Ahmad Doli Kurnia didampingi Anggota DPR RI Muhidin Said, Ketua dan Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulawesi Tengah, Caleg Terpilih DPR RI Dapil Sulteng Beniyanto Tamoreka, Maryam Tamoreka (Caleg terpilih DPRD Sulteng) serta caleg terpilih DPRD Banggai partai Golkar Dapil 1, Panji Saputra.

Ahmad Doli kepada sejumlah awak media mengungkapkan, pemberian dukungan Partai Golkar ke Amirudin Tamoreka dan pasangannya Furganudin Masulili, karena mempertimbangan keberhasilan pembangunan yang lebih baik saat keduanya memimpin.

Sehingga perpaduan antara Amirudin dan Furqanudin sudah saling melengkapi. “Saya berharap rakyat Banggai datang ke TPS pada pemilihan nanti untuk memilih pasangan yang diusung partai Golkar,”harap Ahmad Doli.

Dengan diterimanya rekomendasi pencalonan ini, maka pupuslah spekulasi banyak pihak yang menyebut pasangan petahana sulit mendapat tumpangan partai berlogo beringin rindang.

Tak hanya itu, rival politik beserta pendukungnya juga menggulirkan isu jika petahana tak bisa maju lagi dalam pencalonan karena tak memenuhi syarat dukungan partai.

Sebelumnya, pasangan yang pupuler dengan sebutan AT-FM ini telah resmi mengantongi rekomendasi Partai Amanat Nasional (PAN) yang diserahkan langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

PAN sendiri baru mengantongi 2 kursi di DPRD Banggai. Namun dengan bertambahnya partai Golkar dengan koleksi 11 kursi, maka total raihan kursi yang diperoleh sebanyak 13 kursi (melebihi syarat ketentuan KPU minimal 7 kursi).

Bocoran yang diterima media ini, tak menutup kemungkinan parpol lain akan menyusul untuk menambah lagi koleksi kursi sebelum pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum pada 27-29 Agustus 2024.*

The post Ahmad Doli Kurnia Serahkan Rekomendasi Partai Golkar Untuk AT-FM appeared first on Portal Luwuk.

Hal ini sempat menyulut penolakan warga dan mendesak pemerintah daerah Kabupaten Banggai mengambil langkah pencegahan.

Dugaan warga setempat, perubahan warna air yang mengalir dari mata air dan melintasi sungai akibat aktifitas tambang nikel PT Koninis Fajar Mineral (KFM) yang beroperasi diwilayah itu.

Belum lama ini, desakan dan penolakan warga sempat dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Banggai. Hasilnya, dewan yang berkantor di Jalan Samanhudi Kelurahan Luwuk Ibu Kota Banggai ini melahirkan beberapa point keputusan yang dituangkan dalam rekomendasi. Salah satunya tim akan melakukan peninjauan ke lokasi sungai.

Komisi yang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup ini sempat menghadirkan Pemda Banggai, manajemen PT Koninis Fajar Mineral (KFM), Pemdes Tuntung dan Pongian serta perwakilan masyarakat dalam RDP itu.

RDP dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Banggai Sukri Djalumang dan dihadiri anggotanya, Sientje Najoan, Hasman Balubi, Kartini Akbar, Hanira dan Suharto Yinata.

Keputusan meninjau sungai saat itu didasari adanya keluhan warga bahwa aktivitas PT KFM menebang hutan untuk mengekploitasi nikel menyebabkan air sungai tak lagi layak konsumsi.

Peninjauan dilakukan untuk mengetahui secara pasti kebenaran informasi warga dan menjadi bahan kajian.

“Masalah tersebut tidak dibuat berlarut-larut. Keluhan warga sejatinya, segera disikapi untuk dicarikan solusinya,”ungkap Sukri Djalumang saat memimpin RDP sebagaimana dilansir Luwuk Times beberapa waktu lalu.

Namun hingga saat ini belum ada penjelasan langsung terkait hasil peninjauan , apakah perubahan warna air akibat dampak tambang atau karena faktor lain.*

The post Sungai Pongian Berubah Warna, Komisi II DPRD Banggai Pernah Keluarkan Rekomendasi appeared first on Portal Luwuk.

Peemintaan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Banggai, Sukri Djalumang dalam rapat dengar pendapat, Senin 24 Juni 2024, yang dihadiri sejumlah perwakilan OPD, Camat Luwuk Selatan, Lurah Hanga-Hanga dan perwakilan warga.

