Hal ini sempat menyulut penolakan warga dan mendesak pemerintah daerah Kabupaten Banggai mengambil langkah pencegahan.

Dugaan warga setempat, perubahan warna air yang mengalir dari mata air dan melintasi sungai akibat aktifitas tambang nikel PT Koninis Fajar Mineral (KFM) yang beroperasi diwilayah itu.

Belum lama ini, desakan dan penolakan warga sempat dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Banggai. Hasilnya, dewan yang berkantor di Jalan Samanhudi Kelurahan Luwuk Ibu Kota Banggai ini melahirkan beberapa point keputusan yang dituangkan dalam rekomendasi. Salah satunya tim akan melakukan peninjauan ke lokasi sungai.

Komisi yang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup ini sempat menghadirkan Pemda Banggai, manajemen PT Koninis Fajar Mineral (KFM), Pemdes Tuntung dan Pongian serta perwakilan masyarakat dalam RDP itu.

RDP dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Banggai Sukri Djalumang dan dihadiri anggotanya, Sientje Najoan, Hasman Balubi, Kartini Akbar, Hanira dan Suharto Yinata.

Keputusan meninjau sungai saat itu didasari adanya keluhan warga bahwa aktivitas PT KFM menebang hutan untuk mengekploitasi nikel menyebabkan air sungai tak lagi layak konsumsi.

Peninjauan dilakukan untuk mengetahui secara pasti kebenaran informasi warga dan menjadi bahan kajian.

“Masalah tersebut tidak dibuat berlarut-larut. Keluhan warga sejatinya, segera disikapi untuk dicarikan solusinya,”ungkap Sukri Djalumang saat memimpin RDP sebagaimana dilansir Luwuk Times beberapa waktu lalu.

Namun hingga saat ini belum ada penjelasan langsung terkait hasil peninjauan , apakah perubahan warna air akibat dampak tambang atau karena faktor lain.*

The post Sungai Pongian Berubah Warna, Komisi II DPRD Banggai Pernah Keluarkan Rekomendasi appeared first on Portal Luwuk.

Peemintaan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Banggai, Sukri Djalumang dalam rapat dengar pendapat, Senin 24 Juni 2024, yang dihadiri sejumlah perwakilan OPD, Camat Luwuk Selatan, Lurah Hanga-Hanga dan perwakilan warga.

Menurut Sukri yang saat itu didampingi anggotanya Masnawati, Kartini Akbar, Suharto Yinata, Jodi Dayanun, permintaan penghentian karena adanya polemik penolakan yang dilakukan warga.

Ia menegaskan, perusahaan jangan berdalih bahwa proyek ini merupakan program nasional dan untuk kepentingan umum, tapi kemudian mengabaikan izin sebagai syarat utama dalam melaksanakan proyek.

Mestinya perusahaan tidak mengabaikan masalah kenyamanan dan keselamatan warga sekitar lokasi pembangunan tower, tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

“Perusahaan jangan seenaknya. Mentang-mentang program nasional, trus perusahaan seenaknya membangun tanpa izin,”kesalnya.

Dalam rapat itu juga Sukri menyayangkan sikap sejumlah OPD teknis yang seakan tidak melaksanakan fungsinya dengan baik. Sehingga beberapa kejanggalan adminitrasi ditemukan dalam mendukung proyek pembangunan tower itu.

Harusnya tekan Sukri, jika memang pembangunan tower mengedepankan tertibnya administrasi sebagai syarat utama, maka polemik penolakan pembangunan tidak akan terjadi.

Apalagi dalam proyek ini pihak perusahaan terkesan tertutup dan tidak melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga yang lokasinya berbatasan langsung dengan pembangunan tower.

“Perusahaan harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Bukan dengan cara mendatangi warga dari rumah ke rumah,”imbuhnya.

Tak hanya itu, Sukri juga menyayangkan sikap beberapa OPD teknis yang terkait dengan pembangunan tower.

Ia menegaskan, jika memang terjadi kesalahan prosedur perizinan, maka OPD teknis jangan menerbitkan rekomendasi kepada perusahaan untuk melanjutkan pembangunan.

“Kalau memang tidak sesuai prosedur dan ketentuan perundang undangan yang ada, maka jangan dilanjutkan,”tandasnya.

Untuk menghidari polemik berkepanjangan, setelah mendengarkan beragam pendapat dan masukkan, Komisi II DPRD Banggai mengambil kesimpulan merekomendasikan penghentian pembangunan. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada Bupati Banggai melalui OPD teknis.*

The post Pembangunan Tower PT Telkom Dihentikan, Komisi II Terbitkan Rekomendasi appeared first on Portal Luwuk.

