Tersangka yang merupakan mantan Kepala Desa (Kades) Matabas ini ditangkap setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan atas dugaan tindak pidana Korupsi.

“Iya benar hari Minggu kemarin saya bersama anggota menangkap tersangka di Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk,”ungkap Kanit Tipikor Polres Banggai Iptu Gede Wira Hendana Putra kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (23/10/2023).

Mantan Kades periode tahun 2017-2022 ini ditangkap terkait dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pengelolaan APBDesa Matabas.

Saat dilakukan penyelidikan diketahui tersangka sering beraktivitas di Kota Palu dan setibanya di Kota Luwuk pelaku langsung dibekuk polisi.

“Alasan penangkapan, karena dikhawatirkan akan melarikan diri dan demi kepentingan penyidikan,”terang perwira pangkat dua balak ini.

Dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku menyelewengkan dana APBDesa Matabas tahun anggaran 2020 dan 2021.

“Dari hasil perhitungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) total kerugian negara sekitar Rp 592.074.829,”bebernya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

“Tersangka diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 Milyar,”ucap Gede Wira Hendana.

Saat ini tersangka telah ditahan di sel tahanan Mapolres Banggai sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/166/X/Res.3.3/2023/Reskrim, Tanggal 21 Oktober 2023.*

The post Mantan Kades Matabas Dibekuk Penyidik Tipikor Polres Banggai appeared first on Portal Luwuk.

Ancaman pasal tersebut ditujukan terhadap
pihak pihak tertentu yang mencoba melakukan Obstruction Of Justice penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan rekonstruksi talud pengaman pantai di Desa
Gorontalo Kecamatan Balantak Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Ancaman pasal tersebut diingatkan penyidik Kejari Banggai sebagaimana diungkapkan Kepala Seksi Intelijen Firman Wahyudi kepada awak media, Rabu (6/7/23).

Terhadap kasus ini penyidik mendapatkan informasi valid adanya pihak pihak tertentu yang melakukan tindakan merubah atau menambah bangunan talud pengaman
pantai di Desa Gorontalo Kecamatan Balantak Selatan.

Selain itu adanya pihak yang
menghubungi saksi dengan untuk tidak menyerahkan dokumen dokumen terkait tindak pidana korupsi a quo dan tidak menghadiri panggilan penyidik.

Perbuatan tersebut dapat dikategorikan melanggar Pasal 21 Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor.

‘Setiap orang
yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak
langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun. Dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)’.

“Untuk itu agar seluruh pihak menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan,”tegasnya.*

The post Jaksa Ancam Pasal Tipikor Bagi Penghalang Rekontruksi Talud Desa Gorontalo appeared first on Portal Luwuk.