Kali ini, Kejaksaan Agung RI diminta untuk memberikan atensi pengawasan, terkait kasus PT KLS yang tengah dalam penyidikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

”Kami meminta Kejagung memberikan perhatian serius terhadap kasus yang saat ini dalam penanganan Kejati Sulteng,” kata Ketua Lembaga Adat Suku Taa Desa Singkoyo Toili, Nasrun Mbau usai membuat laporan resmi ke Kejaksaan Agung di Jakarta,(10/3/25).

Menurut Nasrun, PT KLS diduga mengubah peta batas yang mengakibatkan terjadinya perluasan area pengembangan perkebunan sawit secara melawan hukum, karena masuk dalam area hutan lindung suaka margasatwa Bangkiriang.

Selain itu juga lanjutnya, PT KLS diduga melakukan penyerobotan lahan sekitar ratusan hektar dilahan persawahan warga di Desa Singkoyo Kecamatan Toili Kabupaten Banggai.

”Saat saya dimintai keterangan di Kejaksaan Tinggi. Ada sekitar 22 pertanyaan seputar HGU dan penyerobotan lahan dihutan lindung suaka margasatwa Bangkiriang,”ungkap Nasrun.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Kejati Sulteng sudah memeriksa secara maraton sejumlah saksi maupun mereka yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Terdapat 16 saksi telah diperiksa penyidik Kejati. Permintaan keterangan tidak lain untuk mendalami dugaan beroperasinya PT KLS dalam areal lindung suaka marga satwa Bangkiriang tanpa izin, yang mengakibatkan berpotensi kerugian Negara.*

The post PT KLS Dilaporkan ke Kejagung, Terkait Dugaan Memasuki Areal Hutan Lindung Bangkiriang appeared first on Portal Luwuk.

Para petani yang berasal dari Kecamatan Toili, Bukit Jaya dan Toili Barat, terus menyuarakan keadilan hak atas tanahnya.

Kali ini, para petani mengadukan pihak PT KLS kepada Kementrian ATR/BPN di Jakarta, Senin (10/3/2025). Dalam laporannya, PT KLS diduga melakukan pencaplokan ratusan hektar tanah petani untuk kepentingan perkebunan sawit.

“Perusahaan sawit tersebut menggusur perkebunan milik para petani, bahkan lahan yang sudah bersertifikat pun masih bisa dikuasainya,”kata Nasrun Mbau Ketua Adat Suku Taa Wana Desa Singkoyo saat melaporkan hal itu di Kementrian ATR/BPN.

Padahal kata Nasrun para petani terlebih dahulu mengelola dan memiliki lahan itu secara tradisional hingga bersertifikat, jauh sebelum PT KLS muncul dan membuka kebun sawit disana.

“HGU terbit diatas lahan warga, dan mirisnya lagi warga dilarang beraktivitas di lahannya sendiri,”ucapnya.

Sehingga mereka mendesak, Kementrian ATR/BPN mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) dan tidak memperpanjang izinnya. Karna wilayah HGU PT KLS terdapat sawah dan perkebunan masyarakat. “Bahkan HGU 01 PT KLS sudah berakhir masa izinnya,”ungkapnya.

Harapannya melalui laporan ini, dapat melindungi dan mengembalikan hak keperdataan para petani sebagai amanat UU Pokok Agraria tahun 1960.

“Perkebunan sawit yang dikelola itu tak benar, tak hanya merusak hutan tapi juga kerap merampas hak hak masyarakat,”tuturnya.*

The post PT KLS Diadukan, Petani Desak Kementrian ATR/BPN : Cabut Ijin HGU dan Tolak Perpanjangan appeared first on Portal Luwuk.