Penyampaian usulan tersebut mendapat respon positif Dishub Sulteng. “Alhamdulillah Disbub memberikan respon positif atas usulan ini,”ungkap Ketua Komisi II DPRD Banggai, Sukri Djalumang sebagaimana dilansir Okenesia.com Kamis (21/3/2024) di ruang Fraksi Nasdem DPRD Banggai.

Dishub Sulteng menyadari bahwa pembangunan dermaga menjadi hal krusial untuk disiapkan. Namun Dishub Sulteng tak punya kewenangan menyediakan anggaran pembangunan dermaga tol laut. Kewenangan itu berada di pemerintah pusat.

“Memang bukan kewenangan mereka (Dishub Sulteng-red), tapi mereka bersedia untuk menindaklanjuti dengan menyiapkan pengurusan administrasi. Baik dari sisi AMDAL maupun dokumen teknis lainnya,”ujar politisi Partai NasDem Banggai ini.

Pembangunan dermaga pelabuhan Bualemo tersebut lanjutnya, merupakan permintaan warga. Karena tanpa dermaga, biaya operasional membengkak dan menjadi penyebab kenaikan harga.

“Menurunkan barang dari kapal tol laut ke kendaratan itu mahal sekali, ini jelas berimpikasi pada harga barang,”ucap Sukri didampingi anggota Komisi II diantaranya Masnawati Muhamad.

Usulan yang ditindaklanjuti Komisi II itu kata Sukri, merupakan aspirasi yang mereka terima dari warga setiap berkunjung kedataran Bualemo.

Bualemo lanjut Sukri, merupapakan salah satu wilayah yang dilalui tol laut. Meski dilalui tol laut, tapi kapal tak bisa bersandar karena tak tersedianya dermaga. Akibatnya, biaya pengangkutan barang dari kapal tol laut ke daratan Bualemo melonjak drastis. Bahkan, biayanya melebihi biaya pengiriman tol laut.

Sukri Djalumang menjelaskan, selain meminta pembangunan dermaga laut, komisinya juga mengkonsultasikan kewenangan pembangunan tambatan perahu.

Usulan pembangunan tambatan perahu ini tergolong prioritas. Sejatinya masalah ini dapat dituntaskan pada skala prioritas pembangunan Pemda Banggai. Namun terkendala kewenangan dimana mengelola tambatan perahu itu wewenang Dishub Sulteng yang sebelumnya kewenangan tersebut menjadi tanggungjawab Dishub Banggai.

“Konsultasi tetap kami lakukan dengan Dishub Sulteng, tapi karena kewenangannya telah beralih ke dinas perhubungan provinsi dan bukan menjadi wewenang kabupaten, maka itu wilayah mereka,”ujar Sukri lagi.

Adapun beberapa kewenangan yang diberikan Dishub Sulteng kepada kabupaten seperti status tambatan perahu yang hanya memenuhi kebutuhan lokal.

“Kalau untuk kebutuhan lokal kegiatannya bisa dilaksanakan kabupaten. Berbeda kalau dikomersilkan menjadi tempat bersandar kapal-kapal antar kabupaten, kewenangan itu ada di provinsi. Itu boleh, tapi harus ada studi awal di instansi teknisnya,”ucapnya.*

The post Kunjungi Dishub Sulteng, Komisi II Sampaikan Usulan Pembangunan Dermaga Bualemo appeared first on Portal Luwuk.

Rombongan Komisi II ini dipimpin langsung Sukri Djalumang membahas kewenangan BWSS III Palu dalam menangani sungai-sungai di Kabupaten Banggai.

“Agenda kami ke BWSS Palu sebatas mengkonsultasikan keberadaan sungai di daerah kita ini,”ungkap Sukri Djalumang kepada wartawan di ruang Fraksi Nasdem, DPRD Banggai, Kamis (21/3/2024).

Uci, sapaan akrab Sukri Djalumang menyebut, sebagian besar sungai-sungai di Kabupaten Banggai hanya diberonjong. Program normalisasi sungai justru sangat minim. Padahal normalisasi sungai dibutuhkan terhadap beberapa sungai di daerah ini.

“Ada kategori sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten. Nah, kehadiran kami ke BWSS III Palu, agar ada penanganan serius terhadap sungai-sungai kita,”jelas politisi NasDem yang juga Ketua Komisi II DPRD Banggai ini.

