Hal ini berkaitan antisipasi penolakan Pemprov Sulteng terhadap evaluasi hasil pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2023.

“Kami Fraksi Golkar memuji sekaligus mengapresiasi upaya Bupati Banggai atas penolakan evaluasi APBD-P kita,”ujar Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Banggai, Irwanto Kulap kepada awak media di Kantin Aspirasi DPRD Banggai, Selasa (17/10/2023).

Menurut Irwanto, apresiasi patut disematkan kepada Bupati Amirudin karena suatu upaya penyelamatan pembiayaan APBD-P 2023.

“Bayangkan, jika APBD Perubahan Banggai tahun ini tetap ditolak ketika dikoordinasikan ke Mendagri. Maka ada banyak program yang tidak dapat dibiayai,”ujar politisi dapil dua Banggai ini.

Artinya harus disyukuri bahwa Bupati Amirudin telah mampu membuka gembok yang telah dikunci oleh Pemprov Sulteng. Hanya saja kata dia, pengesahan APBD Perubahan 2023 oleh DPRD Banggai tidak bisa digunakan.

“Nantinya APBD Perubahan menggunakan Perkada atau peraturan kepala daerah,”urai Irwanto.

Dalam ketentuannya, pembiayaan di APBD-P hanya memfokuskan tiga hal. Pertama, sifatnya pembiayaan mandatori. Kedua, pembiayaan wajib dan ketiga, pembiayaan prioritas.

Sifat pembiayaan mandatori itu seperti pembiayaan Pilkada oleh KPU dan Bawaslu. Sementara sifat pembiayaan wajib semisal gaji PNS, PPPK dan tunjangan kinerja. Terakhir sifat skala prioritas.

Untuk skala prioritas programnya hanya berkaitan dengan urusan pemerintah pusat. Seperti pembiayaan stunting dan pengendalian inflasi daerah.

Sebagaimana diketahui, Bupati Amirudin, MM menemui Mendagri Muhammad Tito Karnavian membahas evaluasi APBD-P 2023 bertempat di Kantor Kemendagri Gedung A, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Berdasarkan permohonan Bupati Banggai tersebut, pertemuan diterima langsung Mendagri Tito Karnavian dan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan.

Pada kesempatan tersebut, Tito Karnavian langsung merespons dengan memerintahkan Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan untuk melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.*Top

The post Ditolak Pemprov Sulteng, Golkar Puji Langkah Bupati Amirudin Temui Mendagri Tito appeared first on Portal Luwuk.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Sulteng menolak melakukan evaluasi terhadap APBD-P dengan alasan pengesahan APBD-P mengalami keterlambatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai.

Atas dasar penolakan tersebut Bupati Amirudin langsung bergerak cepat mengajukan permohonan untuk menemui Mendagri memfasilitasi APBD-P dimaksud.

Berdasarkan permohonan Bupati tersebut Kemendagri menjadwalkan pertemuan bersama bertempat di Gedung A Kantor Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Pertemuan ini diterima langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan. Pada kesempatan tersebut, Amirudin menjelaskan tujuan permjntaan terkait evaluasi APBD-P.

Muhammad Tito Karnavian dalam pertemuan itu langsung merespons dan memerintahkan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan untuk melakukan evaluasi sesuai ketentuan berlaku.

Informasi diperoleh media ini melalui DKISP Banggai, dalam waktu dekat Kemendagri melalui Direktorat Bina Keuangan Daerah akan menurunkan Tim Evaluasi ke Kabupaten Banggai.

Pada prinsipnya APBD-P TA 2023 tetap dapat dilakukan terhadap program dan kegiatan yang bersifat mandatory, wajib dan prioritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Amirudin menyampaikan terima kasih kepada Mendagri Tito Karnavian dan Plh. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan atas respons cepat dan positif dalam memproses evaluasi APBD-P 2023 tersebut.

