Praktis rencana proyek bangunan megah tersebut baru menyelesaikan pembuatan rangka baja. Untuk kelanjutanya dianggarkan tahun ini 2024.

“Untuk Tahap II ini kita anggarkan Rp28,5 miliar,”kata Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman, I Putu Jati Arsana kepada Portalluwuk.com, Rabu (6/3/2024).

Adapun item yang akan dibangun meliputi pembuatan lantai satu yang diperuntukkan sebagai lokasi pasar basah sebanyak 200 meja beton. Disusul kemudian pembuatan kios kecil untuk lantai dua sejumlah 99 kios.

Untuk lantai tiga diperuntukkan sebagian kios bercampur cafetaria sebanyak 39 tempat. “Jadi kafe dan sebagian kios diperuntukkan untuk lantai tiga. Kesemuanya akan dibangun tahun ini melalui tender murni,”tuturnya.

Ia menjelaskan, besaran anggaran yang dikuncurkan pada APBD Tahun 2024 ini sudah pada posisi fungsional beserta Desain arsitektur lanskap yang memiliki nilai estetis yang tinggi. Untuk lokasi parkir akan dianggarkan berikutnya. “Kita fokus kebangunan dulu. Begitu selesai dibangun langsung dioperasionalkan,”sebut I Putu Jati.

Pelaksanaan proyek ini awalnya dikerjakan CV Liuntuhaseng Brother selaku pemenang tender dengan angka penawaran Rp 13,8 miliar.

“Kalau kontraktor pertama itu kualifikasi kecil karena dibawah Rp25 miliar. Karena ini anggaranya mencapai Rp28,5 miliar, maka perusahaan yang dibutuhkan klasifikasi sedang, lewat tender,”sebut I Putu Jati Arsana.

Saat ini lanjutnya, proyek tesebut final usai dilakukan reviu oleh tim pokja, minggu kedua maret akan tayang. “Kemungkinan minggu kedua maret kita tayang sehingga pengerjaanya bisa dipercepat dan dikebut hingga desember 2024,”tandasnya.*

The post Proyek Pasar Simpong Tiga Lantai Tahap II, PUPR Banggai Kuncurkan Anggaran Rp28,5 Miliar appeared first on Portal Luwuk.

Peringatan Hari Santri Nasional merupakan momen yang penuh makna, di mana santri diseluruh penjuru Indonesia merayakan kontribusi penting para santri dalam pembangunan bangsa.

Kegiatan tersebut diawali upacara bendera dan Bupati Amirudin bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan sambutan Mentri Agama RI. Diikuti para santri pondok pesantren dan dilanjutkan Tablig Akbar.

“Bapak ibu yang telah menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren insya Allah tidak akan menyesal. Karena harta terbaik bagi orang tua adalah menginginkan anak yang soleh dan soleha,”ujar Bupati Amirudin.

Ia juga menyampaikan pada tahun 2023 ini, pimpinan daerah sudah memberikan bantuan sekolah bagi santri, mulai dari Kecamatan Nuhon, Bunta, Simpang Raya, Pagimana hingga Kecamatan Toili Barat yang saat ini prosesnya sementara pembangunan.

“Sehingga dihimbau kepada para pimpinan pondok pesantren yang belum mendapatkan bantuan, agar dapat menyampaikan proposal untuk didata,”tuturnya.

Hal ini menjadi prioritas lanjut Amirudin karena generasi-generasi sekarang banyak dicetak dari pondok pesantren.

Kegiatan ini juga menjadi saat yang tepat untuk menghormati peran santri dan mempromosikan toleransi, kerukunan, serta nilai-nilai keagamaan yang menjadi bagian dari identitas bangsa.

