan ditinjau kembali.

“Soal ini kami sudah melakukan demo dan janji DPRD akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Namun sampai saat ini tidak pernah dilakukan,”ungkap perwakilan pedagang pasar Sentral.

Salah seorang ibu mengatakan, kenaikan memberatkan sehingga pedagang menolak. “Kalau mau dinaikkan mestinya disosialisasikan lebih awal,”ujar ibu paru baya dihadapan Komisi 3 DPRD Banggai.

Bahkan ia menyarankan, kenaikan sebenarnya tidak masalah, asalkan prosedur. “Minimal dewan dan eksekutif turun langsung, melihat kondisi pasar, apa layak dinaikkan atau tidak,”ucapnya.

Naser Himran didampingi Winancy Ndobe meminta penjelasan terkait tuntutan dimaksud. “Apakah demo ini sudah menyurat secara resmi,”tanya Naser. Pengakuan pedagang tidak menyurat, tapi sudah dilakukan demo awal.

Bagi Nasser, dewan bukan sebagai pemutus tetapi sebatas jembatan titian agar eksekutif bisa mengambil keputusan terbaik.

“Kalau memang tidak disosialisasi, mungkin ada pertimbangan lain. Namun untuk pastinya perlu didiskusikan bersama eksekutif soal ini,”ucapnya.

Ia berjanji usai melakukan reses dan musrenbang, pihaknya akan melakukan RDP guna membicarakan masalah ini. “Kami mengusulkan Tanggal 15 Pebruari 2023 RDP dan dewan akan mengeluarkan surat kepada eksekutif agar pemungutan belum bisa dilakukan sebelum RDP,”ungkapnya.

Sementara Winancy menyebut pihaknya akan memfasilitasi untuk RDP sebagaimana yang diputuskan. “Mengingat Perda ini lahir atas kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif,”kata Winancy.*

The post Demo Tolak Kenaikan Retribusi Pasar, Komisi 3 Janji Lakukan RDP Usai Reses appeared first on Portal Luwuk.