Sebagaimana pemberitaan Kilasbanggai.com, pemilik  lahan cabai Mardi menyesali klaim TPHP yang menyebut lokasi pertanian cabai miliknya sebagai produk program SJSP dinas.

Subhan Lanusi kepada media ini justru mengakui jika lokasi pekarangan itu murni dikelola Mardi secara mandiri. Karena cocok tanamnya bagus, dimana pada lokasi pekaranganya ada dua model cara penanaman yang dibuat.

Satunya mendapat perlakuan pupuk, satunya lagi dibuat tanpa pupuk untuk jenis cabai dan sayur mayur. Maka kegiatan panen yang diinisiasi Mardi disetujui dinas.

“Kegiatan ini diinisiasi langsung pak Mardi. Secara kebetulan ini cocok untuk model pemanfaatan lahan pekarangan dan menjadi contoh bagi kelompok tani lain di Luwuk Timur,”ungkap Subhan.

Mardi sendiri lanjut Subhan, adalah pegiat budidaya perkebunan holtikultura dan telah menjadi mitra lama TPHP. Selain Mardi ada juga anggota tani lain di Luwuk Timur yang tinggal menunggu masa panen cabai, sayur mayur dan tomat.

Bahkan kepedulian TPHP terhadap Mardi, ujar Subhan, ia sempat diajak study banding ke Karawang bahkan diberikan bantuan Alsintan Combine (Alat Panen) saat masih menggarap persawahan.

“Jadi tidak benar saya mengklaim lokasi kebun milik Mardi adalah program SJSP tapi itu sebagai lokasi percontohan dan kegiatan temu tani yang diselenggarakan dinas saat kegiatan berlangsung,”tegas Subhan.

Awalnya TPHP merencanakan panen raya cabai di Kecamatan Moilong, namun karena hasil pengecekan dilapangan lokasi Mardi hasilnya lebih baik, maka dirubahlah lokasi kegiatan. Faktor lebih dekat dan mudah untuk berkoordinasi. Maka lokasinya dipilih sebagai tempat kegiatan.

Apalagi Mardi sendiri adalah salah satu ketua kelompok tani di Desa Bantayan yang kini beralih menggarap tanaman holtikultura.

“Jadi kegiatan ini atas inisiatif Mardi dan sudah dibicarakan besama dinas. Berharap kegiatan ini bisa mendongkrak upaya promosi pupuk Petro Kimia miliknya,”jelas Subhan.

Terlebih Mardi sendiri selain sebagai petani juga merangkap suplayer pupuk Petro Kimia dengan harapan pupuknya bisa tersosialisasikan kepada masyarakat petani manakala lokasinya dijadikan sebagai tempat kegiatan.

“Secara kebetulan kebun bibit cabai nya bagus dan sudah waktunya untuk dipanen. Maka dilakukanlah panen lebih awal dan ini juga sebagai contoh mengelola pekarangan yang baik bagi warga petani lain,”tambahnya.

Pada kegiatan itu juga lanjut Subhan, disampaikan kepada warga untuk mencontohi pekarangan milik Mardi. Bagi warga yang belum mendapatkan bantuan bibit dan bisa langsung mengajukan permohonan ke TPHP.

“Jadi saya tidak menyebut bahwa lokasi itu hasil SJSP. Itu murni milik Mardi dan hanya dijadikan lokasi kegiatan percontohan sambil menunggu dilakukan panen serentak terkait program cabai SJSP,”tandasnya.

Terkait makan minum yang dipersoalkan, Kepala Bidang Hortikultura Dinas TPHP Kabupaten Banggai, Choirul Ashari Mambuhu mengungkapkan, makan minum saat kegiatan itu berlangsung, sebagian ditanggung dinas.

“Kalau untuk kegiatan hiburan dengan menyediakan elekton, itu tanggungan Mardi. Karena ia sendiri yang berinisiatif. Kan tidak mungkin dinas mengeluarkan biaya hiburan untuk kegiatan seperti sosialisasi dan panen,”ucapnya.*

The post Kadis TPHP Bantah Lokasi Mardi Diklaim Lahan SJSP : Itu Lokasi Percontohan appeared first on Portal Luwuk.