Menurut Sukri yang saat itu didampingi anggotanya Masnawati, Kartini Akbar, Suharto Yinata, Jodi Dayanun, permintaan penghentian karena adanya polemik penolakan yang dilakukan warga.

Ia menegaskan, perusahaan jangan berdalih bahwa proyek ini merupakan program nasional dan untuk kepentingan umum, tapi kemudian mengabaikan izin sebagai syarat utama dalam melaksanakan proyek.

Mestinya perusahaan tidak mengabaikan masalah kenyamanan dan keselamatan warga sekitar lokasi pembangunan tower, tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

“Perusahaan jangan seenaknya. Mentang-mentang program nasional, trus perusahaan seenaknya membangun tanpa izin,”kesalnya.

Dalam rapat itu juga Sukri menyayangkan sikap sejumlah OPD teknis yang seakan tidak melaksanakan fungsinya dengan baik. Sehingga beberapa kejanggalan adminitrasi ditemukan dalam mendukung proyek pembangunan tower itu.

Harusnya tekan Sukri, jika memang pembangunan tower mengedepankan tertibnya administrasi sebagai syarat utama, maka polemik penolakan pembangunan tidak akan terjadi.

Apalagi dalam proyek ini pihak perusahaan terkesan tertutup dan tidak melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga yang lokasinya berbatasan langsung dengan pembangunan tower.

“Perusahaan harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Bukan dengan cara mendatangi warga dari rumah ke rumah,”imbuhnya.

Tak hanya itu, Sukri juga menyayangkan sikap beberapa OPD teknis yang terkait dengan pembangunan tower.

Ia menegaskan, jika memang terjadi kesalahan prosedur perizinan, maka OPD teknis jangan menerbitkan rekomendasi kepada perusahaan untuk melanjutkan pembangunan.

“Kalau memang tidak sesuai prosedur dan ketentuan perundang undangan yang ada, maka jangan dilanjutkan,”tandasnya.

Untuk menghidari polemik berkepanjangan, setelah mendengarkan beragam pendapat dan masukkan, Komisi II DPRD Banggai mengambil kesimpulan merekomendasikan penghentian pembangunan. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada Bupati Banggai melalui OPD teknis.*

The post Pembangunan Tower PT Telkom Dihentikan, Komisi II Terbitkan Rekomendasi appeared first on Portal Luwuk.

Proses ini tentu tidak mudah. Harus melalui tahapan sebelumnya yaitu pengumpulan data yuridis dan pengukuran. Selanjutnya dilaksanakan sidang untuk menyetujui total luasan rekomendasi tersebut.

Bupati Amirudin menyampaikan jumlah objek Redistribusi Tanah yang disidangkan pada hari ini yakni seluas 996,84 Ha. Tersebar pada tiga kecamatan di Kabupaten Banggai.

Berikut kecamatan yang mendapatkan rekomendasi. Yakni Kecamatan Batui di Desa Ondo Ondolu dengan luas tanah 320,02 Ha. Kecamatan Batui Selatan Desa Masungkang dengan luas tanah 268,05 Ha dan Kecamatan Toili Desa Singkoyo 408,77 Ha.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, Harjiman mengungkapkan, setelah adanya rekomendasi, selanjutnya mengirim surat permohonan ke Kanwil terkait Surat Keputusan (SK) penegasan tanah objek landreform.

“Kanwil akan mengeluarkan SK penegasan tanah objek landreform, bahwa memang lokasi yang kita mohon untuk sertifikat ini objeknya sudah clean and clear,”jelas Harjiman.

Sebelum menandatangani berita acara, Bupati Amirudin menyampaikan perlunya peran aktif kepala desa mengusulkan objek landreform.

“Tahun berikutnya kades harus aktif mengusulkan. Sehingga dalam pengambilan objek akan lebih cepat prosesnya dan tidak menjadi kendala kedepan,”harapnya.

Pemerintah Kabupaten Banggai katanya akan senantiasa berupaya untuk memastikan bahwa proses landreform berjalan efisien dan sesuai peraturan yang berlaku.

“Hal ini demi menciptakan keberlanjutan dan mensejahterakan masyarakat,”tutur Amirudin.*

The post Bupati Amirudin Rekomendasikan Tanah Objek Landreform Seluas 996,84 Ha appeared first on Portal Luwuk.

RDP yang dihadiri pihak perusahaan, pemilik lahan Rusman dan Jaherudin, instansi terkait seperti ATR/BPN, Asisten 1 Setda Banggai, Kabag Hukum, Kejaksaan Negeri Luwuk, PT KLS dan unsur pemerintah desa dan kecamatan berjalan alot. Dimulai pukul 14.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita.

