Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Banggai Saripudin Tjatjo dan dihadiri unsur pimpinan, anggota dewan serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banggai.

Dalam rapat itu, Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili menyampaikan tujuh Raperda yang akan menjadi dasar penguatan regulasi diberbagai sektor pembangunan daerah. Adapun tujuh Raperda yang dibahas antara lain:

1. Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Dimana regulasi ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas lingkungan pemukiman serta pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh di Kabupaten Banggai.

Mengacu Pasal 94 ayat 3 UUD Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dimana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan pemukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
   Raperda ini dihadirkan untuk memperkuat tata kelola arsip daerah yang tertib, akuntabel dan sesuai dengan kaidah hukum.
3. Raperda tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan.
   Raperda ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan penerangan jalan yang efektif, efisien, serta menunjang keamanan dan kenyamanan masyarakat. Selanjutnya empat rancangan peraturan daerah lainnya merupakan inisiatif dewan perwakilan rakyat daerah, yaitu rancangan peraturan daerah tentang :

• Raperda tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Aturan ini bertujuan mengatur perencanaan pembangunan infrastruktur maupun kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas, agar lebih tertib dan sesuai rencana tata ruang.
• Raperda tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Raperda ini diarahkan untuk menjaga kualitas udara di Kabupaten Banggai demi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
• Raperda tentang Pedagang Kaki Lima. Raperda ini akan menjadi landasan hukum dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) agar lebih tertib, sekaligus memberikan ruang usaha yang adil dan berkelanjutan.
• Raperda tentang Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Melalui Raperda ini, pemerintah daerah berkomitmen memperhatikan pelayanan kesehatan jiwa, perlindungan hak, serta penanganan yang manusiawi bagi ODGJ.

Wabup Furqanuddin menegaskan, pembahasan tujuh Raperda menjadi bagian penting dari agenda legislasi daerah tahun 2025.

Diharapkan ketujuh Raperda ini segera dibahas lebih lanjut anggota dewan bersama pemerintah daerah dan mendapat persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Ketujuh raperda ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Mulai dari penataan kota, lingkungan hidup, hingga perlindungan sosial. Untuk itu kami berharap pembahasannya dapat dilakukan secara mendalam, transparan dan melibatkan berbagai pihak,”ujarnya.

Rapat paripurna kemudian diskorsing karena belum ada pembahasan pembentukan badan khusus yang membahas Raperda yang melibatkan anggota DPRD dan OPD sesuai peraturan berlaku.

Pembentukan badan ini adalah langkah penting dan persyaratan awal dalam proses legislasi daerah, sebelum masuk pada rapat lanjutan antara DPRD dengan pemerintah daerah.*

The post Rapat Paripurna Bahas Tiga Raperda Usulan Eksekutif, Empat Inisiatif DPRD Banggai appeared first on Portal Luwuk.