Kegiatan tersebut merupakan pemenuhan target Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Tahun 2022 kami telah menyelesaikan sebanyak 3.400 Sertipikat Hak Atas Tanah dari target 4000 sertifikat,”kata Kepala Kantor ATR-BPN Banggai, Harjiman dalam Press Conference pada Kamis (2/11/2023) siang di Estrella Hotel Luwuk. Selain itu terdapat program redistribusi tanah reforma agraria yang dilakukan per 30 Oktober 2023 mencapai 1.145 bidang
tanah untuk masyarakat.

Menurut Harjiman, program tersebut merupakan bagian dari reforma
agraria untuk tujuan perbaikan kondisi sosial ekonomi rakyat melalui pembagian lahan secara adil dan merata kepada setiap warga negara. Dengan begitu, ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia, terutama di Kabupaten Banggai diharapkan bisa berkurang.

“Program semacam ini merupakan proyek strategis nasional dan dilaksanakan rutin oleh Kantor BPN diseluruh Indonesia,”sebut Harjiman.

Kedepan lanjutnya, BPN tidak sekadar mensukseskan kedua program tersebut, tetapi lebih kepada pemberdayaan. “Jadi tidak sebatas mengeluarkan sertifikat namun ada juga pemberdayaannya,”timpalnya.

Salah satu caranya tambah Harjiman, yakni bagaimana meningkatkan sumber ekonomi pemilik sertifikat bekerjasama dengan instansi terkait dan pelaku usaha yang lebih dulu eksis.

Sehingga warga pemilik sertifikat bisa berkembang lewat usaha usaha yang dimilikinya kelak. “Target pemberdayaan tahun pertama 2024 yakni 400 sertifikat dan akan berlanjut pada tahap berikutnya kedua dan ketiga,”tuturnya.

Ia juga menghimbau kepada pemilik sertifikat segera mendaftarkan ulang sertifikatnya melalui sistem aplikasi. Hal ini untuk memudahkan pemetaan dimana kedepan kementerian akan menerbitkan sertifikat elektronik.

“Kedepan sistem pensertifikatan sudah elektronik. Bagi yang memiliki sertifikat lama segera di bawah ke BPN untuk dilakukan pemetaan. Sehingga jika hilang, tidak perlu lagi dibuatkan sertifikat pengganti, tapi langsung dilakukan pengecekan elektronik dan bisa diprint serta sah pengunaanya,”tandasnya.

Tak hanya itu, mengingat di Banggai ini banyaknya pengaduan sengketa tanah, pihaknya telah melakukan inovasi membuat sistem pengaduan online.

Ini untuk memudahkan bagi mereka yang mengadukan tanahnya tidak repot repot lagi datang ke BPN, tetapi cukup mendaftar pengaduan lewat aplikasi online.

Nantinya aduan ini akan diproses melalui seksi penanganan sengketa tanah. Jika diperlukan untuk dilakukan mediasi, pengadu akan kita panggil untuk klarifikasi.

“Jadi ini merupakan cara mudah inovasi BPN untuk proses pengaduan tanah yang bersengketa,”timpalnya.*

The post BPN Banggai Buka Aduan Tanah Sengketa Sistem Online, Himbau Daftar Sertifikat Elektronik appeared first on Portal Luwuk.

Sebelumnya, masalah sertifikat ini disesalkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banggai Tasrik Djibran karena tak kunjung terbit.

Orang nomor satu di Dishub Banggai ini mengatakan, terhambatnya proses persetujuan penganggaran oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub) RI untuk rencana pembangunan pelabuhan Ferry Pangkalasean tahun 2022, akibat tidak adanya sertifikat lahan.

Ini karena lambanya kinerja pihak aset. Yang leading sektornya ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Banggai.

“Pengurusan sertifikat yang dilakukan BPKAD lambat. Kami sempat bantu ambil alih, namun terkendala pembiayaan. Mestinya sedari awal diseriusi bidang aset,”kata Tasrik Djibran sebagaimana diberitakan media ini, Rabu (04/01/22).

Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Banggai Rudi Sangadji menjelaskan, dalam memproses sebuah sertifikat ada mekanisme yang mengatur.

Bidang aset sudah berupaya agar sertifikat bisa keluar tahun 2022. Namun masih ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi. Dan yang tahu itu pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banggai.

“Semua berkas sudah lama berproses di BPN. Bahkan sudah pernah turun meninjau lokasi. Waktu itu Dishub Banggai juga ikut turun mendampingi BPN bersama bidang aset ke lokasi,”kata Rudi Sangaji melalui telpon selulernya, Kamis (05/01/23).

