RDP yang dihadiri pihak perusahaan, pemilik lahan Rusman dan Jaherudin, instansi terkait seperti ATR/BPN, Asisten 1 Setda Banggai, Kabag Hukum, Kejaksaan Negeri Luwuk, PT KLS dan unsur pemerintah desa dan kecamatan berjalan alot. Dimulai pukul 14.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita.

Adapun point kesimpulan diantaranya, kedua belah pihak baik perusahaan dan pemilik lahan direkomendasikan untuk dapat menyelesaikan masalah lahan secara baik dengan jalan musyawarah dan mufakat.

Setelah mendengarkan keterangan dari instansi terkait pada RDP ini, Komisi 1 DPRD Banggai juga merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Banggai untuk memfasilitasi pembayaran ganti rugi dan pihak perusahaan dapat mempertimbangkan membayar sesuai harga yang disepakati kedua belah pihak.

“Jika upaya musyawarah dan mufakat tidak dapat tercapai maka kedua belah pihak dapat menempuh upaya hukum,”kata Irwanto Kulap saat membacakan butir kesimpulan dan rekomendasi dalam RDP tersebut.

Sebelumnya Komisi I DPRD Banggai telah melakukan RDP awal membahas aduan warga yang mengklaim lahan mereka yang dilintasi jalur pipa belum dibayarkan pihak PT Pertamina EP di Desa Sindangsari Kecamatan Toili Barat.

Dalam RDP beberapa waktu lalu di Kantor DPRD Banggai, Irwanto Kulap menyimpulkan untuk mengecek langsung lokasi lahan warga yang dipersoalkan di lapangan, karena rapat saat itu tidak menemukan titik temu.

Keinginan dewan Banggai ini baru dilaksanakan dua pekan setelah RDP awal, melalui kunjungan resmi ke lokasi jalur pipa Pertamina EP Donggi Matindok Field
dalam rangka survey lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi I DPRD Banggai Irwanto Kulap bersama anggota, Kejari Banggai, Danramil 1308-03/Batui-Toili Kapten Inf. DK Basuki, FM Pertamina EP Donggi Matindok bersama managemen, serta warga pemilik lahan, masyarakat dan saksi-saksi.*

The post Tiga Point Yang Harus Dijalankan PT Pertamina EP, Usai RDP Ganti Rugi Lahan Jalur Pipanisasi appeared first on Portal Luwuk.

Hal ini disampaikan Kepala Seksi Intelejen Kejari Banggai Firman Wahyudi melalui rilisnya.

Dalam penandatanganan MoU tersebut, pihak perusahaan diwakili Ridwan Kiay Demak. Adapun hal hal yang disepakati antara lain, pemulihan aset, konsultasi penanganan permasalahan hukum, pemberian bantuan hukum dan tindakan hukum lainnya pada bidang keperdataan dan tata usaha negara serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Ridwan Kiay Demak menyampaikan, tujuan dilakukanya MoU oleh Pertamina EP untuk menjalin kerja sama guna mendapatkan dukungan penuh dari Kejaksaaan RI.

Ini dalam rangka menuntaskan beberapa permasalahan hukum, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka menjaga ketahanan energi dalam negeri.

R. Wisnu Bagus Wicaksono selaku Kepala Kejaksaan Negeri Banggai juga menyampaikan kejaksaan siap membantu pendampingan hukum jika Pertamina membutuhkan pendapat dan masukan terkait masalah hukum, pendampingan dan SDM.

“Semoga kolaborasi yang telah berlangsung antara Pertamina dan Kejaksaan Negeri Banggai ini, dapat menjadi suatu pijakan untuk sinergi dan keselarasan yang berkelanjutan kedepannya,”R. Wisnu Bagus Wicaksono.*

The post Kejari Banggai Teken MoU Dengan PT Pertamina EP Donggi Matindok appeared first on Portal Luwuk.

Komisi yang dipimpin Irwanto Kulap ini mencoba mengkonekkan dua argumentasi kedua pihak. Dimana pihak pemilik lahan Rusman dan Jabarudin yang diwakili kuasa hukumnya Hasrin Rahim tetap bersih kukuh dan mendesak agar lahan milik kleinya yang berlokasi di Desa Sindangsari Kecamatan Toili Barat segera dibayarkan.

Karena sejak tahun 2012 hingga sekarang jalur pipanisasi yang melintasi lahan milik kedua kleinya tak ada itikad baik dari pihak PT Pertamina EP untuk membayarkanya dan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.

