Perubahan tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna bersama DPRD Banggai pada Rabu (1/11/2023), di gedung DPRD Banggai.

Bupati Banggai Amirudin menjelaskan, untuk melaksanakan ketentuan pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, diperlukan penyesuaian perubahan badan hukum perusahaan daerah.

“Oleh karena itu, perlu segera membentuk rancangan peraturan daerah tentang perusahaan perseroan daerah Banggai Energi Utama,”terang Bupati Amirudin dihadapan rapat paripurna.

PT BEU sendiri telah berdiri sejak 2007 berdasarkan Perda Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2007.

Amirudin mengatakan, peraturan tersebut sudah selayaknya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar taat asas, sehingga pembentukan Perda lebih terarah dan terkoordinasi.

Peralihan status badan hukum tersebut, kata Amirudin mencakup kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama perusahaan perseroan daerah Banggai Energi Utama.

“Rancangan peraturan ini telah melalui proses harmonisasi di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah,”tambahnya.

Hasilnya, terdapat perbaikan judul dari Perubahan atas Perda Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pendirian PT BEU menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Banggai Energi Utama.

Ia menjelaskan, revisi Perda ini dimaksudkan untuk meningkatkan potensi energi dan sumber daya mineral.

“Tujuan perusahaan perseroan daerah Banggai Energi Utama yaitu, pertama memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi energi dan sumber daya mineral,” kata Amirudin.

Selanjutnya, mengembangkan investasi di bidang energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan. Tujuan lainnya yaitu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Menggerakkan perekonomian daerah dan menerima hak keikutsertaan dalam pengelolaan hulu migas (participating interest) sebesar 10 persen.

Sebagaimana rilis DKISP Banggai, rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banggai Suprapto itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Batia Sisilia Hadjar dan Samsulbahri Mang, Sekretaris Daerah Abdullah Ali serta sejumlah pimpinan OPD.*

The post Melalui Paripurna DPRD Banggai, PT BEU Diusul Berubah Status Hukum Perseroan appeared first on Portal Luwuk.

Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Banggai langsung mengusulkan sebanyak 1500 tenaga honorer guru PPPK sesuai kebutuhan dan jenjang sekolah.

Hal ini disampikan Kepala Dinas Pendidikan Banggai Syafrudin Hinelo kepada wartawan Kamis (25/05/23).

Menurut Didik sapaan akrabnya, peluang formasi 1 juta guru tahun 2024 yang dibuka pemerintah pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Telah disahuti dengan mengusulkan sebanyak kurang lebih 1500 orang, dengan menyasar guru honorer yang namanya telah terinput dalam sistem Dapodik.

Aplikasi Dapodik sendiri merupakan pusat data dari suatu sekolah yang didalamnya memuat berbagai data mulai dari pendidik, tenaga pendidikan, data peserta didik, data sarana dan prasarana termasuk data profil sekolah yang berada dalam sebuah aplikasi.

“Kami berharap seluruh usulan Banggai bisa lolos. Karena usulan sudah sesuai kebutuhan di 23 kecamatan untuk PPPK guru tahun 2024,”ungkapnya.

Mulai kebutuhan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Guru guru honorer tersebut namanya sudah ada dalam sistem Dapodik yang telah diperbaharui.

“Proses ini ada tahapanya sesuai peraturan yang ada. Semoga usulan kami bisa diterima dan lulus, untuk memenuhi tenaga guru pada sekolah sekolah di Kabupaten Banggai yang masih kurang,”harapnya.*

The post Formasi 1 Juta PPPK Guru 2024, Diknas Banggai Usul 1500 Tenaga Honorer appeared first on Portal Luwuk.