Hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Pada dasarnya, semua informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan bersifat terbuka dan masyarakat berhak mengetahuinya,”kata Yulfia saat mewakili Bupati Banggai membuka Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Hotel Santika, Luwuk Selatan, Rabu (6/12/2023).

Yulfia berharap implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi. Ia juga mengimbau agar PPID pelaksana di organisasi perangkat daerah dapat menunjukkan peran memahami tugas dan tanggungjawabnya.

“PPID diwajibkan menyimpan, mengolah dan menjadikan informasi, baik itu informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta-merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat,”tambahnya.

Adapun materi tentang Keterbukaan Informasi Publik disampaikan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Abbas H.A Rahim dan dihadiri Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Sudaryano R. Lamangkona.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris DKISP Banggai Rastono S.Pd, ME serta para pimpinan perangkat daerah.*

The post Masyarakat Berhak Menerima Informasi Publik, Sulfia Himbau Pengelola OPD Pahami Tugas appeared first on Portal Luwuk.

Dimulai dari Desa Ondo Ondolu, Suprapto mengaku langsung disuguhkan macam macam permintaan. Utamanya memperbaiki jalan, peningkatan dan pembuatan saluran drainase dan irigasi tersier. Desa Maleo Jaya Batui Selatan, juga begitu keluhanya.

“Pokoknya banyak sekali usulan. Bahkan desa desa yang tidak terjadwal di wilayah dapil empat, saya datangi. Untuk mendengar langsung apa keluhan mereka. Rata rata jalan. Minta ditingkatkan dan diperbaiki. Dan bayak lagi yang lain,”kenang politisi PDIP yang lahir dari wilayah gabungan Kecamatan Kintom, Batui, Batui Selatan, Moilong, Toili dan Toili Barat itu.

Untuk wilayah Moilong, Toili dan Tolbar, sarana pertanian seperti mesin pompa air, untuk mengairi sawah, banyak disuarakan. Ada juga minta bantuan ternak, perbaikan bencana normalisasi sungai dan rawa.

“Saya kunjungi beberapa desanya. Mulai dari Desa Tirtasari, Cendana Pura, Mina Karya, Karya Jaya, Sentral Timur, Minahaki dan Makapa. Khususnya di Desa Sentral Timur, jika penghujan tiba, air meluap setinggi dua meter kelahan lahan warga,”ucapnya.

Khusus untuk Desa Cendana Pura, bertahun tahun mengusulkan pembangunan jembatan. Pada tahun 2023 ini akan dibuatkan jembatannya. Dan masih banyak lagi yang lain, mereka minta semua usulan bisa diwujudkan tahun 2024 mendatang.

“Kalau melihat fakta lapangan, warga itu cuma minta dibangunkan infrastruktur. Mereka tidak butuh bantuan yang lain. Cukup jalan, irigasi, riol dan jembatan. Yang ada hubunganya dengan produksi pertanian,”tekanya.

Menurutnya, infrastruktur merupakan urat nadi ekonomi. “Sudah betul teori ekonomi. Tanpa infrastrktur memadai, sulit ekonomi sebuah kawasan berkembang. Bagaimana dengan hasil produksinya. Tingginya biaya, menyebabkan harga naik dan keuntungan menipis. Biaya angkot saja, penyebab operasional tinggi,”jelasnya.

Ini belum menghitung sulitnya mendapatkan pupuk, tambahnya, benih dan lainya. “Ongkos saja sudah berat bagi petani manakala sarana transporatasi darat, rusak dan sulit dilalului,”terangnya saat berbincang dengan Portal Luwuk di ruang kerjanya.

Bahkan, dalam menyikapi banyaknya usulan warga, ia sempat didatangi pesawat (nama penduduk suku terasing) di Kecamatan Batui yang mengeluhkan Israel (warga suku terasing) sempat jatuh berulang kali.

Saat melewati tanjakan jalan berbatuan yang rusak. “Ia minta mohon pak DPRD perbaiki jalan kami,”cerita Suprapto.*

The post Reses Ketua DPRD Banggai Suprapto, Tampung Beragam Aspirasi Pembangunan Infrastruktur appeared first on Portal Luwuk.