Politisi partai bertagline gerakan restorasi ini menyebut, Inpres Nomor 3 menjadi alasan mendasar bahwa dana APBN dapat menangani masalah-masalah tersebut. Dengan berkonsultasi di BWSS III Palu, harapannya usulan dapat terakomodir pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

“Kami berharap dana APBN itu bisa membiayai pengelolaan sungai di Kabupaten Banggai. Dan Alhamdulillah, direspon. Insya Allah mereka akomodir. BWSS akan mengajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum,”tambahnya.

Menindaklanjuti respon BWSS III Palu tutur Uci, selanjutnya Komisi II akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banggai. “Ruang itu terbuka lebar. Kami akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan instansi teknis, sehingga Dinas PUPR yang akan menyampaikan data-data ke BWSS. BWSS juga minta data-data (sungai-sungai di Kabupaten Banggai). Mereka merespon itu,”tuturnya.

Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III Palu bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan.

Dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya, irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai.*

The post Bertemu Balai Wilayah Sungai Sulawesi III di Palu, Komisi II DPRD Banggai Ungkap Normalisasi Sungai appeared first on Portal Luwuk.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Banggai dengan menghadirkan warga Soho, PDAM, Kabag Hukum, PUPR, Kabag SDA dan undangan lainnya, Jumat (2/2/2024)

Ketua Komisi II Sukri Djalumang yang memimpin jalannya rapat mengungkapkan, lembaga DPRD telah menyahuti kebutuhan warga pada RDP sebelumnya dan telah melahirkan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Dalam isi rekomendasi ditegaskan dilakukan peninjauan dan pembagian suplay air 50% untuk aliran sungai Soho dan 50% untuk suplay PDAM Banggai.

“Sesuai ketentuan DPRD hanya mengeluarkan satu rekomendasi pada objek yang sama. Jadi kami minta perwakilan pemerintah kembali melakukan rapat dan melakukan peninjauan kembali,”tegas Sukri Djalumang.

Ia berharap dengan adanya peninjauan lapangan yang menyertakan semua pihak, bisa disimpulkan penyebab suplay air, apakah sudah sesuai atau ada faktor teknis lain yang perlu ditinjau lagi.

Sebelumnya, Kabag SDA Setda Banggai Sunarto Lasitata menyarankan perlu tata kelola ulang terhadap bak penampung PDAM, meski secara teknis keberadaan kolam tidak mempengaruhi aliran. Hanya aoutput airnya yang diatur.

Apalagi aturan kementerian kehutanan memang melarang radius 200 meter tidak diperbolehkan adanya lahan pertanian. Hal ini dapat mengganggu serapan. “Hasil peninjauan kami dilapangan menemukan ada aktifitas pertanian di lahan lahan sekitar kawasan,”terangnya.

Disisi lain kata Sunarto, perlunya pengelolaan penamaan mata air baru sepanjang sempadan sungai dalam upaya mensuport debit. Misalnya aliran sumber tiga mata air sepanjang Batutikar, kemungkinan tidak masuk ke sungai.

“Bisa jadi karena adanya faktor alam seperti gempa. Karena berdasarkan peta geologi satelit ada lubang lubang sepanjang sungai. Apakah ini menjadi penyebab sumber debit atau bagaimana,”tekan Sunarto.

Sementara perwakilan PDAM melalui Dirut Pelayanan Romi Botutihe menjelaskan, sejak diterbitkannya rekomendasi dewan, pemerintah daerah telah membentuk tim terpadu dan dilakukan peninjauan lapangan.

“Sekitar tiga minggu lalu kita turun. Namun untuk mengakomodir keinginan warga membagi air, justru berdampak pada suplay. Aliran air untuk 5 kelurahan di Kota Luwuk terganggu, termasuak sebagian pelanggan di Kaleke Soho,”sebut Romi.

Meski demikian lanjut Romi, pihaknya sebatas operator dan akan menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah. “Kerja kita adalah melayani, agar air bisa dirasakan seluruh warga Kota Luwuk dan Luwuk Selatan. Tetapi semua dikembalikan ke pemerintah,”sebut Romi.

Sementara belasan perwakilan warga yang mengikuti RDP tetap pada pendirian meminta pemerintah membagi aliran air. “Kami minta airnya tetap dibagi. Pemerintah harus membuat keputusan untuk turun ulang melihat lagi teknis suplay air dilapangan,”pinta seorang warga.