Turut hadir Kepala Kementrian Agama Banggai, Pimpinan Pondok Pesantren Se-Kabupaten Banggai, Kabag Kesra Setda Banggai, Camat Toili, Toili Barat, Toili Jaya, Moilong, Kapolsek Toili dan para Majelis Ta’lim serta tamu undangan lainnya. Hadir pula Ust. H. Syamsuddin Nur Host Islam Itu Indah Trans TV.*

The post Bupati Amirudin Sebut Santri Beri Kontribusi Besar Bagi Pembangunan Bangsa appeared first on Portal Luwuk.

Pantauan media ini, progres pengerjaan talud tersebut dibiayai langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan pagu Rp 200 juta dan dikerjakan CV Jaya Samudera Indah dengan nilai kontrak Rp. 196.186.641,50.

Kini aktifitas pengerjaan mulai dilakukan penyusunan talud. Rencananya proyek tersebut hanya dibangun sepanjang 50 meter. “Kemungkinan hanya 50 meter,”kata salah seorang pekerja kepada media ini.

Terlihat di lokasi, berdiri papan proyek bertuliskan total anggaran dan nama perusahaan rekanan. Beberapa kafe masih aktif beroperasi diatasnya, namun para pekerja tetap melakukan aktifitas penggalian.

Kabid Pengairan PUPR Banggai Takdir Said mengatakan, pembangunan talud tersebut akan segera dirampungkan sebelum batas akhir kontrak. “Saat ini mulai dikerjakan dan berharap akan selesai,”ujar Takdir beberapa waktu lalu.

Sepertinya, pengerjaan talud saat ini, faktor anggaran menjadi penyebab volume pekerjaan tidak mencukupi panjang 100 meter alias berbatasan langsung dengan lahan milik PT Kurnia Luwuk Sejati.

Masih tersisa 50 meter lagi yang harus dibangun. Untuk pengerjaanya akan dilanjutkan pada angaran perubahan 2023 atau APBD 2024. “Untuk saat ini kita kerjakan sesuai volume,”tambah pekerja itu.

Jika talud ini tidak segera dibangun akan terjadi pengikisan pinggiran pantai sekitar teluk Lalong yang menjadi satu satunya kebanggaan warga Kota Luwuk.*

The post PUPR Anggarkan Talud Penahan Abrasi Pantai Teluk Lalong Luwuk, Pagu Rp200 Juta appeared first on Portal Luwuk.

Mengacu pada postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, setidaknya ada tiga instansi perkantoran dibangun pada kawasan tersebut.

Diantaranya Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Sosial (Dinsos). Keduanya dibangun pada satu lokasi yang sama dan saling bersebelahan.

Kemudian kantor baru Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dibangun tepat bersebelahan dengan Kantor Bappeda Banggai yang sudah lama berdiri.

Ketiga proyek tersebut merupakan program kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian ijin IMB dan sertivikat laik fungsi bangunan gedung oleh Dinas PUPR Banggai.

Dengan sub kegiatan Perencanaan pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota.

Untuk bangunan baru Disdikbud Banggai sebagaimana pantauan media ini Jumat (09/06/23), terlihat pada papan proyek, pemda menggelontorkan anggaran cukup besar yakni Rp 12.142.660.000.

Dengan kontraktor penyedia CV Muthia Karya Mandiri Nomor kontrak : KPA-PBIP/DISPUPR/42425207.3/2023 dan pengawas CV. Lima Dimensi serta lamanya pekerjaan 270 hari kalender.

Nampak puluhan pekerja sedang merampungkan pembuatan pondasi disertai penimbunan dan pemasangan rangkaian besi untuk kontruksi bangunan tersebut.

Kepala Bidang Perumahan PUPR Banggaj Zulkifli Aliu membenarkan pengerjaan kantor baru Diknas Banggai. “Iya benar saat ini rekanan sedang menyelesaikan pekerjaanya. Akan selesai sesuai tengat waktu kontrak yang diberikan,”kata Zulkifli Aliu.*

The post PUPR Banggai Alokasikan Rp 12 Miliar Untuk Kantor Baru Dinas Pendidikan di Halimun appeared first on Portal Luwuk.

