Menko Polhulkam Hadi Tjahjanto sebagai keynote speaker menyampaikan lima arahan. Semua elemen ikut bersama-sama menjaga stabilitas dibidang politik, hukum dan keamanan yang kondusif dan terkendali.

Meningkatkan koordinasi antara kementerian dan lembaga guna menyukseskan penyelenggaraan Pilkada sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku.

Perlu optimalisasi dalam fasilitasi penyelenggaraan Pilkada serentak agar berjalan sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan.

Seluruh komponen bangsa ikut terlibat aktif dalam menjaga serta mengedepankan persatuan dan kesatuan guna menghindari polarisasi ditengah masyarakat.

Meningkatkan peningkatan pendidikan politik untuk memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat guna mewujudkan terselenggaranya pesta demokrasi yang aman, damai, kondusif dan berkualitas.

Lebih lanjut Hadi menjelaskan, setidaknya ada 19 kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan kesiapan penyelenggaraan keamanan, penanganan dan sosialisasi tahapan Pilkada.

“Dengan begitu, berbagai permasalahan yang kemungkinan jadi hambatan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak dapat dikoordinasikan, diatasi dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya,”tegasnya.

Untuk BSSN dan Kominfo, Hadi meminta agar ruang digital dijaga tetap demokratis dan tak menimbulkan gangguan kamtibmas serta menjaga stabilitas nasional melalui pendidikan politik & kampanye pemilu damai.

Tidak hanya itu, Hadi juga menekankan pentingnya peran pemda dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Ia menghimbau agar pemda dapat menjaga situasi aman di daerahnya masing-masing.

Rakor dibuka secara resmi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.*

The post Rakor Potensi Kerawanan Sosial Pilkada 2024, Bupati Amirudin Tiba di Hotel Claro Makassar appeared first on Portal Luwuk.

Rakor dilaksanakan di Hotel Santika, Luwuk Selatan, Senin (26/2/2024), dibuka Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili.

Kepala Sub Bagian Umum BPMP Sulteng Ardin mengatakan, Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) merupakan upaya Kemendikbudristek dalam melakukan transformasi pendidikan dan memenuhi tuntutan kemajuan pendidikan secara global.

Penerapan Kebijakan Merdeka Belajar tentu untuk kemajuan pendidikan di tanah air, sehingga perlu sinergisitas strategi antara kementerian, lembaga terkait dan pemerintah daerah.

“Tujuan dari rakor ini adalah untuk mensinergikan strategi pemenuhan target lewat program penjaminan mutu pendidikan antara BPMP, balai guru penggerak dan pemerintah daerah,”ujar Ardin.

Selain diikuti dinas pendidikan di region Banggai, BPMP juga melibatkan perangkat daerah yang mengurusi layanan kesehatan, perlindungan terhadap anak, pengembangan sumber daya manusia dan kepegawaian daerah, serta perencanaan dan pengembangan daerah.

Wabup Furqanuddin mengatakan, Kebijakan Merdeka Belajar yang saat ini telah mencapai 26 episode sangat relevan dengan upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi terbaik Indonesia Emas Tahun 2045 mendatang.

“Kebijakan Merdeka Belajar memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik,”tutur Furqanuddin.

Pada kesempatan itu, BPMP Sulteng mengumumkan pemenang KMB Award 2024 bagi pemda yang dinilai baik dalam menyukseskan Kebijakan Merdeka Belajar di Region Banggai.

Dari 9 kategori penghargaan, Kabupaten Banggai meraih 1 penghargaan sebagai daerah dengan komitmen pemda terbaik terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif.

Adanya regulasi khusus tentang pendidikan inklusif yang dimiliki Pemda Banggai, menjadi wujud komitmen Pemda Banggai dalam mendukung Kebijakan Merdeka Belajar.

