Komisi yang dipimpin Irwanto Kulap ini mencoba mengkonekkan dua argumentasi kedua pihak. Dimana pihak pemilik lahan Rusman dan Jabarudin yang diwakili kuasa hukumnya Hasrin Rahim tetap bersih kukuh dan mendesak agar lahan milik kleinya yang berlokasi di Desa Sindangsari Kecamatan Toili Barat segera dibayarkan.

Karena sejak tahun 2012 hingga sekarang jalur pipanisasi yang melintasi lahan milik kedua kleinya tak ada itikad baik dari pihak PT Pertamina EP untuk membayarkanya dan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.

Sementara pihak PT Pertamina EP yang diwakili Field Manager Ridwan mengatakan, ia bersama rekan rekan lainya baru ditempatkan dan bertugas Maret 2023. Sehingga permasalahan tersebut baru diterima dan dipelajari.

“Kami terhitung Maret baru ditempatkan disini. Sehingga dokumen permasalahan ini baru kami terima dan pelajari,”kata Ridwan dalam RDP tersebut.

Ia menjelaskan, berdasarkan koordinasi dengan badan pertanahan dan disesuaikan dokumen yang dimiliki perusahaan, hal ini sudah melewati proses ketentuan. Sehingga masalah ini haruslah diselesaikan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum.

“Pertemuan ini harus melahirkan rekomendasi yang lebih jelas tentang posisi hukumnya. Karena perusahaan tidak bisa dipaksa membayar objek yang sama dua kali diluar penetapan pengadilan,”tandas Ridwan.

Perdebatan alot terus terjadi. Bahkan anggota DPRD Komisi 1 Sri Rosdiana Thia mengatakan, mestinya perusahaan tidak sekadar mengatakan proses pembayaran sudah sesuai ketentuan.

“Datang kesini sesuai undangan komisi 1 harus membawa dokumen. Untuk bisa dibandingkan dengan data yang ada. Mana peta lokasi dan titik kordinatnya. Jika sudah dibayarkan, siapa yang menerima pembayarannya,”tekan politisi PDIP asal dapil tiga ini.

Ia bahkan menuding pihak perusahaan tidak menghormati kerja kerja lembaga DPRD karena tidak siap saat dilakukan RDP.

“Perusahaan sepertinya melecehkan kami disini. Kami undang untuk mengkonfrontir data antara perusahaan dengan warga yang menuntut ganti rugi,”paparnya.

Turut hadir dalam kegiatan RDP tersebut selain anggota komisi 1, nampak Camat Toili Barat Rustam Pettasiri, kades Dongin dan Kades Sindang Sari. Juga perwakilan kuasa hukum Hasrin Rahim bersama rekan.

Akhirnya rapat yang berlangsung selama satu jam itu melahirkan kesimpulan Komisi 1 DPRD akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang disengketakan kedua belah pihak.

“Kami menyimpulkan komisi akan melakukan peninjauan langsung untuk melihat lokasi yang sebenarnya. Kami agendakan Rabu, 31 Mei 2023,”kata Ketua Komisi 1 DPRD Banggai Irwanto Kulap menutup rapat.*

The post PT Pertamina EP Ngotot Ganti Rugi Lahan Sudah Sesuai Prosedur, DPRD Akan Tinjau Lokasi appeared first on Portal Luwuk.

Salah satunya terhambat soal hibah lahan yang belum bersertifikat. Akibatnya, rencana pembangunan pelabuhan Ferry di Desa Pangkalasean, Kecamatan Balantak Utara ikut terdampak.

Lokasi lahan hibah warga untuk pembangunan infrastruktur tersebut, hingga kini mandek alias tak kunjung memiliki sertifikat.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia pun tak bisa mengalokasikan anggaran pembangunannya.

“Sedianya tahun 2022 sudah mulai jalan pembangunanya. Namun masih terkenda sertifikat lahan, karena itu syarat yang diminta kementerian,”kata Kadisbub Banggai Tasrik Djibran saat ditemui Portal Luwuk di ruang kerjanya, Selasa (0301/23).

Namun Tasrik tak berkecil hati. Sebab program pembangunan pelabuhan Pangkalasean masih dijanjikan Kemenhub RI untuk dibangun tahun 2023. Sesuai hasil zoom meeting bersama biro kementerian, beberapa waktu lalu,”ujar Tasrik.

Ia menjelaskan, tidak terpenuhinya persyaratan sertifikat yang diminta kementrian tersebut, akibat lambanya kinerja pihak aset. Yang leading sektornya ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Banggai.

“Selama ini progres pengurusan sertifikat yang dilakukan BPKAD melambat. Kami sempat bantu ambil alih, namun terkendala pembiayaan. Mestinya ini harus diseriusi bidang aset,”tuturnya.

Perkiraaan dana yang sudah disiapkan kementrian sebagaimana draf usulan proposal terferifikasi, mencapai Rp 27 miliar lebih. Sudah didalamnya rencana pembangunan dermaga, perkantoran dan fasilitas pendukung lainya.

“Tidak usah khawatir. Lambat maupun cepat, program ini akan dibangun. Karena sudah masuk dalam Renstra (Rencana Strategi) Kementerian RI. Yang dituntut disini, apakah kita mampu menyiapkan sertifikat lahan atau tidak,”tanya Tasrik.

Ia menambahkan, penting sebuah daerah menyiapkan infrastruktur. Untuk menjadi pintu masuk investasi dalam membuka ruang ekonomi.

Khususnya bisa dirasakan warga kepala burung, yang meliputi Kecamatan Masama, Lamala, Mantoh, Balantak Selatan, Balantak, Balantak Utara dan Bualemo.

Termasuk dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Para wisatawan yang ingin berkunjung ke pulau dua, akan membuat roda ekomomi tumbuh dan berkembang di wilayah itu.

Akses jalan yang selama ini sulit dilalui, sudah pasti ikut diperbaiki. Karena itu bagian dari persyaratan bisa dibangunya sebuah pelabuhan pada wilayah tertentu.

“Tanpa jalan memadai, bagaimana bisa aktifitas kepelabuhanan terdukung. Mulai dari aktifitas penumpang dan barang akan mengalami kesulitan akses darat,”imbuhnya.

Namun jika semua sarana dan prasarana dibangun memadai, inkam perkapita masyarakat ikut terdorong, khususnya bagi warga lokal. Dan daerah pun ikut keciprat sumber pendapatan.

“Program kami ini, arahnya bagaimana visi misi bupati tercapai lewat kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan laut, darat dan udara,”pungkasnya.*

The post Sertifikat, Hambat Rencana Pembangunan Pelabuhan Ferry Pangkalasean appeared first on Portal Luwuk.