Beruntung Banggai masih tertolong Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas serta DBH pajak lain, untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan teknis dan non teknis.

“Masih lebih bagus kita dari daerah tetangga yang kecil sumber pendapatannya,”kata Ramli menjawab pertanyaan wartawan soal kemana peruntukan sumber pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas setiap tahun, Kamis (24/05/23).

Menurutnya, postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai setiap tahun masih bergantung transferan dana pusat. “Sementara kebutuhan pembangunan kita sangat besar dari sisi pembiayaan,”katanya.

Mengandalkan dana trasferan saja ujar Ramli, daerah sebatas mandatoris. Artinya tranfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lainya, itu sudah bermerek dan penggunaanya sesuai pagu peruntukan dan ada aturanya.

Seperti dana transfer sektor perikanan, kesehatan, pendidikan, pertanian dan infrastruktur PU, sebagian besar dibiayai DAK dan DAU.

Daerah hanya konsen ke hal hal yang berkaitan pelatihan, kursus dan peningkatan sumber daya manusia pada usaha kecil, operasional dinas dan biaya lain yang bersifat non teknis. “DBH ini yang digunakan untuk pendanaan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang sempat naik 7%,”ucapnya.

Ada juga untuk mendanai infarstruktur yang tidak tercover lewat DAU dan DAK yang bersifat urgen. Seperti usulan masyarakat soal infrastruktur, dan masih banyak lagi kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi pemerintah daerah untuk menyanggupi permintaan masyarakat.

“Semua ini tentu dibiayai DBH. Termasuk jenis jenis kegiatan lain, selain ada juga tercover melalui sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun itu tidak cukup,”beber Ramli.

Ramli mengakui, sekiranya desain pembangunan tidak diatur mulai sekarang, khususnya dalam penggunaan DBH, maka daerah suatu saat akan mengalami ganguan fiskal yang cukup serius.

Olehnya kebijakan penganggaran setiap tahun, sesuai intruksi pimpinan lebih diarahkan pada penguatan sektor pangan, nelayan dan pertanian. Jadi tidak semua biaya bersifat konsumtif, namun lebih kepada produktitas dan belanja aset. Karena memang tidak selamanya sumber daya alam seperti migas beroperasi, akan ada waktunya untuk habis.

Salah satu efisiensi yang sudah dilakukan daerah seperti memangkas biaya perjalan dinas, dengan menetapkan standar nilai pagu. Semisal sewa hotel, transportasi, uang saku, semua berdasarkan kwitansi dan kebutuhan. Dan masih banyak kegiatan lain dilakukan pemangkasan.

“Untuk penetapan angka perjalanan dinas dalam dan luar daerah, memang pada penetapan anggaran, nilainya besar, tapi pelaksanaanya, tidak sebesar itu. Jadi ada anggaran yang nanti tidak terpakai dan kembali ke kas daerah,”imbuhnya.

Untuk diketahui pada APBD Tahun 2023, Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Banggai sebesar Rp287.872.163.000. Terjadi peningkatan dibanding Tahun 2022 yang hanya mencapai Rp 181.211.494.000.

Ini mengambarkan bahwa total penerimaan DBH selalu fluktuatif, bergantung pada penjualan hasil produksi dari sumur kilang pengeboran. Sementara DBH pajak 2023 hanya bertengker pada angka Rp 167 miliar.*

The post DBH Migas Perkuat Fiskal Banggai, APBD Masih Bergantung Pusat appeared first on Portal Luwuk.

“Investasi kita terbesar ke dua di Indonesia. Pada triwulan III saja, investasi kita sudah Rp 76 triliun. Ini menandakan kepercayaan investor ke daerah ini sangat baik,”kata Gubernur Sulteng Rusdi Mastura kepada wartawan, Jumat (13/01/23) di Luwuk.