KMB Award 2024 juga diberikan kepada Kabupaten Banggai Laut yang sukses menyabet 4 kategori penghargaan, diikuti Tojo Una Una dengan 3 kategori penghargaan dan Banggai Kepulauan 1 kategori penghargaan.

Rakor Terpadu Kebijakan Merdeka Belajar dilaksanakan selama 3 hari (26-28 Februari 2024) dengan menghadirkan narasumber ahli.*

The post BPMP Sulteng Menggelar Rakor Kebijakan Merdeka Belajar Region Banggai di Luwuk appeared first on Portal Luwuk.

Kegiatan yang diselenggaran di Aston Palu Hotel akan berlangsung selama dua hari. Mulai Selasa, 6 Februari hingga 7 Februari 2024.

Kegiatan yang dirangkaikan acara Capacyti Building (Membangun Kapasitas dan Kemampuan), turut dihadiri Sekda Morut, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulteng, Karo Ekbang Provinsi Sulteng, Kabag Perekonomian Setda Banggai dan undangan lainya.

Secara umum, capacity building dapat diartikan sebagai proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, sikap dan perilaku sumber daya manusia.

Pembentukan dan pengembangan kapasitas ini merupakan sebuah proses yang dilaksanakan pada tiga level atau tingkatan. Yaitu individu, kelompok dan institusi atau organisasi. Dengan tujuan untuk menjamin kesinambungan melalui pencapaian dan sasaran organisasi.

Sementara Rakor TPID bertujuan memonitoring dan melakukan evaluasi terhadap perkembangan program kerja provinsi dan kabupaten/kota.

Sebagaimana yang dituangkan dalam peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi provinsi dan kabupaten/kota serta memonitor pergerakan inflasi di masing-masing daerah.*

The post Sekda Abdullah Ali Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dan Capacity Building di Palu appeared first on Portal Luwuk.

Rakor tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran dan transparansi distribusi logistik yang vital untuk proses demokrasi voting day pemilu pada 14 Februari 2024. Dihadiri Kodim 1308 LB, Ketua Bawaslu, Kejaksaan Negeri Banggai, Kesbangpol dan PT. Pos Indonesia.

Ketua KPU Banggai Santo Gotia mengungkapkan, Tanggal 27 Januari 2024 akan dimulai proses pengepakan. Pendistribusian tanggal 5 Februari yang dimulai dari Dapil II, Dapil III, Dapil IV dan Dapil I dengan menggunakan 40 unit armada PT. Pos Indonesia.

Sementara Kabag Ops Polres Banggai, Kompol Esti Prasetyo Hadi bersama Kasat Intelkam AKP Usman memberi masukan. Selaku Karendalops OMB Tinombala Polres Banggai Esti Prasetyo menekankan pentingnya kerjasama antar instansi dalam menjaga keamanan dan integritas dalam distribusi logistik pemilu.

“Mohon dipertimbangkan waktu estimasi pengepakan. Agar dievaluasi lagi pengepakan 24 kotak dalam sehari dari kurang lebih 6000 kotak, sehingga tidak terjadi keterlambatan,”harap Kompol Esti Prasetyo.

Pembahasan tersebut meliputi aspek keamanan, pengawasan dan strategi distribusi logistik guna memastikan pemilu di Kabupaten Banggai berjalan lancar.

“Diharapkan koordinasi ini dapat memberikan kontribusi positif untuk terciptanya pemilu yang bersih dan demokratis bisa dicapai pada tahun 2024,”imbuhnya.*

The post Rakor Distribusi Logistik Pemilu di Luwuk, Kompol Esti Prasetyo Tekankan Estimasi Waktu appeared first on Portal Luwuk.

Berdasarkan surat undangan Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng nomor :524/KA.02/K.ST/II/2023, tanggal 6 November 2023 perihal permintaan peserta Rakor Sentra Gakumdu.

“Rakor dilaksanakan 8-10 November 2023. Membahas kesamaan persepsi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu serentak 2024,”kata IPDA Tommy.

