“Seratus hari agresi brutal Israel di jalur Gaza, dimana pendudukan dengan sengaja memusnahkan lingkungan pemukiman beserta keluarga mereka. Pendudukan Israel dengan sengaja meruntuhkan sistem kesehatan dan menghancurkan infrastrukturnya,”ungkap Juru Bicara Kementerian Kesehatan Palestina, dr. Ashraf Al-Qudra, Minggu (14/1/2024).

Kebiadaban tentara Israel selama perang ‘Badai Al-Aqsha’ 7 Oktober telah menewaskan 337 petugas kesehatan dan menangkap 99 lainnya dalam kondisi yang buruk. Pendudukan Israel dengan sengaja menargetkan 150 institusi kesehatan, membuat 30 rumah sakit dan 53 pusat kesehatan tidak dapat beroperasi.

Sebanyak 121 ambulans ikut dihancurkan. Dalam sehari, Minggu kemarin, militer Israel melakukan 11 pembantaian terhadap keluarga di Jalur Gaza, mengakibatkan 125 orang syahid dan 265 orang luka-luka. Catatan korban itu yang hanya sampai ke rumah sakit selama 24 jam terakhir.

“Sejumlah korban masih berada di bawah reruntuhan dan di jalan, dan kru ambulans serta pertahanan sipil tidak dapat menjangkau mereka,”kata Ashraf.

Jumlah korban agresi Israel sebut Ashraf, telah meningkat menjadi 23.968 orang yang mati syahid dan 60.582 orang luka-luka sejak tanggal 7 Oktober lalu. Dari jumlah korban itu, 70 persen korban agresi Israel adalah anak-anak dan perempuan.

“Pendudukan Israel melakukan lebih dari 2.000 pembantaian terhadap keluarga Palestina di jalur Gaza,”tambah Ashraf.

Israel urai Ashraf, memaksa sekitar 2 juta warga Palestina dibawah aksi pengeboman dan penghancuran untuk mengungsi dalam kondisi yang keras dan bahaya kelaparan serta penyebaran penyakit dan epidemi.

“Setelah 100 hari berlalu sejak agresi, kami menyerukan lembaga-lembaga internasional untuk melakukan intervensi yang efektif dan terfokus untuk mencegah bencana kemanusiaan dan kesehatan diantara para pengungsi,”ujar dia.

Ashraf menilai, komunitas internasional tidak berhasil menyediakan koridor kemanusiaan yang aman yang memberikan menjamin aliran bantuan medis dan keluarnya korban luka dari pembatasan pendudukan Israel.

“Kami menyerukan kepada masyarakat dan negara-negara di dunia bebas untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dan mampu menghentikan agresi. Kami menyerukan kepada pihak-pihak internasional untuk menyediakan mekanisme baru untuk memastikan masuk dan mengalirnya bantuan medis, tim medis, rumah sakit lapangan, dan pemberangkatan korban luka dan sakit untuk dirawat di luar negeri,”desak Ashraf. (top)

The post Upaya Genosida, Israel Runtuhkan Sistem Kesehatan di Jalur Gaza, 121 Ambulans Dihancurkan appeared first on Portal Luwuk.

Satu satunya pelabuhan penumpang dan barang tersibuk yang menghubungkan antar pulau daerah tetangga hingga antar provinsi tersebut, dari segi infrastruktur terlihat sangat memprihatinkan dan butuh perbaikan serius.

Selain ditemukan banyak kubangan pada pelataran dan halaman pelabuhan, ruang tunggu penumpang hingga dermaga tempat bersandar kapal kapal yang awalnya dibuat dari hasil swadaya warga, mulai keropos dan rusak.

Serta fasilitas lain seperti tanggul penahan arus air laut banyak yang roboh, ditambah lagi lokasi penjualan tiket tak beraturan dan perlu ditata kembali.

Tak ayal, urat nadi andalan Kabupaten Banggai pada sektor jasa penyeberangan antar pulau ini, disebut sebut akan diambil alih pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Menjawab hal ini, Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishub Banggai, Samsul Bempah membantah informasi tersebut dan menyatakan baru sebatas wacana.

“Aset Pelabuhan Rakyat sampai saat ini masih berstatus milik Pemda Banggai. Saya belum tahu nanti kedepan, namun saat ini masih milik kita,”kata Samsul Bempah kepada Portal Luwuk di ruang kerjanya, Selasa (20/06/23).

Memang lanjut Samsul, sudah ada regulasi terbaru soal status pengelolaan kepelabuhanan. Dimana pelabuhan yang menghubungkan antar pulau, utamanya antar kabupaten dalam satu provinsi atau antar provinsi menjadi wilayah kelola Dinas Perhubungan Provinsi.

“Saya belum tahu apakah status pelabuhan rakyat masuk dalam kriteria hak kelola pemprov Sulteng. Yang saya dengar Pemprov Sulteng juga tidak memilki bukti kepemilikan aset pelabuhan rakyat dan tidak teregistrasi dalam aset mereka. Yang saya dengar seperti itu,”jelasnya.

Disingung soal kondisi sarana pelabuhan yang kian memperihatinkan, ia mengatakan instansinya sudah mengajukan usulan penganggaran perbaikan berbagai sarana dan prasarananya.

Mulai dari perbaikan pelataran pelabuhan dengan anggaran pengaspalan Rp 1,8 miliar, pembuatan ruang tunggu Rp 200 juta dan lokasi pembuatan bangunan penjualan tiket sebesar Rp 200 juta.

“Kami sudah usul sejak 2022 untuk anggaran 2023. Namun usulan tersebut belum disetujui,”terang Samsul.

Ia tak membantah jika selama ini salah satu andalan retribusi pelabuhan Disbub Banggai yang terbesar ada di pelabuhan rakyat Luwuk. Dengan capaian hingga menembus Rp 1 miliar PAD setiap tahunya.

“Terminal Biak yang dulu menjadi andalan pendapatan sudah diambil alih Pemprov Sulteng, begitu juga pelabuhan Feri, juga sudah menjadi milik provinsi. Tinggal pelabuhan rakyat ini satu satunya sumber pendapatan asli daerah yang dikelola Dishub Banggai,”tuturnya.

Namun ia mengaku sebagai bawahan hanya menjalankan tugas sesuai tangungjawab yang diberikan. “Soal status itu bukan kewenangan kami. Masih ada pemerintah daerah yang berkewenangan soal ini,”tandasnya.*

The post Sarana Pelabuhan Rakyat Memprihatinkan, Berpotensi Diambil Alih Pemprov Sulteng? appeared first on Portal Luwuk.