Menurutnya, Sulteng saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi cukup baik, khususnya pada peningkatan fiskal daerah. Indikatornya, PAD (Pendapatan Asli Daerah) Sulteng yang sebelumnya Rp 900 miliar, saat ini sudah mencapai Rp 1,71 triliun.

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita saja meningkat menjadi 70,28 persen. Gini ratsio kita atau pemerataan pendapatan, juga sangat baik. Terlebih SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) meningkat,”ujar Rusdi.

Tak hanya itu, terjadi penurunan angka pengangguran 1 %, mengikut pula penurunan angka kemiskinan 1 %.

Ia menjelaskan, jika melihat potensi yang ada di Kabupaten Banggai saat ini, sambung Rusdi, khususnya sektor pertambangan nikel, maka pembangunan industri smelter sudah sangat layak.

Tempat dimana sebuah proses pemurnian mineral logam harus dilakukan oleh setiap perusahaan pertambangan.

“Banggai ini kedepan kami tetapkan sebagai daerah pembangunan industri hijau. Dan ada beberapa kawasan tertentu layak dibangunkan kawasan industri smelter,”tutur Rusdi, tanpa menyebut kawasan mana saja yang ia maksudkan.

Olehnya tekan Rusdi, mulai sekarang, kolaborasi bersama Bupati Banggai untuk menyiapkan sumber daya manusia sudah harus berjalan dan ditingkatkan.

“Karena tidak lama lagi wilayah ini akan membutuhkan SDM dengan skil siap pakai, guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja, menghadapi era industri,”tandasnya.*

The post Investasi Sulteng Tembus Rp 100 Triliun, Banggai Akan Dibangun Smelter appeared first on Portal Luwuk.

“Sebelumnya, teralokasi Rp 2 miliar. Namun masih ada beberapa ruas yang belum cukup volumenya sehingga harus ditambah dananya,”kata Amuri Amin kepada Portal Luwuk, Kamis (29/12/22).

Secara keseluruhan ujarnya, infrasturktur seperti jalan, jembatan dan riol, sebagian besar dititik beratkan pada kepala burung. Karena wilayah tersebut butuh penanganan serius.

Selain kondisi jalan sudah mulai banyak yang rusak dan butuh diperbaiki, sebagian lagi ditingkatkan kapasitasnya.

“Kebijakan pimpinan melalui hasil rapat bersama DPRD seperti itu. Tahun 2023 kita fokus dulu kewilayah kepala burung,”tandas Amuri Amin.

Ia menjelaskan, keseluruhan pembiayaan bina marga teranggarkan Rp 85 miliar. Sebagian untuk penanganan fisik kepala burung, sebagian lagi untuk menangani jalan kabupaten wilayah lain.

“Status jalan kabupaten tersebar di 23 kecamatan. Jadi selain mendanai kepala burung, kami juga prioritas ke kecamatan lain yang juga sangat membutuhkan dana perbaikan dan peningkatan jalan,”ucapnya.

Sementara untuk penanganan status jalan provinsi lingkar kepala burung, tetap mengandalkan pendanaan APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

“Lingkar jalan provinsi itu sudah mulai pengerjaannya tahun ini. Akan dibangun multiyears yang setiap tahun dianggarkan,”tuturnya.

Pantauan Portal Luwuk pada wilayah berpenduduk 70 ribu jiwa lebih itu, meliputi 6 kecamatan. Yakni kecamatan Masama, Lamala, Mantoh, Balantak Selatan, Balantak, Balantak Utara dan Bualemo.

Fasilitas penunjang infrastruktur seperti akses jalan terbilang minim. Sehingga butuh perhatian serius pemerintah provinsi dan kabupaten.

“Wilayah kepala burung cukup luas. Jalanya saja tidak semua milik daerah, ada juga berstatus provinsi lingkar Masama – Bualemo,”kata Amuri.*

The post Amuri Akui Ada Penambahan Rp 1 Miliar untuk Poros Labotan – Talima Banggai appeared first on Portal Luwuk.