Turut hadir mendampingi Bupati Banggai, Kepala Bappeda Litbang/Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai, Kepala DKISP Kabupaten Banggai, Kepala Brida Kabupaten Banggai, dan Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai.*

The post Bupati Amirudin Bergerak Cepat Temui Mendagri Tito Karnavian, Bahas Evaluasi APBD-P 2023 appeared first on Portal Luwuk.

Dipimpin langsung Ketua KPU Banggai Santo Gotia, kunjungan tersebut dalam rangka memperat silaturahmi bersama jajaran Polres Banggai sekaligus membahas seputar Pemilu 2024.

“Sebagai komisioner yang baru, kunjungan ini sebatas silaturahmi bersama Kapolres AKBP Ade Nuramdani sekaligus memperkenalkan diri,”kata Santo.

Ia berharap pihak Polres Banggai selalu berkolaborasi dengan KPU Banggai dalam menyukseskan pemilu serentak 2024 sesuai amanat undang undang.

AKBP Ade Nurandani menyatakan pihaknya siap mendukung dan mensukseskan pengamanan setiap tahapan Pemilu 2024. Baiknya dibuatkan MoU antara Polres Banggai bersama KPU jelang pemilu nanti.

Seperti masalah gudang logistik tekan AKBP Ade, masalah pendistribusian agar diperhatikan dan dikoordinasikan dari sekarang.

“Jangan sampai ada keterlambatan distribusi logistik seperti sebelumnya. Sebaiknya dibuat satu tempat agar mempermudah pengamanan,”pintanya.

Disisi lain ia berharap para komisioner dapat bekerja dengan baik dan sesuai mekanisme yang ada. “Insya Allah kegiatan tahapan demi tahapan pemilu bisa berjalan dengan lancar, aman dan terkendali,”tandasnya.*

The post KPU Banggai Temui AKBP Ade Nuramdani, Silaturahmi dan Bahas Pemilu 2024 appeared first on Portal Luwuk.

Iswan hanya didampingi Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banggai Rahmat Ilahi. Tujuan menemui Sekwan Fery untuk mengkonsultasikan terkait proses pemenuhan persyaratan calon anggota DPRD Banggai sebagai pengganti Samiun L. Agi yang memilih mundur dari PKS dan pindah ke Partai Demokrat Banggai.

Kunjungan itu dibenarkan Sekwan Fery Sujarman kepada wartawan dengan menyatakan kunjungan Rahmat Ilahi dan Iswan Kurnia Hasan untuk memenuhi undangan dewan.

“Barusan Ketua PKS dan calon PAW Iswan berkonsultasi dan menyampaikan berkas persyaratan yang harus dipenuhi,”kata Fery Sujarman usai pertemuan di ruang kerjanya.

Menurut Fery, jika semua berkas persyaratan dinyatakan lengkap, sesuai tahapan DPRD melalui pimpinan akan menyurat ke Gubernur Sulteng melalui Bupati Banggai.

“Setelah itu Bupati Banggai yang nanti akan menyurat ke Gubernur Sulteng untuk melahirkan surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan calon anggota DPRD yang baru,”tandasnya.

Sesuai ketentuan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, durasi waktu DPRD ke Bupati Banggai selama 7 hari kerja untuk melakukan verifikasi.

“Kalau berkasnya sudah lengkap, meskipun tidak sampai 7 hari kerja, maka DPRD segera menyurati Bupati. Ya mungkin Jumat suratnya kami sampaikan ke Bupati Banggai, namun tergantung kesiapan berkas,”tandas Fery.

Terpisah, Iswan Kurnia Hasan mengungkapkan, segala persyaratan akan segera dilengkapi sesuai batas waktu yang diberikan.

“Kalau bukan besok lusa kami lengkapi sebanyak 20 item yang dipersyaratkan,”tutur mantan Ketua DPD PKS periode sebelumnya dan juga mantan anggota DPRD Banggai periode 2014-2019 ini.*

The post Didampingi Ketua PKS Banggai, Calon PAW Iswan Kurnia Hasan Temui Sekwan Banggai appeared first on Portal Luwuk.