Pantauan media ini, progres pengerjaan talud tersebut dibiayai langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan pagu Rp 200 juta dan dikerjakan CV Jaya Samudera Indah dengan nilai kontrak Rp. 196.186.641,50.

Kini aktifitas pengerjaan mulai dilakukan penyusunan talud. Rencananya proyek tersebut hanya dibangun sepanjang 50 meter. “Kemungkinan hanya 50 meter,”kata salah seorang pekerja kepada media ini.

Terlihat di lokasi, berdiri papan proyek bertuliskan total anggaran dan nama perusahaan rekanan. Beberapa kafe masih aktif beroperasi diatasnya, namun para pekerja tetap melakukan aktifitas penggalian.

Kabid Pengairan PUPR Banggai Takdir Said mengatakan, pembangunan talud tersebut akan segera dirampungkan sebelum batas akhir kontrak. “Saat ini mulai dikerjakan dan berharap akan selesai,”ujar Takdir beberapa waktu lalu.

Sepertinya, pengerjaan talud saat ini, faktor anggaran menjadi penyebab volume pekerjaan tidak mencukupi panjang 100 meter alias berbatasan langsung dengan lahan milik PT Kurnia Luwuk Sejati.

Masih tersisa 50 meter lagi yang harus dibangun. Untuk pengerjaanya akan dilanjutkan pada angaran perubahan 2023 atau APBD 2024. “Untuk saat ini kita kerjakan sesuai volume,”tambah pekerja itu.

Jika talud ini tidak segera dibangun akan terjadi pengikisan pinggiran pantai sekitar teluk Lalong yang menjadi satu satunya kebanggaan warga Kota Luwuk.*

The post PUPR Anggarkan Talud Penahan Abrasi Pantai Teluk Lalong Luwuk, Pagu Rp200 Juta appeared first on Portal Luwuk.

Ancaman pasal tersebut ditujukan terhadap
pihak pihak tertentu yang mencoba melakukan Obstruction Of Justice penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan rekonstruksi talud pengaman pantai di Desa
Gorontalo Kecamatan Balantak Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Ancaman pasal tersebut diingatkan penyidik Kejari Banggai sebagaimana diungkapkan Kepala Seksi Intelijen Firman Wahyudi kepada awak media, Rabu (6/7/23).

Terhadap kasus ini penyidik mendapatkan informasi valid adanya pihak pihak tertentu yang melakukan tindakan merubah atau menambah bangunan talud pengaman
pantai di Desa Gorontalo Kecamatan Balantak Selatan.

Selain itu adanya pihak yang
menghubungi saksi dengan untuk tidak menyerahkan dokumen dokumen terkait tindak pidana korupsi a quo dan tidak menghadiri panggilan penyidik.

Perbuatan tersebut dapat dikategorikan melanggar Pasal 21 Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor.

‘Setiap orang
yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak
langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun. Dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)’.

“Untuk itu agar seluruh pihak menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan,”tegasnya.*

The post Jaksa Ancam Pasal Tipikor Bagi Penghalang Rekontruksi Talud Desa Gorontalo appeared first on Portal Luwuk.