Beruntung Banggai masih tertolong Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas serta DBH pajak lain, untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan teknis dan non teknis.

“Masih lebih bagus kita dari daerah tetangga yang kecil sumber pendapatannya,”kata Ramli menjawab pertanyaan wartawan soal kemana peruntukan sumber pembiayaan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas setiap tahun, Kamis (24/05/23).

Menurutnya, postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai setiap tahun masih bergantung transferan dana pusat. “Sementara kebutuhan pembangunan kita sangat besar dari sisi pembiayaan,”katanya.

Mengandalkan dana trasferan saja ujar Ramli, daerah sebatas mandatoris. Artinya tranfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lainya, itu sudah bermerek dan penggunaanya sesuai pagu peruntukan dan ada aturanya.

Seperti dana transfer sektor perikanan, kesehatan, pendidikan, pertanian dan infrastruktur PU, sebagian besar dibiayai DAK dan DAU.

Daerah hanya konsen ke hal hal yang berkaitan pelatihan, kursus dan peningkatan sumber daya manusia pada usaha kecil, operasional dinas dan biaya lain yang bersifat non teknis. “DBH ini yang digunakan untuk pendanaan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang sempat naik 7%,”ucapnya.

Ada juga untuk mendanai infarstruktur yang tidak tercover lewat DAU dan DAK yang bersifat urgen. Seperti usulan masyarakat soal infrastruktur, dan masih banyak lagi kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi pemerintah daerah untuk menyanggupi permintaan masyarakat.

“Semua ini tentu dibiayai DBH. Termasuk jenis jenis kegiatan lain, selain ada juga tercover melalui sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun itu tidak cukup,”beber Ramli.

Ramli mengakui, sekiranya desain pembangunan tidak diatur mulai sekarang, khususnya dalam penggunaan DBH, maka daerah suatu saat akan mengalami ganguan fiskal yang cukup serius.

Olehnya kebijakan penganggaran setiap tahun, sesuai intruksi pimpinan lebih diarahkan pada penguatan sektor pangan, nelayan dan pertanian. Jadi tidak semua biaya bersifat konsumtif, namun lebih kepada produktitas dan belanja aset. Karena memang tidak selamanya sumber daya alam seperti migas beroperasi, akan ada waktunya untuk habis.

Salah satu efisiensi yang sudah dilakukan daerah seperti memangkas biaya perjalan dinas, dengan menetapkan standar nilai pagu. Semisal sewa hotel, transportasi, uang saku, semua berdasarkan kwitansi dan kebutuhan. Dan masih banyak kegiatan lain dilakukan pemangkasan.

“Untuk penetapan angka perjalanan dinas dalam dan luar daerah, memang pada penetapan anggaran, nilainya besar, tapi pelaksanaanya, tidak sebesar itu. Jadi ada anggaran yang nanti tidak terpakai dan kembali ke kas daerah,”imbuhnya.

Untuk diketahui pada APBD Tahun 2023, Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Banggai sebesar Rp287.872.163.000. Terjadi peningkatan dibanding Tahun 2022 yang hanya mencapai Rp 181.211.494.000.

Ini mengambarkan bahwa total penerimaan DBH selalu fluktuatif, bergantung pada penjualan hasil produksi dari sumur kilang pengeboran. Sementara DBH pajak 2023 hanya bertengker pada angka Rp 167 miliar.*

The post DBH Migas Perkuat Fiskal Banggai, APBD Masih Bergantung Pusat appeared first on Portal Luwuk.

Kedelapan program dimaksud yakni, membangun manusia berkualitas dan berdaya saing, ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal dan teknologi serta infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.

Investasi daerah sektor pertambangan, juga masuk program prioritas. Termasuk ketahanan pangan, lingkungan hidup, tata ruang dan ketahanan bencana daerah serta pariwisata, kebudayaan, dan moderasi beragama serta penguatan reformasi birokrasi.

“Seluruh program kegiatan harus mengacu pada delapan prioritas pembangunan ini,”kata Bupati Banggai Amirudin Tamoreka bertempat di Hotel Estrella Luwuk, Kamis (16/03/23).

Hal Ini harus menjadi perhatian dalam merencanakan program kegiatan pada tahun 2024 nanti. Agar pencapaian dan target RPJMD Banggai 2021-2026 yang masuk janji politik Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpenuhi.

Sementara Kepala Bappeda Litbang Ramli Tongko mengatakan, musrenbang tingkat kabupaten merupakan rangkaian akhir dalam penyusunan dokumen RKPD Banggai 2024.

“Peyempurnaan ini merupakan rangkaian terakhir dari proses panjang yang kita lakukan untuk menyusun dokumen RKPD Kabupaten Banggai tahun 2024,”tutur Ramli.

Ia menyebut, lembaganya sudah menyusun RKPD dimaksud sejak minggu kedua bulan Desember 2022. Diawali tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan RKPD, hingga rancangan akhir. Dengan sejumlah rangkaian kegiatan dimulai musrenbang kecamatan, rakortek dan Forum Perangkat Daerah.

Ada empat tahapan penyusunan, mulai persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan RKPD, dan rancangan akhir. Batas akhir penyusunannya Mei 2023.

“Bappeda telah mengawal proses perencanaan dengan tepat waktu, tepat proses, dan tepat isi,”tandas Ramli.

Saran dan pendapat DPRD Banggai juga mengemuka dalam kegiatan tersebut. Melalui Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Banggai Batia Sisilia Hadjar mengatakan, rumusan pokok pikiran dewan adalah hasil reses penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan.

“Pokir ini juga memiliki skala peioritas dan strategis untuk penyusunan RKPD. Karena memang dalam usulan tersebut bermuatan visioner dan sangat diharapkan masyarakat berdasarkan kebutuhan,”tekan politisi Partai NasDem Banggai ini.

Bappeda Litbang Provinsi Sulawesi Tengah melalui Christina ShandraTobondo hanya melalui zoom meeting. Ia menyampaikan beberapa arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang butuh penyesuaian.

Hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili, pimpinan OPD, Ketua TP-PKK Banggai Syamsuarni Amirudin, camat dan undangan lainya.pejabat Forkopimda.*

The post Musrenbang RKPD 2024, Bupati Amirudin Fokus pada 8 Program Unggulan appeared first on Portal Luwuk.