Kali ini instansi yang dipimpin Irpan Poma ini mengundang langsung seluruh owner, pemilik rumah makan kadompe yang beroperasi pada pinggiran pantai Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan, Jumat (1/8/2025).

Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) menjadi topik menarik dalam pertemuan yang dihadiri puluhan pelaku usaha UMKM itu. Kaban Bapenda Irpan Poma menuturkan, maksud dari sosialisasi ini untuk memudahkan masyarakat lebih mengetahui regulasi, berikut penjelasan teknis pembayaran sebelum jatuh tempoh.

“Kami dari Bapenda sebatas menjelaskan regulasi pemungutan PBJT 10%. Harapannya ini bisa dipahami dan diterima. Sebab, pajak ini merupakan kewajiban setiap warga negara. Namun tidak semua dipungut karena ada klasifikasi seperti dibawah omset Rp2.000.000 tidak dikenakan,”kata Irpan dihadapan puluhan pelaku usaha.

Sementara Kabid Pengawasan Bapenda Banggai Hendra Azis menjelaskan, sepanjang pelaku usaha menyiapkan meja kursi dan pelayanan kepada konsumen, itu wajib dikenakan pajak.

Pemberlakuan PBJT 10% ini didasari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Regulasi ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hendra menjelaskan, teknis pemungutan diambil dari harga menu. “Kalau harga ikan kadompe Rp30.000, maka ditambahkan 10% menjadi Rp33.000. Atau tergantung pemilik warung harga Rp30.000 itu sudah didalamnya pajak 10% yang akumulasinya disetorkan ke daerah setiap bulan,”ujar Hendra.

Tak hanya itu, teknis membayar sebelum jatuh tempoh juga diuraikan dalam pertemuan itu. Salah satunya melalui pembayaran aplikasi yang sudah disiapkan Bapenda.

Adapun proses pelaporan dan pembayaran dapat dilakukan secara mandiri bagi pelaku usaha melalui website https://pajakonline.banggaikab.go.id dengan memilih menu E-STPD Pelaporan Pajak Usaha Mandiri Secara Online.

“Tinggal bapak ibu saja yang mengisi. Laporkan sesuai pendapatan per bulan. Itu hak bapak ibu. Apalagi yang membayar pajak ini adalah konsumen, pemilik warung hanya pengumpul,”tandasnya.

Meskipun pajak bersifat memaksa dan proses pelaporan pajak dari pelaku usaha sendiri, pihaknya akan terus melakukan pengawasan.

“Kalau suatu waktu ada yang diragukan dalam proses pelaporan pajak, maka Bapenda bisa melakukan uji petik untuk memastikan berapa sesungguhnya pendapatan warung dimaksud. Saya minta pemilik warung bisa menerima kalau ada petugas yang akan melakukan uji petik,”harapnya.

Salah seorang pemilik warung mengungkapkan, pada dasarnya pelaku usaha tidak keberatan dengan pungutan 10%.

Namun harus ada timbal balik dari daerah untuk keberlangsungan usaha. Seperti tidak adanya toilet seputar kawasan Kadompe hingga warung Kilo 5 menjadi penyebab, dukungan pemerintah terhadap pelayanan fasilitas berkurang.

“Kami tidak menolak, tapi pemerintah juga harus punya timbal balik terhadap dukungan fasilitas. Perlu keberpihakan agar warung kami bisa maju dan berkembang,”katanya.

Kaban Irpan Poma menjelaskan, penyediaan fasilitas oleh pemerintah sering mengalami kendala karena kepemilikan tanah.

“Bisa saja pemerintah membangun sarana toilet, tapi sepanjang lokasi tanah di kadompe itu milik orang pribadi. Jadi kendalanya disitu. Kami tidak bisa membangun permanen karena status tanah,”beber Irpan.

Namun Irpan akan mengkoordinasikan soal usulan penyiapan fasilitas yang dikeluhkan ini kepada instansi teknis. “Saran bapak ibu akan kami tindaklanjuti ke OPD teknis yang menangani soal ini,”tambahnya.

Tak hanya seputaran fasilitas yang dikeluhkan. Penerapan harga juga turut dikeluhkan pedagang. Mengingat satu menu, tapi harga berbeda.

“Ada yang Rp30 ribu, ada juga yang menjual Rp25 ribu. Ini harus disamaratan agar antara warung satu dengan yang lain, sama harga,”kata Bagong, pemilik salah satu warung kadompe.

Menjawab hal ini, Kabid Hendra Azis meminta agar penerapan satu harga bisa dibicarakan internal pada organisasi perkumpulan.

“Kami disini hanya soal pajak. Berapa omset masuk, itu yang kami tarik pajaknya. Kalau soal harga, nanti dibicarakan diperkumpulan,”tandas Hendra.*

The post Puluhan Owner Warung Kadompe Hadiri Sosialisasi PBJT di Kantor Bapenda Banggai appeared first on Portal Luwuk.