Pertambangan ekstraktif ini sebelumnya telah dibahas dengan pemerintah Kabupaten Banggai di ruang rapat khusus Setda Banggai, Selasa (16/1/2024) lalu.

Rencana PT MGM tersebut telah diingatkan Bupati Banggai Amirudin agar fokus menyusun dokumen lingkungan. Hal ini bertujuan mengetahui dampak atas eksploitasi tersebut. “Tidak boleh melakukan pertambangan sebelum ada ijinya,”kata Amirudin mengingatkan perusahaan saat itu.

Senada dengan Bupati Amirudin, Ketua Komisi II DPRD Banggai, Sukri Djalumang menyatakan, daerah tidak alergi dengan investasi. Malah daerah ini diuntungkan manakala eksploitasi sumber daya alam dikelola sesuai ketentuan dan tidak dengan cara serampangan.

“Kalau sudah sesuai ketentuan, dewan pasti mendukung,”ujar Sukri yang ditemui diruang Fraksi NasDem DPRD Banggai, Selasa (6/2/2024).

Apalagi investasi itu masuk wilayah kepala burung (Mantoh-Lamala) yang memang sangat membutuhkan investasi. Ini bisa menciptakan lapangan kerja baru, sel sel ekonomi bisa tumbuh dan berkembang.

“Asalkan itu tadi, investor taat pada ketentuan. Jangan justru kehadiranya menciptakan masalah baru. Mulai dari soal hak hak warga seperti pembebasan tanah. Juga harus memenuhi kajian dari sisi amdalnya,”pinta legislator asal dapil tiga Banggai ini.

Kadang lanjutnya, ada juga investasi justru tidak memberi arti apa apa, malah menimbulkan masalah. Apalagi prosesnya menyimpang, bisa menyebabkan polusi lingkungan maupun ketidak seimbangan pada ekosistem di wilayah tersebut. Namun sepanjang ltu sesuai maka akan lebih bagus.

“Harapannya tidak ada masalah dibelakang hari. Mulai dari pebebasan lahan, bagaimana dampak lingkungannya dan bagaimana pula metode rekrut tenaga kerja lokal. Sepanjanga itu mampu dipenuhi kami suport,”jelas politisi partai NasDem yang saat ini maju di dapil tiga dengan nomor urut satu ini.*

The post Prospek Tambang Batu Gamping di Banggai, Sukri Djalumang : Sepanjang Sesuai Aturan Kami Support appeared first on Portal Luwuk.

Pasalnya, politisi yang satu ini memang dikenal cukup vamiliar, merakyat. Dan selama dirinya menjalankan amanah wakil rakyat, warga pun tak segan dalam mengutarakan aspirasinya.

Janji kampanye pada pileg 2019 lalu pun direalisasikan. Dimana semua usulan warga dalam porsi pembangunan mampu ditunaikan melalui pokok pokok pikiran, meski ditengah terbatasnya anggaran pemerintah daerah.

Kali ini, Politisi Partai Nasional Demokrat Banggai tersebut kembali melakukan safari politiknya sebagai calon legislatif DPRD Banggai, dengan nomor urut satu.

Dapil yang meliputi Masama, Lamala, Mantoh, Balantak Selatan, Balantak dan Balantak Utara ini memang terbilang seksi, karena hanya memilih empat wakil rakyat. Tak ayal intensitas pertemuan antar caleg antar parpol kian sengit di lapangan.

Dari bocoran yang diterima media ini, kunjungan Sukri Djalumang ke Desa Simpangan Masama sudah kali ke 25, dari sejak dibukanya ruang kampanye dialogis oleh KPU Banggai mulai Tanggal 28 Nopember 2023.

Kehadiranya tentu menjadi hal yang ditunggu tunggu konstituen. Terungkap dalam dialog tersebut, rasa terima kasih warga atas keterwakilan Sukri di parlemen Lalong (Sebutan Gedung DPRD Banggai). Berkat dirinya, warga tak segan menyampaikan aspirasi karena selalu mendapat perhatian serius Ketua Komisi 2 DPRD Banggai ini. Decak kagum warga menambah suasana pertemuan semakin hangat.

Sukri yang ditemui usai pertemuan mengatakan, ruang kampanye dilakukan untuk bertatap muka dengan warga. Sebagaimana amanat konstitusi yang memberikan waktu kampanye bagi setiap caleg.

“Banyak hal yang bisa disadur dari dinamika warga saat berdialog. Intinya mereka menaruh harapan besar, agar apa yang mereka inginkan bisa direalisasikan. Sejak dulu saya selalu mengutamakan warga. Karena tugas sebagai wakil rakyat menjalankan amanah itu,”tandasnya.

