Raihan opini WTP kali ini merupakan capaian ke-13 kalinya secara berturut-turut yang diperoleh Pemda Banggai.

“Kami sampaikan selamat kepada Pemda Banggai dan aparaturnya yang telah bekerja keras hingga mendapatkan predikat WTP atas laporan keuangan daerah,”tulis Wakil Ketua II, DPRD Banggai, I Putu Gumi via pesan aplikasi WhatsApp, Selasa (27/5/2025) malam ini.

Penyerahan LHP BPK berlangsung pada Selasa (27/5/2025), bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Prof. Moh. Yamin No. 83, Kota Palu.

Gumi, wakil rakyat Parlemen Teluk Talong menghadiri secara langsung mendampingi Bupati Banggai, Amirudin Tamoreka dan Wabup Furqanuddin Masulili saat menerima LHP BPK RI itu.

Selain menyampaikan apresiasinya terhadap Pemda Banggai, Gumi juga mengingatkan hal terpenting setelah menerima LHP tersebut.

Gumi menyebut bahwa masih ada tugas Pemda yang harus segera diselesaikan. Yakni, menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam LHP tersebut.

“Tugas penting setelah penerimaan LHP itu adalah menyelesaikan atau menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam LHP,”demikian I Putu Gumi.

Opini WTP merupakan opini audit tertinggi yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah, dan untuk mencapainya dibutuhkan sistem pengendalian intern yang kuat, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta proses penyusunan dan pelaporan keuangan yang akurat dan transparan.

Prestasi ini sekaligus mencerminkan upaya konsisten dari jajaran Pemerintah Kabupaten Banggai dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.

Di tengah tantangan dinamika pengelolaan anggaran yang kompleks, Pemkab Banggai tetap berkomitmen untuk menjaga integritas dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan.

Capaian opini WTP ini juga menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksaan terhadap LKPD dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. (top/*)

The post Waket II Putu Gumi Apresiasi Pemda Banggai Raih WTP Ke 13 Terhadap LKPD Tahun 2024 appeared first on Portal Luwuk.