Apel gabungan kesiap siagaan itu dalam rangka pemindahan kegiatan bongkar muat peti kemas dari Pelabuhan Luwuk ke Pelabuhan Tangkiang Kecamatn Kintom.

Personel gabungan ini terdiri dari Polres Banggai, Brimob Luwuk, Kodim 1308/LB, Kompi Senapan C Sintuwu Maroso, Dishub Kabupaten Banggai dan UPP Kelas II Luwuk.

Kegiatan yang dilaksanakan di halaman UPP Kelas II Luwuk ini dipimpin langsung Wakapolres Banggai Kompol Margiyanta.

Kasi Humas Polres Banggai Iptu Al Amin S Muda mengungkapkan, dalam pemindahan kegiatan bongkar muat peti kemas diterjunkan ratusan personel gabungan TNI-Polri dibantu instansi terkait.

“Pasukan yang dikerahkan sebanyak 304 personel TNI-Polri dibantu instansi terkait,”ungkapnya.

Amin menjelaskan, pengamanan ini sebagai bentuk ansitispasi guna memastikan keamanan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Ia menghimbau masyarakat agar tidak melakukan hal hal melanggar hukum yang dapat mengganggu jalannya proses pemindahan bongkar muat peti kemas.

“Semoga kegiatan ini berjalan aman dan lancar, sehingga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,”harapnya.*

The post Ratusan TNI-Polri Kawal Persiapan Pemindahan Peti Kemas Ke Tangkiang appeared first on Portal Luwuk.

Satu satunya pelabuhan penumpang dan barang tersibuk yang menghubungkan antar pulau daerah tetangga hingga antar provinsi tersebut, dari segi infrastruktur terlihat sangat memprihatinkan dan butuh perbaikan serius.

Selain ditemukan banyak kubangan pada pelataran dan halaman pelabuhan, ruang tunggu penumpang hingga dermaga tempat bersandar kapal kapal yang awalnya dibuat dari hasil swadaya warga, mulai keropos dan rusak.

Serta fasilitas lain seperti tanggul penahan arus air laut banyak yang roboh, ditambah lagi lokasi penjualan tiket tak beraturan dan perlu ditata kembali.

Tak ayal, urat nadi andalan Kabupaten Banggai pada sektor jasa penyeberangan antar pulau ini, disebut sebut akan diambil alih pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Menjawab hal ini, Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishub Banggai, Samsul Bempah membantah informasi tersebut dan menyatakan baru sebatas wacana.

“Aset Pelabuhan Rakyat sampai saat ini masih berstatus milik Pemda Banggai. Saya belum tahu nanti kedepan, namun saat ini masih milik kita,”kata Samsul Bempah kepada Portal Luwuk di ruang kerjanya, Selasa (20/06/23).

Memang lanjut Samsul, sudah ada regulasi terbaru soal status pengelolaan kepelabuhanan. Dimana pelabuhan yang menghubungkan antar pulau, utamanya antar kabupaten dalam satu provinsi atau antar provinsi menjadi wilayah kelola Dinas Perhubungan Provinsi.

“Saya belum tahu apakah status pelabuhan rakyat masuk dalam kriteria hak kelola pemprov Sulteng. Yang saya dengar Pemprov Sulteng juga tidak memilki bukti kepemilikan aset pelabuhan rakyat dan tidak teregistrasi dalam aset mereka. Yang saya dengar seperti itu,”jelasnya.

Disingung soal kondisi sarana pelabuhan yang kian memperihatinkan, ia mengatakan instansinya sudah mengajukan usulan penganggaran perbaikan berbagai sarana dan prasarananya.

Mulai dari perbaikan pelataran pelabuhan dengan anggaran pengaspalan Rp 1,8 miliar, pembuatan ruang tunggu Rp 200 juta dan lokasi pembuatan bangunan penjualan tiket sebesar Rp 200 juta.

“Kami sudah usul sejak 2022 untuk anggaran 2023. Namun usulan tersebut belum disetujui,”terang Samsul.

Ia tak membantah jika selama ini salah satu andalan retribusi pelabuhan Disbub Banggai yang terbesar ada di pelabuhan rakyat Luwuk. Dengan capaian hingga menembus Rp 1 miliar PAD setiap tahunya.