Rudi menambahkan, penjelasan pihak BPN masih perlu dilakukan pengukuran ulang. Sebab terdapat dua bidang tanah yang perlu dicocokkan kembali ukuranya.

Yang satunya hibah dan satu lagi bersertifikat. “Mungkin kelebihan ukur atau bagaimana. Yang tahu itu pihak BPN,”tandas Rudi.

Ia menjelaskan, sesuai hasil konsultasi pihaknya bersama BPN, sertifikat bisa keluar dalam waktu dekat ini. Tentu setelah semua persyaratan terpenuhi.

“Mohon pihak Dishub juga bersabar. Karena domain melahirkan sertifikat, bukan wewenang kami, tapi BPN. Kami disini berupaya agar sertifikat ini keluar lebih cepat, lebih baik,”ujarnya.*

The post Sertifikat Lahan Masih Dalam Proses BPN, Dishub Banggai Diminta Bersabar appeared first on Portal Luwuk.

Salah satunya terhambat soal hibah lahan yang belum bersertifikat. Akibatnya, rencana pembangunan pelabuhan Ferry di Desa Pangkalasean, Kecamatan Balantak Utara ikut terdampak.

Lokasi lahan hibah warga untuk pembangunan infrastruktur tersebut, hingga kini mandek alias tak kunjung memiliki sertifikat.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia pun tak bisa mengalokasikan anggaran pembangunannya.

“Sedianya tahun 2022 sudah mulai jalan pembangunanya. Namun masih terkenda sertifikat lahan, karena itu syarat yang diminta kementerian,”kata Kadisbub Banggai Tasrik Djibran saat ditemui Portal Luwuk di ruang kerjanya, Selasa (0301/23).

Namun Tasrik tak berkecil hati. Sebab program pembangunan pelabuhan Pangkalasean masih dijanjikan Kemenhub RI untuk dibangun tahun 2023. Sesuai hasil zoom meeting bersama biro kementerian, beberapa waktu lalu,”ujar Tasrik.

Ia menjelaskan, tidak terpenuhinya persyaratan sertifikat yang diminta kementrian tersebut, akibat lambanya kinerja pihak aset. Yang leading sektornya ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Banggai.

“Selama ini progres pengurusan sertifikat yang dilakukan BPKAD melambat. Kami sempat bantu ambil alih, namun terkendala pembiayaan. Mestinya ini harus diseriusi bidang aset,”tuturnya.

Perkiraaan dana yang sudah disiapkan kementrian sebagaimana draf usulan proposal terferifikasi, mencapai Rp 27 miliar lebih. Sudah didalamnya rencana pembangunan dermaga, perkantoran dan fasilitas pendukung lainya.

“Tidak usah khawatir. Lambat maupun cepat, program ini akan dibangun. Karena sudah masuk dalam Renstra (Rencana Strategi) Kementerian RI. Yang dituntut disini, apakah kita mampu menyiapkan sertifikat lahan atau tidak,”tanya Tasrik.

Ia menambahkan, penting sebuah daerah menyiapkan infrastruktur. Untuk menjadi pintu masuk investasi dalam membuka ruang ekonomi.

Khususnya bisa dirasakan warga kepala burung, yang meliputi Kecamatan Masama, Lamala, Mantoh, Balantak Selatan, Balantak, Balantak Utara dan Bualemo.

Termasuk dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Para wisatawan yang ingin berkunjung ke pulau dua, akan membuat roda ekomomi tumbuh dan berkembang di wilayah itu.

Akses jalan yang selama ini sulit dilalui, sudah pasti ikut diperbaiki. Karena itu bagian dari persyaratan bisa dibangunya sebuah pelabuhan pada wilayah tertentu.

“Tanpa jalan memadai, bagaimana bisa aktifitas kepelabuhanan terdukung. Mulai dari aktifitas penumpang dan barang akan mengalami kesulitan akses darat,”imbuhnya.

Namun jika semua sarana dan prasarana dibangun memadai, inkam perkapita masyarakat ikut terdorong, khususnya bagi warga lokal. Dan daerah pun ikut keciprat sumber pendapatan.

“Program kami ini, arahnya bagaimana visi misi bupati tercapai lewat kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan laut, darat dan udara,”pungkasnya.*

The post Sertifikat, Hambat Rencana Pembangunan Pelabuhan Ferry Pangkalasean appeared first on Portal Luwuk.