Lebih lanjut, Koordinator Penyidik Sentra Gakumdu Kabupaten Banggai ini menyampaikan potensi dugaan pelanggaran pidana Pemilu dalam tahapan pemutahiran dan pencatatan data pemilih harus segera diambil proses penanganannya.

“Nantinya akan dilibatkan personil di polsek polsek untuk memaksimalkan penanganan pelanggaran pidana pemilu, mengingat kondisi geografis Banggai cukup luas,”ucapnya.

Rakor ini dihadiri perwakilan sentra Gakkumdu se Sulawesi Tengah. Sementara narasumber terdiri Ketua Bawaslu Sulteng, Aspidum Kajati Sulteng dan Direskrimum Polda Sulteng bertempat di Hotel Swiss Bell Kota Palu.*

The post Bahas Potensi Sengketa Pemilu 2024, Polres Banggai Rakor Sentra Gakumdu Bawaslu di Palu appeared first on Portal Luwuk.

Dibuka langsung Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Banggai Abd Rauf R Barri didampingi anĝgota lainya Hidayat Kuingo dan Mahmud. Hadir unsur Forkopimda dan Partai Politik Se Kabupaten Banggai.

Abd Rauf menegaskan, tahapan kampanye dan dana kampanye telah diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. “Hal ini jelas sudah diatur dalam regulasi sehingga harus ditelitikan dengan baik dan benar,”ujarnya.

Untuk menghadapi tahapan pemilu 2024, KPU Banggai terus melakukan persiapan. Dimulai dari tahapan perampungan daftar pemilih dan Daftar Calon Tetap (DCT) yang akan ditetapkan pada Nopember 2023.

Olehnya seluruh tahapan yang ada harus segera diselesaikan jelang memasuki tahapan kampanye yang dimana teratur jelas dalam dana kampanye oleh partai politik.

Menurutnya, esensi kampanye adalah bagian dari pendidikan politik untuk mendorong partisipasi pemilih yang dilaksanakan secara bertangungjawab.

Sehingga materi kampanye tidak boleh ada ujaran kebencian yang mengarah pada perpecahan. “Ini harus segera ditata kelola agar kampanye bisa berjalan aman sesuai tahapan dan regulasi,”tutur Abd Rauf.*

The post Dana Kampanye Pemilu 2024 Mulai Dikoordinasikan KPU Banggai appeared first on Portal Luwuk.

Kegiatan Bagian Biro PBJ Setda Provinsi Sulteng ini bekerjasama dengan Bagian PBJ Setda Banggai berjalan selama tiga hari. Dimulai Tanggal 23-25 Mei 2023 bertempat di Estrella Hotel Conference, bukit Halimun, Tanjung Tuwis, Luwuk Selatan.

Kegiatan yang dibuka Wakil Gubernur Sulteng, Ma’mun Amir ini turut dihadiri Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak, Deputi Bidang Hukum Penyelesaian Sanggah LKPP RI Setya Budi Arijanta, Wakil Bupati Banggai Furganudin Masulili, pejabat mewakili Kapolda AKP Deni Hendrawan dan Bupati/Walikota se-Sulteng.

Nampak perwakilan Pimpinan DPRD Provinsi Sulteng, Sekda/Sekkot se-Sulteng, Pimpinan OPD Provinsi Sulteng. Ketua dan Anggota DPRD Banggai, unsur Forkopimda Banggai, Staf Ahli Bupati, Assisten dan Staf Khusus Bupati Banggai dan OPD Banggai.

Juga hadir, pengelola UKPBJ Kabupaten/Kota se-Sulteng, Kabag UKPBJ se-Sulteng, Unit Kerja Ortal Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulteng, Unit Kerja Kepegawaian Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulteng serta undangan lainya.

Wakil Gubernur Ma’mun Amir mengatakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan rakor kali ini.

Sebagai upaya mendukung visi pemerintah Provinsi Sulteng yakni “Gerak Cepat Menuju Provinsi Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera Dan Lebih Maju”.

