Abdullah menegaskan, pemberantasan pungutan liar terus digalakkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai dukungan atas tindakan pungli tersebut, pemerintah terus melakukan pengawasan pungutan liar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.

Hal ini dilakukan Pemkab Banggai untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah menyikapi resiko terjadinya pungutan liar.

Upaya ini ditempuh dengan terus melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat serta menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk segera melakukan langkah-langkah pencegahan terkait pungli dimaksud.

“Pemkab telah menginstrusikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Banggai untuk melakukan pengawasan internal terkait pungli ini dan memberikan sanksi terhadap ASN bila terlibat sesuai peraturan perundangundangan,”tekan Abdullah.

Sekretaris Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Sulawesi Tengah AKP Anggono selaku penyelenggara kegiatan mengharapkan pelaksanaan sosialisasi terjalin komunikasi dua arah antara narasumber dengan peserta yang pada akhirnya dapat memperoleh manfaat dan menjadi pedoman bagi peserta dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

AKP Anggono dalam sambutannya menyebutkan, bahwa pungli adalah perbuatan yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Menurutnya, pungli dapat diartikan sebagai pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak dipungut biaya tambahan. Maraknya praktek pungli telah merebak pada seluruh sentra-sentra pelayan publik yang ada di negara ini.

Sehingga pemerintah menilai praktek pungli sudah merusak sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut dijelaskan, tindak lanjut dari Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli tanggal 20 Oktober 2016, Pemda Sulawesi Tengah pada tanggal 21 November 2016 telah mengeluarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 700/850/IRDA-G.ST/2016 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Sulawesi Tengah.

Selaku Pembina UPP, Gubenur Sulawesi Tengah pernah menyampaikan agar UPP Provinsi Sulawesi Tengah mengoptimalkan kegiatan sosialisasi kepada seluruh instansi, lembaga dan organisasi perangkat daerah provinsi sampai tingkat kabupaten/kota.

Terutama pada pegawai sektor layanan publik, sehingga ke depan tidak ada lagi oknum oknum yang bermain main atau melakukan praktek pungli.

Agar peraturan tersebut di atas dapat dipahami oleh seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintah yang berhubungan dengan palayanan publik, maka perlu dilakukan sosialisasi secara konprehensif agar seluruh lapisan masyarakat dan aparat pemerintah dapat memahami aturan tersebut.

Kegiatan yang dilaksanakan sehari ini, dihadiri pimpinan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai, Unsur Forkopimda, para Kades/Lurah dan beberapa undangan lainnya.*

The post UPP Sulteng Sosialisasi Saber Pungli di Banggai, ASN Terlibat Akan Disanksi appeared first on Portal Luwuk.

Hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Pada dasarnya, semua informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan bersifat terbuka dan masyarakat berhak mengetahuinya,”kata Yulfia saat mewakili Bupati Banggai membuka Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Hotel Santika, Luwuk Selatan, Rabu (6/12/2023).

Yulfia berharap implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi. Ia juga mengimbau agar PPID pelaksana di organisasi perangkat daerah dapat menunjukkan peran memahami tugas dan tanggungjawabnya.

“PPID diwajibkan menyimpan, mengolah dan menjadikan informasi, baik itu informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta-merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat,”tambahnya.

Adapun materi tentang Keterbukaan Informasi Publik disampaikan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Abbas H.A Rahim dan dihadiri Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Sudaryano R. Lamangkona.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris DKISP Banggai Rastono S.Pd, ME serta para pimpinan perangkat daerah.*

The post Masyarakat Berhak Menerima Informasi Publik, Sulfia Himbau Pengelola OPD Pahami Tugas appeared first on Portal Luwuk.

Untuk diketahui, kedua OPD tersebut resmi terbentuk, setelah DPRD bersidang dalam rapat paripurna perubahan atas Perda No 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, Selasa (14/02/23).

Menurut Suprapto, dengan telah sahnya kedua OPD tersebut, maka progres eksekutif adalah segera melakukan pengisian struktur jabatan, dengan menempatkan pejabat yang memiliki skil yang mumpuni. Atau mereka yang benar benar menguasai keilmuan pada kedua instansi tersebut.

“Harapan kami OPD baru tersebut segera efektif. Tempatkan pejabat yang memiliki keilmuan, sehingga kebijakan yang dibuat nanti, benar benar memberikan efek baik, terutama dalam mengembangkan desain riset untuk kemajuan daerah,”ujarnya kepada Portal Luwuk, dua hari lalu.

Tidak hanya skil keilmuan pejabat yang mengisi posisi jabatan struktural yang disiapkan, lanjutnya, tetapi sarana dan prasarana penunjang juga harus sudah siap. Termasuk penganggaran.

“Bagaimana program jangka pendeknya, begitu juga program jangka panjangnya. Kami DPRD selalu siap membackup untuk kemajuan kedua instansi tersebut,”tandas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banggai ini.

Seperti Dinas Damkar ujarnya lagi, sudah seharusnya daerah ini memiliki dinas sendiri. Mengingat kondisi Kabupaten Banggai dari waktu ke waktu terus mengalami kemajuan. Utamanya pertumbuhan penduduk, pemukiman warga bertambah, dan aktifitas ekonomi sosial kemasyarakatan juga meningkat.

“Potensi kerawanan bencana kebakaran ditengah kesibukan rakyat seperti ini, jauh hari sebelumnya sudah harus menjadi bagian dari proteksi pencegahan perencanan dinas,”ungkapnya.

Sisi lain tambahnya, Damkar tidak harus terfokus pada wilayah perkotaan, tetapi bagaimana mendesain antisipasi kebencanan yang lebih luas, hingga kepelosok desa.

“Sehinga tak diminta minta terjadi kebakaran pada wilayah tertentu, Damkar lebih dulu mencegahnya tanpa harus menunggu bantuan armada mobil damkar dari kota Luwuk,”terangnya.

Kedepan lanjutnya, desain perencanaanya semuanya sudah siap berdasarkan pemetaan zona, atau semacam mendirikan unit unit Damkar yang akan disebar pada seluruh wilayah Kabupaten Banggai.

“Ini jelas butuh perencanaan matang, sehingga sudah tepat instansi ini berdiri sendiri,”nilai Suprapto.*

The post Pesan Suprapto, BRIDA dan Damkar Banggai Harus Diisi Pejabat Yang Mumpuni appeared first on Portal Luwuk.

Rakor yang dipimpin langsung Kemendagri RI Tito Karnavian itu berlangsung melalui zoom meeting menghadirkan  seluruh gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia.

Dari Kabupaten Banggai, rakor diikuti langsung Bupati Banggai Amirudin Tamoreka ditemani Sekertaris Daerah (Sekda) Banggai Abdullah Ali.

Zoom meeting tersebut berlangsung di ruang rapat khusus Kantor Bupati Banggai, kompleks perkantoran Halimun, Kelurahan Tanjung Tuwis, Senin (09/01/23).

Turut hadir sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Banggai. Diantaranya Asisten 2 Setda Banggai, Bagian Ekonomi, Prokopim dan Inspektorat. Serta beberapa pimpinan OPD lain yang membidangi urusan Pertanian, Perdagangan, Sosial, Perhubungan, Perencanaan dan Prasarana Umum.

Serta perwakilan ESDM, instansi vertikal Badan Pusat Statistik dan Bulog. Juga turut hadir Kadin (Kamar Dagang dan Industi) Kabupaten Banggai. Rakor berlangsung sejak pukul 09.00 wita.*

The post Rakor Inflasi Bersama Mendagri Tito Karnavian Diikuti Bupati Amirudin appeared first on Portal Luwuk.