Bantuan tesebut diserahkan Bupati Banggai Amirudin secara simbolis di Kantor Bank Sulteng Cabang Luwuk, Senin (18/12/2023).

Amirudin menuturkan, program bantuan tunai ini merupakan program pengentasan kemiskinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengurangi beban keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Semoga bantuan Pemprov Sulteng ini dipergunakan sebaik-baiknya untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari hari bapak ibu sekalian,”ujarnya.

Selain itu, ada juga bantuan untuk para pelaku usaha melalui Program Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 6 KPM. Tersebar di 3 kecamatan, yakni Nambo, Luwuk Selatan dan Pagimana.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Banggai Ronal Putje mengatakan, setiap KPM menerima Rp1 juta, sedangkan KUBE UEP sebesar Rp10 juta.

“Penerima bantuan ini adalah masyarakat yang terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan tidak menerima program bantuan pemerintah lainnya,”sebut Ronal saat ditemui di Kantor Bank Sulteng Cabang Luwuk.

Kedua program bantuan pengentasan kemiskinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini disalurkan serentak di 13 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, Senin (18/12/2023), melalui Cabang Bank Sulteng di wilayah masing masing.

Hari pertama penyaluran bantuan, diserahkan kepada 306 KPM di Kecamatan Luwuk, menyusul kecamatan lain pada hari hari berikutnya.*

The post Bantuan Tunai Tahap II Mulai Disalurkan di Banggai, Rp1 Juta Untuk 1.181 Keluarga appeared first on Portal Luwuk.

Hal ini berkaitan antisipasi penolakan Pemprov Sulteng terhadap evaluasi hasil pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2023.

“Kami Fraksi Golkar memuji sekaligus mengapresiasi upaya Bupati Banggai atas penolakan evaluasi APBD-P kita,”ujar Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Banggai, Irwanto Kulap kepada awak media di Kantin Aspirasi DPRD Banggai, Selasa (17/10/2023).

Menurut Irwanto, apresiasi patut disematkan kepada Bupati Amirudin karena suatu upaya penyelamatan pembiayaan APBD-P 2023.

“Bayangkan, jika APBD Perubahan Banggai tahun ini tetap ditolak ketika dikoordinasikan ke Mendagri. Maka ada banyak program yang tidak dapat dibiayai,”ujar politisi dapil dua Banggai ini.

Artinya harus disyukuri bahwa Bupati Amirudin telah mampu membuka gembok yang telah dikunci oleh Pemprov Sulteng. Hanya saja kata dia, pengesahan APBD Perubahan 2023 oleh DPRD Banggai tidak bisa digunakan.

“Nantinya APBD Perubahan menggunakan Perkada atau peraturan kepala daerah,”urai Irwanto.

Dalam ketentuannya, pembiayaan di APBD-P hanya memfokuskan tiga hal. Pertama, sifatnya pembiayaan mandatori. Kedua, pembiayaan wajib dan ketiga, pembiayaan prioritas.

Sifat pembiayaan mandatori itu seperti pembiayaan Pilkada oleh KPU dan Bawaslu. Sementara sifat pembiayaan wajib semisal gaji PNS, PPPK dan tunjangan kinerja. Terakhir sifat skala prioritas.

Untuk skala prioritas programnya hanya berkaitan dengan urusan pemerintah pusat. Seperti pembiayaan stunting dan pengendalian inflasi daerah.

Sebagaimana diketahui, Bupati Amirudin, MM menemui Mendagri Muhammad Tito Karnavian membahas evaluasi APBD-P 2023 bertempat di Kantor Kemendagri Gedung A, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Berdasarkan permohonan Bupati Banggai tersebut, pertemuan diterima langsung Mendagri Tito Karnavian dan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan.

Pada kesempatan tersebut, Tito Karnavian langsung merespons dengan memerintahkan Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan untuk melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.*Top

The post Ditolak Pemprov Sulteng, Golkar Puji Langkah Bupati Amirudin Temui Mendagri Tito appeared first on Portal Luwuk.

Satu satunya pelabuhan penumpang dan barang tersibuk yang menghubungkan antar pulau daerah tetangga hingga antar provinsi tersebut, dari segi infrastruktur terlihat sangat memprihatinkan dan butuh perbaikan serius.

Selain ditemukan banyak kubangan pada pelataran dan halaman pelabuhan, ruang tunggu penumpang hingga dermaga tempat bersandar kapal kapal yang awalnya dibuat dari hasil swadaya warga, mulai keropos dan rusak.

Serta fasilitas lain seperti tanggul penahan arus air laut banyak yang roboh, ditambah lagi lokasi penjualan tiket tak beraturan dan perlu ditata kembali.

Tak ayal, urat nadi andalan Kabupaten Banggai pada sektor jasa penyeberangan antar pulau ini, disebut sebut akan diambil alih pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Menjawab hal ini, Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishub Banggai, Samsul Bempah membantah informasi tersebut dan menyatakan baru sebatas wacana.

“Aset Pelabuhan Rakyat sampai saat ini masih berstatus milik Pemda Banggai. Saya belum tahu nanti kedepan, namun saat ini masih milik kita,”kata Samsul Bempah kepada Portal Luwuk di ruang kerjanya, Selasa (20/06/23).

Memang lanjut Samsul, sudah ada regulasi terbaru soal status pengelolaan kepelabuhanan. Dimana pelabuhan yang menghubungkan antar pulau, utamanya antar kabupaten dalam satu provinsi atau antar provinsi menjadi wilayah kelola Dinas Perhubungan Provinsi.

“Saya belum tahu apakah status pelabuhan rakyat masuk dalam kriteria hak kelola pemprov Sulteng. Yang saya dengar Pemprov Sulteng juga tidak memilki bukti kepemilikan aset pelabuhan rakyat dan tidak teregistrasi dalam aset mereka. Yang saya dengar seperti itu,”jelasnya.

Disingung soal kondisi sarana pelabuhan yang kian memperihatinkan, ia mengatakan instansinya sudah mengajukan usulan penganggaran perbaikan berbagai sarana dan prasarananya.

Mulai dari perbaikan pelataran pelabuhan dengan anggaran pengaspalan Rp 1,8 miliar, pembuatan ruang tunggu Rp 200 juta dan lokasi pembuatan bangunan penjualan tiket sebesar Rp 200 juta.

“Kami sudah usul sejak 2022 untuk anggaran 2023. Namun usulan tersebut belum disetujui,”terang Samsul.

Ia tak membantah jika selama ini salah satu andalan retribusi pelabuhan Disbub Banggai yang terbesar ada di pelabuhan rakyat Luwuk. Dengan capaian hingga menembus Rp 1 miliar PAD setiap tahunya.

“Terminal Biak yang dulu menjadi andalan pendapatan sudah diambil alih Pemprov Sulteng, begitu juga pelabuhan Feri, juga sudah menjadi milik provinsi. Tinggal pelabuhan rakyat ini satu satunya sumber pendapatan asli daerah yang dikelola Dishub Banggai,”tuturnya.

Namun ia mengaku sebagai bawahan hanya menjalankan tugas sesuai tangungjawab yang diberikan. “Soal status itu bukan kewenangan kami. Masih ada pemerintah daerah yang berkewenangan soal ini,”tandasnya.*

The post Sarana Pelabuhan Rakyat Memprihatinkan, Berpotensi Diambil Alih Pemprov Sulteng? appeared first on Portal Luwuk.