Menurut Ma’mun, hal ini merupakan salah satu tanggung jawab dan amanah yang harus diemban setiap perangkat daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada LKPP RI beserta jajaran serta Pimpinan KPK RI atas kehadiranya. Untuk berbagi ilmu tentang berbagai hal terkait isu isu strategis pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tercapainya pengelolaan pengadaan barang dan jasa berbasis E-Procurement yang unggul, berintegritas dan bebas korupsi.

“Kegiatan ini merupakan sarana yang baik dan strategis guna menyamakan persepsi serta pemahaman kemajuan pengadaan barang dan jasa dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah kedepan,”ucapnya.

Ia juga mengingatkan agar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah hendaknya selalu memperhatikan Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.

“Hal ini dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah,”tekan politisi asal Banggai Bersaudara ini.*

The post Rakor UKPBJ Ke II di Luwuk, Wagub Sulteng : Sukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia appeared first on Portal Luwuk.

Rakor tersebut bertempat di Ruang Rapat Khusus Kantor Bupati Banggai. Selain menghadirkan Ketua Tim Koordinasi Wilayah IV Deputi Bidang Koordinasi Dan Supervisi KPK RI Basuki Haryono sebagai pembicara, nampak Wakil Bupati Banggai Furqanudin Masulili terlihat setia mendampingi orang nomor satu di Banggai ini.

Sekretaris Daerah Banggai Abdullah Ali, pimpinan OPD dan seluruh Kepala Bagian Lingkup Setda Banggai juga hadir sebagai peserta rakor.

Bupati Banggai Amirudin dalam sambutannya menyatakan, pemerintah Kabupaten Banggai senantiasa dan terus melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Goverment secara konsisten dan berkesinambungan.

Hal ini dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai misi keenam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

“Dengan adanya Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi terintegrasi ini, diharapkan pelaksanaan pemerintahan Banggai kedepan akan semakin membaik. Proses melayani masyarakat juga semakin optimal dan akuntabel,”tandasnya.

Ia menyadari bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, diperlukan komitmen bersama seluruh unsur penyelenggara pemerintahan.

Terutama efektifnya sistem pengendalian intern, yakni Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dapat berjalan masif dan berkesinambungan.

Sebagai laporan kepada Tim Korsup Wilayah IV Deputi Bidang Pencegahan KPK RI lanjutnya, pemerintah daerah menyampaikan hasil yang telah dicapai. Salah satunya, evaluasi program terhadap pengendalian gratifikasi, Banggai menempati peringkat 1 (Satu) di Sulawesi Tengah.

“Keberhasilan tersebut tak terlepas dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh UPG Kabupaten Banggai, disamping masifnya pelaksanaan penyuluh anti korupsi,”imbuhnya.

Bupati pilihan rakyat 2019 ini berharap, dengan adanya penyuluh anti korupsi, akan memberikan pula pengetahuan dan edukasi yang baik kepada Aparat Sipil Negara (ASN). Serta masyarakat secara luas dapat terhindar dari prilaku koruptif.*

The post Bupati Amirudin Rakor Bersama KPK, Sebut Banggai Peringkat I Pengendali Gratifikasi appeared first on Portal Luwuk.

Rapat bertajuk Koordinasi Tim Terpadu Pengendalian, Pengawasan dan Distribusi BBM dan Liguefied Petroleum Gas (LPG) tersebut, bertempat di ruang rapat umum Kantor Bupati Banggai, Kamis (11/05/23) lalu.

Hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Banggai, Ferlin Monggesang mewakili Bupati Banggai, unsur Forkopimda, Staf khusus Bupati Banggai, Staf Ahli, pimpinan OPD, para lurah dan camat, perwakilan Pertamina, pemilik agen serta undangan lainya.