Kemiskinan ekstrem itu sendiri merupakan kondisi dimana ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial.

“Satu Juta Satu Pekarangan telah dirasakan manfaatnya dan cukup efektif dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Begitu pula bansos yang kita laksanakan,”ujar Amirudin dihadapan peserta Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai di Ruang Rapat khusus Kantor Bupati Banggai, Kamis, (7/3.2024).

Menurut Amirudin, surat Menko PMK ke pemerintah daerah, kemiskinan ekstrim di Banggai 0.00 %. “Alhamdulilah, Ini satu satunya Kabupaten/Kota di Sulteng yang mencapai angka tersebut,”tandasnya.

Artinya selain program unggulan yang telah dilaksanakan, pemerintah daerah ikut pula mendorong program lainya seperti pengalokasian anggaran kelurahan disertai dana desa yang besar.

Terkait pelimpahan kewenangan dari bupati ke camat, beberapa daerah di Sulteng telah melakukan hal yang sama namun tidak disertai pendanaan.

“Sementara Banggai, pelimpahan kewenangan sebagaimana diatur Peraturan Bupati Banggai No. 49 Tahun 2023 telah disertai alokasi anggaran Rp5 milyar setiap kecamatan,”tutur Amirudin.

Bahkan pada setiap kegiatan Musrembang, orang nomor satu Banggai ini juga tak henti hentinya mengingatkan percepat realisasi anggaran yang sudah ada dan berdayakan mereka (warga kurang mampu) untuk diberi pekerjaan melalui konsep program padat karya.

“Apabila bantuan sosial seluruhnya berjalan baik dan ikut memberdayakan masyarakat sebagai pekerja, maka yakin dan percaya angka kemiskinan dan pengangguran kita akan sepenuhnya turun,”nilai Amirudin.*

The post Efek Program SJSP dan Bansos, Konsep Jitu Bupati Amirudin Tekan Kemiskinan Ekstrem di Banggai appeared first on Portal Luwuk.

Adapun program bantuannya berupa pengadaan bibit ayam pedaging yang disertai pemberian pakan, obat obatan, vaksin dan peralatan kandang.

Bantuan ini akan diberikan kepada kelompok terdiri 20 orang. Setiap orang diberikan 50 ekor benih ayam beserta kelengkapanya.

“Program SJSP ini merupakan program prioritas pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat dan dalam rangka menopang ketersediaan swasembada pagan,”kata Kepala Bidang Penyuluhan Disnakwan Banggai, Riana kepada Portalluwuk.com di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Program SJSP ini juga lanjutnya, dimulai dari melakukan identifikasi dan verifikasi pemeriksaan dokumen proposal yang diajukan CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi).

“Setelah kita verifikasi dan identifikasi, selanjutnya dilakukan validasi di lapangan. Dimana salah satu syarat calon penerima bantuan yakni kelompok dimaksud harus menyiapkan kandang terlebih dahulu,”terang Riana.

Bidang penyuluhan sebatas melakukan identifikasi, memeriksa kelompok bantuan SJSP disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Termasuk penyiapan kandang wajib bagi calon penerima. “Setiap kelompok 20 orang, setiap orang diberikan 50 ekor,”tuturnya.

Setelah teridentifikasi dan dilakukan validasi dan data calon penerima ada dalam DTKS, maka kelompok kelompok tersebut akan dilakukan sosialisasi penyuluhan kembali dengan melibatkan unsur kejaksaan sebagai pendamping.

Kehadiran kejaksaan dalam penyuluhan hukum terkait mekanisme pengelolaan bantuan, bertujuan agar pelaksanaannya tidak melanggar. Tidak semua desa di Kabupaten Banggai mendapat bantuan. Selain dilakukan identifikasi dan validasi lapangan, anggaran dinas terbatas.

“Setelah semua tahapan beres maka bantuan akan diserahkan ke calon penerima. Harapanya ini bisa digunakan sebaik mungkin untuk membantu ekonomi masyarakat khususnya mereka yang ada dipedesaan,”tandasnya.*

The post Program SJSP Bibit Ayam Pedaging Tahun 2024 di Banggai Akan Segera Digulirkan appeared first on Portal Luwuk.