“Terminal Biak yang dulu menjadi andalan pendapatan sudah diambil alih Pemprov Sulteng, begitu juga pelabuhan Feri, juga sudah menjadi milik provinsi. Tinggal pelabuhan rakyat ini satu satunya sumber pendapatan asli daerah yang dikelola Dishub Banggai,”tuturnya.

Namun ia mengaku sebagai bawahan hanya menjalankan tugas sesuai tangungjawab yang diberikan. “Soal status itu bukan kewenangan kami. Masih ada pemerintah daerah yang berkewenangan soal ini,”tandasnya.*

The post Sarana Pelabuhan Rakyat Memprihatinkan, Berpotensi Diambil Alih Pemprov Sulteng? appeared first on Portal Luwuk.

Sebelumnya, masalah sertifikat ini disesalkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banggai Tasrik Djibran karena tak kunjung terbit.

Orang nomor satu di Dishub Banggai ini mengatakan, terhambatnya proses persetujuan penganggaran oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub) RI untuk rencana pembangunan pelabuhan Ferry Pangkalasean tahun 2022, akibat tidak adanya sertifikat lahan.

Ini karena lambanya kinerja pihak aset. Yang leading sektornya ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Banggai.

“Pengurusan sertifikat yang dilakukan BPKAD lambat. Kami sempat bantu ambil alih, namun terkendala pembiayaan. Mestinya sedari awal diseriusi bidang aset,”kata Tasrik Djibran sebagaimana diberitakan media ini, Rabu (04/01/22).

Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Banggai Rudi Sangadji menjelaskan, dalam memproses sebuah sertifikat ada mekanisme yang mengatur.

Bidang aset sudah berupaya agar sertifikat bisa keluar tahun 2022. Namun masih ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi. Dan yang tahu itu pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banggai.

“Semua berkas sudah lama berproses di BPN. Bahkan sudah pernah turun meninjau lokasi. Waktu itu Dishub Banggai juga ikut turun mendampingi BPN bersama bidang aset ke lokasi,”kata Rudi Sangaji melalui telpon selulernya, Kamis (05/01/23).

Rudi menambahkan, penjelasan pihak BPN masih perlu dilakukan pengukuran ulang. Sebab terdapat dua bidang tanah yang perlu dicocokkan kembali ukuranya.

Yang satunya hibah dan satu lagi bersertifikat. “Mungkin kelebihan ukur atau bagaimana. Yang tahu itu pihak BPN,”tandas Rudi.

Ia menjelaskan, sesuai hasil konsultasi pihaknya bersama BPN, sertifikat bisa keluar dalam waktu dekat ini. Tentu setelah semua persyaratan terpenuhi.

“Mohon pihak Dishub juga bersabar. Karena domain melahirkan sertifikat, bukan wewenang kami, tapi BPN. Kami disini berupaya agar sertifikat ini keluar lebih cepat, lebih baik,”ujarnya.*

The post Sertifikat Lahan Masih Dalam Proses BPN, Dishub Banggai Diminta Bersabar appeared first on Portal Luwuk.

Angka ini diperoleh dari penurunan target yakni Rp 810.192.637 pada tahun 2022. Dimana sebelumnya, target retribusi pelra ditetapkan Rp 1.104.760.000.

“Jika dipersentasikan dari total penerimaan yang ada (januari – desember), tidak jauh berbeda penurunanya yakni mencapai 92,81 persen saja,”kata Samsul Bempah kepada Portal Luwuk, Rabu (28/12/22).

Ia menjelaskan, jika dihitung dari berbagai sumber penerimaan retribusi Dishub Banggai, retribusi pelra paling banyak menyumbang.

Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum saja lanjut Samsul, hanya sebesar Rp 160 juta alias 7 persen.

Sementara retribusi jasa usaha yang terdiri dari retribusi terminal Rp 150 juta lebih (16,48 persen) dan retribusi tempat khusus parkir Rp 254 juta lebih (17,37 persen).

Ditambah retribusi perijinan tertentu yakni ijin trayek sebanyak Rp 3, 6 juta (0.94 persen).

“Sehingga total penerimaan retribusi Dishub sebesar Rp 1,8 miliar lebih dari keseluruhan target yang dibebankan sebanyak Rp 6 miliar lebih,”ujar Samsul Bempah.*

The post Samsul Mengaku Lega, Retribusi Pelra Luwuk Melebihi Target appeared first on Portal Luwuk.