Rapat tersebut melahirkan keputusan antara lain. Pertama, penyelesaian pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi perlu dibangun kesepahaman kewenangan pengawasan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kedua, perlu dibuat kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan BPH Migas, PT. Pertamina, Distributor, Agen dan Pangkalan terhadap pendistribusian BBM dan LPG 3 Kilogran.

Ketiga, jangkauan keberadaan tim terpadu pengawasan dan pengendalian pendistribusian BBM dan LPG, bisa menjangkau kecamatan dengan melibatkan Forkopimcam, Kepala Desa dan Lurah.

Keempat, PT. Pertamina dituntut menyampaikan jika ada pangkalan dan agen yang melakukan penyelewengan dalam penyaluran bisa langsung dikenakan PHO.

Kelima, PT. Pertamina akan mengupayakan penyaluran LPG ke wilayah Balantak Utara dengan membuka pangkalan. Dan pengangkutannya dapat dilakukan dengan kendaraan truk ukuran kecil (pick up) dengan menyesuaikan tarif.

Keenam, pemberian sanksi tegas terhadap ASN, TNI-Polri yang memakai LPG tabung 3 kg bersubsidi sesuai ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Ketujuh perlu pendataan kembali pangkalan pada setiap kecamatan dan desa
/kelurahan untuk memudahkan pengawasan ketika terjadi kelangkaan LPG 3 Kilogram.

Kedelapan, satgas tim terpadu harus membuka layanan aduan permasalahan pendistribusian BBM dan LPG guna memudahkan tindak lanjut penyelesaian masalah oleh pihak yang berkompeten.

Kesembilan, untuk memberikan efek jera terhadap warung warung makan yang berskala besar masih menggunakan LPG 3 Kilogram untuk dipasangi sticker.*

The post Rakor BBM dan LPG di Luwuk, ASN-TNI-Polri Akan Ditindak Jika Gunakan Gas Subsidi appeared first on Portal Luwuk.

Fakta ngegasnya harga gas subsidi tersebut bukan lagi dilakukan secara sembunyi sembunyi, malah dijual secara terang terangan. Pada sejumlah kios non pangkalan harga gas dijual variatif. Mulai dari Rp 35 ribu hingga Rp 40 ribu.

Banyak pula pangkalan resmi berbuat nakal dengan menjual melampauwi HET. Dimana per tabung konsumen harus menyetor Rp 20-25 ribu per tabung untuk mendapatkan jatah gas.

Jika kondisi semakin langkah, secara sepihak banyak penjual eceran tak segan segan menaikkan harga hingga Rp 45 ribu per tabung.

Menjawab hal ini, Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setda Banggai Sunarto Lasitata mengungkapkan, fakta kenaikan harga gas melampaui ketetapan pemerintah segera diseriusi oleh tim terpadu yang dibentuk pemerintah daerah.

Pihaknya akan segera melakukan rapat kordinasi dengan menghadirkan tim terpadu, sejumlah distributor gas, pihak kepolisan dan instansi teknis lainya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sebaran dan jatah gas Banggai yang sesungguhnya sesuai zona sebaran.

“Kita akan lakukan rakor tim terpadu untuk mapping (pencocokan data base yang satu dengan data base lainya) terkait pendistribusian gas selama ini. Barusan kami meminta data dari Disdagrin Banggai terkait berapa jumlah pangkalan. Namun belun diberikan. Yang dikasih hanya jumlah distributor,”ungkapnya.

Penting pemerintah daerah segera melakukan mapping gas untuk menghindari inflasi yang akhir akhir ini menjadi fokus utama untuk diantisipasi.

“Tunggu saja dalam waktu dekat kita akan rakor. Setelah penyebabnya diketahui dan solusinya seperti apa, barulah aturan main penegakan hukum bagi yang menyimpang diberlakukan. Jadi kita tunggu saja hasil rakor,”pinta Sunarto.*

The post Harga Gas Elpiji 3 Kg di Banggai Semakin ‘Ngegas,’ Kabag SDA Segera Rakor appeared first on Portal Luwuk.