Hal ini berkaitan antisipasi penolakan Pemprov Sulteng terhadap evaluasi hasil pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2023.

“Kami Fraksi Golkar memuji sekaligus mengapresiasi upaya Bupati Banggai atas penolakan evaluasi APBD-P kita,”ujar Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Banggai, Irwanto Kulap kepada awak media di Kantin Aspirasi DPRD Banggai, Selasa (17/10/2023).

Menurut Irwanto, apresiasi patut disematkan kepada Bupati Amirudin karena suatu upaya penyelamatan pembiayaan APBD-P 2023.

“Bayangkan, jika APBD Perubahan Banggai tahun ini tetap ditolak ketika dikoordinasikan ke Mendagri. Maka ada banyak program yang tidak dapat dibiayai,”ujar politisi dapil dua Banggai ini.

Artinya harus disyukuri bahwa Bupati Amirudin telah mampu membuka gembok yang telah dikunci oleh Pemprov Sulteng. Hanya saja kata dia, pengesahan APBD Perubahan 2023 oleh DPRD Banggai tidak bisa digunakan.

“Nantinya APBD Perubahan menggunakan Perkada atau peraturan kepala daerah,”urai Irwanto.

Dalam ketentuannya, pembiayaan di APBD-P hanya memfokuskan tiga hal. Pertama, sifatnya pembiayaan mandatori. Kedua, pembiayaan wajib dan ketiga, pembiayaan prioritas.

Sifat pembiayaan mandatori itu seperti pembiayaan Pilkada oleh KPU dan Bawaslu. Sementara sifat pembiayaan wajib semisal gaji PNS, PPPK dan tunjangan kinerja. Terakhir sifat skala prioritas.

Untuk skala prioritas programnya hanya berkaitan dengan urusan pemerintah pusat. Seperti pembiayaan stunting dan pengendalian inflasi daerah.

Sebagaimana diketahui, Bupati Amirudin, MM menemui Mendagri Muhammad Tito Karnavian membahas evaluasi APBD-P 2023 bertempat di Kantor Kemendagri Gedung A, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Berdasarkan permohonan Bupati Banggai tersebut, pertemuan diterima langsung Mendagri Tito Karnavian dan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan.

Pada kesempatan tersebut, Tito Karnavian langsung merespons dengan memerintahkan Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan untuk melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.*Top

The post Ditolak Pemprov Sulteng, Golkar Puji Langkah Bupati Amirudin Temui Mendagri Tito appeared first on Portal Luwuk.

“Ini sebuah bentuk kenegarawanan seorang bupati. Yang menyadari ia sebagai pejabat pembina partai politik di daerah,”kata Sukri Djalumang kepada Portal Luwuk, Senin (09/01/23).

Pada era demokrasi saat ini sebut Sukri, keinginan menjadikan pemilu jurdil, adalah sebuah keniscayaan yang harus diperjuangkan dan diwujudkan semua pihak.

“Sikap Bupati Amirudin itu bertujuan baik. Baru kali ini seorang bupati secara terbuka menyatakan sikapnya itu dihadapan publik. Ini langkah baik, bagi perbaikan demokrasi kita kedepan,”terang Ketua Bapilu DPD Partai NasDem Banggai ini.

Politisi syarat pengalaman ini menuturkan, keterlibatan semua pihak dalam menghadapi hajatan pemilu, sering kali diwarnai intrik dan intervensi kekuasan.

“Kali ini sebuah pembelajaran bagi kita semua, bahwa masih ada seorang pejabat besar yang ingin pesta demokrasi ini berjalan baik, jujur dan adil. Khususnya dalam menjaga independensi penyelenggara,”nilai politisi yang saat ini menduduki jabatan Ketua Komisi 2 DPRD Banggai.*

The post Larang Camat Intervensi PPK, Sukri Puji Sikap Bupati Amirudin appeared first on Portal Luwuk.