Hal ini berkaitan antisipasi penolakan Pemprov Sulteng terhadap evaluasi hasil pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2023.

“Kami Fraksi Golkar memuji sekaligus mengapresiasi upaya Bupati Banggai atas penolakan evaluasi APBD-P kita,”ujar Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Banggai, Irwanto Kulap kepada awak media di Kantin Aspirasi DPRD Banggai, Selasa (17/10/2023).

Menurut Irwanto, apresiasi patut disematkan kepada Bupati Amirudin karena suatu upaya penyelamatan pembiayaan APBD-P 2023.

“Bayangkan, jika APBD Perubahan Banggai tahun ini tetap ditolak ketika dikoordinasikan ke Mendagri. Maka ada banyak program yang tidak dapat dibiayai,”ujar politisi dapil dua Banggai ini.

Artinya harus disyukuri bahwa Bupati Amirudin telah mampu membuka gembok yang telah dikunci oleh Pemprov Sulteng. Hanya saja kata dia, pengesahan APBD Perubahan 2023 oleh DPRD Banggai tidak bisa digunakan.

“Nantinya APBD Perubahan menggunakan Perkada atau peraturan kepala daerah,”urai Irwanto.

Dalam ketentuannya, pembiayaan di APBD-P hanya memfokuskan tiga hal. Pertama, sifatnya pembiayaan mandatori. Kedua, pembiayaan wajib dan ketiga, pembiayaan prioritas.

Sifat pembiayaan mandatori itu seperti pembiayaan Pilkada oleh KPU dan Bawaslu. Sementara sifat pembiayaan wajib semisal gaji PNS, PPPK dan tunjangan kinerja. Terakhir sifat skala prioritas.

Untuk skala prioritas programnya hanya berkaitan dengan urusan pemerintah pusat. Seperti pembiayaan stunting dan pengendalian inflasi daerah.

Sebagaimana diketahui, Bupati Amirudin, MM menemui Mendagri Muhammad Tito Karnavian membahas evaluasi APBD-P 2023 bertempat di Kantor Kemendagri Gedung A, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Berdasarkan permohonan Bupati Banggai tersebut, pertemuan diterima langsung Mendagri Tito Karnavian dan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan.

Pada kesempatan tersebut, Tito Karnavian langsung merespons dengan memerintahkan Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan untuk melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.*Top

The post Ditolak Pemprov Sulteng, Golkar Puji Langkah Bupati Amirudin Temui Mendagri Tito appeared first on Portal Luwuk.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Sulteng menolak melakukan evaluasi terhadap APBD-P dengan alasan pengesahan APBD-P mengalami keterlambatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai.

Atas dasar penolakan tersebut Bupati Amirudin langsung bergerak cepat mengajukan permohonan untuk menemui Mendagri memfasilitasi APBD-P dimaksud.

Berdasarkan permohonan Bupati tersebut Kemendagri menjadwalkan pertemuan bersama bertempat di Gedung A Kantor Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Pertemuan ini diterima langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan. Pada kesempatan tersebut, Amirudin menjelaskan tujuan permjntaan terkait evaluasi APBD-P.

Muhammad Tito Karnavian dalam pertemuan itu langsung merespons dan memerintahkan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan untuk melakukan evaluasi sesuai ketentuan berlaku.

Informasi diperoleh media ini melalui DKISP Banggai, dalam waktu dekat Kemendagri melalui Direktorat Bina Keuangan Daerah akan menurunkan Tim Evaluasi ke Kabupaten Banggai.

Pada prinsipnya APBD-P TA 2023 tetap dapat dilakukan terhadap program dan kegiatan yang bersifat mandatory, wajib dan prioritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Amirudin menyampaikan terima kasih kepada Mendagri Tito Karnavian dan Plh. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan atas respons cepat dan positif dalam memproses evaluasi APBD-P 2023 tersebut.

Turut hadir mendampingi Bupati Banggai, Kepala Bappeda Litbang/Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai, Kepala DKISP Kabupaten Banggai, Kepala Brida Kabupaten Banggai, dan Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai.*

The post Bupati Amirudin Bergerak Cepat Temui Mendagri Tito Karnavian, Bahas Evaluasi APBD-P 2023 appeared first on Portal Luwuk.