Keputusan Komisi II DPDD Banggai yang dipimpin Sukri Djalumang menyimpulkan dewan tetap pada rekomendasi awal. Pemerintah diminta melakukan rapat ulang dan turun mengatasi kebutuhan suplay air sesuai yang disepakati. Baik untuk PDAM maupun warga tetap tercukupkan airnya.

Sambil menunggu penataan suplay mata air yang baru dan telah dianggarkan tahun ini. Seperti mengelola mata air Bulakan yang akan mensuplay seluruh kebutuhan warga Luwuk dan Luwuk Selatan.*

The post Berebut Air Antara Warga Soho dan PDAM, Komisi II DPRD Banggai Kokoh Dengan Rekomendasi Awal appeared first on Portal Luwuk.

Melalui rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Banggai terungkap, perwakilan pedagang mengharapkan agar proses relokasi pedagang untuk tidak jauh jauh dari pasar.

“Pemerintah mau bangun tapi kami harus dipertimbangkan tempat berjualan, tidak jauh dari pasar. Menurut informasi kami ditempatkan di sepanjang pantai jole,”tutur salah seorang pedagang.

Ketua Komisi II DPRD Banggai Sukri Djalumang menjelaskan, relokasi pedagang bertujuan mengamankan lokasi proyek pembangunan pasar, untuk mengamankan lapak dan kios sekitar lokasi.

“Alat berat yang masuk tentu harus diberi akses. Karena pengerjaan kontruksi bertingkat ini rawan resiko kecelakaan. Sehingga pemerintah harus mengatur dengan cara relokasi sementara ke lokasi yang disepakati bersama,”tandas Sukri Djalumang saat memimpin rapat.

Asisten II yang membidangi administrasi pembangunan dan ekonomi Setda Banggai Ferlin Monggesang mengatakan, pembangunan pasar simpong sudah terencanakan melalui APBD Tahun 2023 dan akan segera dibangun dengan dana Rp 14,3 miliar.

Relokasi mau tidak mau harus dilakukan untuk sementara waktu. Tentu dengan mempertimbangkan keberlanjutan pedagang untuk berjualan.

“Ini pesan pak bupati agar pedagang tetap menjadi prioritas, tanpa menyampingkan rencana pembangunan pasar yang setelah jadi akan digunakan lagi oleh pedagang eks kebakaran,”kata Ferlin.

Pemerintah tentu akan mempertimbangkan soal akses masuk alat berat oleh rekanan. Sehingga relokasi akan dilakukan dalam waktu dekat dengan melihat lokasi mana yang ideal untuk penempatanya.

“Sehari dua tim akan turun untuk meninjau lokasi. Berharap para pedagang bisa turut serta menyukseskan program pemerintah. Soal lokasi mana yang pas, kita akan sepakati bersama,”tuturnya.

Hal yang sama diungkapkan Sukri Djalumang agar apa yang menjadi program pemerintah masyarakat harus mendukung.

Bangunan tiga lantai ini wujud dari kepedulian dan kesungguhan bupati dalam menyiapkan fasilitas untuk rakyatnya. Rakyat harus bangga dengan pemimpin seperti ini.

Bangunan pasar ditata dan yang menempatinya juga para pedagang. Mestinya didukung. Soal relokasi akan dibicarakan bersama tim yang sudah dibentuk.

“Komisi II akan ikut dalam rumusan penempatan yang sesuai sehingga proyek tetap jalan, pedagang aman berjualan dan terhindar dari debu,”tandas Sukri yang turut diamini anggota komisi II DPRD Banggai lainya.

Seperti diungkapkan Masnawati, politisi Gerindra ini mengatakan, relokasi dilakukan dengan mempertimbangkan jualan para pedagang. “Ada baiknya turun lokasi dan dibicarakan bersama, lokasi mana yang tepat,”saran Masnawati.

Beberapa aleg seperti Fuad Muid, Mursidin, Hasman Balubi dan Hanira Lasantu juga turut memberikan peryataan serupa untuk menyelesaikan masalah relokasi tanpa merugikan pedagang dan pembangunan tetap berjalan semestinya.

Rapat akhirnya ditutup Sukri Djalumang dengan keputusan tim akan melakukan peninjauan ke lokasi pasar Simpong.

Turut hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagrin) Rudi Bullah, Kasat Pol PP Banggai, Perwakilan PUPR Banggai, Camat Luwuk Selatan, Kepala UPT Pasar Simpong dan instansi lainya.*

The post Sukri Pimpin RDP Relokasi Pedagang Simpong, Pasar Tiga Lantai Segera Dibangun appeared first on Portal Luwuk.