Selain berdialog dengan warga Simpangan lanjutnya, sebelumnya di Desa Kota Baru Kecamatan Lamala dilakukan pertemuan. “Sore tadi di Kota Baru, malam ini disini. Ini yang sudah ke 25 lokasi pertemuan. Insya Allah semua desa kita tuju sebelum batas akhir kampanye untuk menerima aspirasi,”imbuhnya.*

The post Dapil Tiga Bergerak, Safari Politik Sukri Djalumang Disambut Ratusan Warga Simpangan appeared first on Portal Luwuk.

“Disetiap pertemuan caleg NasDem, pak bupati selalu berharap NasDem 10 kursi DPRD Banggai di pileg nanti. Itu artinya secara internal beliau selaku dewan pertimbangan berharap besar NasDem menang. Jadi tak perlu dipaksa untuk harus cawe cawe,”ucap Sukri Djalumang yang ditemui di ruang kerja Komisi II DPRD Banggai, Senin (5/6/23)

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) NasDem Banggai ini menegaskan, caleg yang disodorkan partainya telah melalui proses dengan mempertimbangkan tiga indikator.

Diantaranya NasDem pada pileg 2019 telah mengantongi 6 kursi. “Ini modal kami untuk menambah kursi. Minimal satu dapil tambah satu kursi lagi,”jelas Sukri.

Sementara indikator kedua, komposisi caleg NasDem di empat dapil dari segi elektoral dan sumber daya, sangat mumpuni.

Sementara indikator ketiga, NasDem memiliki seorang Ketua Dewan Pertimbangan Amirudin Tamoreka yang secara kebetulan seorang bupati.

“Tiga indikator ini yang meyakini kami untuk memposisikan target 10 kursi pada pileg 2024 dan diyakini mampu direalisasikan,”tandasnya.

Lalu bagaimana dengan pemetaan dapil 3 yang rawan diperebutkan parpol karena hanya memiliki 4 kuota kursi. Apakah NasDem mampu merebut dua kursi sekaligus?

Sukri menyebut, komposisi 4 caleg NasDem adalah mereka yang direkrut hasil konsultasi dan usulan rakyat dapil tiga itu sendiri. Juga ikatan emosional keterwakilan pemilih dan kemampuan menjadi pertimbangan.

“Segala kemungkinan bisa terjadi. Kami menempatkan caleg tentu sudah dengan hitung hitungan pemetaan lapangan. Jadi dua kursi memungkinkan,”tuturnya.

Hasil penelusuran media ini keempat nama tersebut yakni Sukri Djalumang, Gafar Tokalang, Rosmery Saadjat dan Salonika Siribun.

“Intinya target 10 kursi NasDem adalah sudah sangat rasional dan yakin bisa diraih,”tandasnya.*

The post Sukri Sikapi Target NasDem Menang Pileg 2024 : Bupati Amirudin Tak Harus Cawe Cawe appeared first on Portal Luwuk.

Akibat belum selesainya pembuatan dokumen tata ruang, wilayah Kecamatan Balantak dan Bualemo, terasa sulit dikembangkan. Terutama dalam pengembangan kota tua Balantak. Seperti membangun akses jalan ke kawasan baru, apakah bisa melintasi kawasan lindung atau tidak.

Sementara di Kecamatan Bualemo, investor mulai membidik wilayah itu. Baik untuk kebutuhan sektor tambang, perkebunan dan pertanian. Ini butuh penjelasan pemerintah daerah melalui PUPR Banggai sehingga bisa diketahui titik koordinat wilayah mana saja yang bisa dikembangkan.

“Kecamatan Balantak dan Bualemo sulit pengembangan kawasan. Bagaimana daerah membangun infrastruktur, seperti membuat akses jalan baru dan bagaimana mengatur investor yang masuk. Sementara sebagian besar wilayah itu masuk kawasan produktif pertanian. Kalau revisi RDTR dan RTRW saja belum siap, akan sulit mengaturnya,”kata Ketua Komisi 2 DPRD Banggai, Sukri Djalumang mengawali rapat kerja di gedung DPRD Banggai, Jumat (17/02/23).

Alasan lain para wakil rakyat tersebut, banyak juga temuan lapangan terkait masalah perebutan ruang. Mulai dari pencaplokan lahan oleh oknum oknum tertentu untuk kegiatan investasi dan bahkan indikasi penguasaan beberapa kawasan yang dilindungi, seperti Margasatwa Pati Pati di Bualemo.

“Kami ingin secepatnya RTRW ini direvisi untuk menjadi Perda RTRW. Mengingat perda RTRW yang ada saat ini, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Banyak terjadi pergeseran, karena perdanya dibentuk sejak tahun 2012 silam,”ungkapnya.