Adapun point kesimpulan diantaranya, kedua belah pihak baik perusahaan dan pemilik lahan direkomendasikan untuk dapat menyelesaikan masalah lahan secara baik dengan jalan musyawarah dan mufakat.

Setelah mendengarkan keterangan dari instansi terkait pada RDP ini, Komisi 1 DPRD Banggai juga merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Banggai untuk memfasilitasi pembayaran ganti rugi dan pihak perusahaan dapat mempertimbangkan membayar sesuai harga yang disepakati kedua belah pihak.

“Jika upaya musyawarah dan mufakat tidak dapat tercapai maka kedua belah pihak dapat menempuh upaya hukum,”kata Irwanto Kulap saat membacakan butir kesimpulan dan rekomendasi dalam RDP tersebut.

Sebelumnya Komisi I DPRD Banggai telah melakukan RDP awal membahas aduan warga yang mengklaim lahan mereka yang dilintasi jalur pipa belum dibayarkan pihak PT Pertamina EP di Desa Sindangsari Kecamatan Toili Barat.

Dalam RDP beberapa waktu lalu di Kantor DPRD Banggai, Irwanto Kulap menyimpulkan untuk mengecek langsung lokasi lahan warga yang dipersoalkan di lapangan, karena rapat saat itu tidak menemukan titik temu.

Keinginan dewan Banggai ini baru dilaksanakan dua pekan setelah RDP awal, melalui kunjungan resmi ke lokasi jalur pipa Pertamina EP Donggi Matindok Field
dalam rangka survey lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi I DPRD Banggai Irwanto Kulap bersama anggota, Kejari Banggai, Danramil 1308-03/Batui-Toili Kapten Inf. DK Basuki, FM Pertamina EP Donggi Matindok bersama managemen, serta warga pemilik lahan, masyarakat dan saksi-saksi.*

The post Tiga Point Yang Harus Dijalankan PT Pertamina EP, Usai RDP Ganti Rugi Lahan Jalur Pipanisasi appeared first on Portal Luwuk.

Rekomendasi yang dibacakan Ketua Komisi 1 Irwanto Kulab itu dimunculkan setelah menyimak penjelasan kelima komisioner KPU Banggai bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banggai terkesan satu suara, yang menyatakan usulan pembentukan dan penggabungan dapil sudah sesuai regulasi, namun keputusannya ada di KPU RI.

“Jadi karena KPU tetap berkesimpulan bahwa apa yang mereka laksanakan terkait pengajuan dapil sudah sesuai ketentuan dan kewenanganya ada di KPU RI, komisi 1 merekomendasikan perlu membentuk tim ke Jakarta untuk mengecek atau berkoordinasi langsung dengan KPU RI,”ungkap Irwanto Kulab.

Sebelumnya, PKPU No 6 Tahun 2023 tentang Penataan Dapil menempatkan Banggai tetap empat dapil. Artinya tidak ada pembentukan atau penggabungan wilayah sebagaimana kajian ilmiah dan uji publik yang digadang gadang akan berubah. Namun itu dimentahkan KPU RI berdasarkan usulan KPU Banggai.

Lima dapil yang diharapkan menjadi representasi keterwakilan sebagai syarat yang telah ditentukan, salah satunya dengan mengacu pendekatan kultur dan kewilayahan, tak bisa direalisasikan. Publik pun kecewa dan beranggapan, usulan tersebut sia sia dan tak sedikit dana negara terserap hanya untuk memenuhi tahapan ini.

Parahnya lagi, bukan berharap dapil bertambah, malah dapil satu yang sedianya berjumlah 10 kursi, harus hilang satu kursi pindah ke dapil empat. Sehingga menggenapkan wilayah tersebut selusin kuota wakil rakyat yang akan dipilih pada pileg 2024 mendatang.

Kepala Badan Kesbangpol Banggai, Syaripudin Muid mengusulkan, agar pemikiran negatif publik bisa direda, sudah seharusnya dewan merekomendasikan perlu pembentukan tim ke Jakarta.

“Ini untuk memastikan dan mendengar langsung alasan KPU RI yang tidak menyetujui penambahan dapil. Hasilnya akan disampaikan ke masyarakat, sesuai pejelasan KPU RI, sehingga bisa diterima semua pihak,”kata Syaripudin Muid dalam RDP tersebut.*

The post Kecewa ! DPRD Bentuk Tim ke Jakarta, Cek Alasan Banggai Tak Bisa Tambah Dapil appeared first on Portal Luwuk.