Kader partai Hati Nurani Rakyat ini rupanya tak lagi bersama partainya. Ia malah memilih Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dengan alasan kenyamanan.

Warga asal Masama ini menuturkan, sejak beberapa periode dirinya kerab menjadi tim sukses aleg dan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Namun setelah dukungan suara diperoleh dan menduduki jabatan, apa yang menjadi keinginan warga tak juga direalisasikan.

“Alasan saya terjun langsung karena aspirasi dan janji yang tak kunjung direalisasikan. Seperti bantuan pupuk pertanian, alat tangkap nelayanan dan perkebunan. Semua itu sekadar janji manis,”tutur Komang mengenang.

Atas dasar itu, ia merasa tak mengenakkan dengan para konstituen yang dulu pernah bersama berjuang. Mereka selalu mempertanyakan hal ini, mana janjinya.

“Karena sering ditanya ini dan itu soal janji mereka yang sudah terpilih dan menduduki jabatan, saya tidak mampu menjawab. Akhirnya saya putuskan maju sebagai caleg tahun ini,”tandasnya.*

The post Dari Hanura Pindah PKN, Komang : Lama Jadi Timses Sekarang Maju Caleg 2024 appeared first on Portal Luwuk.

“Sekarang ini orang mau pindah domisili sudah mudah, cukup datangi petugas Dukcapil setempat. Nanti dinas yang berkoordinasi dengan daerah asal, begitu ada persetujuan pelepasan dari daerah asal, KTP langsung dibuatkan,”kata Ikhsan Fanrely saat berbincang dengan Portal Luwuk di ruang kerjanya, Kamis (15/06/23).

Jadi tidak seribet yang lalu lalu. Dimana sesuai aturan yang ada yakni mengacu Peraturan Presiden (Perpres) 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 108 Tahun 2019.

“Kalau dulu harus mengurus surat keterangan pindah dari RT. Sekarang tidak lagi, komunikasi antar instansi Dukcapil yang dikedepankan. Jadi semakin mudah,”terangnya.

Ia menjelaskan, untuk saat ini intensitas pengurusan data kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) meningkat. Yang kurang hanya akte kematian. Karena hasil input data yang ada, akte kematian memang minim. Padahal instansinya sudah jemput bola turun ke lapangan. Baik melayani dokumen pembuatan KTP dan lainya, tapi yang minim hanya akte kematian.

Untuk pembuatan KTP di Kabupaten Banggai sudah mencapai 92 persen dari target perkiraan potensi mengurus KTP setiap tahun. Begitu juga soal kesiapan blangko yang dijatahkan kementerian Dukcapil harus tetap tersedia setiap harinya.

“Setiap hari kerja kantor pelayanan kami melayani banyak orang yang mengurus data kependudukan. Mulai dari KTP, akte kelahiran dan dokumen lain,”ucapnya.

Saking meningkatnya pelayanan, sampai sampai blangko yang dijatahkan pusat kehabisan. Saat ini tinggal tersisa 500 blangko.

“Ini mau berangkat lagi menjemput blangko di Jakarta. Yang pasti kami akan terus bekerja maksimal dan pelayanan tetap berjalan secepat kilat,”tuturnya.*

The post Mau Pindah Domisili, Cukup Datangi Petugas Dukcapil Tanpa Surat RT appeared first on Portal Luwuk.

Hal itu ditegaskan Bupati Banggai Amirudin Tamoreka kepada wartawan saat meninjau langsung kawasan perkantoran yang saat ini digunakan tiga instansi pemerintah sekaligus.

Adapun kantor pemerintah seperti Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Banggai tidak akan pindah.

Hanya Dinas Pendidikan yang akan menempati kantor baru di kawasan perkantoran Halimun, Tanjung Tuwis, Luwuk Selatan.

Amirudin menyebut, pemindahan lokasi MPL dari lokasi penetapan sebelumnya, untuk memberikan kesempatan kepada DPRD Banggai membenahi kantor barunya yang saat ini masih digunakan Dinas PUPR Banggai di Bukit Mambual, Luwuk Selatan.

“Bukan DPRD tidak mau pindah, tapi karena fasilitas kantor baru DPRD di Bukit Mambual masih perlu dibenahi kembali. Seperti ruang sidang, tempat parkir, ruang fraksi, komisi dan lainya. Maka kita putuskan MPL dipindahkan ke kantor Bupati lama,”tandasnya.

Adapun anggaran pembenahan pada fasilitas bersumber dari APBD Tahun 2023 dengan berbagai item kegiatan penunjang penataan Mall Pelayanan tersebut.

Seperti menata lokasi parkir dan halaman seluas satu hektar lebih. Agar nyaman digunakan bagi siapa saja yang berurusan, sehingga harus disiapkan berbagai fasilitas pendukungnya.

“Pemerintah daerah menargetkan Mall Pelayanan ini akan digunakan tahun 2024 mendatang. Itu target kita makanya tahun ini segera ditata,”tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Banggai Syafrudin Hinelo mengatakan, mencermati sisi efesiensi, sudah tepat langkah Bupati Banggai menyiapkan lokasi Mall Pelayanan Publik diareal perkotaan.

“Soal urusan pemerintahan itu di Halimun, kalau kaitanya dengan bisnis ya harus dalam kota. Ini untuk efisiensi dan efektifitas,”tandas Didik Hinelo sapaan akrab Kadiknas Banggai ini.

Kepala Dinas PUPR Banggai Bambang Eka Sutedy menjelaskan, sampai saat ini PUPR masih berkantor di tempat ini. Sambil menunggu selesainya dibangun gedung baru.

“Menyangkut penggunaan gedung DPRD Banggai untuk dijadikan Mall Pelayanan Publik, sudah teranggarkan tahun 2023 untuk penataanya. Namun apakah gedung tersebut akan dialih fungsikan, tergantung pimpinan daerah dan DPRD,”ucapnya.*

The post Rencana Mall Pelayanan Publik Banggai Pindah Lokasi ke Kantor Bupati Lama appeared first on Portal Luwuk.