Kabid Tata Ruang PUPR Banggai Noldy menjelaskan, saat ini dokumen RDTR yang sudah selesai dibuat, baru sebatas Kecamatan Luwuk Timur, Luwuk Utara, Luwuk, Luwuk Selatan, Nambo, Batui dan Toili. “Kecamatan lain masih dalam tahap proses. Disamping itu, PUPR saat ini tengah merampungkan revisi RTRW Kabupaten Banggai. Mungkin desember 2023 sudah bisa di perdakan,”ujar Noldy yang turut mendampingi Kepala Dinas PUPR Banggai, Bambang Eka Sutedy.

Noldy menjelaskan, jika memang kawasan Balantak dan Bualemo bersifat mendesak, RDTR akan bisa menyesuaikan dengan desain revisi RTRW yang sedang berjalan. “Bisa dibuat RDTR dengan menyesuaikan revisi RTRW. Namun alangkah baiknya menunggu saja revisi RTRW yang tidak lama lagi siap di perdakan,”tuturnya.

Sukri Djalumang kembali menegaskan, untuk menuju transisi revisi RTRW, perlu dilakukan harmonisasi dengan mengundang semua pihak. Mulai dari camat dan instansi terkait se-Kabupaten Banggai.

“Kalau begitu kita akan agendakan ulang soal RTRW ini sebelum di perdakan. Agar saat pembahasan perda nanti, semua terkoneksi. Kawasan mana saja yang bisa dibangun, jenis kegiatan investasi apa saja yang diperbolehkan dan wilayah mana saja yang bisa diprogramkam infrastrktur. Sehingga kedepan tidak terjadi tumpang tindih lahan,”ucap Sukri Djalumang sebelum menutup rapat.

Rapat kerja tersebut turut menghadirkan, Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan Ferlin Monggesang, Bapeda Banggai, Bagian Hukum Setda Banggai, Camat Balantak dan Bualemo.*

The post Antisipasi Pencaplokan Lahan, Komisi 2 Panggil PUPR Banggai Bahas RDTR dan Revisi RTRW appeared first on Portal Luwuk.

“Ini sebuah bentuk kenegarawanan seorang bupati. Yang menyadari ia sebagai pejabat pembina partai politik di daerah,”kata Sukri Djalumang kepada Portal Luwuk, Senin (09/01/23).

Pada era demokrasi saat ini sebut Sukri, keinginan menjadikan pemilu jurdil, adalah sebuah keniscayaan yang harus diperjuangkan dan diwujudkan semua pihak.

“Sikap Bupati Amirudin itu bertujuan baik. Baru kali ini seorang bupati secara terbuka menyatakan sikapnya itu dihadapan publik. Ini langkah baik, bagi perbaikan demokrasi kita kedepan,”terang Ketua Bapilu DPD Partai NasDem Banggai ini.

Politisi syarat pengalaman ini menuturkan, keterlibatan semua pihak dalam menghadapi hajatan pemilu, sering kali diwarnai intrik dan intervensi kekuasan.

“Kali ini sebuah pembelajaran bagi kita semua, bahwa masih ada seorang pejabat besar yang ingin pesta demokrasi ini berjalan baik, jujur dan adil. Khususnya dalam menjaga independensi penyelenggara,”nilai politisi yang saat ini menduduki jabatan Ketua Komisi 2 DPRD Banggai.*

The post Larang Camat Intervensi PPK, Sukri Puji Sikap Bupati Amirudin appeared first on Portal Luwuk.

Pasalnya, wilayah yang meliputi Kecamatan Masama, Lamala, Mantoh, Balantak Selatan, Balantak, Balantak Utara dan Kecamatan Bualemo ini, lama termarjinal alias minim sentuhan pemerintah.

Khususnya dalam hal membandingkan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang seperti jalan dan jembatan, cukup jauh tertinggal dibanding daerah lain di Kabupaten Banggai.

Pada kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, besaran dana pembangunan yang ditetapkan pemerintah daerah mencapai Rp 30 miliar lebih.

Anggaran sebesar itu sudah pantas, meskipun itu masih terlalu sedikit. “Kami memperjuangkan karena melihat kondisisi ril infrastruktur, utamanya jalan. Banyak poros tak layak dan butuh interfensi pemerintah. Ini untuk pemerataan,”kata Sukri Djalumang kepada Portal Luwuk, Kamis (29/12/22) di ruang kerja Fraksi Partai NasDem DPRD Banggai.

Politisi asal dapil 3 (kepala burung) ini menambahkan, apa yang menjadi keinginan bupati seirama dengan sikap legislatif.

Selama ini kan kita tau sendiri, bagimana kondisi jalan dan jembatan pada wilayah tersebut. Memprihatinkan dan jauh tertinggal, faktanya seperti itu.

“Wajar bupati kali ini fokus pada wilayah tersebut dan saya salah satu yang turut memperjuangkanya pada setiap pembahasan APBD beberapa waktu lalu,”tekan Sukri Djalumang.

The post Dibalik Peran Sukri, Ikut Mendorong Bupati Amirudin Benahi ‘Kepala Burung’ appeared first on Portal Luwuk.