Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi 3 Syarifudin Tjatjo bertempat diruang rapat khusus DPRD Banggai, Kamis (20/07/23).

Dinas PUPR Banggai melalui Kabid Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman Zulkifli Aliu mengatakan, PAD yang diberikan untuk target 2023 sebesar Rp 6 miliar lebih.

Terbagi dari dua jenis yakni Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Retribusi Pemakaian Daerah melalui sewa alat berat dan alat laboratorium.

Realisasi IMB baru mencapai 5,8%, untuk alat berat 9,53% dan sewa alat laboratorium 15% dengan total penerimaan hingga Juni baru mencapai Rp 502 juta lebih.

Kendalanya memang ada beberapa bangunan kantor pemerintah belum dipungut IMB. Disatu sisi untuk rumah tinggal belum optimal. Sumber pendapatan yang ada saat ini hanya dari bangunan industri dan kantor kantor swasta lainya.

“Belum adanya sosialisasi optimal untuk rumah tinggal menjadi penyebab sumber PAD minim. Sementara jika mengandalkan sewa alat berat terkendala jumlah kondisi peralatan siap pakai,”kata Zulkifli.

Dimana PUPR baru memiliki beberapa alat baru dan persaingan penyewaan alat, juga ada dibeberapa tempat. Termasuk tenaga mekanis terbatas untuk memperbaiki alat rusak.

Juga diakibatkan banyak peralatan digunakan untuk swakelola dan kegiatan yang bersifat darurat.

Sementara alat laboratorium memang belum banyak rekanan melakukan pengujian mutu dan beberapa alat perlu diganti untuk bisa menambah pendapatan sewa.

Anggota Komisi 3 Winancy Ndobe dalam RDP tersebut menyorot soal regulasi apakah wajib dan bersifat memaksa terhadap kewajiban memiliki IMB.

“Banyak sekali pembangunan dan ruko yang elit, apakah sudah ditindaklanjuti atau tidak dioptimalkan. Jangan sampai PUPR hanya fokus dengan kontruksi fisik dan mengabaikan IMB. Sangat ironis jika hal ini tidak digarap maksimal,”kritik Winancy dalam paparanya.

Soal retribusi pemakaian kekayaan Winancy memahami atas kondisi alat berat yang kebanyakan banyak yang rusak. Disamping itu banyak rekanan telah memiliki alat berat sendiri.

Meski aleg Syafrudin Tjatjo tak sependapat dengan minimnya ketersediaan penyewaan alat siap pakai. Mengingat setiap tahun pembelian alat terus berjalan.

Menjawab hal ini Zulkifli menjelaskan, untuk formula rumah tinggal masih dicarikan solusinya terkait IMB. Yang ada saat ini baru sebatas kantor industri dan swasta dengan cara disurati.

“PUPR baru sebatas mengelola administrasi. Belum ada tim yang melakukan sosialisasi agar rumah tinggal bisa menjadi sumber penerimaan maksimal,”jelasnya.

Soal beberapa bangunan elit seperti rumah toko dan bangunan lainya dalam kota Luwuk, pada dasarnya sebagian sudah memiliki IMB dan sebagian sedang berproses.

“Untuk bangunan selain rumah tinggal yang masih minim, sebagian besar telah memiliki IMB seperti bangunan industri dan bangunan swasta lainya ,”tandas Zulkifli.*

The post Minim Alat, PUPR Banggai Baru Serap PAD Rp 502 Juta appeared first on Portal Luwuk.

Untuk realisasi PAD saja, sudah memasuki triwulan III Juli 2023, Disnak Keswan baru merealisasikan Rp 86 juta dari target Rp 462 juta lebih pada APBD Tahun 2023.

“Terkesan Disnak Keswan tidak bertanggungjawab soal PAD. Sudah triwulan III, realisasi baru mencapai Rp 86 juta,”kata Anggota Komisi III Syafrudin Tjatjo dihadapan rapat evaluasi bertempat di ruang rapat kantor DPRD Banggai, Senin (10/07/23).

Sementara Kadisnak Pupung Diliyanto mengungkapkan, soal minimnya serapan anggaran dipengaruhi banyak kendala. Salah satunya belum siapnya konsultan perencanaan dan sarana penunjang lain seperti kandang yang harus disiapkan terlebih dahulu oleh kelompok penerima bantuan ternak.

Sementara realisasi PAD menjadi minim, penyebabnya banyak pengusaha penjualan sapi jantan keluar daerah terkendala Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Khususnya beberapa wilayah di Sulteng dan Kalimantan. “Penyebanya karena memang pengusaha diberibatasan penjualan keluar daerah akibat PMK,”tandasnya.*

The post PMK Jadi Alasan Disnak Keswan Banggai Minim Capaian PAD appeared first on Portal Luwuk.