Sementara pihak PT Pertamina EP yang diwakili Field Manager Ridwan mengatakan, ia bersama rekan rekan lainya baru ditempatkan dan bertugas Maret 2023. Sehingga permasalahan tersebut baru diterima dan dipelajari.

“Kami terhitung Maret baru ditempatkan disini. Sehingga dokumen permasalahan ini baru kami terima dan pelajari,”kata Ridwan dalam RDP tersebut.

Ia menjelaskan, berdasarkan koordinasi dengan badan pertanahan dan disesuaikan dokumen yang dimiliki perusahaan, hal ini sudah melewati proses ketentuan. Sehingga masalah ini haruslah diselesaikan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum.

“Pertemuan ini harus melahirkan rekomendasi yang lebih jelas tentang posisi hukumnya. Karena perusahaan tidak bisa dipaksa membayar objek yang sama dua kali diluar penetapan pengadilan,”tandas Ridwan.

Perdebatan alot terus terjadi. Bahkan anggota DPRD Komisi 1 Sri Rosdiana Thia mengatakan, mestinya perusahaan tidak sekadar mengatakan proses pembayaran sudah sesuai ketentuan.

“Datang kesini sesuai undangan komisi 1 harus membawa dokumen. Untuk bisa dibandingkan dengan data yang ada. Mana peta lokasi dan titik kordinatnya. Jika sudah dibayarkan, siapa yang menerima pembayarannya,”tekan politisi PDIP asal dapil tiga ini.

Ia bahkan menuding pihak perusahaan tidak menghormati kerja kerja lembaga DPRD karena tidak siap saat dilakukan RDP.

“Perusahaan sepertinya melecehkan kami disini. Kami undang untuk mengkonfrontir data antara perusahaan dengan warga yang menuntut ganti rugi,”paparnya.

Turut hadir dalam kegiatan RDP tersebut selain anggota komisi 1, nampak Camat Toili Barat Rustam Pettasiri, kades Dongin dan Kades Sindang Sari. Juga perwakilan kuasa hukum Hasrin Rahim bersama rekan.

Akhirnya rapat yang berlangsung selama satu jam itu melahirkan kesimpulan Komisi 1 DPRD akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang disengketakan kedua belah pihak.

“Kami menyimpulkan komisi akan melakukan peninjauan langsung untuk melihat lokasi yang sebenarnya. Kami agendakan Rabu, 31 Mei 2023,”kata Ketua Komisi 1 DPRD Banggai Irwanto Kulap menutup rapat.*

The post PT Pertamina EP Ngotot Ganti Rugi Lahan Sudah Sesuai Prosedur, DPRD Akan Tinjau Lokasi appeared first on Portal Luwuk.

Melalui kegiatan Workshop Implementasi Pengolahan Sulfur menjadi biofertilizer pada Lahan pertanian di Versatile Hall CPP Donggi-Matindok, Kecamatan Toili Barat, Banggai, Sulawesi Tengah, Rabu (15/03/23).

Amirudin memyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada pihak perusahaan. “Terima kasih kepada PT Pertamina EP dan PT. Aimtopindo Nuansa Kimia (AIMTOP) atas pelaksanaan kegiatan ini,”kata Amirudin mengawali sambutanya saat membuka kegiatan tersebut.

Ia menegaskan, pupuk yang ada di Indonesia ini rata rata impor semua. “Tapi di Banggai kita punya bahan yang bisa dimanfaatkan. Seperti sulfur, produk sampingan hasil limbah tambang ikutan ini. Sehingga bisa dikelola menjadi pupuk untuk kebutuhan lahan pertanian kita,”terangnya.

Bagi Amirudin, setiap pengelolaan tambang akan ada akhirnya. Termasuk tambang gas dan minyak bumi. Mestinya produk seperti Sulfur harus dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan sektor lain.

“Dalam kampanye pernah saya katakan, bahwa sektor pertambangan akan ada limbah yang bisa dimanfaatkan. Alhamdulilah ini bisa terwujud atas prakarsa pihak Pertamina EP dan AIMTOP,”tutur Amirudin.

Semoga dengan adanya pupuk ini, lahan pertanian warga terbantukan, utamanya dalam membantu unsur hara tanah dan masyarakat petani yang mengolah lahanya dapat menghasilkan panen yang optimal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, para staf ahli, asisten dan staf khusus bupati, Kabag Setda Banggai serta sejumlah pimpinan OPD dan perusahaan.*

The post Bupati Amirudin Apresiasi PT Pertamina EP, Ubah Sulfur Jadi Pupuk Organik appeared first on Portal Luwuk.